Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Bareskrim Bicara Soal Mekanisme Pembatalan Polis Pasca Putusan MK

    Bareskrim Bicara Soal Mekanisme Pembatalan Polis Pasca Putusan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menekankan perlunya klausul yang jelas terkait mekanisme pembatalan polis asuransi pasca putusan Mahkamah Konstitusi alias MK.

    Hal tersebut sebagai respons dari Bareskrim terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai inkonstitusional bersyarat. 

    “Ada haknya si tertanggung ini yang mungkin harus diberikan, mungkin harus ada klausul dari pengusaha tadi, underwriting nya itu,” ujar Kasubdit 5 Bareskrim Polri, Kombes M Irwan Susanto dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Irwan menuturkan bahwa klausul atau ketentuan dalam perjanjian asuransi dari pengusaha itu bisa memberikan kepastian hukum bagi nasabahnya.

    Di samping itu, Irwan menekankan bahwa dalam implikasi Pasal 251 KUHD itu pada intinya menekankan bahwa setiap perjanjian polis asuransi harus berlaku adil bagi kedua belah pihak tertanggung dan penanggung.

    Misalnya, dari sisi tertanggung harus berlaku jujur dalam perjanjian asuransi. Sementara itu, dari penanggung harus bisa menjaga setiap nasabahnya, sehingga tidak perlu sampai ke ranah pidana.

    “Konsumen harus dijaga dan bagaimana produsen, seorang perasuransian pengusaha ini menjaga dari masing-masing tertanggungnya sehingga nantinya kami tidak perlu ke pidana,” jelasnya.

    OJK Lakukan Diskusi

    Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan diskusi dengan asosiasi asuransi membahas langkah yang akan ditempuh industri usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat.

    Iwan Pasila, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan hasil diskusi tersebut saat ini dalam tahap final.

    “Pertama, di OJK melihat ini kesempatan kita mengubah mengemabalikan kepada prinsip-prinsip dasar asuransi di mana perubahan polis harus distandardisasi. Standardisasi ini penting karena seluruh polis, kalau punya standar akan memakai kriteria yang sama,” kata Iwan dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (5/3/2025).

    Saat ini draft polis standar asuransi tersebut sedang disiapkan asosiasi perusahaan asuransi. Iwan mengatakan OJK mendapat kabar bahwa dalam waktu dekat format terbaru standar polis asuransi itu akan diserahkan ke OJK.

    “Idenya dalam perubahan polis ini yang kami butuhkan ada dua. Pertama adalah standardisasi ketentuan, ketentuan masuk dan keluar. Kedua ada simplifikasi. Harus dibuat lebih simpel ketentuan-ketentuan polis, tentu harus dalam bahasa baku. Dibuat dalam bahasa yang mudah, summary polis dibuat lebih baik agar nasabah bisa paham,” pungkasnya

  • Waspada Jangan Jadi Korban! Ini Modus Penipuan yang Marak Jelang Lebaran

    Waspada Jangan Jadi Korban! Ini Modus Penipuan yang Marak Jelang Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan keuangan yang marak terjadi selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), jumlah laporan masyarakat meningkat dari 1.530 pada Februari 2024 menjadi 1.998 pada Maret 2024.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan aduan terkait penipuan transaksi ilegal dan modus lainnya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu, layanan pengaduan konsumen OJK menerima 1.007 laporan pada minggu keempat Maret hingga minggu pertama April 2024. “Data ini menunjukkan bahwa setiap menjelang Lebaran selalu ada lonjakan pengaduan ke Satgas PASTI. Namun, jumlah pengaduan konsumen ke OJK cenderung stabil,” ujar Friderica.

    Modus penipuan

    Diungkapkan, modus penipuan keuangan terus berkembang. Beberapa modus yang paling banyak dilaporkan meliputi Pinjaman online ilegal Penawaran kerja paruh waktu palsu Investasi ilegal Transaksi online fiktif Penelepon palsu (fake call) yang mengaku dari institusi resmi Penipuan berkedok hadiah dengan syarat transfer uang terlebih dahulu Penyamaran (impersonation) dengan meniru lembaga keuangan tertentu

    “Kami berharap masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran mencurigakan. Semakin sedikit korban, semakin sulit bagi pelaku kejahatan menjalankan modusnya,” ujar Friderica.

    Dia mengingatkan pentingnya mengendalikan perilaku impulsif, terutama menjelang Lebaran ketika banyak promosi dan tawaran menarik bermunculan.

    Jika menemukan informasi mencurigakan atau ingin melakukan verifikasi, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di 157 atau melalui WhatsApp 081-157-157-157.

    Jika telah menjadi korban penipuan, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC) agar aliran dana bisa segera diblokir. Sepanjang Januari hingga 27 Februari 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 587 entitas pinjol ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal.

    Sementara itu, IASC menerima 57.426 laporan masyarakat, dengan total kerugian yang telah dilaporkan mencapai Rp 994,3 miliar. Dari jumlah tersebut, dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp 127 miliar.

    Di tempat terpisah, Kepa Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penipuan online ini.

    “Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Lakukan verifikasi menyeluruh terhadap platform atau aplikasi yang digunakan. Pastikan bahwa platform tersebut terdaftar di OJK atau lembaga resmi lainnya,” ujar Trunoyudo.

    Dia menambahkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan mencurigakan di media sosial. “Penjahat online biasanya menggunakan trik manipulasi psikologis untuk membuat korban percaya, seperti memberikan tekanan waktu atau godaan hadiah besar. Jika ragu, jangan klik tautan atau transfer uang ke rekening yang tidak jelas,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Laba Bersih FIF di 2024 Capa Senilai Rp4,4 Triliun, Berkat Keberhasilan Kinerja 5 Portofolionya

    Laba Bersih FIF di 2024 Capa Senilai Rp4,4 Triliun, Berkat Keberhasilan Kinerja 5 Portofolionya

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – PT Federal International Finance (FIF), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, mencatat laba bersih sebesar Rp4,4 triliun pada periode Januari hingga Desember 2024 atau sampai dengan kuartal IV 2024.

    Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,5 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, dengan laba bersih sebesar Rp4,1 triliun.

    Direktur FIF, Valentina Chai, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan FIF atas kontribusi mereka terhadap pencapaian ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang telah diberikan untuk FIF sebagai solusi finansial pilihan dalam memenuhi berbagai kebutuhan,” ujar Valentina, Rabu (5/3/25).

    Valentina menambahkan, pencapaian ini semakin memotivasi perusahaan untuk terus memberikan layanan yang optimal kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    “Dengan sinergi yang baik antara FIF dan seluruh pemangku kepentingan, kami berharap dapat menciptakan nilai tambah dan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Peningkatan kinerja PT FIF tercermin dalam nilai penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp45,9 triliun hingga akhir kuartal IV 2024 meningkat 8,5 % (yoy). Peningkatan ini juga selaras dengan kenaikan jumlah unit yang dibiayai, yang mencapai 3,2 juta unit, naik 2,3 % (yoy).

    Valentina juga menegaskan bahwa FIF akan terus hadir untuk masyarakat Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial, sejalan dengan tagline perusahaan, FIFGROUP Satu Solusi Pembiayaan. “Kenaikan dalam penyaluran pembiayaan mencerminkan komitmen kami untuk menjadi solusi keuangan yang andal bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

    FIF juga membukukan peningkatan Net-Service Asset (NSA) sebesar 16,1 % (yoy) menjadi Rp46,7 triliun hingga kuartal IV 2024.

    Selain itu, FIF mempertahankan rasio Non-Performing Finance (NPF) bruto di level 1,18 % pada kuartal IV 2024, menjadikannya salah satu perusahaan pembiayaan dengan kinerja yang sangat sehat berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Kinerja 5 portofolio FIF

    Dengan mengusung tagline Satu Solusi Pembiayaan, FIF hadir melalui lima portofolio: FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, FINATRA, dan AMITRA. Kelima portofolio ini menjadi penggerak utama pertumbuhan kinerja perusahaan.

    FIFASTRA, yang menyediakan layanan pembiayaan sepeda motor Honda, mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 11 % (yoy) menjadi Rp29,9 triliun, dengan peningkatan jumlah unit yang dibiayai mencapai 1,7 juta unit, naik 5,2 % (yoy) per kuartal IV 2024.

    Sedangkan DANASTRA, yang menyediakan layanan pembiayaan multiguna, sampai dengan kuartal IV 2024 tercatat mengalami peningkatan nilai penyaluran pembiayaan menjadi Rp14,1 triliun dengan kenaikan sebesar 5,38 % (yoy) dan mencatat unit yang dibiayai sebanyak 1,42 juta unit.

    AMITRA, yang menyediakan pembiayaan syariah untuk Umrah dan Haji Reguler, mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar 16,6 % (yoy) menjadi Rp587 miliar, dengan peningkatan jumlah unit yang dibiayai sebesar 7,9 % (yoy) hingga kuartal IV 2024.

    Sementara itu SPEKTRA, yang menyediakan layanan pembiayaan alat elektronik, gadget, dan perabot rumah tangga mencatat penyaluran pembiayaan senilai Rp 423 miliar sepanjang tahun 2024. Adapun nilai penyaluran pembiayaan portofolio yang menawarkan pembiayaan mikroproduktif bagi UMKM, yakni FINATRA, mencapai Rp 914,7 miliar.

    “FIF terus berkomitmen untuk mewujudkan misinya, yaitu ‘Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat’ dengan terus mengoptimalkan layanan yang diberikan pada seluruh konsumen FIF,” tandasnya.

  • Video: Ancaman BTS Palsu Kirim SMS & Kuras Rekening, Ini Bahayanya!

    Video: Ancaman BTS Palsu Kirim SMS & Kuras Rekening, Ini Bahayanya!

    Jakarta, CNBC Indonesia- Modus penipuan menggunakan perangkat Base Transceiver Station atau BTS palsu atau fake BTS muncul dan meresahkan masyarakat.

    Para pelaku mengirimkan SMS Massal tanpa terdeteksi sistem operator resmi dengan menawarkan hadiah palsu atau meminta data pribadi yang berisi link ke situs phising. Jika korban tidak waspada dan mengklik link yang diterima maka data hingga rekening korban bisa diambil alih oleh pelaku penipuan.

    Terkait ancaman fake SMS, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi RI, Denny Setiawan menyebutkan bahwa ancaman ini sudah terjadi sejak 2019-2023 di periode Pilpres namun di 2025 kembali masuk dalam ranah perbankan.

    Komdigi melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia melakukan pemantauan sinyal BTS Palsu dan dilakukan pembentukan Satgas Bersama OJK, Aparat penegak hukum dan asosiasi.

    Sementara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif Angga menyebutkan bahwa serangan penipuan SMS ini sebagai ancaman serius karena akan merugikan masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat.

    APJII mendorong pemerintah untuk mengatasi ancaman BTS Palsu kirim SMS yang bisa menguras rekening dengan melakukan pemantauan terhadap peredaran alat-alat yang bisa digunakan sebagai BTS Palsu.

    Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi RI, Denny Setiawan dan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif Angga dalam Profit,CNBCIndonesia (Rabu, 05/03/2025)

  • Transaksi Pay Later Diproyeksi Melonjak pada Ramadhan 2025 – Page 3

    Transaksi Pay Later Diproyeksi Melonjak pada Ramadhan 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan 11 dari 97 penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman daring belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp 7,5 miliar.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menjelaskan dari 11 penyelenggara, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

    “OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel termasuk pengembalian izin usaha,” kata Agusman  dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Februari 2025, Selasa (4/3/2025).

     

  • OJK Nilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan RI Tetap Terjaga

    OJK Nilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan RI Tetap Terjaga

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan perekonomian global dan dinamika penting dalam perkembangan domestik.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dan inflasi di beberapa negara maju mulai menunjukkan tren penurunan. Namun volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang.

    “Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi solid dengan aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi domestik. Inflasi berada di 3 persen pada Januari 2025 dan Core CPI atau Indeks Harga Konsumen naik ke 3,3 persen,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa, 4 Maret.

    Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga di luar energi dan pangan masih cukup tinggi. Serta pasar tenaga kerja tetap kuat dan kebijakan moneter cenderung netral.

    Dari sisi geopolitik, Mahendra menyampaikan upaya penyelesaian konflik Ukraina belum menemukan titik terang sekalipun telah dilakukan berbagai pertemuan di tingkat internasional dan bahkan pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Ukraina terlihat jelas tidak mencapai kesepakatan.

    Selain itu, Mahendra mengatakan rencana penerapan tarif baru Amerika Serikat terhadap negara mitra dagang utamanya nampaknya semakin pasti akan diterapkan dan hal itu akan meningkatkan ketidakpastian perekonomian, utamanya perdagangan global.

    Dari sisi perekonomian nasional, Mahendra menyampaikan inflasi cukup terkendali dengan menunjukkan inflasi pada Januari sebesar 0,76 persen dan inflasi inti sebesar 2,26 persen hal ini menunjukkan permintaan domestik masih cukup baik.

    Meski demikian, Mahendra menyampaikan tetap perlu dicermati indikator permintaan domestik lainnya seperti berlanjutnya penurunan penjualan kendaraan baik motor dan mobil, penurunan penjualan semen serta perlambatan pertumbuhan harga dan penurunan volume penjualan rumah.

    Mahendra menyampaikan dari sisi Manufaktur pada Januari tahun 2025 ini naik ke level 51,9 persen dari sebelumnya 51,2 persen.

    “Kinerja eksternal tetap solid di tengah perlambatan ekonomi global terlihat pada surplus neraca perdagangan yang terus berlangsung dimana kinerja neraca perdagangan pada Januari 2025 menunjukkan surplus 3,45 miliar dolar AS atau tumbuh 71 persen year on year,” ujarnya.

  • BEI akan koordinasi dengan OJK soal potensi delisting Sritex

    BEI akan koordinasi dengan OJK soal potensi delisting Sritex

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BEI akan koordinasi dengan OJK soal potensi delisting Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa BEI akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehubungan dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk proses delisting.

    Saat ini, BEI masih menunggu dokumen hukum resmi atas putusan final pailit dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

    “Dalam hal, SRIL resmi dinyatakan pailit, Bursa akan menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK 45 tahun 2024,” ujar Nyoman di Jakarta, Selasa.

    Dalam rangka upaya perlindungan investor, Ia menjelaskan bahwa Pasal 18 POJK 45 tahun 2024 mengatur bahwa prosedur perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup wajib disertai dengan beberapa hal di antaranya mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik hingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan OJK.

    “Terkait prosedur dan jangka waktu pelaksanaan RUPS tersebut ditetapkan oleh OJK,” ujar Nyoman.

    Sedangkan, pembelian kembali saham (buyback saham) diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah penyampaian keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pembelian kembali saham dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama enam bulan dalam rangka memenuhi kondisi yang telah ditetapkan OJK.

    Sebagai informasi, saham SRIL telah di suspensi oleh BEI sejak tanggal 18 Mei 2021, sehingga saat ini suspensi sudah lebih dari 24 bulan.

    Berdasarkan ketentuan III.1.3.3. Peraturan Bursa nomor I-N delisting atas suatu Perusahaan Tercatat dapat disebabkan salah satunya karena: “III.1.3.3. Saham Perusahaan Tercatat telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/ atau di seluruh Pasar, paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.”

    Sumber : Antara

  • Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik ide tersebut. Jika nantinya ada usulan untuk memanfaatkan bank emas untuk tabungan haji, BPKH akan mengikuti arahan tersebut.

    “Kita menyambut baik intinya, kalau memang ada usulan nanti kita ikut sesuai dengan arahan,” kata Fadlul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025).

    Kendati begitu, Fadlul masih enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. 

    Ditemui terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut ada kemungkinan hal tersebut akan dibahas dalam perubahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, investasi emas yang dilakukan BPKH saat ini belum maksimal.

    Kendati begitu, terkait bank emas dijadikan sebagai tempat tabungan haji, Selly menyebut perlu ada jaminan terkait keamanannya mengingat uang yang akan ditabung merupakan milik jemaah.

    Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan secara matang ketika BPKH menyimpan uang di bank emas, dengan memperhatikan regulasi dan keamanan pihak yang mengelola bank emas.  

     “Kalau terjadi wanprestasi yang rugikan jemaah, uangnya hilang,” ujar Selly.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil.

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga.

    Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank. 

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Tantangan Ekonomi Global – Halaman all

    OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Tantangan Ekonomi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga, di tengah tantangan perekonomian global dan domestik.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dengan inflasi di beberapa negara maju mulai menunjukkan tren penurunan. 

    “Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Februari 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Selasa (4/3/2025). 

    Dari sisi domestik, kata Mahendra inflasi cukup terkendali dengan inflasi Januari tercatat 0,76 persen secara tahunan, dan inflasi inti sebesar 2,26 persen secara tahunan yang menunjukkan permintaan domestik masih cukup baik. 

    “Namun demikian, perlu dicermati indikator permintaan domestik lainnya, di antaranya berlanjutnya penurunan penjualan kendaraan baik motor dan mobil, penurunan penjualan semen, serta perlambatan pertumbuhan harga dan penurunan volume penjualan rumah,” ujarnya.

    Di sisi supply, kata Mahendra PMI Manufaktur pada Januari 2025 naik ke level 51,9 dari sebelumnya 51,2. Kinerja eksternal juga tetap solid di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Terlihat pada surplus neraca perdagangan yang terus berlangsung, pada Januari 2025 meningkat ke 3,45 miliar dolar AS (Des-24 setara 2,24 miliar dolar AS), tumbuh sebesar 71,71 persen secara tahunan,” ungkapnya.

    Mahendra bilang, volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang. Di Amerika Serikat (AS), pertumbuhan ekonomi tetap solid dengan aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi domestik. 

    Kemudian inflasi berada di level 3 persen secara tahunan pada Januari 2025 dan core CPI naik ke 3,3 persen secara tahunan, menunjukkan bahwa tekanan harga di luar sektor energi dan pangan masih cukup tinggi. 

    “Pasar tenaga kerja tetap kuat dengan tingkat pengangguran turun ke 4 persen, meski angka peningkatan Nonfarm Payroll jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar,” jelas Mahendra.

    Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan dengan CPI tercatat masih rendah sebesar 0,5 persen secara tahunan dan indeks harga produsen (PPI) terus mengalami kontraksi. 

    Adapun PMI masih di zona ekspansi namun turun menjadi sebesar 50,1, di bawah ekspektasi pasar. 

    Di satu sisi, kebijakan moneter cenderung netral bahkan kata Mahendra, The Fed hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) 1 hingga 2 kali di tahun 2025. 

    Sementara sisi geopolitik, upaya penyelesaian konflik Ukraina dan Rusia belum menemukan titik terang pasca pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. 

    Bahkan pertemuan itu tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, rencana penerapan tarif baru AS terhadap negara mitra dagang juga meningkatkan ketidakpastian.

    “Sementara itu, Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan, menunjukkan pendekatan hati-hati dalam pelonggaran moneter. Tiongkok juga memperketat regulasi ekspor rare earth yang dapat berdampak pada industri teknologi global,” jelas dia.

  • BTS Palsu Kirim SMS Kuras Rekening ke HP, Bos Operator Buka Suara

    BTS Palsu Kirim SMS Kuras Rekening ke HP, Bos Operator Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Metode penipuan menggunakan BTS palsu atau fake BTS muncul di masyarakat dan menyasar nasabah perbankan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait penipuan yang menggunakan metode Fake BTS atau BTS palsu, termasuk dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

    Wakil Ketua umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI), Merza Fachys menjelaskan koordinasi yang dilakukan terkait masalah teknis. Termasuk mengenali soal metode penipuan menggunakan Fake BTS.

    “Dalam banyak hal kita berkoordinasi lebih banyak tentang masalah teknis, tentang bagaimana mengenali Fake BTS itu serta apa saja yang bisa kita lakukan sebagai langkah-langkah pencegahan,” kata Merza kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu, penipuan ini menggunakan perangkat fake BTS. Dengan begitu para pelaku nisa mengirimkan SMS massal ke masyarakat yang ada di sekitarnya tanpa terdeteksi sistem operasi.

    Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komdigi telah melakukan investigasi awal yang menemukan indikasi penggunaan perangkat BTS ilegal di sejumlah lokasi. Sinyal dari perangkat tersebut terdeteksi beroperasi dalam frekuensi milik salah satu operator, namun tidak terdaftar sebagai BTS resmi dalam jaringan.

    Selain dengan ATSI, Komdigi juga melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi dengan keduanya dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    Selain itu kerja sama dengan aparat penegak hukum juga dilakukan. Tujuannya untuk melacak pelaku dan memastikan dilakukan penindasan hukum yang tegas untuk setiap pelanggaran penggunaan frekuensi radio.

    Pihak kementerian juga memastikan mengambil tindakan penyalahgunaan itu. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan keamanan infrastruktur telekomunikasi tidak bisa dikompromikan karena termasuk tulang punggung ekosistem digital.

    “Infrastruktur telekomunikasi adalah tulang punggung ekosistem digital kita, sehingga keamanannya tidak boleh dikompromikan. Kami tidak akan mentolerir pihak-pihak yang menyalahgunakan frekuensi radio untuk aksi kejahatan karena dapat merugikan masyarakat luas,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi.

    (dem/dem)