Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Tingkatkan Daya Saing, OJK dan RSM Dorong Perusahaan Terapkan ESG – Halaman all

    Tingkatkan Daya Saing, OJK dan RSM Dorong Perusahaan Terapkan ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Managing Partner Govenance Risk Control (GRC) Consulting & Technology Consulting RSM Indonesia Angela Simatupang, mengatakan perusahaan yang ingin berkembang sebaiknya mulai menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta keberlanjutan.

    “ESG dan keberlanjutan bukan lagi menjadi sekadar kepatuhan atau pelaporan tapi sudah menjadi faktor utama dalam menciptakan resilience dan daya saing jangka panjang bagi perusahaan,” ujar Angela dalam webinar bertajuk “Navigating ESG & Sustainability: Strategies For Long-Term Success” yang diadakan RSM Indonesia pada Rabu (26/2/2025).

    Angela mengatakan, kenapa ESG dan keberlanjutan itu penting. Di era bisnis yang semakin dinamis ini, ESG dan keberlanjutan bukan lagi menjadi sekadar kepatuhan atau pelaporan tapi sudah menjadi faktor utama dalam menciptakan resillience dan daya saing dalam jangka panjang bagi perusahaan. 

    “Perusahaan yang mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnisnya tidak hanya memenuhi regulasi tapi juga membangun kepercayaan dan meningkatkan efisiensi operasional serta menarik lebih banyak investor dan customer,” jelas Angela.

    Dalam webinar yang sama, Analis Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dena Aksinia, turut hadir dan memaparkan berbagai aspek terkait keuangan berkelanjutan. 

    Ia menjelaskan mengenai faktor utama (key drivers) dalam keberlanjutan, dasar hukum penerapan serta penyusunan laporan keberlanjutan, serta langkah-langkah strategis yang akan diambil OJK ke depan. 

    Rencana tersebut mencakup pengembangan implementasi keuangan berkelanjutan, kajian kesiapan Pasar Modal dalam menerapkan pengungkapan IFRS S1 dan S2, serta penyusunan Roadmap Keberlanjutan Pasar Modal. 

    Lebih lanjut, GMB Daniel Probo Partner Governance Risk Control Consulting RSM Indonesia menjabarkan 5 aspek pentingnya Sustainable Business Strategy.

    5 hal pentingnya Sustainable Business Strategy di antaranya:

    Kepatuhan terhadap peraturan yakni untuk menghindari denda dan hukuman atas ketidakpatuhan pada regulasi terkait ESG.
    Keunggulan kompetitif yakni menarik konsumen dan investor yang sadar akan sustainability.
    Efisiensi biaya yakni mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi atas penggunaan energi dan biaya operasional.
    Ketahanan dan mitigasi risiko yakni penyiapan untuk menghadapi risiko iklim dan permintaan pasar yang terus berkembang .
    Brand reputation yang lebih kuat yakni membangun kepercayaan dan hubungan pemangku kepentingan untuk jangka panjang.

  • Waspada! Jelang Lebaran Penipuan Makin Marak, OJK Beberkan Modus Terbanyak

    Waspada! Jelang Lebaran Penipuan Makin Marak, OJK Beberkan Modus Terbanyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peringatan waspada terhadap penipuan sedang beredar di berbagai platform media sosial.

    Hal ini dipicu karena adanya lonjakan pengaduan konsumen terkait penipuan terus meningkat yang diberikan berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Adapun data Satgas Pasti menunjukkan 379 laporan pada Januari 2025 dan Februari mencapai 409 laporan yang masuk.

    OJK menerima 1.512 pengaduan kasus sosial engineering, pada pekan ketiga dan keempat Februari.

    Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas persoalan ini dengan memberikan data kasus.

    “Data dimaksud kita lihat meningkat yah dibandingkan data pengaduan di tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.033 pengaduan,” ungkap Friderica, dilansir X Kamis (6/3/2025).

    Friderica juga mengatakan meningkatnya aktivitas konsumtif masyarakat selama bulan puasa dimanfaatkan oleh penipu untuk menawarkan pinjaman online ilegal.

    Dalam modus ini, pelaku menawarkan proses yang cepat dan menggiurkan, namun pada faktanya akan menjebak korban dalam skema pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi dan penagihan intimidatif.

    Demikian, Friderica menghimbau agar masyarakat selalu waspada investasi ilegal dan penipuan berkedok arisan, serta menghindari membuka tautan mencurigakan yang dapat mengarah pada aplikasi palsu yang membahayakan rekening pribadi.

    Untuk mencegah penipuan, masyarakat disarankan selalu waspada, menggunakan akal sehat, memastikan kebenaran informasi, dan memeriksa ulang segala sesuatu, dan menjaga perilaku keuangan dengan bijak.

  • Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – Melalui kebijakannya, OJK diketahui akan terus memantau perkembangan bisnis Bank BUMN supaya tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain memantau Bank BUMN, OJK juga meminta kepada pengelola Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, seta pelayanan kepada nasabahnya.

    Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, OJK, M Ismail Riyadi dalam keterangan persnya di Makassar, Rabu, 5 Maret 2025 kemarin.

    Menurut Ismail, hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

    “Selain memantau Bank BUMN itu, kami juga meminta Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah,” ujar M Ismail, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Kamis, 6 Maret 2025.

    Khusus Bank BUMN itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, bahwa pihak OJK menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah meluncurkan BPI Danantara.

    Dian menuturkan bahwa hal tersebut guna mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

    Imbuhnya, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025.

    Adapun tujuan pembentukannya, yakni untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor dan digital.

    Dian berpendapat bahwa kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena yang baru. Katanya, Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar.

    Lanjutnya, Sovereign wealth funds yang disebutkan tadi telah mengelola berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.

    Adanya BPI Danantara, diharapkan dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang kemudian dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • XLSmart Hasil Merger XL-Smartfren Segera Beroperasi, Kapan?

    XLSmart Hasil Merger XL-Smartfren Segera Beroperasi, Kapan?

    Jakarta –

    Merger Smartfren, Smart Telecom, dan XL Axiata masih terus berprores hingga saat ini. Ketiga perusahaan telekomunikasi itu akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 Maret 2025 yang kemudian menentukan kelahiran entitas perusahaan XLSmart.

    President Director Smartfren Merza Fachys, mengatakan setelah RUPSLB akan dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya sebelum XLSmart dinyatakan resmi beroperasi.

    “Kita doakanlah. Doakan semoga Q2 secepat-cepatnya selesai. Jadi, setelah RUPS, artinya dari pemegang saham sudah merestui, menyetujui. Tahap berikutnya ya menyelesaikan apa-apa yang harus dilakukan, penyesuaian izin, (pokoknya) penyesuaian macam-macam. Kalau sudah selesai, siap launching,” ujar Merza ditemui di Jakarta, Rabu malam (5/3/2025).

    Kuartal kedua yang tinggal menyisakan beberapa minggu lagi, di sisi lain perusahaan telekomunikasi masing-masing yang melakukan merger ini menyiapkan RUPSLB di akhir bulan ini, XLSmart diharapkan sudah diperkenalkan ke publik setelah lebaran.

    “Siapa tahu habis lebaran ya,” ucap Merza.

    Ketika sudah bergabung menjadi XLSmart, Merza akan mengemban tugas dengan menjabat Director & Chief Regulatory Officer. Sedangkan, CEO XLSmart nantinya diduduki oleh Rajeev Sethi yang sebelumnya CEO Robi Axiata Bangladesh, anak usaha Axiata.

    Seiring proses tersebut berjalan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga melakukan penijauan terhadap dokumen pengajuan merger XL Axiata dan Smartfren.

    “Kemungkinan ya dalam waktu cepat, misalnya 1-2 minggu ke depan sudah keluar persetujuan prinsip. (Bulan Maret?) Kurang lebih persetujuan prinsip. Kami ingin lebih cepat karena mereka juga kan harus memproses administrasinya ke KPPU, OJK, dan lain sebagainya,” kata Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto (21/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart. Kesepakatan tersebut penggabungan perusahaan senilai Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Dengan merger ini, maka operator seluler eksisting ke depannya tinggal menyisakan tiga perusahaan, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison Ooredoo, Telkomsel, dan XLSmart.

    (agt/fyk)

  • Bareskrim Polri Ikut Pantau Harga Saham, Apa Urgensinya?

    Bareskrim Polri Ikut Pantau Harga Saham, Apa Urgensinya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Anjloknya kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) ternyata tak hanya menjadi sorotan pemerintah dan investor, tetapi penegak hukum. Bahkan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai memantau pergerakan harga saham di Tanah Air saat ini. 

    Hal itu disampaikan oleh Kasubdit 5 Bareskrim Polri Kombes M Irwan Susanto dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Awalnya, Irwan memaparkan perihal kasus-kasus yang terjadi di sektor asuransi di Indonesia, misalnya gagal bayar Jiwasraya hingga Wanaartha Life. Dia menilai kasus yang terjadi dalam ranah finansial tersebut tidak hanya merugikan konsumen yang kehilangan uang dan hak-haknya, tetapi juga berdampak pada perekonomian di dalam negeri. 

    Irwan menyampaikan bahwa situasi perekonomian di Indonesia harus dijaga bersama-sama karena sektor finansial, termasuk asuransi, merupakan penopang utama. 

    Selain sektor asuransi, Bareskrim Polri juga bakal ikut pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, pemantauan tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Selaku Kasubdit Dittipideksus, kami punya peran terkait dengan penydikan pasar modal. Apalagi, saat ini dengan adanya launching [Danantara] dari Presiden RI Prabowo Subianto, Bareskrim Polri juga concern memantau [harga saham] dan berkoordinasi dengan OJK khususnya dalam bidang pengawasan saham,” katanya usai acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Bareskrim Polri, sebagai salah satu penegak hukum, akan melakukan koordinasi kemudian menganalisis sejauh mana peningkatan harga saham atau IHSG dapat melaju positif sehingga mengarah untuk kebaikan ekonomi Indonesia. 

    “Sehingga dengan kenaikan saham ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya. 

    Ketika ditanya soal kasus, Irwan mengatakan berdasarkan pemantauan sejauh ini pergerakan harga saham atau IHSG masih positif. Pihaknya mengaku belum menemukan delik pidana terkait pasar modal. 

    “Sejauh ini, kami belum menemukan delik pidana ya, tapi intinya lebih kepada bisnis. Jadi kalau bisnis itu kan [proses] jual dan beli, kemudian memang faktor [sentimen] luar negeri atau kebijakan luar negeri juga mempengaruhi harga saham,” ucapnya. 

    Dia menegaskan dukungan Barekrim Polri terkait saham diharapkan bisa berkontribusi untuk meringankan beban Presiden Prabowo Subianto ke depan. 

    “Kami dari Subdit 5 Dittipideksus Bareskrim Polri saat ini sedang memantau saham-saham. Sehingga, apakah saat ini saham ini sedang dalam kondisi baik-baik saja atau perlu mekanisme apa? Sehingga nantinya bapak Presiden ini bisa melakukan upaya. Apakah investornya kabur? Apa kita [Bareskrim] harus dijemput? ‘ayo baik-baik di Indonesia’,” ucapnya. 

    Alhasil, kata Irwan, upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem industri investasi, khususnya terkait asuransi sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia.

    “Ini berharap kepada industri investasi dari perasuransian bisa dijaga sehingga ini bisa menopang satu sisi ekonomi dan memberikan kepastian kepada nasabah [asuransi],” pungkasnya.

    Kasubdit 5 Bareskrim Polri Kombes M Irwan Susanto (tengah) memberikan penjelasan dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025). JIBI/Anshary Madya SukmaPerbesar

    Sinyal Kegentingan? 

    Dihubungi Bisnis secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira justru mempertanyakan rencana Bareskrim Polri ikut memantau pergerakan harga saham di pasar modal. 

    “Ada kegentingan apa ya, Bareskrim ikut memantau pengawasan pasar modal? Berarti ini sinyal bahwa ada kegentingan yang memaksa pihak kepolisian ikut turun melakukan pengawasan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Menurutnya, masalah terkait harga saham dan pasar modal di Indonesia saat ini kan bukan fraud (penipuan), tapi keluarnya dana asing dalam jumlah yang masif atau capital outflow akibat tekanan ekonomi global.

    Selain itu, Bhima juga menilai anjloknya IHSG justru akibat buruknya tata kelola Danantara yang memicu distrust soal kinerja saham-saham BUMN.

    “Jadi dengan pernyataan Bareskrim ikut memperkeruh suasana dan jadi sentimen negatif di pasar, ya. OJK saja sudah cukup menjadi pengawas pasar modal kalau soal pengaduan yang terkait fraud, mekanismenya sudah lengkap,” ungkap Bhima. 

    Sebagaimana diketahui, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok pada perdagangan sepekan terakhir. Namun, IHSG dibuka menguat hari ini, Kamis (6/3/2025). IHSG dibuka menguat setelah terdorong oleh saham BBRI, ADRO, hingga PTRO.

    Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka pada level 6.531,39 atau stagnan, tetapi bergerak ke zona hijau pagi ini. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.573-6.639.

    Tercatat, 355 saham menguat, 112 saham melemah, dan 152 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi Rp11.416 triliun.

    Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai Rp330 miliar pagi ini. Saham BBRI dibuka melesat 2,86% ke level Rp3.950 per saham. Saham lainnya yang juga menguat adalah saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO). Saham ADRO dibuka menguat 6,32% ke level Rp2.020 per saham.

    Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air sepanjang pekan terakhir atau periode 24—28 Februari 2025 senilai Rp10,33 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan dalam kondisi perekonomian global dan domestik terkini, aliran modal keluar terjadi di seluruh pasar keuangan. 

    Di mana dari tiga pasar, yakni pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), investor asing mendominasi aksi jual di pasar saham. 

    “Berdasarkan data transaksi 24–27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp10,33 triliun, terdiri dari jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar SBN, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/3/2025). 

    Aksi jual yang ramai di pasar saham menandai pekan keenam tren investor memindahkan asetnya dari pasar saham Indonesia ke negara lain.

    Terpantau sejak pekan keempat Januari 2025, investor rutin menjual aset di pasar saham dan mencapai puncaknya pada pekan terakhir Februari 2025 ini. Hal itu tercermin pula berdasarkan data setelmen sepanjang 2025 sampai dengan 27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp15,47 triliun di pasar saham. 

  • Semangat MengEMASkan Indonesia, Pegadaian Goes to Campus untuk Bantu Kaum Muda Melek Finansial – Halaman all

    Semangat MengEMASkan Indonesia, Pegadaian Goes to Campus untuk Bantu Kaum Muda Melek Finansial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pegadaian bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan acara Pegadaian Goes to Campus di Universitas Indonesia (UI). Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan keuangan yang lebih luas kepada mahasiswa, sekaligus mengenalkan inovasi investasi emas yang aman dan menguntungkan.

    Di tengah era digital yang penuh tantangan finansial, literasi keuangan menjadi faktor penting bagi generasi muda dalam mengelola keuangan mereka dengan bijak.

    Acara yang diselenggarakan di Auditorium Soeria Atmadja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini dibuka oleh Pemimpin PT Pegadaian Wilayah Jakarta 1, Ngadenan. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa generasi muda harus memiliki keterampilan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat mencapai stabilitas finansial di masa depan.

    “Pegadaian sangat terbuka untuk generasi muda agar lebih melek investasi. Generasi muda perlu punya pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai financial freedom di masa depan, dan seluruh karyawan atau Insan Pegadaian siap membantu masyarakat dalam berinvestasi, terutama pada produk layanan Bank Emas Pegadaian,” ujar Ngadenan (05/03).

    Sementara itu, Arief Wibisono Lubis, Ph.D. yang merupakan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI turut menyampaikan antusiasmenya terkait kegiatan ini.

    “Kami sangat menyambut kegiatan literasi finansial seperti ini, UI juga terbilang sering mengadakan kegiatan literasi finansial karena menyadari pentingnya inklusi keuangan bagi seluruh mahasiswa,” ucapnya.

    Acara ini menghadirkan pemaparan dari Andi Tito Pratama, Kepala Bagian Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, mengenai Kegiatan Usaha Bullion dalam Perspektif UU Nomor 4 Tahun 2023. Fokus utama pembahasan adalah peran regulasi dalam menjaga ekosistem keuangan yang sehat dan transparan, termasuk di industri bullion.

    Selain itu, acara ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mengelola keuangan. Tasya Kamila, sebagai public figure sekaligus milenial yang aktif berinvestasi, turut berbagi pengalaman tentang pentingnya literasi finansial bagi anak muda.

    “Kita sejak kuliah sudah harus mulai memikirkan tentang finansial, ke depannya mau melanjutkan apa, apakah mau melanjutkan kuliah S2, dan jika sudah ada tabungan akan lebih aman untuk menentukan pilihan,” tuturnya.

    Senior Vice President Bisnis Bullion PT Pegadaian, Kadek Eva Suputra, menyampaikan tentang inovasi layanan Bank Emas Pegadaian yang diresmikan oleh Presiden RI pada 26 Februari 2025 lalu sebagai pelopor layanan emas terintegrasi pertama di Indonesia.

    “Melalui Bullion Services atau Bank Emas Pegadaian, masyarakat kini memiliki akses lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan berbasis emas, mulai dari simpanan emas, pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas. Ini menjadi langkah besar dalam mengembangkan ekosistem emas nasional,” ujarnya.

    Kadek juga menekankan bahwa emas adalah instrumen investasi yang stabil dan tahan terhadap inflasi. Ia mengajak mahasiswa untuk mulai mempertimbangkan investasi emas sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang mereka.

    Keberhasilan acara ini semakin mengukuhkan komitmen Pegadaian dalam menyediakan solusi keuangan yang inklusif serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Diharapkan, para mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari dan mulai membentuk kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. (*)

  • OJK terus pantau perkembangan bisnis Bank BUMN Kamis, 06 Maret 2025 – 06:39 WIB

    OJK terus pantau perkembangan bisnis Bank BUMN
    Kamis, 06 Maret 2025 – 06:39 WIB

  • OJK catat 1.396 aset kripto dapat diperdagangkan hingga Februari 2025

    OJK catat 1.396 aset kripto dapat diperdagangkan hingga Februari 2025

    Ilustrasi – Mata uang kripto. ANTARA/HO-LEEDXS

    OJK catat 1.396 aset kripto dapat diperdagangkan hingga Februari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan terdapat 1.396 aset kripto yang dapat diperdagangkan hingga Februari 2025.

    “Pascaperalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) kepada OJK yang telah terlaksana pada tanggal 10 Januari 2025, kegiatan perdagangan aset kripto berjalan dengan baik dan lancar,” kata Hasan Fawzi di Jakarta, Selasa.

    Ia menyatakan pihaknya telah menyetujui perizinan 19 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, satu pengelola tempat penyimpanan, dan 16 pedagang kripto, serta sedang melanjutkan proses perizinan terhadap 14 calon pedagang aset kripto.

    OJK mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp44,07 triliun selama Januari 2025, atau meningkat 104,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dibandingkan periode Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp21,57 triliun.

    “Pertumbuhan nilai transaksi tersebut menunjukkan kondisi pasar yang berjalan baik dan lancar, serta kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik,” ucap Hasan.

    Ia menuturkan untuk mengembangkan ekosistem kripto lebih lanjut, OJK telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penyelenggara perdagangan aset kripto guna memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme baru. Pihaknya juga telah menetapkan Tim Kerja (Working Group) Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada 11 Februari 2025.

    Working Group OJK dan Bappebti tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman antara OJK dan Bappebti tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang ditandatangani pada 10 Januari 2025.

    “Working Group tersebut memiliki tugas untuk melanjutkan tugas dan fungsi dari Tim Transisi peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan terkait peraturan, perizinan, dan pengawasan beserta seluruh dokumen dan/atau informasi yang dialihkan,” imbuh Hasan.

    Sumber : Antara

  • Masyarakat Kian Melek Kripto, BLK 2025 Buka Wawasan Investasi Digital – Halaman all

    Masyarakat Kian Melek Kripto, BLK 2025 Buka Wawasan Investasi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lebih dari 10.000 peserta mengikuti rangkaian edukasi nasional terkait kripto dalam Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 yang berlangsung dari 3 hingga 27 Februari 2025. 

    Antusiasme tinggi masyarakat terhadap acara ini menunjukkan bahwa minat terhadap aset digital semakin berkembang pesat di Indonesia.

    Acara BLK 2025 yang mengusung tema Bijak Berinvestasi: Bangun Masa Depan Sejak Dini resmi dibuka pada 3 Februari 2025 di Jakarta dan dihadiri lebih dari 400 peserta dalam seremoni pembukaan. 

    Acara ini menampilkan diskusi panel interaktif yang membahas perkembangan industri blockchain, regulasi, serta strategi investasi yang aman bagi masyarakat.

    Selama BLK 2025 berlangsung, berbagai sesi edukasi menyoroti pentingnya perlindungan konsumen, tren investasi, serta inovasi dalam sistem pembayaran digital yang semakin memudahkan transaksi aset kripto.

    Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Robby, menegaskan bahwa tingginya partisipasi dalam acara ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat dalam bertransaksi kripto.

    “Kegiatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin melek aset digital. Mereka tidak hanya ingin memahami cara investasi yang aman, tetapi juga melihat kripto sebagai peluang finansial yang menjanjikan,” ujar Robby dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Edukasi nasional digelar di 12 kota besar mulai Medan, Tangerang, Pontianak, Palangkaraya, Palembang, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makassar dengan lebih dari 70 kegiatan edukasi.

    Dikatakannya, acara BLK 2025 bertujuan meningkatkan literasi kripto agar masyarakat dapat memahami ekosistem aset digital serta mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan aman.

    Subani, Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara atau Central Finansial X (CFX) mengatakan, minat masyarakat terhadap transaksi kripto didukung oleh peningkatan jumlah akun pengguna yang kini telah mencapai lebih dari 22 juta. 

    Hal ini menunjukkan bahwa aset digital semakin diterima sebagai bagian dari sistem keuangan modern di Indonesia.

    “Tren adopsi ke depannya dapat dilihat dari peningkatan jumlah akun. Sekarang sudah lebih dari 22 juta, dan kita perkirakan akan terus tumbuh,” kata Subani. 

    Selain tingginya minat, aspek edukasi dan regulasi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan transaksi aset digital.

    Penyelenggaraan BLK 2025 menghadirkan diskusi panel yang dipandu oleh Asih Karnengsih, Direktur Eksekutif Aspakrindo-ABI, dengan menghadirkan para ahli dari berbagai sektor, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodax, Bareskrim Polri, serta Xendit.

    Pembahasan meliputi regulasi kripto, perlindungan konsumen, serta peran sistem pembayaran digital dalam mendukung transaksi yang lebih aman dan efisien.

    Didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), BLK 2025 bertujuan menciptakan ekosistem kripto yang lebih inklusif, aman, dan terpercaya.

    “Kami melihat peran regulasi yang semakin kuat dapat membantu masyarakat lebih percaya diri dalam bertransaksi aset digital,” tambah Robby.

    Sebagai penutup, Closing Ceremony & Konferensi Pers BLK 2025 diadakan pada 27 Februari 2025 di Makara Art Center, Universitas Indonesia, Depok dengan menghadirkan diskusi seputar arah regulasi kripto dan inovasi industri, dengan pembicara utama Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK, serta Dimas Utomo, Sekretaris Jendral Aspakrindo-ABI.

  • Bareskrim Bicara Soal Mekanisme Pembatalan Polis Pasca Putusan MK

    Bareskrim Bicara Soal Mekanisme Pembatalan Polis Pasca Putusan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menekankan perlunya klausul yang jelas terkait mekanisme pembatalan polis asuransi pasca putusan Mahkamah Konstitusi alias MK.

    Hal tersebut sebagai respons dari Bareskrim terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai inkonstitusional bersyarat. 

    “Ada haknya si tertanggung ini yang mungkin harus diberikan, mungkin harus ada klausul dari pengusaha tadi, underwriting nya itu,” ujar Kasubdit 5 Bareskrim Polri, Kombes M Irwan Susanto dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Irwan menuturkan bahwa klausul atau ketentuan dalam perjanjian asuransi dari pengusaha itu bisa memberikan kepastian hukum bagi nasabahnya.

    Di samping itu, Irwan menekankan bahwa dalam implikasi Pasal 251 KUHD itu pada intinya menekankan bahwa setiap perjanjian polis asuransi harus berlaku adil bagi kedua belah pihak tertanggung dan penanggung.

    Misalnya, dari sisi tertanggung harus berlaku jujur dalam perjanjian asuransi. Sementara itu, dari penanggung harus bisa menjaga setiap nasabahnya, sehingga tidak perlu sampai ke ranah pidana.

    “Konsumen harus dijaga dan bagaimana produsen, seorang perasuransian pengusaha ini menjaga dari masing-masing tertanggungnya sehingga nantinya kami tidak perlu ke pidana,” jelasnya.

    OJK Lakukan Diskusi

    Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan diskusi dengan asosiasi asuransi membahas langkah yang akan ditempuh industri usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat.

    Iwan Pasila, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan hasil diskusi tersebut saat ini dalam tahap final.

    “Pertama, di OJK melihat ini kesempatan kita mengubah mengemabalikan kepada prinsip-prinsip dasar asuransi di mana perubahan polis harus distandardisasi. Standardisasi ini penting karena seluruh polis, kalau punya standar akan memakai kriteria yang sama,” kata Iwan dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (5/3/2025).

    Saat ini draft polis standar asuransi tersebut sedang disiapkan asosiasi perusahaan asuransi. Iwan mengatakan OJK mendapat kabar bahwa dalam waktu dekat format terbaru standar polis asuransi itu akan diserahkan ke OJK.

    “Idenya dalam perubahan polis ini yang kami butuhkan ada dua. Pertama adalah standardisasi ketentuan, ketentuan masuk dan keluar. Kedua ada simplifikasi. Harus dibuat lebih simpel ketentuan-ketentuan polis, tentu harus dalam bahasa baku. Dibuat dalam bahasa yang mudah, summary polis dibuat lebih baik agar nasabah bisa paham,” pungkasnya