Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • RUPST BCA tetapkan dividen hingga susunan komisaris dan direksi baru

    RUPST BCA tetapkan dividen hingga susunan komisaris dan direksi baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp300 per saham hingga menyetujui perubahan susunan komisaris dan direksi.

    “Hasil keputusan RUPST BCA hari ini menunjukkan komitmen perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. Kami akan terus melangkah secara prudent sepanjang 2025, sekaligus konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait dengan dividen, perseroan menyampaikan bahwa penetapan dividen tunai sebesar Rp300 per saham ini tercatat meningkat 11,1 persen dibandingkan dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2023. Pada 2024, BCA membukukan laba bersih sebesar Rp54,8 triliun.

    Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tunai tahun buku 2024 sebesar Rp50 per saham yang telah dibayarkan perseroan kepada para pemegang saham pada 11 Desember 2024, sehingga sisa yang akan dibayarkan perseroan pada tanggal yang akan ditetapkan direksi perseroan yakni sebesar Rp250 per saham.

    Sementara, terkait dengan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan, RUPST BCA salah satunya menerima pengunduran diri Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris efektif sejak 1 Juni 2025 serta memberhentikan dengan hormat Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur, yang efektif berlaku sejak presiden direktur penggantinya telah efektif menjabat.

    Selanjutnya, RUPST menyetujui untuk mengangkat Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Komisaris, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh OJK.

    Kemudian, agenda RUPST juga sepakat untuk mengangkat Hendra Lembong, selaku Presiden Direktur, kemudian John Kosasih, selaku Wakil Presiden Direktur, serta Hendra Tanumihardja, selaku Direktur.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Akan Atur Finfluencer Agar Tak Asal Ngomong

    OJK Akan Atur Finfluencer Agar Tak Asal Ngomong

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan dan pengawasan terhadap financial influencer (finfluencer) guna memastikan mereka berbicara lebih bertanggung jawab serta melindungi konsumen dari risiko penipuan. Regulasi ini dijadwalkan rilis pada semester kedua 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, OJK saat ini tengah merancang regulasi tersebut.

    “Saat ini kita sedang menggodok itu. Semoga semester dua tahun ini aturan tersebut bisa keluar,” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki, Rabu (12/3/2025).

    Menurutnya, regulasi ini diperlukan mengingat banyak orang-orang tanpa latar belakang keuangan yang kuat mendadak menjadi influencer di media sosial dan memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan. Oleh karena itu, aturan ini akan mencakup seluruh jenis produk keuangan agar finfluencer lebih bertanggung jawab dalam memberikan saran dan komentar di ruang publik.

    Di beberapa negara, regulator memiliki kewenangan untuk memverifikasi klaim yang dibuat oleh finfluencer, seperti terkait keuntungan investasi yang mereka promosikan.

    “Kalau di luar negeri, regulator bisa melihat apakah seseorang benar-benar memiliki aset seperti yang diklaim. Misalnya, apabila seorang finfluencer mengatakan ia meraih keuntungan dari investasi hingga mampu membeli mobil dan rumah mewah, maka regulator akan mengecek kebenaran klaim tersebut,” jelas Kiki.

    Terkait kasus influencer Ahmad Rafif yang menjadi sorotan karena diduga menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin, Kiki menjelaskan kasus tersebut berada di bawah wewenang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

    “Apabila pengawasan finfluencer berada di luar pasar modal, itu menjadi tanggung jawab kami (PEPK). Namun, untuk kasus Ahmad Rafif, pengawasannya ada di ranah pasar modal,” tutupnya.

  • RUPST BCA Tetapkan Dividen Final Rp 250 Per Saham dan Ubah Direksi

    RUPST BCA Tetapkan Dividen Final Rp 250 Per Saham dan Ubah Direksi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA resmi menetapkan dividen final untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 250 per saham. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA yang digelar pada Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, BCA juga melakukan perubahan direksi dengan pergantian direktur utama hingga komisaris utama.

    Secara keseluruhan, dividen tunai BBCA untuk tahun 2024 mencapai Rp 36,9 triliun atau setara dengan Rp 300 per saham. Jumlah ini mencakup dividen interim sebesar Rp 50 per saham atau Rp 6,1 triliun, yang telah dibayarkan pada 11 Desember 2024.

    Sisa dividen senilai Rp 30,8 triliun atau Rp 250 per saham akan dibagikan sebagai dividen final.

    Sepanjang tahun 2024, BCA dan entitas anak mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid. Laba bersih konsolidasi meningkat 12,7% secara tahunan year on year (yoy) dan mencapai Rp 54,84 triliun.

    Sebagai perbandingan, untuk tahun buku 2023, BCA membagikan total dividen sebesar Rp 33,28 triliun atau Rp 270 per saham, yang terdiri dari dividen interim Rp 42,5 per saham dan dividen final Rp 227,5 per saham.

    RUPST BCA ini juga menyetujui perubahan dalam susunan anggota dewan komisaris dan direksi yang telah diusulkan.

    Dalam keputusan tersebut, pemegang saham secara resmi memberhentikan dengan hormat Jahja Setiaatmadja dari jabatannya sebagai presiden direktur dan menunjuknya sebagai presiden komisaris.

    Selain itu, RUPS menetapkan Hendra Lembong sebagai presiden direktur yang baru. Sementara itu, John Kosasih diberikan tanggung jawab baru sebagai wakil presiden direktur. Adapun Hendra Tanumihardja ditunjuk sebagai salah satu direktur perseroan.

    Keputusan terkait perubahan jajaran manajemen BCA ini akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
     

  • Perluas Aksesibilitas Masyarakat, DPLK BRI Jalin Kerja Sama dengan Bank Raya Melalui Digitalisasi Dana Pensiun

    Perluas Aksesibilitas Masyarakat, DPLK BRI Jalin Kerja Sama dengan Bank Raya Melalui Digitalisasi Dana Pensiun

    Dengan kehadiran layanan ini, aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sebagai informasi, BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, antara lain:

    Akses digital yang mudah – Seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Raya.

    Fleksibilitas dan personalisasi – Nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial dan profil risiko masing-masing.

    Fitur BRIFINE yang komprehensif – BRIFINE di aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk pendaftaran, informasi saldo & pengembangan, dan top-up saldo. Adapun fitur yang sedang dalam tahap pengembangan diantaranya add account BRIFINE, pengaturan autopayment, dan mutasi transaksi.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Wholesale & Institution Business BRI Agus Noorsanto mewakili Pendiri DPLK BRI menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman,” pungkasnya.

    Berdasarkan besaran Asset Under Management (AUM), pada tahun 2024 DPLK BRI meningkatkan posisi market sharenya di industri DPLK Indonesia menjadi peringkat kedua dari sebelumnya di peringkat ketiga. Jumlah peserta DPLK BRI di tahun lalu meningkat menjadi 660ribu atau merupakan 23% dari total peserta DPLK nasional. Peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

    DPLK BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan dukungan dari Bank Raya, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi produk dana pensiun digital serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

  • Hendra Lembong Jadi Dirut Baru BCA, Jahja Setiaatmadja Jadi Presiden Komisaris

    Hendra Lembong Jadi Dirut Baru BCA, Jahja Setiaatmadja Jadi Presiden Komisaris

    Jakarta –

    PT Bank Central Asia (BCA) Tbk mengumumkan pergantian susunan jajaran komisaris serta direksi perseroan. Hal ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar hari ini.

    Dalam hasil RUPST, Jahja Setiaatmadja yang semula menempati sebagai Presiden Direktur BCA menjadi Presiden Komisaris. Kemudian pengganti Jahja, yakni ditempati oleh Hendra Lembong.

    “Menerima pengunduran diri Bapak Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak 1 Juni 2025. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak Presiden Direktur penggantinya telah efektif menjabat. Mengangkat Bapak Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Komisaris Perseroan. Mengangkat Bapak Hendra Lembong selaku Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan,” tulis hasil RUPST BCA, Rabu (12/3/2025).

    Kemudian, hasil RUPST juga mengangkat Hendra Tanumihardja selaku Direktur Perseroan dan John Kosasih selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.

    Pergantian jajaran direksi ini berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan beberapa syarat, seperti pengunduran diri Djohan Emir Setijoso telah berlaku efektif, perseroan telah menerima persetujuan OJK atas pengangkatan Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Komisaris Perseroan, serta Presiden Direktur Perseroan penggantinya telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat.

    Dalam RUPST juga, BCA menebar dividen sebesar Rp 300 per saham dari laba bersih sebesar Rp 54,8 triliun. Pembagian dividen ini meningkat sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun lalu.

    Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tunai tahun buku 2024 sebesar Rp 50,00 per saham yang telah dibayarkan perseroan kepada para pemegang saham pada 11 Desember 2024, sehingga sisa yang akan dibayarkan Perseroan pada tanggal yang akan ditetapkan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 250,00 per saham.

    (kil/kil)

  • OJK Sumut tindak lanjuti 354 pengaduan selama Februari 2025

    OJK Sumut tindak lanjuti 354 pengaduan selama Februari 2025

    Seluruh 354 pengaduan yang telah diterima tersebut, telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku

    Medan (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (OJK Sumut) menindaklanjuti sebanyak 354 pengaduan konsumen yang diterima di wilayah itu selama Januari- Februari 2025.

    “Seluruh 354 pengaduan yang telah diterima tersebut, telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Kepala Kantor OJK Provinsi Sumut Khoirul Muttaqien di Medan, Rabu.

    Khoirul mengatakan, total yang terbanyak pengaduan yang berhubungan dengan sektor perbankan, yaitu 128 pengaduan. Kemudian pengaduan lainnya yakni fintech peer-to-peer (P2P) 108 pengaduan.

    Kemudian, 59 terkait perusahaan pembiayaan, 55 perusahaan asuransi umum atau jiwa dan empat pengaduan terkait dengan sektor pegadaian.

    Untuk menangani pengaduan yang diterima melalui aplikasi portal pelindungan konsumen (APPK) itu, Khoirul mengatakan, pihaknya terus berupaya menyelesaikan setiap laporan yang diterima.

    OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui aplikasi portal tersebut, baik yang berindikasi sengketa maupun pelanggaran tersebut.

    “Secara rutin, kami melakukan evaluasi pengaduan yang diterima bersama pelaku usaha jasa keuangan,” katanya.

    Pada periode ini, Khoriul menambahkan topik pengaduan yang paling banyak yang disampaikan meliputi restrukturisasi pembiayaan, persoalan klien asuransi, sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dan prilaku petugas penagihan.

    Sebelumnya, OJK menindaklanjuti pengaduan sebanyak 1.471 pengaduan konsumen yang diterima di wilayah ini dari Januari- Desember 2024.

    Dari total 1.471 pengaduan yang terbanyak pengaduan yang berhubungan dengan sektor perbankan yakni 608 pengaduan disusul asuransi sebanyak 315 pengaduan, 285 berkaitan dengan fintech peer-to-peer (P2P), 263 berhubungan dengan perusahaan pembiayaan lainnya.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Marak Penipuan Online, BRI Minta Waspadai 5 Modus Ini

    Marak Penipuan Online, BRI Minta Waspadai 5 Modus Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan modus penipuan online semakin marak terjadi seiring perkembangan teknologi. Para penjahat siber ini kian mengkhawatirkan karena mengincar masyarakat yang ‘lengah’ untuk mengambil uang mereka.

    Berdasarkan data OJK, hingga 9 Februari 2025 ada 42.257 laporan penipuan dengan 40.936 di antaranya telah terverifikasi. Tercatat kerugian masyarakat mencapai Rp 700 miliar dalam tiga bulan terakhir akibat berbagai modus penipuan online.

    Modus paling banyak adalah penipuan transaksi belanja online, kemudian penipuan berkedok investasi dan iming-iming hadiah. OJK juga mencatat banyak masyarakat di Indonesia yang tertipu oleh penipuan menggunakan akun palsu di media sosial seperti Instagram.

    Penipuan online kerap kali membayangi masyarakat, apalagi modus yang diterapkan pelaku terlihat meyakinkan sehingga korban mengalami kerugian material maupun non-material.

    Melihat hal ini, industri perbankan pun rutin melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat akan potensi bahayanya penipuan. Salah satunya dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

    Untuk melindungi masyarakat atau nasabah, BRI selalu mengingatkan nasabah agar tetap waspada terhadap modus social engineering yang memanfaatkan kelemahan psikologis (keingintahuan, ketergesaan, dan kelengahan manusia). Akibat kurang kewaspadaan, nasabah bisa menjadi korban sasaran bagi pelaku kejahatan, tanpa menyadari dirinya menjadi korban social engineering.

    Oleh sebab itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya, BRI menerapkan tiga komponen yakni dari sisi proses, teknologi, dan people. BRI senantiasa melakukan proses pengembangan aplikasi lebih secure. BRI juga terus berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya soceng baik kepada para pekerja maupun nasabah BRI.

    Beberapa bentuk social engineering yang berpotensi merugikan nasabah QLola by BRI dan Bank BRI antara lain:

    1. Phishing Melalui Situs Palsu

    Pembentukan halaman login yang menyerupai sistem perbankan resmi, termasuk halaman login QLola by BRI, untuk mencuri kredensial pengguna.

    2. URL Website yang Menyerupai

    Penggunaan alamat web yang mirip dengan qlola.bri.co.id untuk menipu nasabah agar memasukkan informasi sensitif.

    3. Smishing (SMS Phishing)

    Pengiriman SMS yang mengatasnamakan BRI atau QLola by BRI dengan tautan berbahaya yang dapat mencuri data atau mengarahkan ke situs palsu.

    4. Vishing (Voice Phishing)

    Penipuan melalui panggilan telepon yang berpura-pura sebagai petugas bank untuk meminta data pribadi, seperti OTP atau PIN.

    5. Fake Customer Support

    Penipu yang berpura-pura sebagai tim dukungan pelanggan yang meminta informasi sensitif atau mengarahkan korban ke situs palsu.

    Dari beberapa jenis social engineering di atas BRI akan terus meningkatkan awareness nasabah terkait akses web Qlola by BRI, agar nasabah selalu mengakses ke web Qlola by BRI (qlola.bri.co.id) dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi.

    Apabila ada keraguan/kecurigaan, selalu hubungi dan verifikasikan kepada institusi yang bersangkutan. Untuk nasabah BRI, silakan hubungi Contact BRI pada nomor telepon 1500017 atau melalui sarana lainnya.

    Gunakan QLola by BRI untuk transaksi perusahaan yang lebih mudah dan praktis! Temukan informasi lebih lengkap mengenai QLola by BRI disini!

    (dpu/dpu)

  • Gandeng Bank Raya, DPLK BRI hadirkan fitur dana pensiun di Raya App

    Gandeng Bank Raya, DPLK BRI hadirkan fitur dana pensiun di Raya App

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) menjalin kerja sama dengan Bank Raya untuk menghadirkan fitur dana pensiun BRIFINE by DPLK BRI pada Raya App.

    Direktur Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun,” kata Agus yang juga mewakili pendiri DPLK BRI dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

    Melalui kolaborasi ini, Agus mengatakan bahwa BRI ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman.

    Dengan kehadiran layanan ini, Raya App atau aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, salah satunya akses digital yang mudah yang memungkinkan seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Raya.

    BRIFINE di aplikasi Raya juga menawarkan fleksibilitas dan personalisasi. Dalam hal ini, nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan profil risiko masing-masing.

    Selain itu, BRIFINE pada aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur termasuk pendaftaran, informasi saldo dan pengembangan, dan top-up saldo. Adapun fitur yang sedang dalam tahap pengembangan di antaranya add account BRIFINE, pengaturan autopayment, dan mutasi transaksi.

    Ketua Pengurus DPLK BRI Arie Sus Miyanti menyampaikan, kehadiran BRIFINE di Raya App ini diharapkan dapat mendorong kalangan generasi muda untuk merencanakan keuangan masa depan yang lebih baik.

    “Setiap individu generasi muda yang telah bekerja baik di sektor formal maupun informal, diharapkan dapat mengelola keuangan dengan bijak. Perencanaan masa depan sejak dini sangat diperlukan generasi muda untuk mempersiapkan dan menjamin keberlangsungan pendapatan di masa tidak aktif atau hari tua nanti,” kata Arie.

    Senada dengan Arie, Kepala Divisi Sales and Partnership Bank Raya Prilly Savitri mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Bank Raya dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih lengkap bagi nasabah.

    “Melalui aplikasi Raya, kami ingin memberikan journey produk yang lebih lengkap kepada nasabah Bank Raya, termasuk membantu nasabah mempersiapkan hari tua yang lebih sejahtera melalui DPLK BRI,” kata dia.

    Berdasarkan asset under management (AUM), DPLK BRI pada 2024 meningkatkan posisi market share-nya di industri DPLK Indonesia menjadi peringkat kedua dari sebelumnya di peringkat ketiga.

    Jumlah peserta DPLK BRI pada 2024 meningkat menjadi 660 ribu atau merupakan 23 persen dari total peserta DPLK nasional. Menurut perseroan, peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Susun Regulasi Financial Influencer, Rampung Tahun Ini – Page 3

    OJK Susun Regulasi Financial Influencer, Rampung Tahun Ini – Page 3

    Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah menghentikan 4.036 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat pada periode 1 Januari 2024 hingga 28 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi, mengatakan upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap 17.019 pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Satgas Pasti pada periode 1 Januari sampai dengan 28 Februari, kita telah menemukan dan mengentikan 4.036 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 3.517 entitas pinjaman online ilegal dan 519 penawaran investasi ilegal disejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Frederica dalam Media Briefing, di kantor OJK, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menyebut, dari 17.019 pengaduan tersebut, sebanyak 15.845 merupakan pengaduan adanya pinjaman online ilegal dan 1.174 terkait investasi ilegal.

    Adapun dari 4.036 entitas keuangan yang telah dihentikan terdiri dari 3.517 pinjol ilegal dan 519 investasi ilegal. Selain itu, OJK juga telah memblokir 3.517 aplikasi, situs, dan konten digital yang terkait dengan pinjol dan investasi ilegal.

    Selanjutnya, kata Kiki, OJK juga telah memblokir sebanyak 117 rekening bank yang digunakan untuk transaksi ilegal, serta memblokir 1.330 nomor telepon atau WhatsApp.

    Namun, OJK mengakui adanya kendala dalam menindak entitas ilegal yang servernya berada di luar negeri.

    “Jadi, disini kita melihat bagaimana ada yang bisa kita tindak lanjut ada yang enggak. Yang enggak ini kebanyakan servernya di luar negeri, susah kita trace, karena seperti aplikasi di tutup dan di buka lagi,” ujarnya.

     

  • OJK Ungkap 58 Ribu Masyarakat Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp1 Triliun

    OJK Ungkap 58 Ribu Masyarakat Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp1 Triliun

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkapan total laporan yang diterima ke Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti- Scam Centre (IASC) sebanyak 58.206.

    Untuk diketahui, total laporan tersebut terhitung sejak awal beroperasi yaitu dari 22 November 2024 sampai 24 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan total kerugian yang dilaporkan masyarakat mencapai Rp1 triliun.

    “Total kerugian dilaporkan Rp1 triliun,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam media briefing di Menara Radius Prawiro, Selasa, 11 Maret.

    Kiki menyampaikan jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 64.888 rekening dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 28.807.

    “Jadi kalau teman-teman ada penipuan-penipuan seperti itu, itu langsung aja laporin, karena kita langsung blokir,” jelasnya.

    Kiki menambahakn jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp127,3 miliar dan pihaknya masih memerlukan waktu dan proses lebih panjang terkait pemblokiran dana korban.

    “Nah memang ini sekarang kita masih perlu proses yang lebih panjang lagi, lebih panjang sedikit lagi, karena kadang-kadang kalau yang ditipu banyak, tapi saldo di rekening itu tinggal sekian gitu,” ucapnya.

    Selain itu, Kiki menyampaikan target IASC yaitu penundaan transaksi (pemblokiran) penipuan dengan cepat dan penyelamatan dana korban, identifikasi pelaku penipuan (data), serta penindakan hukum bekerja sama dengan Polri.

    Selain itu, Kiki menyampaikan untuk yang menjadi korban penipuan dapat segera melaporkan hal tersebut melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Selain itu, dapat langsung melaporkan kepada perbankan tempat membuka rekening contohnya saat membuka rekening di bank Himbara, dapat langsung melaporkan hal tersebut ke call center-nya masing-masing.

    “Sejauh ini ada 39.243 yang lapor kepada PUJK-nya langsung, ada yang ke IASC langsung itu 18.963. Jadi either one is fine karena mereka member dari IASC, langsung kemudian ditindaklanjuti,” jelasnya.