Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • 536 Aktivitas Ilegal Diblokir dalam 2 Bulan, Pinjol Paling Banyak

    536 Aktivitas Ilegal Diblokir dalam 2 Bulan, Pinjol Paling Banyak

    Jakarta –

    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan llegal (Satgas PASTI) telah memblokir 536 entitas ilegal pada periode Januari dan Februari 2025. Sebanyak 508 entitas merupakan pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi dan 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran 536 entitas ilegal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan llegal Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Selain memblokir entitas ilegal, Hudi mengatakan Satgas PASTI juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    Pengajuan tersebut dilakukan lantaran Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) yang telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    “Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan). Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-pelaku jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan.

    Sejak awal beroperasi 22 November 2024 s.d. 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893, di mana dari jumlah rekening tersebut sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran. Sementara itu, total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp129,1 miliar.

    Sementara itu, sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan aktivitas keuangan digital, perlu kembali mengecek layanan keuangan tersebut telah dinyatakan ilegal atau tidaknya oleh OJK dengan mengunjungi https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx

    (fdl/fdl)

  • 23 Aplikasi Inovasi Keuangan yang Terdaftar di OJK

    23 Aplikasi Inovasi Keuangan yang Terdaftar di OJK

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar 23 perusahaan terdaftar yang membuka layanan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Data ini merupakan data yang terhimpun per 11 Maret 2025.

    Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari layanan skoring kredit, pembiayaan KPR dan pinjaman bank hingga agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan.

    “Ini dia daftar penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang terdaftar di OJK per 25 Februari 2025,” beber OJK dalam keterangan unggahannya di Instagram resmi @ojkindonesia, dikutip Jumat (21/3/2025).

    OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu legalitas ITSK sebelum menggunakan layanan keuangan digital. Langkah ini penting untuk menghindari risiko yang dapat merugikan konsumen akibat layanan keuangan ilegal.

    “Pastikan selalu #CekDulu legalitas Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang akan digunakan,” katanya.

    Secara berkala OJK memperbarui daftar penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang terdaftar OJK di website www.ojk.go.id atau bisa dilihat di tautan bit.ly/daftarITSKOJK.

    Berikut rincian 23 perusahaan yang terdaftar di OJK:

    Inovasi Skoring Kredit:

    PT Trusting Social Indonesia (S- 399/IK.01/2024)
    PT Semangat Digital Bangsa (S-140/IK.01/2024)
    PT Scoring Teknologi Indonesia (S-562/IK.01/2024)
    PT Prime Analytics Indonesia (S-563/IK.01/2024)
    PT Izi Data Indonesia (S-588/IK.01/2024)
    PT Bangun Percaya Sosial (S-43/IK.01/2025)
    PT Provenir Data Indonesia (S-44/IK.01/2025)
    PT Tongdun Technology Indonesia (S-93/IK.01/2025)
    PT Aiforesee Inovasu Skor (S-128/IK.01/2025)

    Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan:

    PT Finture Tech Indonesia (S-515/IK.01/2024)
    PT Finetiks Inovasi Indonesia (S-516/IK.01/2024)
    PT Sarana Pasar Digital (S-533/IK.01/2024)
    PT Hidup Ideal Sejahtera (S-534/IK.01/2024)
    PT Ringkas Asia Technology (S-550/IK.01/2024)
    PT Komunal Sejahtera Indonesia (S-576/IK.01/2024)
    PT Teknologi Cerdas Finansial (S-580/IK.01/2024)
    PT Lendana Digitalindo Nusantara (S-595/IK.01/2024)
    PT Inovasi Finansial Untuk Indonesia (S-596/IK.01/2024)
    PT Estrend Teknologi Digital (S-42/IK.01/2025)
    PT Efunding Teknologi Keuangan (S-61/IK.01/2025)
    PT Indoartha Perkasa Sukses (S-76/IK.01/2025)
    PT Nex Teknolog Digital (S-84/IK.01/2025)
    PT Relianceintegrasi Dunia Anda (S-126/IK.01/2025)

    (acd/acd)

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG ditutup menguat dipimpin sektor teknologi

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor teknologi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor teknologi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup menguat dipimpin oleh saham-saham sektor teknologi.

    IHSG ditutup menguat 70,01 poin atau 1,11 persen ke posisi 6.381,67. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,47 poin atau 0,21 persen ke posisi 711,67.

    “Bursa regional Asia cenderung mixed, pasar merespons hasil rapat FOMC The Fed yang mengisyaratkan adanya kemungkinan pemotongan suku bunga pada akhir tahun ini,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus atau Nico dalam kajiannya, di Jakarta, Kamis.

    Para pejabat kebijakan di Amerika Serikat (AS) memprediksi akan ada dua kali pemangkasan suku bunga sebesar seperempat poin selama tahun ini. Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 sampai 4,50 persen.

    Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan menyebutkan bahwa kebijakan saat ini dirasa cukup memadai dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian yang ada.

    Selanjutnya, Powell mengungkapkan langkah yang bijak saat ini adalah menunggu informasi yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi.

    Pernyataan itu menunjukkan tantangan yang dihadapi pembuat kebijakan dalam menyikapi rencana Presiden Donald Trump untuk menerapkan tarif pada impor dari mitra dagang AS, serta dampaknya terhadap perekonomian.

    Dari dalam negeri, IHSG melanjutkan penguatan yang didukung dari aksi emiten konglomerasi dan BUMN meningkatkan aksi beli, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan buyback tanpa perlu persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

    Kebijakan ini mendorong peningkatan risk-appetite para investor, dan jaminan dari dari bank sentral untuk menjaga stabilitas, dengan Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuannya.

    Keputusan itu sejalan dengan upaya untuk menjaga inflasi pada tahun 2025 dan 2026, agar tetap terkendali dalam kisaran target 2,5 plus minus 1 persen, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

    Di sisi lain pasar juga menantikan langkah kebijakan selanjutnya dari pemerintah dalam komitmen untuk disiplin fiskal dan kebijakan pro-pertumbuhan

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi naik sebesar 10,10 persen, diikuti oleh sektor transportasi dan logistik dan sektor barang baku yang masing- masing naik sebesar 2,35 persen dan 2,16 persen.

    Sementara itu, dua sektor melemah yaitu sektor keuangan dan sektor barang konsumen primer yang masing- masing turun sebesar 0,88 persen dan 0,62 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar, yaitu MINA, FORU, POLU, RONY dan SAFE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni IFII, ACES, BOAT, dan MIRA.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.093.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,17 miliar lembar saham senilai Rp11,30 triliun. Sebanyak 318 saham naik, 286 saham menurun, dan 353 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain Indeks Nikkei menguat 93,54 poin atau 0,25 persen ke 37.751,88, indeks Shanghai melemah 3,33 poin atau 0,10 persen ke 3.408,43, indeks Kuala Lumpur melemah 10,15 persen atau 0,66 poin ke posisi 1,504,66, dan indeks Straits Times menguat 12,08 poin atau 0,31 persen ke 3.931,05.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Minta Maksimalkan Penerimaan Negara

    Presiden Prabowo Minta Maksimalkan Penerimaan Negara

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk memaksimalkan penerimaan negara.

    “(Presiden minta) memaksimalkan penerimaan negara,” ujar Airlangga usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Maret dilansir ANTARA.

    Airlangga mengatakan rapat terbatas tersebut fokus membahas tentang penerimaan negara secara keseluruhan, termasuk pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan sektor lainnya.

    Namun Airlangga tidak membeberkan rinci arahan Presiden tentang upaya memaksimalkan penerimaan negara tersebut.

    “Penerimaan negara, itu ke Bu Menteri Keuangan,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan rapat terbatas tersebut membahas upaya meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui peningkatan rasio pajak.

    Sri Mulyani menekankan pentingnya intensifikasi dan perbaikan administrasi untuk mencapai target tersebut.

    “Mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi,” ucap dia.

    Terkait keinginan pemerintah untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tengah berupaya melakukan berbagai langkah strategis.

    “Kita upayakan beberapa langkah yang sedang dilakukan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah menteri yang telah hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Berikutnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

  • Komisi XI DPR fokus bahas dua perubahan dalam revisi UU P2SK

    Komisi XI DPR fokus bahas dua perubahan dalam revisi UU P2SK

    Tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) saat ini berfokus pada dua perubahan utama.

    Kedua pembahasan itu adalah penghapusan frasa “penyidik tunggal” dalam ketentuan penyidikan di sektor keuangan serta perubahan mekanisme penganggaran bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam. Memang kita sedang melakukan proses itu (formulasi), tetapi item yang dua itu, yaitu item mengenai penyidik di sektor keuangan dan kemudian mekanisme anggaran LPS,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengoreksi dua aspek dalam beleid tersebut.

    Dalam pembahasannya, Pemerintah berencana untuk menyesuaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan dengan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sementara soal mekanisme penganggaran LPS, Misbakhun menjelaskan bahwa yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan kini akan ditetapkan oleh DPR.

    “LPS yang tadinya anggarannya itu melalui mekanisme penetapan di Kementerian Keuangan oleh menteri keuangan, kemudian diminta dibahas sebagai lembaga yang dimaknai bahwa LPS adalah lembaga independen, maka anggarannya harus ditetapkan seperti BI, OJK. Maka LPS penetapan anggarannya ada di DPR,” ujarnya.

    Menurutnya, revisi ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian UU P2SK dengan putusan MK yang dikeluarkan pada 3 Januari 2025.
    Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa menteri keuangan tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

    Meskipun revisi ini pada dasarnya hanya menindaklanjuti putusan MK, Misbakhun mengakui adanya diskusi yang berkembang terkait kemungkinan penguatan peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dirinya pun menekankan bahwa Komisi XI ingin memastikan pembahasan revisi UU P2SK tidak menjadi bahan spekulasi yang tidak berdasar.

    “Makanya kita tidak mau itu dijadikan spekulasi. (Pemerintah) sedang membicarakan, tapi belum memutuskan. Karena kita tadi seperti yang saya sampaikan kita ingin memperkuat peran Bank Indonesia itu lebih bold, lebih kuat lagi,” ucap Misbakhun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat dipengaruhi respon pemerintah cegah stagnasi ekonomi

    Rupiah menguat dipengaruhi respon pemerintah cegah stagnasi ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi respon pemerintah cegah stagnasi ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi respon serius pemerintah mencegah stagnasi ekonomi.

    “Pemerintah serius merespon gejolak di pasar keuangan melalui langkah-langkah yang akan diambil guna mencegah stagnasi ekonomi dan dukungan BI (Bank Indonesia) memberi ruang penurunan suku bunga,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.485 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.531 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.491 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.528 per dolar AS.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

    Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 19 September 2024, mengalami tekanan yang terindikasi dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari highest to date.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada direksi perusahaan terbuka melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

    Sesuai Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa memperoleh persetujuan RUPS.

    Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK.

    Menurut Rully, sentimen terhadap respon pemerintah ditangkap secara positif dari para pelaku pasar. Hal ini tergambar dari membaiknya pasar saham dan kenaikan harga obligasi negara.

    Penurunan yield obligasi negara di kisaran 1-2 basis points (bps) untuk tenor 2,5 & 10 tahun. Selain itu, IHSG BEI dibuka menguat 63,85 poin atau 1,01 persen ke posisi 6.375,51.

    Di samping itu, penguatan kurs rupiah juga dipengaruhi pernyataan dovish dari Federal Reserve (The Fed).

    Gubernur The Fed Jerome Powell memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS diturunkan dari 2,1 persen menjadi 1,7 persen.

    Adapun penurunan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan dari posisi saat ini 4,25-4,50 basis points (bps) saat ini menjadi 3,75-4,00 bps.

    Berdasarkan informasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), The Fed sudah diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan FFR di kisaran 4,25 – 4,50 persen.

    Namun, proyeksi ekonomi terbaru dari para pejabat The Fed menjadi sorotan utama mengingat risiko resesi meningkat akibat kebijakan perdagangan yang agresif.

    Saat ini, sentimen pasar menunjukkan kekhawatiran bahwa tarif impor AS dapat memperburuk inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Pasar juga mencermati pernyataan The Fed terkait potensi pemangkasan suku bunga di semester kedua tahun ini.

    Sumber : Antara

  • 4 Cara Cek Perusahaan Penipu, Hati-hati Kena Loker Palsu

    4 Cara Cek Perusahaan Penipu, Hati-hati Kena Loker Palsu

    PIKIRAN RAKYAT – Mencari pekerjaan adalah langkah penting dalam perjalanan karier, tetapi di balik peluang yang tersedia, ada risiko yang harus diwaspadai. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula modus penipuan lowongan kerja yang beredar, terutama di platform daring. Tidak sedikit pencari kerja yang menjadi korban perusahaan palsu yang menawarkan posisi menggiurkan, tetapi berujung pada penipuan.

    Perusahaan penipu sering kali memanfaatkan kelengahan pencari kerja dengan menawarkan gaji tinggi, proses rekrutmen instan, atau meminta biaya administrasi di awal. Mereka menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan calon pelamar, mulai dari mengirim email profesional hingga mencantumkan nama perusahaan besar sebagai kedok.

    Sebenarnya, ada beberapa cara untuk memastikan apakah suatu perusahaan benar-benar kredibel atau hanya kedok untuk menipu. Dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa menghindari jebakan lowongan palsu dan lebih fokus pada peluang kerja yang benar-benar menjanjikan.

    Agar terhindar dari risiko tersebut, penting bagi kamu untuk mengetahui bagaimana cara mengecek keabsahan perusahaan sebelum mengajukan lamaran. Di bawah ini, Pikiran-Rakyat.com merangkumkan cara cek perusahaan penipu melalui 4 cara.

    Cara Cek Perusahaan Penipu

    Berbagai lembaga pemerintah menyediakan layanan daring yang memudahkan masyarakat untuk melakukan verifikasi nama perusahaan. Dengan memanfaatkan situs resmi, kamu bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai status hukum dan legalitas suatu perusahaan.

    Berikut adalah beberapa metode yang bisa kamu gunakan untuk mengecek keabsahan nama perusahaan.

    Cek di Website Bappebti

    Bagi perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan berjangka dan komoditas, legalitasnya bisa diperiksa melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Cara pengecekannya adalah sebagai berikut:

    Akses situs resmi Bappebti di bappebti.go.id. Klik menu “Pelaku Pasar”, lalu pilih jenis perusahaan yang ingin diperiksa. Informasi legalitas perusahaan akan langsung muncul.

    Legalitas perusahaan di Bappepti

    Jika kamu sudah memiliki nama perusahaan yang ingin dicek, gunakan langkah berikut:

    Masuk ke situs Bappebti. Pilih menu “Quick Search Cek Legalitas” di bagian “Produk dan Layanan”. Masukkan nama perusahaan dalam kolom pencarian. Sistem akan menampilkan hasil pencarian terkait legalitas perusahaan tersebut.

    Cek di Website Kementerian Hukum

    Salah satu cara untuk mengecek legalitas sebuah perusahaan adalah melalui situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses ini memungkinkan kamu mengetahui apakah perusahaan tersebut telah terdaftar secara resmi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

    Pastikan perangkat yang digunakan sudah terhubung dengan internet. Buka browser dan akses situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham di ahu.go.id. Pada halaman utama, masukkan nama perusahaan yang ingin diperiksa ke dalam kolom “Pencarian Perseroan”. Lengkapi verifikasi captcha yang muncul di layar. Hasil pencarian akan menampilkan informasi terkait perusahaan tersebut.

    Legalitas perusahaan di Kemenkumham

    Perlu diingat bahwa jika nama perusahaan tidak muncul, bukan berarti perusahaan tersebut ilegal. Bisa saja perusahaan tersebut tidak termasuk dalam cakupan database ahu.go.id. Jika kamu masih merasa ragu, pengecekan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) secara langsung.

    Cek di Website Komdigi

    Bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan penyelenggaraan sistem elektronik, legalitasnya juga bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Berikut cara mengeceknya:

    Kunjungi situs resmi PSE Kominfo di pse.komdigi.go.id. Tersedia dua kategori daftar perusahaan, yaitu PSE Domestik dan PSE Luar Negeri. Untuk melihat perusahaan yang masih aktif, pilih kategori “SE Terdaftar”. Jika ingin melihat perusahaan yang sudah dicabut atau diberhentikan sementara, pilih kategori yang sesuai. Daftar lengkap akan muncul di layar, dan kamu juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan memindai QR code yang tersedia.

    Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan berbasis teknologi yang kamu gunakan telah memiliki izin resmi dari Komdigi.

    Cek di Website OJK

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyediakan layanan pengecekan nama perusahaan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dan investasi. OJK memiliki database yang berisi daftar perusahaan efek yang telah terdaftar secara resmi. Untuk melakukan pengecekan, ikuti langkah-langkah berikut:

    Akses situs resmi OJK atau buka halaman Data Perusahaan Efek. Daftar perusahaan efek yang terdaftar setiap bulan akan ditampilkan. Pilih data sesuai dengan bulan yang ingin diperiksa. Karena informasi disajikan dalam format PDF, gunakan fitur “Find in Page” untuk mencari nama perusahaan dengan lebih cepat. Jika perusahaan tersebut legal dan terdaftar di OJK, informasinya akan muncul di layar.

    Metode ini sangat berguna bagi kamu yang ingin memastikan legalitas perusahaan investasi atau penyedia layanan keuangan lainnya sebelum melakukan transaksi.

    Dengan memanfaatkan situs-situs resmi dari berbagai lembaga pemerintah, kamu bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai status hukum perusahaan yang kamu cari. Pastikan selalu melakukan pengecekan sebelum mengambil keputusan agar tetap aman dan terhindar dari kerugian.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menepis turunnya harga saham bank Himbara disebabkan adanya kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapus piutang macet UMKM justru dilakukan untuk menyehatkan laporan keuangan bank Himbara.

    Selama ini, ungkap Maman, bank Himbara mencatatkan outstanding macet lantaran ada beberapa nasabah UMKM yang masuk ke dalam daftar hapus buku yang tidak bisa diputihkan.

    “Karena ada narasi yang berkembang seakan-akan salah satu penyebab turunnya harga saham Himbara kita salah satunya dikarenakan ada program penghapusan piutang,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Maman menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan secara terukur.

    Terlebih, lanjut dia, mekanisme kebijakan ini dilakukan secara rigid, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Justru dengan adanya penghapusan piutang ini yang terukur, penghapus tagihan ini terukur, tidak bisa serampangan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Maman berharap laporan keuangan bank Himbara akan bersih dari piutang macet sehingga akan membuat para investor dan pasar tertarik berinvestasi di bank pelat merah.

    “Kalau dia sudah bersih, putih, dan bagus laporan keuangannya berarti para investor-investor, pihak-pihak market yang ingin masuk ke bank Himbara kita seharusnya trennya lebih positif,” tuturnya.

    Sayangnya, Maman mengaku belum bisa menyampaikan berapa banyak UMKM yang sudah dihapusbukukan, lantaran masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) bank Himbara.

    “Karena kan ada mekanisme internal di Bank Himbara terkait budgeting-nya. Itu salah satunya harus lewat RUPS, persetujuan stakeholders untuk memutuskan budgeting anggaran untuk penghapus tagihan,” terangnya.

    Meski demikian, Maman menyatakan pemerintah akan mengejar target penghapusan utang terhadap 1 juta UMKM.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, di antaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

  • IHSG Anjlok Drastis, OJK Izinkan Buyback Tanpa RUPS: Solusi atau Risiko Baru?

    IHSG Anjlok Drastis, OJK Izinkan Buyback Tanpa RUPS: Solusi atau Risiko Baru?

    PIKIRAN RAKYAT- Pasar modal Indonesia mengalami tekanan besar setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) pada 18 Maret 2025.

    Kejatuhan ini menjadi yang pertama sejak pandemi COVID-19 pada 2020. IHSG sempat menyentuh titik terendah di level 6.011 sebelum akhirnya ditutup turun 3,84 persen di posisi 6.223. Sektor teknologi menjadi yang paling terdampak dengan penurunan mencapai 9,77 persen.

    Beberapa faktor utama yang mendorong penurunan IHSG antara lain tekanan jual yang berlangsung selama empat hari berturut-turut, saham DCI Indonesia yang terkena auto reject bawah (ARB) selama tiga hari, serta laporan keuangan Chandra Asri Pacific yang tidak memenuhi ekspektasi investor.

    Selain itu, keputusan Goldman Sachs dan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menambah kekhawatiran pasar. Munculnya rumor mengenai dua menteri ekonomi yang akan mengundurkan diri turut meningkatkan ketidakpastian, menyebabkan investor asing menarik dana dalam jumlah besar dan investor ritel melakukan aksi jual massal.

    Sebagai respons cepat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan emiten melakukan buyback saham tanpa harus mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga saham dan mengembalikan kepercayaan investor. Beberapa perusahaan besar langsung memanfaatkan kebijakan ini, termasuk pengusaha nasional Garibaldi “Boy” Thohir yang membeli 7,3 juta lembar saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).

    Pada hari pengumuman kebijakan tersebut, IHSG yang sebelumnya jatuh hingga 7,1 persen berhasil rebound sekitar 1 persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat peningkatan transaksi harian, yang mengindikasikan mulai adanya pemulihan kepercayaan di pasar modal.

    Meskipun buyback saham dapat memberikan stabilitas jangka pendek, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah risiko. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan oleh pemegang saham mayoritas untuk mengamankan kendali tanpa proses deliberasi terbuka. Selain itu, tindakan buyback dalam situasi pasar yang tidak stabil dapat meningkatkan spekulasi yang justru memperburuk volatilitas. Dari sisi keuangan perusahaan, buyback dalam jumlah besar bisa mengganggu likuiditas dan menghambat ekspansi bisnis. Penelitian juga menunjukkan bahwa buyback saham tanpa RUPS tidak selalu berdampak signifikan terhadap return saham atau volume perdagangan dalam jangka panjang.

    Pasar modal Indonesia masih menghadapi ketidakpastian, tergantung pada dinamika politik dan kondisi ekonomi global. Jika tekanan jual terus berlangsung, ada kemungkinan tren penurunan lebih dalam akan terjadi. Namun, jika kepercayaan investor kembali pulih dan pasar menemukan titik keseimbangan baru, pemulihan bisa berlangsung lebih cepat. OJK menyatakan akan terus menyiapkan langkah-langkah tambahan guna menjaga stabilitas pasar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News