Kementrian Lembaga: OJK

  • IHSG Pagi Ini Sudah Anjlok 2 Persen, Ada Apa Lagi?

    IHSG Pagi Ini Sudah Anjlok 2 Persen, Ada Apa Lagi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah pada perdagangan pagi hari ini, Senin (24/3/2025). Pada pukul 09.52 WIB, IHSG bahkan sudah anjlok 2,07 persen atau 127,3 poin ke level 6.130. Sebelumnya pada Jumat (21/3/2025), IHSG juga terkoreksi 1,94 persen.

    Kiwoom Sekuritas Indonesia (KSI Research) menilai IHSG hari ini masih berpotensi melanjutkan tren koreksi seiring dengan investor yang mulai mengamankan posisi menjelang libur panjang Idulfitri.

    “KSI Research menilai IHSG akan kembali uji support dari titik terendah belum lama ini di sekitar 6.200-6.150, up to level psikologis 6.000,” tulis KSI Research dalam analisisnya, Senin (24/3/2025).

    KSI Research melanjutkan, mengingat libur panjang Lebaran yang segera tiba, strategi pengurangan portofolio bisa menjadi langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian pasar saat liburan.

    KSI Research juga menyoroti kondisi perekonomian global yang rentan terhadap perubahan mendadak. Dengan adanya kebijakan tarif impor baru yang akan diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump pada 2 April mendatang, investor cenderung bersikap wait and see.

    Meskipun tekanan jual masih cukup besar, KSI Research melihat peluang aksi buy back saham oleh emiten sebagai faktor yang dapat menahan pelemahan lebih lanjut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah menerbitkan aturan yang memungkinkan emiten melakukan buy back saham tanpa perlu menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    “Sentiment buy back saham dari beberapa emiten yang akan dilaksanakan mulai hari ini diharapkan bisa menjadi buffer untuk menahan pelemahan IHSG, serta mendorong minat belanja saham para investor atau trader,” tulis KSI Research.

  • Warga RI Jadi Korban Maling Facebook-Rekening Ludes, Begini Modusnya

    Warga RI Jadi Korban Maling Facebook-Rekening Ludes, Begini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seiring perkembangan teknologi, penipuan banyak menyita korban melalui handphone (HP)-nya. Terbarunya, Modus penipuan baru berkedok trading saham dan mata uang kripto terdeteksi menyebar lewat media sosial Facebook.

    Aksi kejahatan siber ini melibatkan jaringan internasional. Setidaknya sudah ada 90 warga Indonesia yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 105 miliar.

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah membongkar kasus penipuan online terbaru yang meresahkan warga. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari tiga laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri pada Januari dan Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya menindaklanjuti 13 laporan polisi dari berbagai wilayah Indonesia serta 11 pengaduan dari Indonesia Anti Scam Centre (IASC) OJK.

    “Saat ini jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan masih akan bertambah. Para korban tersebar di beberapa wilayah, dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar,” ungkap Brigjen Pol. Himawan dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Minggu (23/3/2025).

    Foto: REUTERS/Dado Ruvic
    Figurines are seen in front of the Facebook logo in this illustration taken March 20, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

    Modus Penipuan Baru di Facebook

    Kasus ini bermula pada September 2024, ketika korban melihat iklan di Facebook yang menawarkan peluang keuntungan besar melalui trading saham dan mata uang kripto.

    Korban yang tertarik diarahkan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp dengan seseorang yang mengaku sebagai Prof. AS, yang memberikan pelatihan trading.

    Selanjutnya, korban diminta bergabung ke grup WhatsApp yang dikelola pelaku. Para korban diperkenalkan pada tiga platform trading, yakni:

    – JYPRX

    – SYIPC

    – LEEDXS

    Korban dijanjikan keuntungan antara 30% hingga 200%, serta diberikan hadiah jam tangan dan tablet jika mencapai target investasi tertentu. Namun, untuk berpartisipasi korban harus membuka akun di platform tersebut yang tersedia dalam bentuk web-based dan aplikasi Android.

    Para korban kemudian diminta mentransfer dana ke beberapa rekening bank atas nama perusahaan yang ditampilkan di platform tersebut. Setelah diselidiki, polisi menemukan 67 rekening yang digunakan pelaku, tersebar di sejumlah bank nasional.

    Pada Januari 2025, korban mulai menerima pesan WhatsApp dari pusat perdagangan JYPRX Global, yang menginformasikan bahwa akun mereka ditangguhkan sementara.

    Korban diminta membayar pajak dan biaya tambahan agar dapat menarik dana mereka. Saat korban mencoba melakukan penarikan, dana mereka tidak dapat dicairkan, sehingga mereka menyadari telah menjadi korban penipuan.

    3 Tersangka WNI

    Ada tiga tersangka tersangka WNI yang terlibat dalam kejahatan ini, yakni AN, MSD, dan WZ. Polisi telah memblokir dan menyita uang sebesar Rp 1,53 miliar dari 67 rekening bank yang digunakan para pelaku.

    Brigjen Pol. Himawan menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan tersangka lain. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Interpol untuk menerbitkan Red Notice terhadap pelaku warga negara asing yang diduga terlibat dalam jaringan ini.

    “Kami juga telah menetapkan dua tersangka lain sebagai DPO, yaitu AW dan SR. Untuk pelaku warga negara asing, kami sudah bekerja sama dengan Divhubinter Polri dan Interpol agar segera menerbitkan Red Notice,” tegasnya.

    Kasus ini kembali mengingatkan kita untuk terus berhati-hati di internet. Jangan gampang terkecoh dengan keuntungan menggiurkan yang ditawarkan orang asing di media sosial maupun platform pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram. Semoga informasi ini membantu!

    (wur)

  • OJK: RI Kini Punya Asuransi Emas, Simak Manfaatnya – Page 3

    OJK: RI Kini Punya Asuransi Emas, Simak Manfaatnya – Page 3

    PT Pegadaian menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan usaha bullion setelah menunggu selama dua tahun.

    Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyebut bahwa pencapaian ini sangat penting bagi perusahaan. Saat ini, bisnis gadai masih mendominasi transaksi Pegadaian dengan 90% berasal dari gadai emas.

    Hingga November 2024, transaksi emas mencapai omzet Rp 230 triliun, dengan barang jaminan emas sebesar 92 ton serta saldo Tabungan Emas mencapai 10,3 ton.

    Langkah ini juga sesuai dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang mendorong sinergi BUMN dalam menciptakan bank emas serta meningkatkan literasi masyarakat terkait investasi emas.

    Dengan semakin berkembangnya industri bullion di Indonesia, diharapkan sektor keuangan dan investasi emas semakin maju serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

  • Jelang Lebaran, OJK Minta Masyarakat Hati-Hati Terhadap Modus Penipuan

    Jelang Lebaran, OJK Minta Masyarakat Hati-Hati Terhadap Modus Penipuan

    PIKIRAN RAKYAT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan imbauan kepada masyarakat terkait modus penipuan jelang Lebaran 2025, terutama dari sektor keuangan.

    Adapun penipuan jelang Lebaran 2025 menurut OJK adalah tawaran pinjaman online ilegal, tawaran investasi ilegal, serta phising (modus yang dilakukan pelaku dengan cara memberikan link atau tautan untuk mengambil data pribadi).

    “Penipuan yang menggunakan identitas lembaga berizin untuk mengelabui korban, serta penawaran kerja paruh waktu,” kata Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya pada 22 Maret 2025.

    Penyampaian ini dilakukan agar masyarakat bisa waspada dan tidak klik tautan yang berasal dari sumber tidak jelas, sebagaimana dilansir dari Antara.

    Selain itu, masyarakat juga disarankan berpikir logis terkait tawaran-tawaran yang datang dan memastikan bahwa tawaran tersebut dinilai jelas dan sesuai hukum.

    “Tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, dan memastikan legalitas dari pihak-pihak yang menawarkan suatu produk keuangan,” ujar dia.

    Selama 22 November 2024 – 12 Maret 2025, pihak Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima sebanyak 67.866 laporan terkait penipuan.

    Adapun total rekening perihal penipuan yang dilaporkan ada di angka 71.893. Dari angka tersebut, sekitar 31.398 rekening sudah diblokir. Selain itu, Sinar juga memaparkan mengenai total kerugian terkait kasus itu.

    “Sementara itu, total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp129,1 miliar,” kata Sinar.

    Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga mengingatkan masyarakat soal modus penipuan di bagian keuangan menjelang Lebaran 2025.

    Menurut Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto, pada 21 Maret 2025. Memaparkan beberapa modus yang dilakukan selama Lebaran 2025 yakni tawaran pinjaman online (pinjol) sampai dengan investasi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenekraf & OJK Putar Otak Cari Solusi Permodalan Startup

    Kemenekraf & OJK Putar Otak Cari Solusi Permodalan Startup

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengaku tengah mencari solusi untuk mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh perusahaan rintisan atau startup, terutama di sektor ekonomi digital.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan guna merancang mekanisme yang lebih mendukung pertumbuhan startup. 

    “Saat ini kami sedang bicara juga dengan OJK terkait model dan mekanisme untuk mendukung perusahaan digital seperti game development dan application development dalam memperoleh akses permodalan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (21/3/2025). 

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim kecil untuk membahas kebijakan yang lebih berpihak kepada startup. 

    Salah satu fokus utama, kata Teuku, adalah menciptakan sistem penilaian khusus bagi pemilik hak kekayaan intelektual agar mereka lebih mudah mendapatkan pendanaan.

    Menurutnya, upaya ini membutuhkan koordinasi lebih erat antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi startup yang mengalami stagnasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

    “Saat ini, pemilik kekayaan intelektual masih mengalami kesulitan untuk menjadi bankable karena belum ada jasa penilai yang sesuai. Kami tengah merapikan regulasi ini agar ada jasa penilai khusus bagi mereka,” pungkas Teuku.

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • RUPST Bank Danamon Sepakati Pembayaran Dividen Rp 1,1 Triliun, Sususan Direksi Juga Dirombak – Halaman all

    RUPST Bank Danamon Sepakati Pembayaran Dividen Rp 1,1 Triliun, Sususan Direksi Juga Dirombak – Halaman all

    RUPST PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2025 menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp 113,85 per lembar saham

    Tayang: Sabtu, 22 Maret 2025 09:41 WIB

    HO

    DIVIDEN DANAMON – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2025 di Jakarta, Jumat (21/3/2025) telah menyetujui seluruh agenda yang diajukan, termasuk pembagian dividen, perubahan susunan direksi, serta berbagai kebijakan strategis lainnya. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2025 menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp 113,85 per lembar saham, dengan total mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. 

    Jumlah ini setara dengan 35 persen dari laba bersih perseroan di 2024 senilai Rp 3,2 triliun.

    Direktur Utama Danamon Daisuke Ejima, menyatakan pembagian dividen ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan.

    Selain persetujuan pembagian dividen, RUPST 2025 juga menyetujui perubahan dalam susunan direksi. 

    Masa jabatan Hafid Hadeli sebagai Wakil Direktur Utama serta Muljono Tjandra sebagai Direktur telah berakhir sejak penutupan RUPST ini.

    Sebagai pengganti, Yenny Siswanto diangkat sebagai Direktur Perseroan, yang akan efektif menjabat setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Dengan adanya keputusan-keputusan ini, Danamon optimistis dapat terus meningkatkan kinerja dan memperkuat posisi di industri perbankan Indonesia.

    “Strategi bisnis dan operasional yang telah disusun diharapkan mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Daisuke Ejima.

    Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon Indonesia terbaru:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Yasushi Itagaki
    Wakil Komisaris Utama (Independen): Halim Alamsyah
    Komisaris: Nobuya Kawasaki, Dan Harson
    Komisaris Independen: Peter Benyamin Stok, Hedy Maria Helena Lapian

    Direksi

    Direktur Utama: Daisuke Ejima
    Wakil Direktur Utama: Honggo Widjojo Kangmasto
    Direktur: Herry Hykmanto, Rita Mirasari, Dadi Budiana, Thomas Sudarma, Yenny Siswanto (menunggu persetujuan OJK)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Waspada! Ini Modus Penipuan Pinjol Ilegal-Investasi Bodong Jelang Lebaran

    Waspada! Ini Modus Penipuan Pinjol Ilegal-Investasi Bodong Jelang Lebaran

    Jakarta

    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai macam modus penipuan di sektor keuangan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

    Pada periode Januari sampai dengan Februari 2025, Satgas PASTI telah menemukan 508 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Berikut ini modus-modus penipuan pinjol ilegal hingga investasi bodong jelang Lebaran:

    1. Tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat
    2. Phising yang memancing korban untuk memberikan informasi atau data pribadi melalui link/tautan
    3. Impersonation atau penipuan yang menggunakan identitas lembaga berizin untuk mengelabui korban
    4. Penawaran kerja paruh waktu.

    Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diminta untuk, pertama waspada dan tidak meng-klik link/tautan yang berasal dari sumber tidak jelas. Kedua, berpikir logis terhadap segala tawaran menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko.

    Ketiga, tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal; dan keempat emastikan legalitas dari pihak-pihak yang menawarkan suatu produk keuangan.

    Secara kumulatif, sejak 2017 sampai dengan 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Selain itu, Satgas PASTI kembali mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama World Pay One (WPONE). World Pay One (WPONE) telah dinyatakan sebagai entitas ilegal sejak tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana siaran pers Satgas PASTI Nomor SP 1/STPASTI/I/2025.

    Mencermati informasi mengenai semakin maraknya tawaran investasi yang kembali dilakukan oleh beberapa pihak yang dikaitkan dengan World Pay One (WPONE) di beberapa wilayah di Indonesia (Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan), Satgas PASTI menegaskan bahwa aktifitas WPONE adalah kegiatan yang tidak berizin atau ilegal.

    Satgas PASTI berkoordinasi dengan anggotanya untuk melakukan tindakan yang diperlukan menanggapi perkembangan tersebut, termasuk dengan aparat penegak hukum.

    Pemblokiran Kontak Debt Collector

    Satgas PASTI menemukan nomor whatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    “Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” Hudiyanto.

    Dalam rangka meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan).

    IASC didirikan oleh OJK bersama anggota Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran untuk penanganan penipuan transaksi keuangan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

    Sejak awal beroperasi 22 November 2024 sampai dengan 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893 dimana dari jumlah rekening tersebut sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

    Sementara itu, total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp 129,1 miliar.

    Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-pelaku jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi segera dan pemblokiran rekening terkait penipuan, melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian sisa dana korban yang masih diselamatkan, dan melakukan upaya penindakan hukum.

    (ada/hns)