Kementrian Lembaga: OJK

  • Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat direksi BTN, antara lain Andi Nirwoto, Jasmin, Elisabeth Novie Riswanti, Muhammad Iqbal, dan Hakim Putratama.

    Sementara itu, Nixon LP Napitupulu tetap dipercaya untuk menjabat sebagai direktur utama BTN. Sedangkan Suryo Utomo menjadi komisaris utama. Suryo saat ini masih menjabat sebagai direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan. 

    Berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi BTN:

    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, Panangian Simanungkalit

    Direksi:
    Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
    Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
    Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
    Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
    Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
    Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
    Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
    Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
    Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
    Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
    Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
    Direktur Commercial Banking: Hermita

    Dewan komisaris dan anggota direksi BTN yang diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

  • XL dan Smartfren Gabung Jadi XLSmart, Menkomdigi Titip Pesan Ini

    XL dan Smartfren Gabung Jadi XLSmart, Menkomdigi Titip Pesan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid titip pesan untuk XLSmart yang baru saja resmi merger. Paling penting, ia mengatakan harus memberikan kualitas layanan terbaik bagi pelanggan.

    “Pada prinsipnya adalah ya tentu kita harapkan yang paling utama adalah dari merger ini, kualitas layanan harus lebih baik,” kata Meutya ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, ia juga mengingatkan soal pelayanan pelanggan (customer service) yang harus ditingkatkan menjadi lebih baik. 

    Pihak XLSmart juga memiliki komitmen membangun daerah yang belum memiliki sinyal seluler. Meutya mengharapkan komitmen memperluas pembangunan BTS di daerah terus dilakukan oleh perusahaan.

    Terakhir, ia juga menyoroti nasib karyawan. Meutya mengatakan XLSmart harus memperhatikan pegawai dua perusahaan sesuai aturan yang ada.

    “Tidak kalah penting adalah para pegawainya setelah merger ini harus diperhatikan mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan dari aturan-aturan Kemnaker gitu ya. jadi itu yang kita titipkan kepada SMART dan XL,” kata Meutya.

    XLSmart resmi merger dan akan mulai beroperasi 16 April 2025. Perusahaan seluler itu telah mengantongi persetujuan dari regulator, yakni Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persetujuan secara prinsip dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Merger bernilai US$6,5 miliar akan mempertahankan XL sebagai entitas korporasi. Axiata Group Berhard dan Sinar Mas menjadi pemegang saham pengendali bersama sebesar masing-masing 34,8%.

    Tiga merek XL, Smartfren, dan Axis bakal terus dipertahankan setelah XLSmart terbentuk.

    (fab/fab)

  • BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembelian kembali (buyback) saham yang sudah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.

    Hal tersebut sebagaimana diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara BNI, Jakarta, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.

    RUPS BNI 2025 menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock).

    Ini guna pelaksanaan program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat dan/atau pengalihan lain yang sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan.

    Buyback

    BBRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun, sebagaimana RUPST pada Senin, 24 Maret 2025.

    Sementara BMRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, sebagaimana RUPST pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Buyback saham akan dilakukan lewat Bursa Efek dan di luar Bursa Efek, secara bertahap atau sekaligus serta diselesaikan paling lama 12 bulan usai tanggal RUPST.

    Ini dilakukan guna memperkuat kepercayaan investor dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, yang mana pendanaan dalam buyback berasal dari kas internal perusahaan.

    OJK menerbitkan kebijakan pelaksanaan buyback saham tanpa melalui RUPS, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS sudah disampaikan pada direksi perusahaan terbuka lewat surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

    Kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, mengurangi tekanan dan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal pada 3 Maret 2025.

    Jadwal RUPS BNI 2025

    RUPST BNI 2025 pada awalnya dijadwalkan pada 13 Maret 2025, namun bergeser menjadi hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Perubahan jadwal tersebut selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    BRI menggeser jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025 dan BTN dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.

    Penyesuaian dilakukan, memastikan semua kebijakan yang diambil sesuai regulasi terbaru, memberi waktu cukup masing-masing perseroan mempersiapkan agenda rapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hanwha Life Cetak Kenaikan Premi bruto di Atas 50% – Page 3

    Hanwha Life Cetak Kenaikan Premi bruto di Atas 50% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hanwha Life Indonesia berhasil mencatatkan rekor pencapaian premi bruto terbesarnya, yakni Rp 252,95 miliar di 2024. Angka ini  naik Rp 84,40 miliar atau lebih dari 50% (yoy) dari 2023 sebesar Rp 168,55 miliar.

    Pertumbuhan premi bruto asuransi yang tinggi ini, terutama untuk premi bisnis baru, merupakan hasil dari fokus strategi perusahaan dalam meningkatkan inovasi, solusi berorientasi nasabah, dan saluran distribusi.

    CEO Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong menjelaskan, Hanwha Life terus mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan asuransi yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Tahun 2024, Hanwha Life telah membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp 170,60 miliar, meningkat signifikan dibandingkan Rp 72,2 miliar pada 2023.

    “Meskipun industri asuransi jiwa menghadapi kondisi berat, Hanwha Life Indonesia berhasil menutup tahun 2024 dalam kondisi keuangan stabil, dengan total aset Rp 2,13 triliun, aset investasi Rp 1,92 triliun, dan tingkat solvabilitas (RBC) tercatat 1.010,8% atau hampir 9 kali lipat dari persyaratan minimum 120% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

    Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Hanwha Life terus memperkuat posisinya di industri asuransi dengan menjalin kemitraan dengan 257 perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan asuransi serta meningkatkan jumlah pelanggan yang kini telah mencapai 150.000. Selain memperluas kemitraan dengan perusahaan, Hanwha Life juga memperkuat saluran distribusi melalui bancassurance bersama empat bank di Indonesia.

     

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank Dapat Ajukan Izin Usaha Bulion, Apa Saja Syaratnya? – Page 3

    Bank Dapat Ajukan Izin Usaha Bulion, Apa Saja Syaratnya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif adanya minat dari bank untuk mengajukan permohonan izin dalam melaksanakan kegiatan usaha bulion di Indonesia, dengan catatan bahwa permohonan tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

    “Pada dasarnya OJK menyambut baik dalam hal terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” akat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam jawaban tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

    Dian menjelaskan, apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion kepada OJK, evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Adapun sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran operasional kegiatan usaha bulion, OJK telah mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024).

    Peraturan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pengembangan sektor keuangan, sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Kegiatan Usaha Bulion yang Diperbolehkan

    Dian menjelaskan, dalam mendukung kelancaran operasionalisasi kegiatan usaha bulion dan sebagai bagian dari pengembangan sektor keuangan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    OJK telah menerbitkan kerangka pengaturan kegiatan usaha bulion yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024).

    “Melalui pengaturan tersebut, OJK membuka peluang bagi LJK yang memiliki kegiatan utama pembiayaan dan memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha bulion,” ujarnya.

     

  • Tips Pilih Asuransi Kendaraan untuk Mudik Lebaran 2025

    Tips Pilih Asuransi Kendaraan untuk Mudik Lebaran 2025

    Jakarta

    Lebaran identik dengan pulang ke kampung halaman atau mudik. Memilih dan mempunyai asuransi menjadi salah satu hal yang penting apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama perjalanan mudik, termasuk asuransi kendaraan.

    Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sejumlah tips untuk memilih asuransi kendaraan agar mudik jauh lebih tenang. Apalagi tahun ini mobil pribadi dan motor menjadi salah dua transportasi favorit para pemudik.

    “Diprediksi 33,69 juta orang akan memilih mobil pribadi sebagai kendaraan mudik, dan 12,74 juta pemudik menggunakan sepeda motor. Agar mudik tenang tanpa khawatir, asuransi kendaraan bisa jadi solusinya,” tulis OJK dikutip dari laman Instagram-nya @ojkindonesia, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, pemudik juga harus mengetahui jenis-jenis asuransi kendaraan. Menurut OJK, asuransi kendaraan dibagi menjadi dua, yakni asuransi all risk dan asuransi total loss only (TLO).

    Asuransi all risk merupakan jenis asuransi kendaraan yang dapat menjaga segala risiko buruk terhadap kendaraan. Asuransi All Risk dapat melindungi kendaraanmu, mulai dari kerusakan ringan, seperti lecet di bodi mobil hingga kerusakan berat akibat tabrakan dan kehilangan kendaraan.

    Sementara itu, asuransi TLO merupakan salah satu jenis asuransi kendaraan yang dapat memberikan jaminan atau biaya pertanggungan ketika kendaraan milikmu mengalami kerusakan sekitar 75%. Dengan begitu, hal-hal yang menyebabkan kendaraan tidak bisa diperbaiki dan bahkan digunakan lagi atau hilang akibat pencurian yang disertai dengan bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan dapat dijamin.

    Berikut tips memilih asuransi kendaraan:

    1. Pilih perusahaan asuransi yang berizin OJK
    2. Memiliki histori layanan yang baik
    3. Memiliki fitur proteksi yang lengkap dan biaya premi sesuai kebutuhan
    4. Memiliki jaringan rekanan bengkel servis yang luas
    5. Mempunyai proses klaim yang mudah

    (kil/kil)

  • Usai Merger Jadi XLSmart, Komdigi Ingatkan Komitmen Bangun 8.000 BTS

    Usai Merger Jadi XLSmart, Komdigi Ingatkan Komitmen Bangun 8.000 BTS

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespon terkait selesainya merger XL Axiata dan Smartfren yang nantinya akan menjadi XLSmart. Meutya menyampaikan pesan kepada operator seluler XLSmart.

    “Pada prinsipnya adalah ya tentu kita harapkan yang paling utama adalah dari merger ini kualitas layanan harus lebih baik,” ujar Meutya Hafid di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Menkomdigi meminta agar XLSmart memperhatikan pelayanan customer service yang juga mesti lebih baik dari sebelumnya. Sehingga pelanggan yang tadinya terpisah dan kini tergabung, tidak mengalami kebingungan.

    Kemudian dari sisi komitmen infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa usai sepakat merger, XLSmart berencana untuk membangun sebanyak 8.000 base transceiver station (BTS) ke depannya.

    “Investasi, termasuk di daerah-daerah yang saat ini belum bersinyal dan itu ada di point komitmennya untuk memperluas pembangunan BTS-BTS di daerah yang memang belum ada sinyal. Itu juga masuk dalam komitmen yang mudah-mudahan ini dijalankan,” kata Meutya.

    “Dan, yang juga tidak kalah penting adalah para pegawainya setelah merger ini harus diperhatikan mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan dari aturan-aturan Kemankertrans, gitu ya. Jadi, itu yang kita titipkan kepada Smart dan XL,” pungkasnya.

    Pemegang saham XL Axiata dan Smartfren menyetujui terjadinya penggabungan kedua operator seluler menjadi XLSmart. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), XLSmart akan resmi beroperasi pada 16 April 2025 mendatang.

    Merger perusahaan telekomunikasi ini sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari regulator, yaitu Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aksi korporasi ini juga telah mendapatkan persetujuan secara prinsip dari Komdigi.

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart. Kesepakatan tersebut penggabungan perusahaan senilai Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Komdigi telah menetapkan XLSmart, entitas operator seluler baru hasil merger antara XL Axiata dan Smartfren, harus mengembalikan lebar pita 2 x 7,5 MHz ke negara.

    (agt/fay)

  • OJK sarankan warga mengadu bila alami kendala layanan keuangan

    OJK sarankan warga mengadu bila alami kendala layanan keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan warga mengadu melalui laman maupun aplikasi pesan instan bila mengalami kendala atau masalah terhadap transaksi atau layanan keuangan agar mendapatkan penanganan.

    “Kalau ada kendala dalam transaksi, terkait produk maupun layanan bisa diadukan ke OJK. Bisa ke web pengaduan nasabah di 157.ojk.go.id. ke aplikasi pengaduan nasabah yakni Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK),” kata Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Jabodebek, Nuning Isnainijati di Jakarta, Rabu.

    Masyarakat juga bisa mengadu melalui nomor 157 atau layanan pesan instan WhatsApp di 0811-157- 157-157.

    Nuning mengingatkan agar warga memiliki lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh OJK agar mendapatkan perlindungan apabila nantinya muncul masalah.

    Masyarakat yang menempatkan dana di lembaga berizin dan diawasi OJK, nantinya akan mendapatkan jaminan perlindungan, termasuk dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Sebelum menempatkan dana dan sebagainya, cek dulu lembaga tersebut legal atau tidak, atau kalau misalnya ada kesulitan, tanya ke 157,” kata dia.

    Pada tahun 2024, OJK telah menerima 31.099 pengaduan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Dari aduan tersebut, sektor perbankan dan financial technology (fintech) mendominasi yakni 11.901 pengaduan.

    Selanjutnya, 10.961 dari industri financial technology, 6.496 dari perusahaan pembiayaan, 1.322 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

    Selain pengaduan terkait jasa keuangan formal, OJK juga mencatat 15.350 pengaduan mengenai kegiatan keuangan ilegal selama periode Januari hingga November 2024.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.364 pengaduan terkait pinjaman online ilegal dan 986 lainnya menyangkut investasi ilegal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Permudah Akses Pembiayaan, Danasyariah Kerja Sama dengan VIDA

    Permudah Akses Pembiayaan, Danasyariah Kerja Sama dengan VIDA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fintech peer-to-peer financing syariah berizin OJK yang fokus pada pembiayaan di sektor properti, Danasyariah menjalin kolaborasi strategis dengan VIDA selaku penyedia layanan identitas digital terpercaya di Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat inklusi keuangan syariah bagi para pengusaha properti dan penguasa lainnya yang membutuhkan modal kerja.

    Melalui solusi verifikasi online onboarding yang seamless, kolaborasi ini mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2025. Termasuk, mempermudah akses pembiayaan di sektor properti menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dengan solusi verifikasi online onboarding dari VIDA, Danasyariah memastikan proses onboarding bagi calon penerima pembiayaan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan akses permodalan dengan lebih mudah, tanpa kendala administratif yang kompleks.

    Founder & President Director Danasyariah, Taufiq Aljufri mengatakan, kemudahan akses pembiayaan bagi calon mitra Danasyariah adalah prioritas utama perusahaan. Dengan menggandeng VIDA, pihaknya memberikan pengalaman verifikasi online onboarding yang lebih efisien dan aman bagi para pengusaha, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya.

    “Kolaborasi ini tidak hanya mendukung ekosistem ekonomi syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis properti yang berkelanjutan,” ujar dia dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

    Dengan demikian, dukungan dari VIDA dalam menyediakan teknologi identitas digital menjadi kunci dalam mempercepat proses verifikasi online onboarding tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan regulasi.

    Di pihak lain, Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur menambahkan, sebagai penyedia solusi identitas digital bersertifikasi, VIDA berkomitmen untuk mendukung sektor fintech syariah dalam mempercepat inklusi keuangan.

    “Dengan memanfaatkan teknologi verifikasi identitas berbasis Biometrik AI dan tanda tangan digital, kami memastikan bahwa proses verifikasi online onboarding di Danasyariah tidak hanya cepat dan mudah tetapi juga aman,” jelasnya.

    Untuk itu, kolaborasi antara Danasyariah dan VIDA merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dankomitmen bersama, dalam mendukung transformasi digital dan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Kemudian, untuk informasi lebih lanjut mengenai kolaborasi ini dapat diakses di www.vida.id.

    (dpu/dpu)