Kementrian Lembaga: OJK

Tambah Banyak! 10.016 Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meminta bank memblokir rekening yang terkait judi online (Judol). Saat ini, total rekening yang sudah diblokir sebanyak 10.061.

Pemblokiran dilakukan setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Jumlah rekening yang diblokir itu naik dari sebelumnya sekitar 8.600 rekening.

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran kurang lebih 10.016 rekening. Sebelumnya yang kita laporkan tercatat sebesar 8.618 rekening,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

Dian menerangkan pemblokiran terus dilakukan dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak hanya itu OJK juga melakukan enhanced due diligence atau ADD, pemeriksaan mendalam yang dilakukan terhadap nasabah dan transaksi keuangan yang berisiko tinggi.

Sebelumnya OJK mencatat sebanyak 8.618 rekening, telah diblokir buntut terkait dengan judi online. Menurut Dian pemberantasan judi online sangat penting karena kehadirannya berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih sampai dengan saat ini ada 8.618 rekening, sebelumnya sebesar 8.500 rekening,” kata Dian dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/3/2025).

(ada/fdl)

11/04/2025 11:07
OJK Buka Suara soal RI Kena Tarif Timbal Balik Trump

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait langkah Indonesia dalam merespons pengenaan tarif timbal balik yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS).

“Langkah tersebut dilakukan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar dan daya saing, serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra dalam Konferensi Pers, Jumat (11/4/2025).

Terkait dukungan tersebut, Mahendra mengatakan OJK akan terus menjalin kerjasama dengan kementerian, lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif timbal balik AS.

Sebelumnya, utusan pemerintah Indonesia akan bertandang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi soal tarif Trump. Adanya penundaan tarif impor selama 90 hari memberi waktu lebih bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk bernegosiasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor. Menurutnya, Indonesia masih menunggu waktu yang diberikan oleh pihak AS.

“Indonesia sudah berkirim surat dengan USTR [United States Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang AS], Secretary Commerce [Howard Lutnick], dan Secretary Treasury [Scott Bessent] dan selanjutnya menunggu jadwal yang diberikan oleh masing masing kementerian,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan delegasi pemerintah yang akan terbang ke AS untuk melakukan negosiasi resmi akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Tujuan kami untuk memperjelas cakupan kebijakan tarif resiprokal, mendorong perlakuan yang adil, dan soroti kerugian dari penerapan tarif tersebut—tidak hanya bagi eksportir Indonesia tetapi juga bagi importir dan konsumen AS,” jelas Roro dalam Public Forum yang diselenggarakan CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

11/04/2025 11:06
21 Emiten Mau Buyback Saham Tanpa RUPS, Siap Dana Hampir Rp 15 T

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada sebanyak 21 emiten yang berencana melakukan buyback atau pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Total dana buyback yang disiapkan diperkirakan hampir mencapai Rp 15 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan, kebijakan buyback saham tanpa RUPS diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar terkini serta untuk menjaga stabilitas pasar modal.

“Hingga 9 April 2025, terdapat 21 emiten yang berencana untuk melakukan buyback tanpa RUPS dengan total anggaran dana buyback sebesar Rp 14,97 triliun, hampir mencapai Rp 15 triliun,” kata Inarno, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Maret 2025, melalui saluran telekonferensi, Jumat (11/4/2025).

Namun demikian, ia tidak merincikan nama-nama emiten terkait. Inarno menambahkan, dari total 21 emiten tersebut, 15 di antaranya telah melakukan buyback tanpa RUPS. Aktivitas tersebut dilakukan dengan nilai realisasi sebesar Rp 429,72 miliar.

Selain kebijakan buyback tanpa RUPS, OJK juga telah menerapkan sejumlah kebijakan lain untuk menjaga stabilitas pasar modal, yakni penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling.

“Pada awal April, kami OJK meminta Bursa Efek untuk melakukan penyesuaian batas trading halt serta pemberlakuan asymmetric auto rejection saham,” ujar Inarno.

Sebagai informasi, kebijakan buyback atau pembelian saham kembali emiten tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlaku 6 bulan sejak 18 Maret 2025.

Inarno mengatakan, kebijakan ini dilakukan menyusul pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak September 2024. Ia mengatakan, tren penurunan IHSG 1.682 poin atau -21,28%.

Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan menyusul faktor risiko di pasar modal Indonesia terhadap ketidakpastian global yang terpantau tinggi, seperti ketidakpastian kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat (AS), eskalasi perang dagang, indikasi cooling off perekonomian AS dan dinamika geopolitik.

“Maka kami mengumumkan kebijakan bahwa perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan Ketentuan 7 POJK No. 13 Tahun 2023,” kata Inarno dalam konferensi persnya di Main Hall BEI, Jakarta Selatan, Rabu (19/3).

Inarno menjelaskan, kebijakan relaksasi buyback tanpa RUPS diharapkan mampu memberikan sinyal yang positif bagi perusahaan yang memiliki fundamental untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan terbuka dalam melakukan aksi korporasi untuk mengurangi tekanan harga saham.

(acd/acd)

11/04/2025 11:01
21 Emiten Siap Buyback Tanpa RUPS, Nilai Realisasi Rp 15 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kabar terbaru terkait jumlah emiten yang siap melaksanakan rencana pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, hingga Rabu (9/4/2025), sebanyak 21 emiten siap melaksanakan buyback tanpa RUPS, dengan total anggaran dana mencapai hampir Rp 15 triliun.

Kebijakan buyback tanpa RUPS sendiri diatur dalam POJK Nomor 13 tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Hal ini akan berlaku selama 6 bulan, terhitung sejak 18 Maret 2025.

“Terdapat 15 dari 21 emiten yang telah melakukan buyback tanpa RUPS dengan nilai realisasi sebesar Rp 429,72 miliar,” ujar Inarno dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Maret 2025 secara daring, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Dalam hal ini, Inarno menyampaikan bahwa OJK akan terus mengawasi perkembangan pasar. Tujuannya, yaitu untuk mengambil respons kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar.

Sejumlah emiten yang melangsungkan buyback saham di antaranya adalah Grup Barito. Bahkan, portofolio milik konglomerat Prajogo Pangestu itu tergolong agresif dibandingkan dengan yang lainnya.

Bagaimana tidak, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) telah mengumumkan buyback senilai Rp 2 triliun sepanjang periode 24 Maret 2025 hingga 23 Juni 2025.

Selain itu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) juga bersiap melakukan buyback sebesar Rp 2 triliun pada 21 Maret hingga 20 Juni 2025 dengan harga maksimal Rp 10.000 per saham.

Emiten Grup Barito lainnya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), mengalokasikan sebesar Rp 500 miliar untuk buyback dalam periode 24 Maret 2025 hingga 24 Juni 2025.

Di luar Grup Barito itu, ada pula PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik konglomerat jalan tol Jusuf Hamka yang mengumumkan buyback senilai Rp 815,61 miliar mulai periode 2 Mei 2025 hingga 2 Juni 2025.

11/04/2025 11:00
IHSG Amblas, Dana Asing Rp 29,92 T Kabur dalam 3 Bulan

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja pasar modal Indonesia pada bulan Maret 2025 masih terkoreksi alias turun. Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) turun 3,83% ke level 6.510,62 secara month to date (mtd), atau melemah 8,04% year-to-date (ytd).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Maret 2025.

“Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, pasar saham domestik ditutup sebesar 3,83% month to date pada 27 Maret 2025 ke level 6.510,62 atau year to date melemah sebesar 8,04%,” kata Inarno, melalui saluran telekonferensi, Jumat (11/4/2025).

Inarno menambahkan, nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp 11.126 triliun atau naik 2,27% mtd. Namun secara ytd kapitalisasi pasar turun sebesar 9,80%.

Sementara itu, non-resident alias investor asing mencatatkan net sell atau aksi jual bersih saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar Rp 8,02 triliun secara mtd. Sedangkan secara ytd masih terdapat net sell sebesar Rp 29,92 triliun.

Lebih lanjut Inarno mengatakan, sejak pembukaan pasar saham pasca libur Lebaran di tanggal 8 April 2025, IHSG day to day mengalami penurunan sebesar 7,9%, dari 6.510 ke level 5.996. Pada hari itu juga sempat diterapkan trading halt atau penghentian sementara perdagangan pasar selama 30 menit pada pukul 09.00.

Namun demikian, Inarno menambahkan, tekanan sedikit berkurang pada tanggal 9 April. Dalam hal ini, secara day-to-date (dtd) mencatatkan turun 0,47% atau di level 5.967.

“Dan di hari kemarin, 10 April 2025 tercatat hasil positif di mana closing IHSG pada level 6.254 atau secara day to day naik sebesar 4,79%, walaupun secara ytd masih turun sebesar 11,67%,” imbuhnya.

Sedangkan di pasar obligasi, selama bulan Maret, indeks pasar obligasi (Indonesia Composite Bond Index/ICBI) melemah 0,17% month to date (mtd) atau naik 1,75% ytd ke level 399,54. Lalu investor non-resident mencatatkan net sales sebesar Rp 0,43 triliun secara mtd atau net sales sebesar Rp 1,41 triliun secara ytd.

Di industri pengelolaan investasi, nilai aset under management atau AUM tercatat sebesar Rp 811,97 triliun pada 27 Maret 2025 atau naik sebesar 0,45% mtd walaupun secara ytd masih turun sebesar 3,71%. Reksadana tercatat net subscription sebesar Rp 0,92 triliun secara mtd dan secara ytd net subscription sebesar Rp 1,35 triliun.

(acd/acd)

11/04/2025 10:23
Trump Bikin Dunia Goyang, Ekonomi Global Loyo, RI Kena Getahnya

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% tahun ini dan 3% di 2026. Proyeksi ini diperhitungkan sebagai dampak dari tantangan perdagangan dan ketidakpastian global.

Salah satu tantangan di bidang perdagangan global adalah kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski kebijakan itu ditunda 90 hari untuk hampir semua negara, namun Trump terus melakukan serangan tarif kepada China. Trump membuat ekonomi dunia merasakan dampak negatif dari kebijakan yang dia buat.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD, dengan pertumbuhan PDB global diproyeksikan 3,1% dan 3% pada tahun 2026. Utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

Gara-gara itu, OECD ikut merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi di bawah 5%, tepatnya menjadi 4,9% di tahun ini. Padahal, dalam asumsi dasar makro 2025 yang dirancang Kementerian Keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%.

Meski begitu, Mahendra mengatakan penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di dalam dan luar kawasan Asia. Di sisi lain perekonomian AS diramal akan terkontraksi pada awal 2025.

“Untuk PDB Amerika Serikat pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4%. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika The Fed bahwa PDB Amerika akan terkontraksi. Data aktivitas ekonomi di Amerika Serikat cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2%” terangnya.

Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian global terutama kebijakan dari Trump, Mahendra menyebut kondisi perekonomian Indonesia masih solid. Inflasi indeks harga konsumen yang terjaga baik sebesar 1,03%, inflasi inti Februari 2,48%, serta kondisi sektor keuangan juga diyakini aman di tengah ketidakpastian.

“Hasil tinjauan berkala dari lembaga pemeringkat Buddhist Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlet stable. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” terangnya.

Terkait dengan pengenaan tarif oleh Trump, Mahendra mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah melakukan negosiasi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” pungkasnya.

(ada/fdl)

11/04/2025 10:15
OJK dukung langkah pemerintah untuk lakukan negosiasi tarif dengan AS

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait pengenaan tarif resiprokal serta memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Langkah ini dilakukan terutama dalam upaya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

Sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, OJK telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback saham tanpa melalui RUPS.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

“Kebijakan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertujuan memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi serta meningkatkan kepercayaan investor yang kami perkirakan akan dilaksanakan program buyback itu dalam waktu dekat,” kata Mahendra.

Selain itu, imbuh Mahendra, OJK juga melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek yang berlaku sampai dengan enam bulan.

Mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca pengumuman tarif resiprokal serta mengantisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,

Ia menambahkan, OJK melalui bursa efek pada 7 April 2025 juga menempuh kebijakan berupa penyesuaian batasan trading halt dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada satu hari bursa yang sama serta penyesuaian batasan auto rejection bawah saham.

“OJK senantiasa memonitor perkembangan pasar keuangan dan diharapkan dengan berbagai kebijakan yang diambil dan koordinasi yang erat dengan para stakeholders dapat dilakukan dengan baik agar mampu memitigasi dampak peningkatan risiko ketidakpastian global dari pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat,” kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

11/04/2025 10:12
Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Maret 2025 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global.

“Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan 3,1 persen dan 3 persen pada tahun 2026, utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan.

“OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di tahun ini. Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan,” kata Mahendra.

Untuk PDB AS pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed bahwa PDB AS akan terkontraksi.

Data aktivitas ekonomi di AS cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

Untuk prakiraan Tiongkok, pemerintah meluncurkan stimulus mendorong konsumsi dengan sisi demand yang menunjukkan indikasi perbaikan permintaan antara lain peningkatan pada penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor.

Untuk Indonesia di domestik, pada Maret 2025 kembali terjadi inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang terjaga baik sebesar 1,03 persen year on year (yoy).

Inflasi inti pada Februari cukup terkendali yaitu 2,48 persen yang menunjukkan permintaan domestik cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.

Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan juga dengan hasil peninjauan berkala dari lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

“Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” kata Mahendra.

Saat ini, ujar Mahendra, rating Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan peer countries.

Hal itu tercermin baik dari sisi defisit fiskal Indonesia yang adalah 2,29 persen, kalau dibandingkan dengan India 7,8 persen, Turki 5,2 persen. Lalu rasio utang luar negeri terhadap PDB untuk Indonesia 30,42 persen, India 19,3, persen, Turki 43,9 persen.

Adapun transaksi neraca berjalan terhadap PDB, untuk Indonesia rasionya surplus 0,63 persen, untuk India defisit atau negatif 1,1 persen, dan Turki negatif 2,2 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

11/04/2025 09:58
OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

Liputan6.com, Gorontalo – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) pada Rabu (9/4/2025) menyisakan catatan kritis bagi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.

Banyak pihak, terutama jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo, menyampaikan kekecewaan atas hasil penetapan jajaran komisaris dan direksi yang dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

RUPS yang juga dihadiri pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara itu dianggap belum mengakomodasi aspirasi pemegang saham dari Gorontalo, yang notabene turut menempatkan dana fiskal daerah pada bank tersebut.

Situasi ini dinilai sebagai momentum strategis bagi Gorontalo untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan moneter daerah, salah satunya dengan mendorong pembentukan lembaga perbankan sendiri yang berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

“Sudah saatnya Gorontalo memiliki perbankan sendiri yang dikelola dengan sistem syariah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cerminan dari nilai religiusitas dan budaya masyarakat Gorontalo,” ujar Sofhian, penggiat ekonomi dan keuangan syariah Gorontalo.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Rantai Nilai Halal atau Halal Value Chain (HVC) berperan penting dalam pertumbuhan ini, dengan kontribusi stabil di kisaran 24–25 persen sejak 2016 hingga 2024.

Bahkan saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pada tahun 2020, sektor ekonomi syariah tetap menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi usaha dan pembiayaan syariah tercatat mencapai 45,66 persen terhadap PDB nasional.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 telah mengintegrasikan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, yang menandakan komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia.

Data global juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di sektor ekonomi syariah. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, yang menunjukkan potensi besar sektor wisata halal nasional.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp2.756,45 triliun per Juni 2024, meningkat 13,37 persen (yoy), dengan market share sebesar 11,67 persen terhadap total aset keuangan nasional.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa sistem keuangan syariah mampu berkontribusi secara nyata, dan ini bisa diterapkan di Gorontalo,” jelas Sofhian.

11/04/2025 09:12
Halalbihalal Pelaku KUMKM dan BUMD, Khofifah: Tetap Optimis Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Halal Bihalal bersama jajaran Komisaris, Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anak Perusahaan BUMD, dan pelaku Koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Jl. Ahmad Yani Surabaya.

Total ada sebanyak 8.000 insan BUMD dan pelaku KUMKM Jatim yang hadir lengkap bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

Kepada seluruh insan BUMD serta pelaku Koperasi dan UMKM Jatim yang hadir, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya saling menjaga semangat dan sinergitas guna meningkatkan produktivitas di tengah dinamika ekonomi global yang sedang terjadi.

“Harapannya panjenengan semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen dan institusi di Jawa Timur,” pesan Gubernur Khofifah.

Ia mengingatkan bahwa di setiap tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu berbagai pemikiran out of the box yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan oleh Jawa Timur saat ini.

Keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang PAD APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, ia menegaskan perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD.

“Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD,” tuturnya.

BUMD disebutnya bukan sekadar perusahaan milik daerah tetapi sebagai bagian ekonomi strategis pemerintah provinsi yang bisa menjangkau sektor-sektor vital, seperti pangan, energi, air, logistik, pembiayaan, dan digitalisasi layanan publik.

Salah satu peran vital BUMD, Koperasi dan UMKM adalah dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai rente (rentenir) yang seringkali terjadi di para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Zakat Produktif. Melalui Zakat Produktif, harapannya bisa memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha Ultra Mikro, untuk keberlangsungan usaha mereka.

“Dengan Zakat Produktif sebesar Rp500 ribu, harapannya pelaku usaha Ultra Mikro bisa terbebas dari Rente di hari itu yang biasanya sebesar Rp200 – 250 ribu. Jadi bisa memberi ruang gerak bagi mereka yang sesungguhnya memiliki semangat bekerja bukan meminta-minta,” jelasnya.

Selain itu, melalui Bank UMKM atau BPR Jatim terdapat program pinjaman modal bagi masyarakat yang bersumber dari APBD. Dalam program tersebut masyarakat bisa mendapatkan pinjaman maksimal 50 juta dan bunga 3 persen.

“Harapannya pelaku UMKM Jatim bisa mendapat ruang gerak dengan support permodalan dari bank dengan mudah dan murah bunganya,” ucap Khofifah.

Langkah-langkah tersebut, disampaikan Khofifah dengan harapan bisa diikuti dan dilakukan oleh BUMD lainnya.

Melalui sikap optimis tersebut, ia meyakini bahwa seluruh BUMD Jatim akan siap dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini dengan bekerja keras , out of the box diikuti dengan do’a.

“Ini artinya keberseiringan antara ikhtiar dan profesionalisme kita, kerja keras kita, semoga mendapat kemudahan dari Allah SWT, bukan karena satu orang tapi , bukan karena Khofifah-Emil, tetapi bersama kita mengikhtiari program Jatim Dhohiron Wa Batinan,” tegasnya.

Di akhir, mengutip tausiah Gus Iqdam, Khofifah juga mengingatkan bahwa ikhtiar bersama ini harus diiringi do’a kepada Allah SWT guna mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapainya.

“Oleh sebab itu, semua elemen kita sapa dan sisir, untuk mendapatkan komitmen semuanya. Kebetulan ini momen halal bihalal sehingga jumlahnya bisa agak banyak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Emil Dardak juga mengajak seluruh elemen BUMD, Koperasi dan UMKM untuk berbenah dan bersiap diri menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

“Definisi gerbang baru nusantara adalah sebuah konsep yang menjemput masa depan,” kata Emil Dardak.

Ia menyebutkan terdapat delapan Key Point Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang diantaranya adalah peran Jatim sebagai pengatur arus komoditas. Di masa depan nantinya, daerah lain, bahkan negara lain akan terus melakukan inovasi yang berkerajan.

“Kita harus berbenah, mengantisipasi masa depan. Kita bukan menerima barang, kita yang mengatur arus barang,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa BUMD memiliki peran penting bagi perekonomian dan pembangunan Jawa Timur. Hal ini mengingat BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD selain pajak dan retribusi.

“Secara umum, apabila dilihat dari seluruh BUMD Provinsi dan anak perusahaannya telah membukukan total dividen sebesar Rp6,45 T dari penyertaan Modal senilai Rp4,15 T,” ungkap Adhy Karyono.

Dari jumlah tersebut, Adhy mengatakan setiap tahunnya rata-rata laba yang disisihkan untuk pendapatan APBD senilai Rp430 M.

Selain menyumbang PAD APBD, Adhy Karyono juga berharap agar BUMD Jatim bisa terus berperan dalam upaya penguatan UMKM Jawa Timur.

“Peran UMKM sebagai backbone ekonomi penyangga perekonomian Jatim mencapai lebih dari 58%. Disinilah peran penting pemerintah dalam peningkatan kinerja BUMD dan penguatan UMKM Jawa Timur,” pungkasnya.

Turut hadir memberikan tausiah, KH. Muhammad Iqdam Kholid atau kerap disapa Gus Iqdam. Dalam tausiahnya, ia mengaku optimis bahwa perekonomian Jawa Timur akan tetap stabil dan terjaga di tengah dinamika yang terjadi.

“Insya Allah acara Halal Bihalal ini akan membawa berkah bagi seluruh yang hadir. Pulang dari sini etos kerjanya semakin semangat untuk menjaga Jawa Timur,” ucapnya.

“Dengan berkaca kepada pimpinan kita yang selalu seimbang dalam pekerjaan dan kewajibannya kepada Allah, Insya Allah kita yakin Jawa Timur akan tetap adem ayem,” ungkapnya optimis.

Turut hadir dalam Halal Bihalal tersebut, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ridzky Prihadi, jajaran komisaris dan Direktur Utama BUMD Jatim, Ketua HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, dan Ketua IWAPI Jatim Susmiati Rahmawati Aziz. [tok/aje]

11/04/2025 09:08