Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK Minta BPI Danantara Kedepankan Manajemen Risiko dan Tata Kelola  – Halaman all

    OJK Minta BPI Danantara Kedepankan Manajemen Risiko dan Tata Kelola  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola dalam menjalankan lembaga investasi pemerintah tersebut.

    “OJK terus mempererat koordinasi dan sinergi baik dengan BPI Danantara maupun pihak terkait lainnya, agar BUMN BUMN sebagaimana dimaksud tetap dapat tumbuh berkesinambungan dengan mengedepankan praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB secara virtual, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Mahendra menyebut bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor jasa keuangan.

    Serta BUMN yang menghimpun dana di pasar modal dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

    “OJK mendukung optimalisasi pengelolaan BUMN melalui BPI danantara yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional,” jelas Mahendra.

    Mahendra menegaskan, OJK dan Bank Indonesia akan memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan serta mendorong intermediasi yang optimal terutama penguatan kerjasama terkait akselerasi proses perizinan.

    Kemudian, sinergi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan termasuk pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital, penguatan edukasi literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen dan ketahanan cyber.

    “Dalam rangka pengaturan nomor 6 ini dalam rangka pengaturan dan pengelolaan data yang terintegrasi OJK telah menerbitkan POJK 5 tahun ini, tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan serta meluncurkan aplikasi portal data dan metadata Sektor Jasa Keuangan terintegrasi,” tutur Mahendra.

  • OJK Catat Sebulan Jelang Lebaran 2025 Utang Pinjaman Online Tembus Rp 80 Triliun – Halaman all

    OJK Catat Sebulan Jelang Lebaran 2025 Utang Pinjaman Online Tembus Rp 80 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang lebaran 2025 lalu, utang pada layanan pinjaman online (pinjol) alias pinjaman daring (pindar) tembus hingga Rp 80,07 triliun. 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah itu merupakan data per Februari 2025, tepat sebulan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Menurut OJK, jumlah itu meningkat sebesar 31,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    “Dengan nominal (outstanding P2P lending) sebesar Rp 80,07 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman, dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2025, Jumat (11/4/2025).

    Angka outstanding pembiayaan atau utang di pinjol itu meningkat dibandingkan awal 2025. 

    Pada Januari lalu jumlahnya masih di kisaran Rp78,5 triliun. 

    Adapun tingkat risiko kredit macet pembiayaan P2P Lending atau yang dikenal dengan TWP90 ikut naik dan berada di posisi 2,78 persen. 

    Lebih tinggi dibandingkan kredit macet pada Januari lalu sebesar 2,52 persen.

    OJK juga mengungkapkan ada 4 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan modal minimal Rp 100 miliar, dan 10 perusahaan peer to peer lending yang belum memenuhi ekuitas minimal Rp 7,5 miliar. 

    “Dua di antaranya dalam proses analisis permohonan modal disetor. OJK terus penuhi langkah-langkah yang diperlukan,” ungkap Agusman.

    Sepanjang Maret 2025 OJK sudah mengenakan sanksi administrasi kepada 12 perusahaan pembiayaan, 5 perusahaan modal ventura, dan 32 p2p lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku termasuk pengawasan tindak lanjut pemeriksaan. 

    OJK sendiri berencana mensyaratkan adanya agunan atau jaminan untuk pembiayaan pinjol yang melebihi Rp2 miliar. 

    PEDAGANG UMKM DITIPU – Para pedagang UMKM menunjukkan surat bukti laporan di Polrestabes Surabaya dugaan penipuan modus pinjaman dana tanpa bunga, Jumat (31/1/2025) (kiri). Seorang korban menunjukkan tagihan senilai Rp34 juta di aplikasi pinjol, Selasa (4/2/2025), setelah ditawari orang yang mengaku utusan Pemkot Surabaya (kanan). (TRIBUNJATIM.COM/Tony Hermawan)

    Hal itu tertuang dalam rancangan surat edaran (RSE) OJK. 

    “Memang sedang disiapkan aturan mengenai itu yang akan berlaku untuk pembiayaan di atas Rp2 miliar yang bertujuan produktif,” kata Agusman.

    Ia menambahkan aturan itu bertujuan untuk memperkuat mitigasi risiko kredit sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap risiko gagal bayar atau default.

    “Terutama untuk pembiayaan bernilai tinggi yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan pemberi dana (lender) dan keberlanjutan penyelenggara,” imbuh dia.

    Dengan aturan ini penyelenggara memiliki instrumen yang dapat digunakan nanti pada waktunya untuk melakukan pemulihan (recovery) ketika terjadi wanprestasi atau pembiayaan bermasalah terhadap penerima dana (borrower). 

    “Yang selama ini belum pernah terjadi untuk melakukan recovery tersebut,” tuturnya.

    Sebagai informasi, OJK menetapkan batas atas pembiayaan produktif oleh penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkat menjadi Rp 5 miliar.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40  Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
    (LPBBTI). 

    Sebelumnya batas maksimum pembiayaan produktif yang dapat disalurkan oleh platform fintech lending hanya sebesar Rp 2 miliar. 

    Menurut OJK, kenaikan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dana lebih besar.

    Di lain sisi, OJK menemukan banyak pinjaman online ilegal yang masih beredar di Indonesia. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebutkan sudah 1.123 pinjol diblokir. 

    Ini berdasarkan penemuan dari Satgas Pasti.

    Friderica menyebut Satgas Pasti menerima 79.969 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan. 

    Dari laporan itu ditemukan 1.236 pengaduan terkait dengan entitas ilegal. 

    Dan dari total tersebut, 1.081 pengaduan terkait pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal, serta 155 pengaduan terkait dengan investasi ilegal.

    “Sampai dengan 31 Maret tahun ini, Indonesia Anti Scam Center telah menerima lebih dari 79.969 laporan. Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 82.336 rekening dan yang sudah langsung kita blokir sebanyak 35.394 rekening,” katanya. 

    Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyebutkan, total kerugian yang dilaporkan kepada OJK sebesar Rp 1,7 triliun. 

    Meski begitu, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 134,7 miliar.

    Sebagaimana diketahui, dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan). 

    IASC didirikan oleh OJK bersama anggota Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran untuk penanganan penipuan transaksi keuangan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

    Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Terkait hal itu, Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat https://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    OJK sendiri, kata Kiki, selama periode awal Januari hingga 31 Maret tahun ini telah memberikan sanksi administratif berupa 35 peringatan tertulis kepada 31 pelaku usaha jasa keuangan adan 21 sanksi denda kepada 20 POJK. 

    Kiki mengatakan selama Ramadan OJK juga banyak menerima pengaduan penipuan. 

    Penipuan paling banyak terjadi di antaranya soal jual beli online, fake call atau mengakui orang lain, dan penawaran kerja.

    “Terkait dengan scam dan fraud ya itu ada 21.763 di mana modus terbanyak antara lain berupa penipuan jual-beli online, penipuan mengakui pihak lain atau fake call dan impersonation, penipuan penawaran kerja ini juga banyak terjadi selama bulan Ramadan kemarin,” ujarnya.(tribun network/nts/dod)

  • 21 Emiten Ajukan Buyback Saham tanpa RUPS, Nilai Hampir Rp 15 T

    21 Emiten Ajukan Buyback Saham tanpa RUPS, Nilai Hampir Rp 15 T

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 21 emiten telah mengajukan rencana pembelian kembali (buyback) saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) hingga April 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk buyback ini mencapai Rp 14,97 triliun.

    Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, menjelaskan, kebijakan buyback saham tanpa RUPS merujuk pada ketentuan POJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, serta POJK Nomor 9 Tahun 2023.

    “Total anggaran dana dari 21 emiten tersebut hampir Rp 15 triliun,” ujar Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (11/4/2025).

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 emiten telah merealisasikan buyback saham tanpa RUPS dengan nilai sekitar Rp 430 miliar atau setara 3% dari total anggaran.

    “Jadi ruangnya masih besar. Kami juga terus mencermati perkembangan volatilitas pasar ke depan yang perlu diantisipasi. Ruang untuk buyback masih cukup banyak,” tambahnya.

    Inarno menegaskan bahwa OJK tidak menetapkan estimasi jumlah pasti emiten yang akan melakukan buyback saham ke depan. Hal ini bergantung pada keputusan masing-masing perusahaan terbuka dan kesiapan arus kas, sesuai kriteria dalam POJK.

    “OJK terus melakukan monitoring untuk mengambil respons kebijakan yang tepat dalam memitigasi volatilitas pasar,” tegasnya.

    Kebijakan buyback tanpa RUPS mulai diberlakukan sejak 18 Maret 2025 dan berlaku selama enam bulan ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya regulator menjaga stabilitas pasar modal nasional di tengah ketidakpastian dan fluktuasi pasar global.

    OJK menilai kebijakan buyback saham ini sebagai alternatif strategis bagi emiten untuk menjaga stabilitas harga saham serta meningkatkan kepercayaan investor, terutama di masa tekanan pasar yang tinggi.

  • Dugaan kejahatan siber di Bank DKI, ini kata Francine PSI

    Dugaan kejahatan siber di Bank DKI, ini kata Francine PSI

    Bank DKI. Foto: Pemprov DKI Jakarta

    Dugaan kejahatan siber di Bank DKI, ini kata Francine PSI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, bersuara mengenai dugaan serangan siber terhadap Bank DKI dalam rapat Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    “Gangguan layanan Bank DKI dari 29 Maret sampai 10 April 2025, sudah hampir dua minggu. Tolong segera diselesaikan agar layanan Bank DKI kembali berfungsi normal,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, termasuk Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.

    Layanan transfer ke bank lain dari aplikasi mobile banking Bank DKI saat ini masih belum bisa digunakan. Francine mendesak agar pihak Bank DKI berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi sebagai jalan keluar sehingga tidak merugikan nasabah serta tidak menganggu kelancaran bisnis maupun layanan operasional Bank DKI.

    Ia juga meminta supaya Bank DKI belajar dari insiden yang terjadi selama momen lebaran kemarin, khususnya mengenai keamanan Information Technology (IT). Kemudian, ia juga mendorong agar Bank DKI membentuk tim cepat tanggap yang segera dikerahkan apabila kejadian serupa terulang lagi di kemudian hari.

    “Belajar dari insiden ini, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko. Serta adanya tim cepat tanggap yang siaga kalau ada insiden seperti ini, sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” sambungnya.

    Berkaitan penanganan masalah yang terjadi pada momen libur Lebaran 2025 lalu, Francine juga mendorong Bank DKI untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada para nasabah.

    “Perlu diperbaiki juga komunikasi publiknya. Karena dalam dua minggu insiden, komunikasi atau penjelasan kepada masyarakatnya minim. Bahkan, beberapa kali harus kami ingatkan agar dijelaskan ke masyarakat,” katanya.

    Ia juga menyinggung perlunya dilakukan audit terhadap Bank DKI oleh BPK dan OJK untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Selain itu, hasil auditnya juga harus dilaporkan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

    “Informasinya ada audit forensik yang sudah dilakukan. Jika sudah ada hasil audit forensiknya agar diberikan ke Komisi B. Juga hasil audit IT kalau ada. Serta progres laporan ke Bareskrim yang sudah dilakukan oleh Bank DKI,” tandasnya.

    Penulis: Dedy Ramadhany/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Investree Resmi Dibubarkan! Begini Nasib Tagihan dan Dana Pendana

    Investree Resmi Dibubarkan! Begini Nasib Tagihan dan Dana Pendana

    Jakarta: Salah satu pionir fintech Indonesia akhirnya tumbang. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai platform andalan untuk pinjam-meminjam uang secara online, Investree kini resmi dibubarkan dan masuk proses likuidasi. 
     
    Pembubaran ini bukan isapan jempol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Investree sejak Oktober 2024. 
     
    Kini, perusahaan yang pernah jadi andalan banyak pelaku UMKM dan investor ritel ini harus menjalani proses panjang pembubaran, sesuai regulasi yang berlaku.

    Setelah izin resmi dicabut, mengutip pengumuman perusahaan, Jumat, 11 April 2025, para pemegang saham PT Investree Radhika Jaya (dalam likuidasi) kemudian menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 14 Maret 2025. 
     
    Dalam rapat tersebut, seluruh pemegang saham menyetujui pembubaran perusahaan dan menunjuk tim likuidator yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

    Ini tiga nama tim likuidator Investree
    Berikut nama-nama yang dipercaya menangani proses pembubaran dan penyelesaian utang piutang Investree:
     
    – Narendra A. Tarigan
    – Imanuel A.F. Rumondor
    – Syifa Salamah
     
    Penunjukan ini berdasarkan Surat Persetujuan OJK Nomor: S-107/PL.11/2025, tertanggal 12 Maret 2025.
    Punya tagihan atau dana tertahan? Segera Ajukan!
    Dalam pengumuman masyrakat mengimbau bagi masyarakat yang memiliki tagihan, dana tertahan, atau kepentingan lain dengan Investree, proses klaim sudah dibuka selama 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan. 
     
    Pengajuan tagihan bisa dilakukan secara tertulis dan harus disertai dokumen pendukung yang sah.
     
    Pengajuan dilakukan pada hari kerja:
     
    Hari: Senin – Jumat
    Waktu: 09.00 – 17.00 WIB
    Lokasi: Kantor Investree di AIA Central, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.
    OJK cabut izin usaha Investree
    Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya resmi mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) Investree. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024, mencabut izin usaha Investree.
     
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menjelaskan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
     
    Investree diketahui terlibat masalah gagal bayar sehingga belum bisa mengembalikan dana para lender atau pemberi pinjaman. Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, Ismail menerangkan OJK juga telah mengambil tindakan tegas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global dan Indonesia? – Page 3

    Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global dan Indonesia? – Page 3

    Mengutip laman DW, Jumat (11/4/2025), pekan lalu, JPMorgan memprediksi peluang terjadinya resesi global mencapai 60 persen pada akhir tahun. Angka ini lebih tinggi dari sebelum pengumuman tarif Trump yang mencapai 40 persen.

    “Kenaikan tarif sejak dimulainya pemerintahan Trump kini merupakan kenaikan pajak AS terbesar dalam hampir 60 tahun,” kata ekonom bank tersebut dalam sebuah catatan minggu lalu.

    “Hal ini akan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga dan bisnis serta efek berantai melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis, dan gangguan rantai pasokan.”

    Dalam catatan riset Deutsche Bank memperingatkan kalau Trump menggandakan kebijakan tarif baru akan berdampak yang sangat besar pada 2025 dan tahun berikutnya.

    Asia dinilai terpukul jauh lebih keras daripada Eropa. Hal ini seiring pungutan lebih dari 40% pada beberapa negara utama yang mendorong negara antara lain Vietnam, Taiwan, dan Indonesia bernegosiasi untuk capai kesepakatan perdagangan baru dengan AS.

    Adapun India yang sekarang menghadapi pungutan sebesar 26% atas ekspor ke AS tidak berencana membalas tarif Trump. India dengan cepat memangkas beberapa tarif atas impor AS.

    Sementara itu, impor dari Uni Eropa ke AS menghadapi pungutan sebesar 20%. Komisi Eropa menuturkan, bea masuk terhadap barang dari AS akan mulai dipungut pada tahap pertama tarif impor berlaku mulai 15 April dengan serangkaian tindakan kedua menyusul pada 15 Mei.

    ABN Amro, salah satu bank Belanda memangkas prospek ekonomi untuk negara anggota Uni Eropa. ABN Ambro perkirakan, pertumbuhan kuartalan blok itu akan berkisar di sekitar nol dengan kemungkinan besar kuartal tersebut negatif.

    Kondisi Indonesia

    Prediksi serupa juga datang dari dalam negeri. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengakui jika ekonomi global saat ini menunjukkan kecenderungan yang tidak seragam atau divergent.

    Data ekonomi dari AS menunjukkan performa yang berada di bawah ekspektasi pasar, sementara Eropa dan China justru mencatatkan kinerja ekonomi yang melampaui ekspektasi sebelumnya.

    “Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata dia.

    Namun demikian, volatilitas di pasar keuangan global masih tinggi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi yang terus berlanjut, ditambah dengan meningkatnya risiko geopolitik, menjadi pendorong utama dari fluktuasi pasar yang terus berlangsung hingga awal 2025.

    Mahendra menuturkan, OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,1%, dan lebih rendah lagi menjadi 3% pada 2026.

    Revisi ini disebabkan oleh peningkatan hambatan perdagangan global serta kebijakan ekonomi yang tidak pasti di berbagai negara utama.

    Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun turut direvisi oleh OECD menjadi 4,9% pada 2025, seiring dengan tren perlambatan global.

    Meski demikian, Mahendra menegaskan, penurunan tersebut masih tergolong wajar dan sejalan dengan kinerja ekonomi negara-negara berkembang lainnya, baik di kawasan Asia maupun luar kawasan.

    “Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan kita,” ujarnya.

  • Generasi Muda dan Bank Digital: Antara Gaya Hidup Konsumtif dan Kemandirian Finansial – Halaman all

    Generasi Muda dan Bank Digital: Antara Gaya Hidup Konsumtif dan Kemandirian Finansial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Generasi Z (lahir 1997-2012) dan milenial (lahir 1981-1996) adalah dua generasi yang paling akrab dengan teknologi digital.

    Mereka tumbuh di era internet, media sosial, dan platform e-commerce yang menawarkan segala kemudahan. Namun, kemudahan ini seringkali berbanding lurus dengan gaya hidup konsumtif yang kian menguat.  

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mengungkapkan bahwa 67 persen generasi Z dan 58 persen milenial di Indonesia mengalokasikan lebih dari 30 persen pendapatan mereka untuk kebutuhan non-esensial, seperti belanja online, langganan streaming, dan makanan kekinian.

    Survei lain dari Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa 45% generasi muda melakukan pembelian impulsif karena pengaruh diskon dan iklan di media sosial.  

    Fenomena ini semakin diperparah dengan maraknya layanan pinjaman online (fintech lending) yang menawarkan kemudahan akses dana instan.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada 2022, terdapat 102 juta transaksi pinjaman online, dengan mayoritas pengguna berusia 18-35 tahun.

    Sayangnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam utang karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan.  

    Perbankan Digital: Dari Tren ke Kebutuhan

    Di tengah gaya hidup konsumtif yang kian menggejala, perbankan digital justru mencatat pertumbuhan yang signifikan.

    Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa nilai transaksi digital perbankan meningkat dari Rp 1.200 triliun pada 2018 menjadi Rp 4.500 triliun pada 2022.

    Generasi muda menjadi kontributor utama pertumbuhan ini, dengan 70% pengguna layanan perbankan digital berusia di bawah 35 tahun.  

    Perbankan digital menawarkan kemudahan yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda.

    Mulai dari pembukaan rekening tanpa tatap muka, transfer antarbank tanpa biaya, hingga fitur-fitur pengelolaan keuangan yang terintegrasi. 

    Namun, pertanyaannya, apakah generasi muda memanfaatkan layanan ini sekadar untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, ataukah untuk membangun kemandirian finansial?  

    Tantangan dan Peluang

    Menurut Aulia Pohan, pengamat ekonomi dan keuangan, gaya hidup konsumtif generasi muda adalah buah dari kemudahan akses dan kurangnya literasi keuangan.

    “Generasi muda hari ini hidup di era yang serba cepat. Mereka mudah terpapar iklan dan tawaran diskon, tetapi kurang memahami pentingnya mengelola keuangan jangka panjang,” ujarnya.  

    Aulia menambahkan, perbankan digital sebenarnya bisa menjadi solusi jika dimanfaatkan dengan bijak.

    “Platform digital banking seperti Krom Bank bisa menjadi alat untuk membantu generasi muda mengatur keuangan, menabung, dan berinvestasi. Namun, ini harus didukung dengan edukasi yang masif,” jelasnya.  

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

    “Edukasi literasi keuangan harus digencarkan. Generasi muda perlu memahami bahwa kemudahan teknologi finansial bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, tetapi juga untuk membangun kemandirian finansial,” tegas Aulia.  

    Krom Bank: Mitra Finansial Generasi Muda

    Di tengah arus gaya hidup konsumtif yang kian menguat, Krom Bank hadir sebagai salah satu solusi.

    Sebagai salah satu pelaku perbankan digital terkemuka di Indonesia, Krom Bank tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga berkomitmen mendukung generasi muda mencapai kemandirian finansial.  

    Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan dan mendorong inovasi.

    “Kami siap terus berekspansi, menghadirkan inovasi progresif, dan memperkuat konektivitas digital guna mewujudkan visi perusahaan, sekaligus memperkokoh posisi Krom sebagai platform keuangan digital terpercaya yang menghubungkan nasabah dengan solusi finansial yang seamless, relevan, dan bernilai tambah,” ujarnya.

    Fitur Unggulan Krom Bank

    1. Smart Budgeting: Fitur ini memungkinkan pengguna mengategorikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan begitu, pengguna bisa lebih aware terhadap pola belanja mereka.  

    2. Investasi Kecil-Kecilan:  Program ini memungkinkan generasi muda memulai investasi dengan modal minim, mulai dari Rp 10.000. “Ini adalah langkah kecil untuk membiasakan mereka menabung dan berinvestasi sejak dini,” tambah Rizki.  

    3. Reminder Tagihan: Fitur ini membantu pengguna mengingat jatuh tempo pembayaran tagihan, sehingga terhindar dari denda keterlambatan.  

    Edukasi dan Literasi Keuangan

    Krom Bank juga aktif mengedukasi generasi muda melalui berbagai program, seperti webinar, konten edukatif di media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas muda. 

    Tantangan terbesar dalam mengubah gaya hidup konsumtif generasi muda adalah mindset.

    Banyak dari mereka yang masih melihat uang sebagai alat untuk memenuhi keinginan sesaat, bukan sebagai modal untuk masa depan. 

    Namun, dengan dukungan perbankan digital seperti Krom Bank, harapan untuk menciptakan generasi muda yang mandiri finansial semakin terbuka lebar.  

    Aulia Pohan optimistis bahwa generasi muda bisa menjadi agen perubahan ekonomi Indonesia.

    “Mereka punya potensi besar. Yang dibutuhkan hanyalah arahan dan alat yang tepat. Perbankan digital bisa menjadi salah satu solusi, asalkan digunakan dengan bijak,” ujarnya.  

    Di tengah gemerlap gaya hidup konsumtif, perbankan digital seperti Krom Bank hadir sebagai penyeimbang.

    Bukan sekadar memfasilitasi transaksi, tetapi juga membimbing generasi muda menuju kemandirian finansial. Sebab, di tangan merekalah masa depan ekonomi Indonesia ditentukan.  

    Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, edukasi literasi keuangan, dan kesadaran generasi muda, impian untuk menciptakan generasi yang mandiri finansial bukanlah hal yang mustahil.

    Krom Bank, dengan segala inovasinya, siap menjadi mitra setia dalam perjalanan ini.  

    (*)

  • OJK: Intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif per Februari 2025

    OJK: Intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif per Februari 2025

    Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mencatat bahwa kinerja intermediasi sektor jasa keuangan (SJK) syariah per Februari 2025 masih tumbuh positif secara tahunannya (year on year/yoy).

    “Kinerja intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif secara yoy, dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,17 persen, kontribusi asuransi syariah tumbuh 7,91 persen, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,98 persen,” kata Mirza dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi pengembangan dan penguatan SJK syariah, Mirza juga menyampaikan bahwa 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023, di mana 29 unit usaha syariah menyatakan akan melakukan spin-off.

    Hal ini sebagaimana Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

    Adapun pada 2025, sebanyak 18 unit usaha syariah (UUS) direncanakan melakukan spin off dan delapan UUS akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi yang telah ada.

    Mirza menambahkan, OJK juga terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui beberapa langkah.

    Pertama, rencana penyusunan buku khutbah di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah yang dapat digunakan oleh para pemuka agama maupun tenaga pengajar untuk memberikan literasi terkait asuransi syariah kepada masyarakat.

    Kedua, pelaksanaan kajian pengembangan asuransi karbon syariah, yang antara lain memuat potensi dukungan asuransi syariah pada perdagangan karbon.

    “Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai,” kata Mirza.

    Selanjutnya yang ketiga, peluncuran program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di wilayah pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah.

    Program ini merupakan kerja sama OJK bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Agama.

    Program EPIKS merupakan salah satu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah hingga masyarakat pelosok melalui optimalisasi peran strategis penyuluh agama di desa dalam memberikan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat.

    Masyarakat desa dapat mengakses produk atau layanan keuangan syariah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikukuhkan sebagai agen laku pandai syariah oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) syariah.

    Adapun implementasi EPIKS di wilayah pedesaan akan diawali dengan pilot project yang menyasar kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arsitektur Baru Lanskap Keuangan Nusantara, Perkuat Inklusi Digital – Halaman all

    Arsitektur Baru Lanskap Keuangan Nusantara, Perkuat Inklusi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Layanan digital perbankan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi digital banking pada September 2024 tumbuh 54,89 persen secara tahunan (year-on-year), mencapai Rp 7.492,93 triliun dari Rp 4.837,57 triliun pada tahun sebelumnya. 

    Jumlah transaksi pun meningkat dari 1.373,63 juta menjadi 1.929,33 juta, atau naik 40,45 persen.

    Pertumbuhan ini turut didorong oleh peningkatan adopsi teknologi, perubahan perilaku konsumen pascapandemi, serta dukungan regulasi dari otoritas keuangan. 

    Survei We Are Social dan Hootsuite menunjukkan bahwa 212 juta warga Indonesia telah terhubung ke internet, dengan penetrasi mencapai 74,6 persen. Jumlah koneksi seluler bahkan menembus 356 juta, atau 125 persen dari total populasi (285 juta).

    Perubahan ini secara signifikan mengubah lanskap industri keuangan nasional. 

    Menurut McKinsey & Company, industri perbankan digital di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh 11 persen per tahun hingga 2025, dengan Indonesia sebagai pasar utama. Kolaborasi antara bank konvensional dan platform digital mendorong efisiensi dan inklusi keuangan.

    Bank Dunia mencatat, biaya transaksi digital 70 persen lebih rendah dibandingkan metode konvensional. 

    Hal ini mendorong bank-bank untuk mengadopsi transformasi digital melalui layanan seperti pinjaman mikro berbasis teknologi, asuransi digital, hingga layanan wealth management yang lebih terjangkau.

    Di sisi lain, inklusi keuangan menjadi target strategis nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 oleh OJK, indeks inklusi keuangan telah mencapai 75,02 persen.

    Sementara indeks literasi keuangan berada di angka 65,43 persen. OJK menargetkan inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2025, dengan literasi keuangan sebesar 90 persen.

    Tantangan Inklusi Keuangan

    Salah satu tantangan utama dalam mencapai target ini adalah menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dengan akses internet terbatas. 

    Menanggapi tantangan tersebut, Krom Bank hadir melalui program “Krom untuk Desa”, menyediakan layanan digital berbasis agen di lebih dari 500 desa dan menargetkan perluasan ke 1.000 desa hingga akhir 2024.

    Didirikan pada 2021, Krom Bank telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna aktif dan mencatat rata-rata transaksi harian sebesar Rp 500 miliar. 

    Aplikasi andalan mereka, Krom Mobile, menawarkan berbagai fitur mulai dari transfer, pembayaran tagihan, hingga investasi.

    Inovasi Krom Bank juga mencakup fitur pinjaman digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memproses pengajuan pinjaman dalam waktu kurang dari lima menit. 

    Fitur ini telah membantu lebih dari 100.000 UMKM mengakses pembiayaan secara cepat dan mudah.

    Tak hanya berfokus pada inovasi produk, Krom Bank juga aktif mendorong literasi keuangan. 

    Hingga kini, bank ini telah menyelenggarakan lebih dari 100 workshop dan seminar, berkolaborasi dengan pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi UMKM dan generasi muda.

    Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan dan mendorong inovasi.

    “Kami siap terus berekspansi, menghadirkan inovasi progresif, dan memperkuat konektivitas digital guna mewujudkan visi perusahaan, sekaligus memperkokoh posisi Krom sebagai platform keuangan digital terpercaya yang menghubungkan nasabah dengan solusi finansial yang seamless, relevan, dan bernilai tambah,” ujarnya.

    Di sisi regulasi, Bank Indonesia terus mendukung transformasi digital sektor perbankan. 

    Salah satu langkahnya adalah melalui peluncuran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memungkinkan transaksi digital lintas platform.

    Dengan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan teknologi yang terus berkembang, masa depan perbankan digital Indonesia diyakini akan semakin inklusif dan berkelanjutan.

    (*)

  • OJK batasi usaha asuransi Brilliant Insurance Brokers selama 3 bulan

    OJK batasi usaha asuransi Brilliant Insurance Brokers selama 3 bulan

    Perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan keperantaraan asuransi hingga penyebab pengenaan sanksi tersebut diselesaikan.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) selama tiga bulan kepada perusahaan asuransi PT Brilliant Insurance Brokers, sebagai upaya untuk menegakkan peraturan dan perlindungan konsumen di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun.

    “OJK telah mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU dengan jangka waktu 3 bulan kepada PT Brilliant Insurance Brokers, dikarenakan perusahaan belum melaporkan penambahan modal disetor,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Jumat.

    Dengan begitu, ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan keperantaraan asuransi hingga penyebab pengenaan sanksi tersebut diselesaikan.

    Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa OJK tetap mewajibkan PT Brilliant Insurance Brokers untuk menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo.

    Selain memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi tersebut, Ogi menuturkan bahwa pihaknya juga menegakkan ketentuan peraturan perlindungan konsumen dengan mengawasi pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama.

    Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, ketentuan tersebut harus dipenuhi paling lambat tahun depan.

    “Per Februari 2025, tercatat 106 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan telah memenuhi jumlah minimum ekuitas sebagaimana disyaratkan POJK untuk posisi akhir tahun 2026,” ujarnya.

    Ogi menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kewajiban seluruh perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

    Ia mengatakan bahwa masih terdapat enam perusahaan yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan hingga 24 Maret 2025.

    Pihaknya juga mengambil sejumlah tindakan tegas terhadap pelaku jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun yang melanggar ketentuan.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan 79 sanksi administratif selama periode 1-24 Maret 2025 yang terdiri dari 62 sanksi peringatan/teguran dan 17 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran.

    OJK juga mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus.

    “Sampai dengan 24 Maret 2025, terdapat enam perusahaan asuransi dan reasuransi (yang mendapatkan pengawasan khusus) dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangan untuk kepentingan pemegang polis serta melakukan pengawasan khusus terhadap 11 lembaga dana pensiun,” kata Ogi Prastomiyono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025