Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Nabung 18 Valuta Asing Lebih Mudah & Praktis Lewat Poket Valas di myBCA

    Nabung 18 Valuta Asing Lebih Mudah & Praktis Lewat Poket Valas di myBCA

    Jakarta –

    Perjalanan ke luar negeri kini menjadi kebutuhan yang semakin umum bagi banyak orang Indonesia. Baik untuk urusan liburan, studi, hingga perjalanan bisnis, aktivitas di luar negeri menuntut persiapan keuangan yang lebih matang.

    Salah satunya adalah memiliki tabungan mata uang asing agar pengeluaran selama di negara tujuan dapat dikelola dengan lebih mudah. Mulai dari kebutuhan harian seperti transportasi, kuliner atau belanja, semua akan jauh lebih praktis ketika dana yang digunakan sudah dalam mata uang yang sesuai.

    Melihat kebutuhan tersebut, banyak traveler hingga pekerja global kini mencari solusi yang lebih simpel untuk memiliki tabungan dollar, yen, yuan, hingga poundsterling, tanpa harus membuka banyak rekening atau menjalani proses yang panjang.

    Kini, kebutuhan tersebut dijawab melalui Poket Valas di myBCA, fitur yang memungkinkan nasabah memiliki hingga 18 pilihan valuta asing hanya dalam satu rekening melalui aplikasi myBCA. Prosesnya mudah, fleksibel, dan mendukung kebutuhan transaksi internasional mulai dari menabung valas, transfer lintas negara, hingga penggunaan untuk bertransaksi saat bepergian ke luar negeri.

    Keuntungan Menggunakan Poket Valas di myBCA

    Fitur Poket Valas dirancang untuk memudahkan nasabah dalam mengelola kebutuhan transaksi global. Dengan satu aplikasi, nasabah dapat menyimpan, menambah, hingga mentransfer berbagai mata uang asing tanpa harus membuka rekening baru.

    Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan menabung hingga 18 mata uang asing, mulai dari USD (dollar AS), JPY (yen), CNY (yuan), EUR (euro), sampai GBP (pound sterling) dan lainnya. Seluruh transaksi menggunakan kurs kompetitif dan nasabah bisa mengisi saldo valas kapan pun di mana pun

    Poket Valas juga memudahkan proses transfer valas, baik ke sesama Rekening BCA maupun ke rekening bank lain di dalam ataupun luar negeri. Semua proses dapat dilakukan langsung melalui aplikasi myBCA.

    Keuntungan lainnya adalah kemudahan transaksi di luar negeri. Nasabah dapat melakukan tarik tunai atau bertransaksi di luar negeri tanpa konversi kurs (1:1) dengan mendebet dana langsung dari Poket Valas menggunakan Kartu Debit BCA Mastercard. Nilai transaksi mengikuti mata uang yang digunakan, sehingga tidak ada biaya konversi tambahan saat traveling.

    Cara Aktivasi Poket Valas di Aplikasi myBCA

    Pada aplikasi myBCA, klik “Aktifkan Poket Valas”. Ikuti proses dan tentukan mata uang serta nominal untuk setoran awal. Lanjutkan dengan menyetujui ketentuan dan pernyataan pembelian valas. Pastikan detail untuk setoran awal sudah benar dan masukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi. Poket Valas sudah dapat digunakan untuk menabung ataupun transaksi mata uang asing.

    Untuk mengecek saldo Poket Valas di myBCA, pengguna cukup login, masuk ke menu Poket, lalu klik Selengkapnya untuk melihat saldo tiap mata uang. Jika ingin menambah dana, pilih mata uang yang diinginkan, klik Tambah Dana, tentukan sumber dana, masukkan nominal, dan selesaikan transaksi dengan PIN.

    Dengan fitur Poket Valas di myBCA, mengelola tabungan serta transaksi dalam mata uang asing kini menjadi jauh lebih praktis, fleksibel, dan efisien, baik untuk kebutuhan traveling, bisnis, maupun transaksi global sehari-hari. Semua dapat dilakukan dalam satu aplikasi tanpa proses rumit.

    Mulai siapkan perjalanan dan kebutuhan transaksi internasionalmu dengan lebih mudah lewat myBCA, dan nikmati kemudahan memiliki hingga 18 mata uang asing dalam genggaman. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman berikut.

    BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.

    (ega/ega)

  • OJK Ungkap DPK Perbankan di Sulsel Tumbuh 7,51 Persen

    OJK Ungkap DPK Perbankan di Sulsel Tumbuh 7,51 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh paling tinggi dibanding aset dan kredit perbankan.

    Hal itu disampaikan Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin. Dia mengatakan, kepercayaan masyarakat menyimpan dananya di perbankan terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari (DPK) di perbankan Sulsel tumbuh 7,52 persen hingga kuartal ketiga 2025.

    “Hingga kuartal ketiga 2025, DPK perbankan di Sulsel tumbuh 7,51 persen menjadi Rp143,80 triliun,” ujar Muchlasing saat media gathering beberapa waktu lalu.

    Meski rendah, aset dan kredit perbankan di Sulsel juga mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Aset hingga September 2025 mengalami pertumbuhan 5,05 persen dengan nominal mencapai Rp209,43 triliun.

    Selanjutnya, kredit di perbankan juga mengalami pertumbuhan. Hingga September 2025, kredit yang berhasil disalurkan perbankan di Sulsel mencapai Rp169,88 triliun. Angka ini tumbuh 4,04 persen.

    Kinerja DPK jika dirincikan, porsi paling banyak berada pada tabungan. Tabungan hingga posisi September 2025 mencapai Rp83,03 triliun dengan share 57,74 persen.

    Selanjutnya, deposito mencapai Rp37,09 triliun dengan share 25,80 persen. Lalu, giro mencapai 23,67 triliun dengan share 16,46 persen.

    “Kinerja intermediasi relatif cukup tinggi dengan LDR 120,35 persen namun tetap didukung dengan kualitas kredit atau NPL di level yang terkendali yaitu 3,66 persen,” ujar Muchlasin. (bs-sam/fajar)

  • Penipuan via Seluler Capai Rp4,8 Triliun, Registrasi Sim Card Biometrik Solusinya?

    Penipuan via Seluler Capai Rp4,8 Triliun, Registrasi Sim Card Biometrik Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan aturan registrasi SIM card berbasis biometrik, yang diharapkan dapat memperkuat keamanan identitas pengguna dan mencegah penipuan.

    Berdasarkan statistik fraud sektor keuangan yang berkaitan dengan nomor seluler, laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat terdapat 383.626 rekening yang dilaporkan terasosiasi dengan sekitar 230.000 MSISDN. Dari jumlah tersebut, 20% rekening telah diblokir, dengan total kerugian mencapai Rp4,8 triliun.

    Untuk memperkuat keamanan siber, pemerintah tengah merancang aturan mengenai registrasi SIM card berbasis biometrik. 

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

    “Saat ini lagi dibahas rancangan peraturan menteri baru yang dua minggu lalu dikeluarkan dan diharapkan dalam beberapa waktu ke depan akan biometrik,” ujarnya dalam seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025).

    Dia juga berharap para pelaku usaha dapat segera menyampaikan masukan sebelum peraturan tersebut ditetapkan menjadi peraturan menteri.

    Dalam data perilaku fraud yang terhubung ke nomor seluler, pelaku diketahui kerap berganti-ganti nomor untuk menghindari blacklist. 

    Mereka juga memanfaatkan kartu SIM prabayar menggunakan NIK palsu atau curian.

    Total pelanggan yang tervalidasi per September 2025 mencapai sekitar 332 juta pengguna, dengan pola swing card yang menunjukkan pergerakan rata-rata 600.000–800.000 pengguna per bulan.

    Penipuan sektor keuangan yang berkaitan dengan nomor seluler juga marak terjadi karena berbagai faktor, seperti penggunaan NIK orang lain untuk mendaftarkan nomor telepon, penyalahgunaan kode OTP melalui aplikasi pesan singkat, hingga pemberian data pribadi secara sembarangan.

    Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak guna mencegah fraud yang memanfaatkan nomor seluler.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima juga menaruh perhatian pada SCAM. Dia mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan. 

    Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

    Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan. 

    “Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi,” katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK. 

    Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru. 

    Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

    Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

    “Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

    Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital. 

    Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital (Nur Amalina)

  • BSSN Temukan 4,4 Miliar Trafik Anomali Menyasar ke RI hingga September 2025

    BSSN Temukan 4,4 Miliar Trafik Anomali Menyasar ke RI hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat aktivitas anomali trafik serangan siber di Indonesia mencapai 4,41 miliar hingga September 2025. 

    Jenis anomali terbanyak meliputi aktivitas malware, akses tidak sah, kesalahan konfigurasi sistem, dan upaya eksploitasi.

    Dari total anomali tersebut, 93,8% dikategorikan sebagai aktivitas malware. Jenis malware yang paling banyak terdeteksi pada 2025 adalah Mirai Botnet, disusul Remcos RAT dan Generic Trojan. Sementara itu, laporan Data Breach Investigations Report (DBIR) Verizon untuk sektor keuangan menunjukkan bahwa 60% insiden melibatkan faktor manusia, seperti kelalaian atau manipulasi sosial. 

    Sebanyak 30% insiden disebabkan pihak ketiga dan 17% terkait motif spionase atau intelijen.

    Direktur Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Baderi, mengatakan dalam menanggulangi tingginya tingkat serangan siber, BSSN mengedepankan sejumlah langkah. 

    Pertama, peningkatan literasi masyarakat yang dinilai sebagai langkah pencegahan yang cukup efektif.

    BSSN juga terus melakukan security awareness terkait maraknya serangan siber di Indonesia, termasuk berbagai bentuk penipuan melalui social engineering, phishing, scam, dan metode lainnya.

    Baderi menambahkan, BSSN saat ini juga turut membantu pemerintah dalam literasi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang menjadi korban penipuan daring.

    “Kasihan sekali yang ada di daerah-daerah bagaimana mereka berusaha kemudian menggunakan marketplace, itu juga masih kena tipu juga,” kata Baderi dalam acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Selain itu, Baderi mengungkapkan BSSN melakukan cyber patrol untuk membantu Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Patroli siber tersebut dilakukan melalui internet dan media sosial. Setelah patroli, BSSN melakukan validasi dan profiling untuk mengidentifikasi situs maupun threat actor yang diduga melakukan aktivitas ilegal.

    BSSN juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan takedown terhadap sejumlah situs yang terindikasi bermasalah.

    “Memang tidak hanya sederhana aspek teknologi saja, tetapi hal yang berkaitan dengan kolaborasi sangat penting sekali,” katanya.

  • Asosiasi Telekomunikasi Minta Komdigi Berantas Fake BTS, Biang Kerok Scam di RI

    Asosiasi Telekomunikasi Minta Komdigi Berantas Fake BTS, Biang Kerok Scam di RI

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai maraknya penipuan digital, termasuk fake call, berkaitan erat dengan masih beroperasinya perangkat pemancar ilegal atau fake base transceiver station (fake BTS). 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan perangkat tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah dan menjadi sumber berbagai modus penipuan yang menyerang masyarakat.

    “Mereka kan pakai fake BTS, mereka kan banyak fake BTS,” kata Marwan ditemui usai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar  Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Marwan menambahkan, ATSI telah bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat penanganan perangkat ilegal tersebut. 

    Dia juga menyebut Komdigi saat ini juga bekerja sama dengan balai monitoring (Balmon) di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pemindaian terhadap keberadaan fake BTS.

    Menurutnya, penanganan fake BTS menjadi agenda utama yang terus dibahas bersama pemerintah. 

    “Jadi fake BTS itu yang lagi diperangi gitu ya, jadi memang kami sudah ngobrol banyak lah ya sama mereka [Komdigi] ya dan kami sudah kasih banyak rekomendasi sama mereka soal fake BTS itu,” kata Marwan. 

    Marwan menilai penanganan persoalan tersebut tidak mudah, sebab teknologi yang digunakan para pelaku semakin maju dan membuat fake BTS di sejumlah lokasi sulit dideteksi. 

    Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap SMS yang berpotensi mengandung penipuan.

    Marwan mengatakan salah satu contoh penanganan penipuan yang ingin dicontoh Indonesia adalah sistem peringatan otomatis seperti di Singapura, di mana setiap SMS mencurigakan akan diberi label potensi scam. 

    Dia menambahkan bahwa ATSI juga tengah menjajaki kerja sama dengan Indonesia Anti Scam Center (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat upaya pemberantasan penipuan, seperti yang telah diterapkan di Singapura. Terakhir, dia menegaskan pengetatan impor perangkat ilegal juga dibutuhkan. 

    “Kami juga mengharapkan pemerintah menahan impornya kan. Melarang impor. Ini kan ada barang yang masuk terus kan. Ini yang kita harapkan di stop,” ungkapnya.

    Sementara itu, catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan penipuan digital masih sangat masif. Berdasarkan laporan masyarakat, modus penipuan transaksi belanja menjadi yang paling banyak dengan 62.999 laporan, disusul modus fake call sebanyak 38.498 laporan, serta penipuan investasi sejumlah 24.139 laporan. 

    Modus lain yang juga marak adalah penipuan kerja dengan 21.283 laporan, penipuan hadiah 17.481 laporan, penipuan lewat media sosial 16.945 laporan, serta phising sebanyak 15.633 laporan. Adapun social engineering tercatat 10.475 laporan, pinjaman online fiktif 5.469 laporan, dan APK WhatsApp scam sebanyak 3.902 laporan.

    Dari sisi nilai kerugian, penipuan transaksi belanja menjadi yang terbesar dengan total kerugian sekitar Rp11,1 triliun dan rata-rata kerugian Rp16,97 juta per kasus. Modus fake call menyebabkan kerugian Rp1,5 triliun dengan rata-rata Rp36,07 juta, sementara penipuan investasi mencapai Rp1,35 triliun dengan rata-rata Rp45,79 juta. 

    Penipuan kerja menimbulkan kerugian Rp704,50 miliar dengan rata-rata Rp27,08 juta, sedangkan penipuan hadiah mencapai Rp224,92 miliar dengan kerugian rata-rata Rp11,40 juta per kasus.

    Penipuan lewat media sosial tercatat menimbulkan kerugian Rp573 miliar dengan rata-rata Rp29,77 juta. Modus phising menyebabkan kerugian Rp598,61 miliar dengan rata-rata Rp37,55 juta, sementara social engineering merugikan masyarakat hingga Rp384,89 miliar dengan rata-rata Rp34,62 juta. Kerugian dari pinjaman online fiktif mencapai Rp43,35 miliar dan APK WhatsApp scam menyebabkan kerugian Rp136,98 miliar dengan rata-rata Rp31,70 juta per kasus.

  • Penipuan Modus Transaksi Belanja Merajalela, Total Kerugian Rp11,1 Triliun

    Penipuan Modus Transaksi Belanja Merajalela, Total Kerugian Rp11,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penipuan transaksi belanja dan fake call mendominasi penipuan berbasis digital di sektor jasa keuangan, dengan total kerugian untuk mencapai Rp11,1 triliun. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penipuan transaksi belanja bahkan banyak menjerat masyarakat berpendidikan.

    “Mereka menggunakan AI untuk melakukan fake call, kemudian melakukan social engineering, dan lain-lain. Ini juga sangat memprihatinkan,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar  Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Kiki juga menyinggung maraknya penipuan berkedok hadiah maupun lowongan kerja yang kerap diterima masyarakat melalui pesan WhatsApp atau SMS. 

    Dia menilai aktivitas para scammer semakin masif, sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

    Selain itu, Kiki menyoroti tren global love scam atau relationship scam yang kini menjadi perhatian regulator internasional. 

    Dia menjelaskan modus ini tengah merebak di berbagai negara seiring meningkatnya rasa kesepian di masyarakat, sehingga banyak orang mudah terjebak dalam penipuan berbasis hubungan personal tersebut.

    “Jadi ini sangat luar biasa, bahkan ini masuk ke dalam bahasan khusus di pertemuan regulator-regulator di dunia terkait scam ini,” katanya. 

    Berdasarkan data OJK, penipuan transaksi belanja tercatat sebanyak 62.999 laporan. Total kerugian dari modus ini diperkirakan mencapai Rp11,1 triliun, dengan rata-rata kerugian Rp16,97 juta per kasus. Modus fake call menyusul dengan 38.498 laporan, menimbulkan kerugian sekitar Rp1,5 triliun dengan rata-rata kerugian Rp36,07 juta.

    Modus lain yang banyak dilaporkan mencakup penipuan investasi sebanyak 24.139 laporan (kerugian Rp1,35 triliun, rata-rata Rp45,79 juta), penipuan kerja 21.283 laporan (kerugian Rp704,50 miliar), penipuan hadiah 17.481 laporan (kerugian Rp224,92 miliar), serta penipuan melalui media sosial 16.945 laporan dengan kerugian Rp573 miliar. 

    Adapun phising tercatat 15.633 laporan (kerugian Rp598,61 miliar), social engineering 10.475 laporan (kerugian Rp384,89 miliar), pinjaman online fiktif 5.469 laporan (kerugian Rp43,35 miliar), dan APK WhatsApp scam sebanyak 3.902 laporan (kerugian Rp136,98 miliar).

  • 4 Respons Mirae Asset Sekuritas Usai Dilaporkan Nasabah ke Bareskrim Nasional

    4 Respons Mirae Asset Sekuritas Usai Dilaporkan Nasabah ke Bareskrim Nasional

    Respons Mirae Asset Sekuritas Usai Dilaporkan Nasabah ke Bareskrim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Mirae Asset Sekuritas merespons soal pelaporan nasabah terkait dugaan akses ilegal di perusahaan tersebut.
    Perusahaan sekuritas ini juga menyatakan sudah mengetahui laporan nasabah yang beredar tersebut.
    Pihak perusahaan mengaku sedang melakukan
    investigasi internal
    serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    “Saat ini kami menjalankan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), serta PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan,” tulis keterangan resmi PT
    Mirae Asset Sekuritas
    kepada
    Kompas.com
    , Senin (1/12/2025).
    Mirae Asset Sekuritas menduga tidak ada dugaan akses ilegal seperti yang dilaporkan nasabah.
    Dugaan awal Mirae Asset adalah bahwa nasabah membagikan kata sandi akun sekuritasnya kepada orang lain.
    Namun, dugaan tersebut masih dini dan sedang dalam tahap pendalaman.
    “Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman,” tulisnya.
    Pihak perusahaan pun akan mengambil langkah hukum jika hasil pendalaman menunjukkan indikasi penyalahgunaan atau laporan palsu. “Mirae Asset tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan,” tegasnya.
    Selain itu, Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa platform, sistem, dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai standar industri dan regulasi yang berlaku.
    “Kami juga mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada siapa pun, termasuk orang terdekat. Langkah ini sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah,” lanjutnya.
    Sebelumnya diberitakan, seorang nasabah, Irman (70), melaporkan PT Mirae Asset Sekuritas ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penipuan hingga ilegal akses.
    Laporan Irman ke Bareskrim Polri ini dibuatnya usai dana investasinya yang mencapai Rp 71 miliar tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan.
    Laporan
    dugaan ilegal akses
    tersebut dilaporkan pada Jumat (28/11/2025) dan terdaftar dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri.
    “Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp 71 miliar,” kata kuasa hukum Irman, Krisna Murti, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

    Dalam pelaporan ini, Irman melaporkan sejumlah petinggi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
    Pihak kuasa hukum menyertakan sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi yang diduga dilakukan secara ilegal.
    Laporan dibuat terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau ilegal akses dan/atau transfer dana dan/atau perlindungan konsumen dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 46 Jo Pasal 30, Pasal 48 Jo Pasal 32, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82, Pasal 83 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Jakarta –

    Para pelaku pasar modal mengikuti acara Capital Market Run 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Salah satu yang ikut berpartisipasi ada Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

    Acara ini diselenggarakan oleh ekosistem pasar modal Indonesia yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

    Diikuti sekitar 3.500 peserta, Capital Market Run 2025 diselenggarakan dengan start dan finish di Plaza Timur GBK. Kompetisi lari berskala nasional ini menyediakan dua kategori antara lain 10K dan 5K dengan ruti mengelilingi sebagian kawasan Jakarta.

    “Saya yang sedang berpuasa ikut yang 10K. Alhamdulillah bisa finish dengan baik, sehat dan selamat,” kata Misbakhun, dalam keterangannya, ditulis Minggu (30/11/2025).

    “Menurut catatan Garmin masih bisa lari 10K dengan average pace 5:18/km. Average heart rate 148 bpm dan maksimum heart rate 158 bpm,” sambungnya.

    Selain Misbakhun, hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama BEI Iman Rachman, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang.

    Melalui pelaksanaan acara Capital Market Run 2025 ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Pasar Modal, sehingga mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia.

    Selain kompetisi lari, Capital Market Run 2025 juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di area race village, mulai dari games interaktif, booth edukasi pasar modal, hingga beragam tenant yang dapat dinikmati oleh peserta. Kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan penampilan spesial dari guest star Kahitna.

    (shc/kil)

  • Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa pemusatan setoran laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah demi pengetatan pengawasan pajak.

    Purbaya menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan yang mengatur migrasi pelaporan lepkeu masih ditujukan untuk korporasi terbuka atau besar.

    Menurutnya, korporasi besar atau terbuka sudah terbiasa menyusun lapkeu yang kemudian diterbitkan secara publik. Oleh sebab itu, sambungnya, yang baru dalam PP 43/2025 hanya perpindahan pelaporan lapkeu.

    Adapun, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan terbuka memang wajib menyetor lapkeunya ke sejumlah otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).

    “Kalau Tbk [perusahaan terbuka] kan setiap triwulan juga ada [laporan keuangannya yang bisa diakses publik],” ujar Purbaya kepada wartawan usai agenda PTBI 2025, Jumat (28/11/2025).

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu malah mengkhawatirkan kesiapan perusahaan kecil atau yang belum terbiasa menyusun lapkeu secara baik. Dia pun mengaku akan berhati-hati sebelum terapkan kebijakan PP 43/2025 ke perusahaan kecil.

    “Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat,” kata Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?

    BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan salah satu arah bauran kebijakan pada 2026 adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial.

    Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa otoritas fiskal bakal ikut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini seperti yang dilakukan dengan memindahkan kas pemerintah di BI dengan total nilai Rp276 triliun.

    Purbaya memastikan akan melanjutkan kebijakan serupa tahun depan, tujuannya adalah untuk manajemen kas pemerintah agar tak mengendap di bank sentral.

    “Kami akan manage sedemikian rupa sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi optimal, dari pengelolaan cash saya aja. Saya enggak mau cash saya menganggur lagi,” ujarnya kepada wartawan usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Adapun tahun depan BI akan melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya guna mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

    Pada pidatonya di PTBI tahun ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.

    “Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi,” terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.

    “Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini,” terangnya.

    Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.

    Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.

    “Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucapnya.