Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • KPK Panggil Eks Deputi Komisioner OJK di Kasus Kredit Ekspor LPEI

    KPK Panggil Eks Deputi Komisioner OJK di Kasus Kredit Ekspor LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Ngalim Sawega sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

    Ngalim dipanggil bersama dengan sembilan orang saksi lainnya yang merupakan pihak swasta serta mantan petinggi LPEI. KPK memanggil Ngalim dalam kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Direktur Eksekutif LPEI. 

    “Hari ini Selasa (22/4) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama NS Pensiunan LPEI (Mantan Direktur Eksekutif LPEI),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (22/4/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ngalim diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI alias Eximbank pada September 2014. Pengangkatannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. 

    Pada saat itu, Ngalim menggantikan pejabat sebelumnya I Made Gde Erata. Ngalim adalah ekonom yang pernah menjabat Direktur Perbankan dan UJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada era Menteri Jusuf Anwar hingga periode Sri Mulyani.

    Ngalim diketahui juga pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner IKNB OJK sebelum diangkat untuk memimpin LPEI. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan alias Bapepam LK. 

    Adapun terdapat sembilan orang saksi lainnya yang turut dipanggil tim penyidik KPK hari ini. Mereka adalah Andryanto Lesmana (swasta), Bambang Adhi Wijaja (swasta), Bintoro Iduansjah (swasta), Jimmy Dharmadi (swasta) serta Dimas Prayogo (KAP Kosasih). 

    Kemudian, Hire Romalimora (mantan pegawai LPEI), Jubilant Arda Harmidy (swasta), Kemas Endi Ario Kusumo (mantan pegawai LPEI) serta Arif Setiawan (mantan Direktur Pelaksana IV LPEI 2014-2018). 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy, yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).  

    Pada konferensi pers yang digelar Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE. 

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar.  

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun.  

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya.

  • Perdagangan Karbon Sentuh Rp 77,91 Miliar per April 2025

    Perdagangan Karbon Sentuh Rp 77,91 Miliar per April 2025

    Jakarta –

    Sejak diresmikan pada September 2023 hingga April 2025, nilai perdagangan bursa karbon (IDXCarbon) tercatat sebesar Rp 77,91 triliun. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat volume perdagangan sebanyak 1.598.703 tCO2e dengan retirement volume sebesar 979.834 tCO2e sejak September 2023 hingga April 2025.

    Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, partisipan perdagangan karbon mengalami pertumbuhan hingga 587% sejak September 2023 hingga April 2025. Ia mengatakan, pertumbuhan ini menunjukkan prospek perdagangan karbon di Indonesia.

    “Bursa karbon Indonesia cukup menarik sehingga kami sudah, bahkan mendapatkan permintaan dari pemilik-pemilik proyek di luar Indonesia yang ingin mendaftarkan dan memperdagangkan karbon kreditnya di IDXCarbon.Namun, fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional selebar-lebarnya,” kata Iman dalam sambutannya di Main Hal BEI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Iman menjelaskan, prospek IDXCarbon Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara lain yang juga telah meluncurkan perdagangan serupa, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Laos. Bahkan, perdagangan karbon Indonesia dua kali lipat lebih baik dari Jepang.

    “Bursa karbon Indonesia cukup menarik sehingga kami sudah, bahkan mendapatkan permintaan dari pemilik-pemilik proyek di luar Indonesia yang ingin mendaftarkan dan memutarkan karbon kreditnya di IDXCarbon. Namun, fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional selebar-lebarnya,” jelasnya.

    Saat ini, tercatat sebanyak 7 proyek yang tercatat siap untuk diperdagangkan sebesar 3.178.756 tCO2e. Iman mengatakan, saat ini terdapat 111 pengguna jasa IDXCarbon.

    Sementara itu, berdasarkan catatan BEI di kuartal pertama, IDX Karbon mencatat 690.675 tCO2e unit karbon yang diperdagangkan. Sementara pada tahun 2024, IDXCarbon membukukan transaksi sebesar 413.764 tCO2e.

    Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmat mengatakan, pengguna jasa IDXCarbon juga tercatat meningkat 22% menjadi 111 sepanjang kuartal pertama tahun 2025 ini. Ia mengatakan, statistik tersebut secara umum memberikan optimisme pada prospek perdagangan karbon di Indonesia.

    “IDXCarbon dengan berkoordinasi bersama OJK dan Kementerian atau Lembaga terkait, terus mengembangkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon di Asia maupun di dunia,” kata Kautsar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4/2025).

    Tonton juga Video: RI Sambut Baik Implementasi Perdagangan Karbon Internasional Hasil COP29

    (kil/kil)

  • OJK Cabut Izin Perusahaan Pembiayaan PT PANN Maritim

    OJK Cabut Izin Perusahaan Pembiayaan PT PANN Maritim

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin perusahaan pembiayaan PT PANN Pembiayaan Maritim. Hal tersebut diputuskan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.06/2025 tanggal 15 April 2025.

    Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Edi Setijawan mengatakan alasan pencabutan perusahaan pembiayaan tersebut sesuai dengan pembubaran yang telah disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

    “OJK telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT PANN Pembiayaan Maritim yang beralamat di Jalan Cikini IV Nomor 11, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan,” kata Edi dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    Edi menerangkan dengan telah dicabutnya izin usaha tersebut, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan. Kemudian, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

    Pertama, perusahaan dilarang menggunakan kata pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

    Kedua, memberikan secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban informasi. Ketiga, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT PANN Pembiayaan Maritim serta membentuk Tim Likuidasi.

    Keempat, perusahaan wajib menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

    “Penanggung Jawab dan Pegawai yang dimaksud (termasuk jika terjadi perubahan Penanggung Jawab dan Pegawai) harus disampaikan kepada seluruh debitur dan dapat ditembuskan kepada OJK hingga Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah dan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan PEPK Regional,” terang Edi.

    Tonton juga Video: OJK Lihat Investor Saham dan Kripto Mulai Beralih ke Deposito Bank

    (rea/ara)

  • Pekerja Migran Mau Jadi Juragan setelah Pulang? Ini Tips Jitu dari OJK – Page 3

    Pekerja Migran Mau Jadi Juragan setelah Pulang? Ini Tips Jitu dari OJK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermimpi bisa menjadi “juragan” atau pengusaha setelah kembali ke tanah air. Namun, impian Pekerja Migran Indonesia hanya bisa tercapai jika perjalanan ke luar negeri dipersiapkan dengan matang.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, membagikan beberapa tips penting agar para PMI bisa mencapai tujuan keuangan mereka dengan aman dan efektif.

    Langkah pertama yang sangat penting adalah memastikan keberangkatan dilakukan secara legal. Banyak permasalahan yang menimpa PMI bermula dari proses keberangkatan yang tidak resmi. Dengan jalur legal, para pekerja akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan terhindar dari eksploitasi.

    “Kalau Pekerja Migran Indonesia mau berangkat harus yang legal. Karena banyak orang terjerumus atau kemudian banyak mendapat masalah kerana dia berangkat ilegal. Jadi harus legal dulu,” kata Friderica saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Kemudian, langkah kedua, selain legalitas, kesiapan pribadi juga sangat penting. Para PMI harus mempersiapkan keterampilan (skill), kemampuan bahasa, dan pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dijalani. Hal ini akan sangat membantu dalam menjalani kehidupan kerja di luar negeri secara lebih profesional dan produktif.

    “Kemudian kesiapan dia sendiri, bagaimana dia menyiapkan dirinya tadi. Skill, bahasa, pekerjaan dan lain-lain,” ujarnya.

    Ketiga, memastikan tujuan utama bekerja di luar negeri. Tentunya tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan menjadi kunci utama. PMI harus mampu menentukan berapa uang yang dikirim ke keluarga dan berapa yang disimpan untuk masa depan. Dana yang disimpan ini sangat penting sebagai modal saat kembali ke Indonesia.

    “Terus ketiga, bagaimana dengan dirinya sendiri dan juga keempat keluarganya,” ujarnya.

     

  • Prudential Apresiasi Mitra Bisnis Agency, Dorong Inklusi dan Semangat Wirausaha

    Prudential Apresiasi Mitra Bisnis Agency, Dorong Inklusi dan Semangat Wirausaha

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong literasi dan inklusi asuransi di Indonesia. Lewat ajang tahunan Prudential Agency Awards Night yang digelar di Jakarta, pada Selasa (15/4/2025), Prudential Indonesia memberikan penghargaan spesial kepada para Mitra Bisnis Agency berprestasi, termasuk dengan mempublikasikan pencapaian mereka di media sosial, media online, hingga papan billboard di ruang publik.

    Langkah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi para Mitra Bisnis Agency yang dinilai sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya proteksi finansial melalui asuransi.

    “Kami percaya bahwa Mitra Bisnis Agency memiliki peran krusial dalam memperluas jangkauan literasi dan inklusi asuransi di Indonesia. Karena itu, kami terus mendukung mereka melalui pelatihan, teknologi terkini, dan apresiasi yang inspiratif,” ujar Chief Agency Officer Prudential Indonesia, Rusli Chan.

    Apresiasi inovatif seperti ini menjadi bagian dari strategi Prudential Indonesia dalam membangun ekosistem kewirausahaan berbasis perlindungan keuangan. Sejalan dengan itu, perusahaan juga memperkuat program pengembangan kapabilitas Mitra Bisnis Agency, agar tidak hanya mampu melakukan penjualan produk, tetapi juga berperan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh secara finansial.

    Tantangan Literasi Asuransi

    Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi asuransi Indonesia baru mencapai 31,72%, dan tingkat inklusinya hanya 16,63%. Angka ini masih tertinggal jauh dibandingkan literasi dan inklusi perbankan yang masing-masing mencapai 49,93% dan 74,03%.

    Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 mencatat jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 56,2 juta orang atau 36,95% dari total angkatan kerja. Namun, rasio wirausaha terhadap angkatan kerja nasional baru sekitar 3,57%, masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    “Melalui profesi Mitra Bisnis Agency, kami ingin mendorong semangat entrepreneurship di masyarakat. Profesi ini bukan hanya menjanjikan dari sisi bisnis, tetapi juga berdampak sosial melalui edukasi keuangan,” tambah Rusli.

    Dengan penghargaan yang tak hanya diberikan secara internal tetapi juga ditampilkan secara luas, Prudential Indonesia berharap para Mitra Bisnis Agency dapat menjadi inspirasi dan role model bagi masyarakat yang ingin memulai karier sebagai wirausahawan di bidang asuransi.

    Selain reward perjalanan wisata, eksposur media yang diberikan kepada para peraih penghargaan diyakini dapat meningkatkan rasa bangga dan motivasi di kalangan Mitra Bisnis Agency lain untuk terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

    “Prudential Indonesia sangat mengapresiasi profesionalisme para Mitra Bisnis Agency yang telah mempertahankan kualitas layanannya. Ini sejalan dengan semangat kami sebagai mitra dan pelindung terpercaya untuk generasi kini dan nanti,” tutup Rusli.

  • 7 Rekomendasi Platform Beli Emas Tepercaya secara Digital

    7 Rekomendasi Platform Beli Emas Tepercaya secara Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Di era digital saat ini, investasi emas tidak lagi harus dilakukan secara langsung di gerai perhiasan atau bank. Melalui platform beli emas yang tepercaya, kini siapa pun bisa mendapatkan emas secara aman, praktis, dan dapat dicetak dalam bentuk fisik kapan saja.

    Hal itu membuat investasi emas menjadi semakin relevan dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Bagi Anda yang baru ingin memulai investasi emas atau berniat membeli emas melalui aplikasi, penting untuk memilih platform beli emas yang legal, diawasi otoritas terkait, dan sesuai kebutuhan.

    Berikut ini tujuh platform digital tepercaya yang dapat menjadi pilihan untuk membeli emas.

    Platform Beli Emas

    1. Pegadaian Digital

    Pegadaian Digital merupakan salah satu platform yang paling populer di Indonesia. Dikelola oleh BUMN dan diawasi oleh OJK, platform ini memungkinkan pengguna membeli emas mulai dari 0,01 gram. Semua transaksi tercatat dengan rinci, dan emas bisa dicetak secara fisik atau dicicil. Fitur unggulan lainnya adalah Program Tabungan Emas yang cocok bagi investor jangka panjang.

    2. Pluang

    Pluang menawarkan layanan investasi multiaset, termasuk emas, mulai dari nominal Rp 10.000. Platform ini bekerja sama dengan PT PG Berjangka dan menjamin keamanan penyimpanan melalui Kliring Berjangka Indonesia. Dilengkapi dengan fitur grafik harga, analisis pasar, serta edukasi investasi, Pluang sangat cocok untuk investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya.

    3. Treasury

    Treasury memudahkan pengguna membeli emas mulai dari Rp 5.000. Platform ini juga menyediakan edukasi lengkap seputar investasi emas, sehingga sangat bermanfaat bagi pemula yang ingin membangun kebiasaan menabung emas secara konsisten.

    4. LakuEmas

    LakuEmas menggabungkan konsep investasi dengan gaya hidup. Pengguna bisa menggunakan saldo emas digital untuk berbelanja di merchant mitra atau mencetaknya menjadi emas fisik. Platform ini juga menyediakan penyimpanan digital yang aman bagi emas yang dibeli.

    5. IndoGold

    Telah beroperasi sejak 2009, IndoGold mendapat izin dari BAPPEBTI dan memungkinkan pembelian emas mulai dari Rp10.000. Emas dapat disimpan atau dicetak secara fisik kapan saja. IndoGold juga menyediakan layanan cicilan, ideal untuk yang ingin berinvestasi secara bertahap.

    6. Antam Logam Mulia

    Sebagai anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, Antam Logam Mulia menyediakan layanan pembelian emas batangan secara daring melalui situs logammulia.com atau aplikasinya. Platform ini juga menawarkan fitur Brankas untuk penyimpanan emas digital yang aman dan terorganisir.

    7. E-mas dari Orori

    E-mas merupakan platform dari perusahaan perhiasan Orori yang memungkinkan pembelian emas mulai dari 0,01 gram. Emas dapat disimpan secara digital atau dicetak kapan saja. Keunikan lainnya, tabungan emas bisa dikonversi menjadi perhiasan kustom, menjadikannya pilihan fleksibel yang terhubung dengan kebutuhan gaya hidup.

    Dengan semakin banyaknya pilihan platform beli emas secara online, calon investor kini bisa memilih layanan yang paling sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan tujuan investasi mereka.

  • Galeri Investasi Unsoed dan OJK Resmikan Pusat Data Pasar Modal di Purwokerto

    Galeri Investasi Unsoed dan OJK Resmikan Pusat Data Pasar Modal di Purwokerto

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Galeri Investasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama OJK Purwokerto menghadirkan terobosan baru dalam dunia pasar modal dan literasi keuangan dengan meresmikan Pusat Data Pasar Modal dan Literasi Keuangan.

    Pusat data ini dibangun sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi serta mendukung transparansi informasi di sektor keuangan.

    Pusat data ini akan menjadi sumber informasi Data Pasar Modal dan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi terpercaya bagi mahasiswa, investor pemula, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari dinamika pasar modal, regulasi OJK, serta strategi investasi yang sehat.

    Berbagai fasilitas tersedia termasuk database terkini, materi edukasi, dan pelatihan daring yang dapat diakses secara gratis.

    Kolaborasi antara Galeri Investasi Unsoed dengan OJK Purwokerto juga mencakup kegiatan literasi keuangan di masyarakat umum wilayah eks Karesidenan Banyumas.

    Kerja sama ini memperkuat kolaborasi kampus dengan Forum Komunikasi Jasa Keuangan (FKJK) Purwokerto.

    FKJK Purwokerto juga diharapkan ikut berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi dunia kampus di bidang jasa keuangan melalui seminar, peluang magang, workshop, riset, hingga interaksi langsung mahasiswa dengan praktisi industri.

    Dengan demikian, FKJK selaku mitra OJK dapat menjadi jembatan strategis antara dunia pendidikan dan industri.

    Dalam sambutannya, Kepala OJK Purwokerto, Haramain Billady, menyatakan bahwa pendirian pusat data ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat literasi keuangan di Kabupaten Banyumas.

    “Kami berharap mahasiswa dan masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara ini Direktur Sinar Mas Sekuritas Rudi Utomo, serta perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsoed, Yudha Aryo Sudibyo SE Ak MSc PhD.

    Yudha mengatakan bahwa kerja sama FEB Unsoed dengan OJK bertujuan memperkuat peran kampus dalam mendorong literasi keuangan yang inklusif.

    “Melalui pusat data, akan memberikan pemahaman mahasiswa dan masyarakat agar lebih melek finansial, khususnya dalam memahami instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksa dana,” kata Yudha.

  • Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Senin (21/4/2025). 

    Pemeriksaan hari ini bukan pertama kalinya dijalani oleh Satori pada kasus tersebut. Dia telah beberapa kali diperiksa oleh KPK. 

    “Saya datang menghadiri undangan dan tadi pemeriksaannya juga sudah saya jelaskan semua ke penyidik,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    Satori lalu ditanya apabila ada pertanyaan baru yang ditanyakan penyidik kepadanya, mengingat ini bukan pertama kali dia diperiksa dalam kasus CSR BI. Dia mengaku tak ada hal baru yang ditanyakan kepadanya. 

    “Masih, masih [sama, red] enggak ada. Belum ada,” kata pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR 2024-2029. 

    Untuk diketahui, Satori diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi XI atau Komisi Keuangan periode 2019-2024.

    Komisi tersebut merupakan mitra kerja dari sejumlah lembaga seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kolega Satori, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, juga pernah beberapa kali dipanggil dan telah diperiksa KPK juga dalam kasus yang sama.

    Keduanya pada periode lalu menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR. 

    Rumah keduanya pernah digeledah oleh KPK pada 2025 ketik kasus tersebut naik penyidikan. 

    Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah, yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK, dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara.

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • BI Respons Sikap AS Tegur Pembayaran QRIS di Indonesia, Akan Ada Kerja Sama?

    BI Respons Sikap AS Tegur Pembayaran QRIS di Indonesia, Akan Ada Kerja Sama?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik kebijakan sistem pembayaran digital di Indonesia, khususnya penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bank Indonesia (BI) akhirnya buka suara.

    Kritik ini mulanya muncul saat kedua negara sedang melakukan negosiasi soal tarif dagang timbal balik.

    AS menilai kebijakan tersebut membatasi gerak perusahaan asing di Indonesia, terutama di sektor keuangan dan sistem pembayaran.

    Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan bahwa negosiasi dengan pihak AS masih berlangsung.

    “Itu lagi proses ya,” kata Destry di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025.

    Kendati tak menjelaskan proses yang dimaksud, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia saat ini juga memiliki tugas untuk meningkatkan sistem pembayaran nasional.

    Salah satunya dilakukan lewat pengembangan QRIS, yang juga memberi manfaat bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

    Ia menjelaskan bahwa QRIS kini sudah bisa digunakan di beberapa negara tujuan PMI seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Saat ini, Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama QRIS dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.

    “Intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya, kerja sama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak? Dan sekarang pun, sampai sekarang, kartu kredit, Visa, Mastercard masih juga yang dominan. Jadi itu nggak ada masalah,” tutur Destry.

    AS Tegur QRIS dan Aturan GPN

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sebelumnya, pemerintah telah berdiskusi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai masukan dari AS soal QRIS dan GPN.

    “Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan lewat kanal YouTube Perekonomian RI, Sabtu, 19 April 2025.

    Namun, Airlangga belum menjelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah bersama BI dan OJK untuk menanggapi kritik tersebut.

    Selain soal sistem pembayaran, AS juga menyoroti kebijakan lain seperti perizinan impor yang menggunakan sistem OSS (Online Single Submission), insentif pajak dan bea cukai, serta pengaturan kuota impor.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang,” tutup Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rekor! PertaLife Catat Premi Rp 1,25 Triliun dan Laba Rp 97,18 Miliar

    Rekor! PertaLife Catat Premi Rp 1,25 Triliun dan Laba Rp 97,18 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Perta Life Insurance (PertaLife Insurance) mencatatkan rekor dalam berbagai indikator finansial dan operasional selama 2024. Mereka berhasil membukukan premi bruto Rp 1,252 triliun, angka tertinggi dalam sejarah perusahaan asuransi jiwa nasional itu.

    Pertumbuhan ini mencerminkan kenaikan 38,73% dibandingkan realisasi 2023 dan melampaui target RKAP 2024 sebesar 15,16%. Laba bersih perusahaan juga tembus Rp 97,18 miliar, tumbuh 1,09% secara tahunan dan 15,16% di atas target RKAP.

    Direktur Utama PertaLife Insurance Hanindio W Hadi mengatakan hasil ini mencerminkan efektivitas strategi jangka panjang yang dijalankan secara disiplin sejak 2020. 

    “Transformasi bukan sekadar program, tetapi sudah menjadi DNA kami. Melalui tata kelola yang kuat, ketepatan eksekusi strategi, dan kolaborasi di seluruh lapisan organisasi, kami berhasil mengubah profil keuangan perusahaan secara fundamental,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

    Dari sisi kesehatan finansial, risk based capital (RBC) PertaLife Insurance mencapai 359,66%, angka tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dan jauh melampaui batas minimal OJK sebesar 120%. 

    Efisiensi biaya juga mencapai titik optimal, dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan premi (BOPO) sebesar 12,34%, turun dari 13,45% pada 2023 dan menjadi rasio terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir.

    Direktur Keuangan dan Investasi PertaLife Insurance Sigit Panilih menambahkan pencapaian ini tidak terlepas dari disiplin anggaran dan penyesuaian strategis alokasi investasi. 

    “Kendati ROI sedikit turun menjadi 5,79% akibat penyesuaian unrealized gain pasar modal, hasil investasi masih outperform terhadap benchmark pasar seperti IHSG (-2,65%) dan ICBI (4,82%),” katanya.

    Dari sisi pengembangan pasar, PertaLife sukses menyeimbangkan kontribusi antara captive dan non-captive market. Kanal distribusi non-captive tumbuh pesat sebesar 323,77% dibanding tahun sebelumnya, serta peningkatan pada executive severance dan MAPS.

    “Kami akan terus menyasar peluang strategis di luar captive market dan mengembangkan produk sesuai kebutuhan institusional. Asuransi kesehatan untuk Pertamina Upstream adalah contoh konkret dari positioning kami dalam ekosistem BUMN,” kata Direktur Pemasaran PertaLife Insurance Martino Faishal Saudi.

    PertaLife Insurance memaparkan capaian kinerja perusahaannya tahun buku 2024 itu dalam media hathering dan halalbihalal bersama wartawan. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi yang memperkuat relasi antara perusahaan dan media. 

    Corporate Communication PertaLife Insurance Ratih Triutami Wijayanti menyampaikan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui narasi yang jujur dan transparan. 

    “Kami berterima kasih atas peran jurnalis yang selama ini menyuarakan transformasi PertaLife secara konstruktif. Sinergi ini adalah modal penting untuk masa depan kami,” ujarnya.

    Dengan hasil kinerja 2024 yang impresif, PertaLife Insurance memasuki 2025 dengan optimisme baru, yakni memperkuat struktur modal, mengantisipasi dinamika regulasi seperti PSAK 117 dan POJK 23, serta mengembangkan produk-produk yang menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat Indonesia secara lebih inklusif dan berkelanjutan.