Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK: Pengguna Pindar Banyak Ibu Rumah Tangga – Page 3

    OJK: Pengguna Pindar Banyak Ibu Rumah Tangga – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Nasrullah mengatakan, OJK mendapatkan usulan dari asosiasi fintech untuk menaikkan batas usia peminjam dari 18 tahun menjadi 21 tahun.

    “Nah kemarin saya bicara juga sama asosiasi, sebenarnya kalau 18 dihapus pun enggak ada masalah Pak, karena apa namanya, kecil sekali segmennya,” kata Ahmad dalam Media Briefing OJK, Selasa (21/1/2025).

    Namun, OJK tidak mengabulkan usulan tersebut, Ahmad menjelaskan keputusan untuk membatasi usia peminjam pada 18 tahun bukan tanpa alasan. Selain untuk menjaga kedewasaan peminjam, hal ini juga didasari oleh pemahaman bahwa mayoritas peminjam yang menggunakan layanan pembiayaan digital berusia antara 19 hingga 34 tahun.

    “Tapi enggak, ya kita enggak gitulah, tetap kita masuk dan kita batasi juga selain dari sisi usia 18 tahun, tapi ada sisi penghasilannya juga. Jadi itu ya latar belakang kenapa kita membatasi 18 tahun. Ada juga wacana waktu itu, kenapa nggak 21 tahun. Ya karena setelah kita diskusikan lagi, ya nanti ini akan kita evaluasi,” katanya.

    Namun, meskipun ada wacana untuk menaikkan batas usia menjadi 21 tahun, ia menyatakan hal tersebut tidak serta-merta akan diubah. Lantaran, usulan tersebut berpotensi menimbulkan kekisruhan karena ada kelompok usia di bawah 21 tahun yang sudah cukup dewasa dan membutuhkan akses pembiayaan.

    Oleh karena itu, OJK menetapkan usia minimum peminjam tetap pada 18 tahun, sembari memberikan perhatian pada penghasilan peminjam sebagai kriteria tambahan.

    “Nanti akan terjadi kekisruhan juga, karena kelompok-kelompok usia di bawah 21 tapi sudah dewasa, mungkin juga mereka memerlukan fasilitas pembiayaan lalu pindar ini. Jadi kita tetapkan akhirnya usia minimumnya itu 18 tahun,” jelasnya.

     

     

  • OJK: Satgas Anti-Scam Telah Blokir Ribuan Kasus Penipuan, Selamatkan Rp 137 Miliar – Page 3

    OJK: Satgas Anti-Scam Telah Blokir Ribuan Kasus Penipuan, Selamatkan Rp 137 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menyelamatkan dana masyarakat sebesar Rp137 miliar yang berasal dari kasus penipuan keuangan, melalui layanan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini diraih dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak IASC diluncurkan.

    “Karena kita sudah berhasil menyelamatkan dana hampir Rp 137 miliar,” kata Ismail dalam acara SiCantiks “Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Ismail menyampaikan bahwa sejak beroperasi, IASC telah menerima 98.713 laporan masyarakat terkait penipuan keuangan. Dari jumlah tersebut, OJK berhasil memblokir 40.445 rekening atau akun yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan.

    Ia pun menekankan pentingnya kecepatan dalam menangani kasus penipuan. Ia mencontohkan sebuah kasus di mana seorang korban yang cukup berpendidikan dan dikenal luas hampir kehilangan Rp330 juta.

    “Ada orang yang sebenarnya educated, dan mungkin juga cukup terkenal, itu hampir Rp 330 juta hilang, ketipu. Nah, untung sudah menelpon ke IASC,” ujarnya.

    Namun, berkat respons cepat dan menghubungi IASC dalam waktu kurang dari lima menit setelah kejadian, dana tersebut berhasil diamankan.

    “Karena kecepatan menjadi sangat penting di dalam IASC. Sekali ketipu, dalam waktu kurang dari 5 menit, segera telpon untuk bisa diblokir,” jelasnya.

     

  • Waspada Penipuan! OJK Ungkap Modus Scam Uang Dicuci Lewat Kripto – Page 3

    Waspada Penipuan! OJK Ungkap Modus Scam Uang Dicuci Lewat Kripto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kasus penipuan keuangan ke layanan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengungkapkan bahwa kecepatan pelaporan menjadi faktor krusial dalam menekan kerugian akibat penipuan.

    “Kecepatan menjadi sangat penting di dalam IASC. Sekali ketipu, dalam waktu kurang dari 5 menit, segera telpon untuk bisa diblokir,” kata Ismail dalam acara SiCantiks “Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Ia menjelaskan bahwa scammer biasanya segera membagi-bagi dana hasil penipuan ke beberapa rekening bank atau mengubahnya menjadi aset kripto agar sulit dilacak. Namun, dengan respons cepat, penyelamatan dana tetap bisa dilakukan.

    “Karena dari scamer ini, itu akan melarikan uangnya dari, dipecah-pecah melalui beberapa bank, kemudian juga terakhir ini juga diarahkan kepada kripto, untuk bisa tidak dilacak gitu,” jelasnya.

    Tugas Satgas

    Lebih lanjut, Ismail menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Anti-Scam dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus penipuan, terutama yang bermodus melalui telepon atau pesan WhatsApp.

    “Anti-scam yang secara khusus di bidang penipuan keuangan. Jadi, kalau misalkan ibu-ibu tau-tau memperoleh telpon ataupun WA. Kalau terjadi demikian, apakah dalam bentuk WA atau dalam bentuk telpon dan sebagainya, itu bisa lapor ke Indonesia anti-scam,” jelasnya.

     

  • Perbankan Syariah Tahan Gejolak Global, OJK Dorong Mitigasi Risiko – Page 3

    Perbankan Syariah Tahan Gejolak Global, OJK Dorong Mitigasi Risiko – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan sektor perbankan syariah Indonesia terbukti memiliki ketahanan yang kuat, meskipun perekonomian global tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti kebijakan tarif Presiden Donald Trump, fluktuasi nilai tukar, dan potensi perlambatan perdagangan internasional.

    “Sektor perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan terhadap efek rambatan yang muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/4/2025).

    Dian menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki risiko pasar yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga menjadi salah satu penopang stabilitas sistem keuangan nasional.

    “Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pasar yang secara umum lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga dapat berperan sebagai penopang stabilitas dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan,” jelasnya.

    Pentingnya Mitigasi Risiko

    Kendati demikian, Dian mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan tarif yang dapat memengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “Oleh karena itu, perbankan syariah tetap perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif yang berpotensi memengaruhi kinerja debitur tertentu,” ungkapnya.

    OJK juga mendorong sektor ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika makroekonomi global maupun domestik.

    Perbankan syariah diminta untuk konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan penilaian lanjutan terhadap debitur yang memiliki eksposur pada sektor terdampak, serta melakukan mitigasi lebih dini terhadap potensi risiko yang mungkin timbul.

     

  • OJK Terima Permohonan Muhammadiyah Ubah BPR Jadi BPR Syariah

    OJK Terima Permohonan Muhammadiyah Ubah BPR Jadi BPR Syariah

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana Muhammadiyah mendirikan bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menegaskan belum menerima permohonan pendirian bank baru.

    Pihaknya mengaku telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah.

    “OJK telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha BPR milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah, bukan pendirian bank baru,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    OJK telah berkoordinasi dengan pemilik dan direksi BPR dimaksud untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses konversi. Kemudian meminta BPR mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan.

    “(OJK juga) meminta BPR untuk mempersiapkan SDM yang dibutuhkan baik untuk beroperasi sebagai BPRS baik di level Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, hingga pegawai operasional,” imbuh Dian.

    Sebelumnya, Muhammadiyah dikabarkan akan mencaplok KB Bukopin Syariah. Menanggapi hal tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan regulator belum menerima surat permohonan akuisisi dari ormas Islam itu, terutama akuisisi atas KB Bukopin Syariah. Dikabarkan Muhammadiyah berminat untuk mengakuisisi KB Bukopin Syariah.

    “OJK belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bukopin Syariah,” kata dia dalam keterangannya, ditulis Senin (15/7/2024).

    (rea/ara)

  • OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan uji stres terhadap perbankan untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pihaknya terus melakukan uji stres (stress test) secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi.

    “OJK melakukan stress test baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi, termasuk pengaruh penerapan tarif impor AS dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perbankan,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    Sejauh ini, pihaknya menilai bahwa rasio permodalan (CAR) perbankan tergolong tinggi dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pada Februari 2025, kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga, di mana NPL gross 2,22% dan NPL Net 0,81% serta LaR 9,77%.

    Kredit perbankan tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30% secara tahunan menjadi Rp 7.825 triliun dengan kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,66%.

    “Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93% yoy dan berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%,” terang Dian.

    Pihaknya juga meminta kepada perbankan agar secara proaktif melakukan asesmen terhadap perkembangan yang terjadi di global maupun domestik dan mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dimaksud. Selain itu, OJK terus berupaya memperkuat fondasi sistem keuangan salah satunya melalui upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi intermediasi perbankan di tengah gejolak global.

    Sementara itu, di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kebijakan tarif Trump, potensi perlambatan aktivitas ekspor impor, serta fluktuasi nilai tukar, sektor perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan akan efek rambatan yang muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan.

    Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pasar yang secara umum lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Dengan begitu, dapat berperan sebagai penopang stabilitas dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Meski begitu, perbankan syariah tetap perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “OJK mendorong perbankan syariah semakin menguatkan awareness terhadap perkembangan makro ekonomi global maupun domestik, meminta perbankan syariah secara konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan assessment lanjutan terhadap debitur yang memiliki exposure pada sektor terdampak, dan melakukan mitigasi lebih dini terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi dari dampak kebijakan tarif. Perbankan syariah juga harus mampu mencari peluang yang timbul dari kondisi saat ini,” jelas Dian.

    (rea/ara)

  • Industri Jasa Keuangan Didorong Lakukan Pendalaman Bisnis untuk Dukung Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Industri Jasa Keuangan Didorong Lakukan Pendalaman Bisnis untuk Dukung Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Komisioner Hubungan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Mukti Riyadi menekankan pentingnya pendalaman sektor jasa keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

    Menurut Bambang, pendalaman sektor jasa keuangan tidak hanya sebatas penyediaan produk investasi tradisional tapi juga mencakup produk-produk keuangan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan sektor riil, khususnya untuk mendukung pengembangan usaha.

    “Pendalaman sektor jasa keuangan bukan hanya soal investasi, tetapi juga bagaimana produk keuangan itu lahir dari kebutuhan nyata sektor usaha yang berkembang di tengah disrupsi ekonomi dan teknologi,” ujar Bambang di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Bambang juga menyampaikan pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakteristik masing-masing sektor di tengah dinamika perubahan yang cepat, baik secara horizontal dalam hal ragam jenis usaha, maupun secara vertikal dalam kedalaman dan kompleksitas sektor.

    Sesuai mandat UU P2SK atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK berkewajiban mendorong kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional.

    “Ini kami wujudkan dengan memperluas peluang pendalaman pasar keuangan, termasuk menyediakan berbagai produk keuangan yang relevan dan inovatif,” tuturnya.

    Selain itu, kata Bambang, perlunya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan sektor riil untuk memastikan produk keuangan yang tersedia mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Menurutnya, langkah ini menjadi semakin krusial di tengah transformasi digital yang mengubah lanskap bisnis dan keuangan secara fundamental.

    “Kalau kita ingin ekonomi kita melompat lebih jauh, pendalaman sektor jasa keuangan menjadi prasyarat yang tidak bisa ditunda,” ucap Bambang.

  • Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,7%, OJK Bilang Begini

    Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,7%, OJK Bilang Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi Bank Dunia (World Bank) yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. OJK optimistis pertumbuhan Indonesia masih seperti proyeksi pemerintah di atas 5,1%.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perkiraan pertumbuhan dari pembiayaan, kredit, tingkat kesehatan serta tingkat kinerja dari industri keuangan menjadi perhatian OJK. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan laporan dari lembaga jasa keuangan terkait perkiraan pertumbuhan industri jasa keuangan turun ataupun mengalami perubahan.

    “Nah dalam konteks itu dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini berdasarkan dialog, berdasarkan diskusi interaksi secara terkini update dari berbagai lembaga jasa keuangan yang ada dan industri keuangan yang ada, kami belum memperoleh prakiraan mengenai pertumbuhan yang akan lebih rendah atau perubahan apapun Jadi berdasarkan itu kami tetap memiliki prakiraan pertumbuhan angka-angka tadi sama seperti di awal tahun. Jadi tidak melakukan revisi apapun sampai saat ini ya,” kata Mahendra di Hotel Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025)

    Untuk kredit perbankan, Mahendra menilai sesuai dengan perkiraan tumbuh 9-11% pada 2025. Pihaknya belum mengubah perkiraan pertumbuhan kredit perbankan, sebab dalam dialog serta rencana bisnis bank belum menunjukkan perubahan.

    “Kalau untuk kredit perbankan kami dari awal tahun ini sudah menyampaikan 9-11%, dan berdasarkan itu kami belum ada perubahan karena dialog dan diskusi juga tidak menunjukkan dalam rencana bisnis bank RBB yang kami terima secara terkini menunjukkan perubahan,” tambah Mahendra.

    Pihaknya akan melihat berdasarkan realisasi kinerja industri jasa keuangan, bukan hanya perkiraan pertumbuhan ekonomi.

    “Tentu kita akan lihat terus ke depan berdasarkan realisasi dari kinerja di angka-angka tadi itu, bukan hanya berdasarkan konteks prakiraan pertumbuhan ekonomi. Nanti kalau ada update lebih lanjut kami akan laporkan,” terang Mahendra.

    Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2025. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yakni 5,1% yang disampaikan pada Oktober 2024.

    Dalam laporan Bank Dunia terbaru bertajuk The Macro Poverty (MPO) Outlook edisi April 2025, pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu disebabkan ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas sehingga akan berdampak pada ketentuan perdagangan Indonesia serta kepercayaan investor.

    “Meskipun sulit untuk mengukur dampak penuh dari langkah-langkah baru-baru ini karena pergeseran kebijakan dapat terus terjadi,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Minggu (27/4/2025).

    (rea/ara)

  • Premi Reasuransi Mencapai Rp5,46 Triliun per Februari 2025

    Premi Reasuransi Mencapai Rp5,46 Triliun per Februari 2025

    JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan pendapatan premi reasuransi mencapai Rp5,46 triliun per Februari 2025, menurun 20,36 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

    Ia menyatakan tahun lalu industri reasuransi juga mengalami defisit reasuransi sebesar Rp12,10 triliun.

    “Meskipun demikian, di akhir tahun 2025, premi reasuransi diperkirakan akan kembali menunjukkan angka positif,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, dikutip Antara, Minggu, 27 April.

    Ia menyampaikan industri reasuransi tengah menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks, terkait hardening market dan keterbatasan kapasitas reasuransi domestik.

    Ia menuturkan hardening market terutama masih terjadi di sektor seperti properti dan engineering.

    “Sementara itu kapasitas reasuransi dalam negeri masih terbatas untuk menampung risiko yang besar sehingga harus mengandalkan reasuransi luar negeri,” ucap Ogi.

    Ia mengatakan saat ini porsi reasuransi ke luar negeri adalah sebesar 40 persen dari total premi reasuransi, sehingga dikhawatirkan peningkatan tarif impor Amerika Serikat (AS) maupun kebijakan perdagangan lainnya dapat mempengaruhi biaya premi reasuransi.

    Untuk mengurangi ketergantungan terhadap reasuransi luar negeri, OJK pun mewajibkan perusahaan reasuransi dalam negeri untuk meningkatkan modal agar dapat menanggung risiko besar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan reasuransi luar negeri.

    “Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga ahli di bidang penilaian dan manajemen risiko akan memperkuat kemampuan perusahaan dalam menilai dan mengelola risiko dengan lebih akurat. Sebagai opsi lain, pembentukan perusahaan reasuransi besar domestik bisa menjadi solusi,” ujar Ogi.

    OJK mencatat per Februari 2025 terdapat 106 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang diwajibkan untuk dipenuhi paling lambat pada 2026.

  • Dorong Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas

    Dorong Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di berbagai kota di Indonesia.

    Setelah sukses dilaksanakan di tiga kota sebelumnya, yaitu Padang, Bandung, dan Semarang, Surabaya menjadi kota keempat yang menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop ini. Kegiatan ini merupakan komitmen nyata Kementerian BUMN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan rakyat.

    Workshop ini dirancang untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada para pelaku UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan OJK, hingga strategi memperkuat merek melalui fotografi produk, copywriting, serta penggunaan platform digital dan marketplace. Dengan pendekatan praktis, peserta didorong untuk langsung menerapkan materi yang diterima ke dalam pengembangan usaha mereka sehari-hari.

    Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, melalui program UMKM naik kelas ini diharapkan produk-produk UMKM semakin berkualitas, usahanya semakin tertib administrasi, promosinya semakin luas dengan digitalisasi, dan akses pasarnya semakin besar, dimana hal tersebut merupakan langkah konkret mendukung Visi Presiden Prabowo membangun Ekonomi Rakyat yang kuat dan mandiri.

    Dalam paparannya, Arya pun menyoroti tantangan riil yang dihadapi UMKM di daerah. “Dari pengalaman kita ke daerah daerah, itu ada produknya bagus dikira sudah bisa pameran international, ngomongnya bisa import export tapi di perbankan saja keuangannya belum jelas, rekening saja masih gabung antara rekening rumah tangga dan rekening perusahaan, pasokannya belum jelas, padahal kalau keluar negeri pengalaman kita, kalau sudah kontrak dengan luar negeri pasokannya harus jelas” ujar Arya Sinulingga, Minggu, (27/4/2025).

    UMKM yang mampu naik kelas akan memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan aspek legalitas, keuangan, branding, dan digitalisasi, UMKM tidak hanya memperkuat posisi di pasar lokal, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memasuki pasar nasional hingga internasional.

    Transformasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

    “Jadi ini yang akan kita urus, kita bantuin, kita Workshop ini semua, bantuin ibu ibu dan bapak bapak semua supaya bisa naik kelas kami berharap dengan yang kita punyai ini kita bisa naik kelas,” tambah Arya.

    Adapun workshop di Surabaya ini diikuti oleh 146 peserta dari UMKM sektor usaha pangan dan Fasilitator/Pengelola UMKM BUMN yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Para peserta adalah UMKM pilihan yang telah melewati tahap seleksi dan siap untuk dikembangkan menjadi usaha berdaya saing lebih tinggi.

    Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber ahli, dengan beberapa pembahasan diantaranya:

    • M. Suhaeri Rahman (Auditor Halal, PT Surveyor Indonesia) – Sertifikasi Halal

    • Nur Hidayah, S.Si., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, BPOM) – Registrasi Produk

    • Rinaldi Nugraha (Analis Junior Deputi Direktur OJK Jatim) – Pengelolaan Keuangan UMKM

    • Agung Pambudi (Ecosystem Manager, Impala Network) – Branding Produk dan Digital Marketing

    • Achmad Wahyudin (Lead Sales Indibiz Marketplace, Telkom Indonesia) – Point of Sales dan Marketplace.

    Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN serta beberapa BUMN yang berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan ini diantaranya PT KAI Daop 8, Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airport), Bank BTN, Pertamina, Pelni.

    Sebagai bagian dari roadmap pemberdayaan ekonomi nasional, Kementerian BUMN akan terus memperluas jangkauan program “UMKM Naik Kelas” ke berbagai daerah lainnya.

    Melalui kolaborasi antara BUMN, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, diharapkan lahir lebih banyak pelaku usaha yang siap bersaing di tingkat global dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di masa depan. Kementerian BUMN optimis, dengan langkah-langkah konkret ini, visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa dapat terwujud secara nyata.

    (dpu/dpu)