Kementrian Lembaga: OJK

  • Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, BRI Catatkan Laba Rp13,8 Triliun

    Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, BRI Catatkan Laba Rp13,8 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah dinamika ekonomi global akibat tensi geopolitik dan perang tarif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tetap mampu menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh segmen bisnis, khususnya dengan tetap menempatkan segmen UMKM sebagai fokus utama. Pertumbuhan positif di seluruh segmen bisnis tersebut diikuti dengan capaian laba bersih konsolidasian BRI pada Triwulan I 2025 yang mencapai sebesar Rp13,80 triliun.

    Hal tersebut disampaikan pada Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan I 2025 oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dan dihadiri oleh Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, dan Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto.

    Membuka paparannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa sepanjang Triwulan I tahun 2025 perekonomian global masih diwarnai oleh ketidakpastian, terutama akibat tensi geopolitik dan dampak lanjutan dari perang tarif yang turut menekan aktivitas perdagangan internasional dan rantai pasok.

    Hery mengungkapkan bahwa BRI memperkirakan akan ada dampak jangka pendek akibat kebijakan tarif baru. Namun, saat ini sedang berlangsung negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diharapkan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik. “Perlu dicatat bahwa ekonomi Indonesia, termasuk bisnis BRI, lebih banyak bergantung pada konsumsi domestik. Sehingga selain dari depresiasi mata uang yang sudah terjadi, perang tarif diproyeksikan tidak berdampak signifikan”, ujarnya.

    Di samping itu, konsumsi domestik masih menjadi kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat masih tumbuh positif. Namun demikian, konsumsi domestik masih belum pulih sepenuhnya seperti kondisi sebelum pandemi Covid.

    “Hal ini menjadi tantangan bagi sektor UMKM yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Dalam kondisi tersebut, BRI terus memperkuat perannya sebagai bank yang pro-rakyat dengan tetap fokus menumbuhkembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia, sebagai upaya nyata dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional,” jelas Hery.

    Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan tantangan, BRI Group mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp13,80 triliun dan asset mencapai sebesar Rp2.098,23 triliun atau tumbuh 5,49% secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas, dimana semua segmen kredit mencatatkan pertumbuhan positif dengan tetap berfokus pada segmen UMKM.

    Dari sisi penyaluran Kredit, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI telah mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.373,66 triliun atau tumbuh 4,97% yoy. Penyaluran kredit BRI tersebut masih didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dari total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.126,02 triliun.

    “Penyaluran kredit UMKM BRI yang terus tumbuh positif tersebut juga diiringi oleh berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui AgenBRILink yang jumlahnya telah mencapai 1,2 juta agen, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 49,48% yoy.

    “Agen-agen tersebut tersebar di lebih dari 67 ribu desa atau menjangkau lebih dari 88% dari total desa di Indonesia, serta mencatat volume transaksi sebesar Rp423 triliun di sepanjang Triwulan I 2025”, ungkap Akhmad.

    Seperti diketahui, AgenBRILink merupakan perluasan layanan BRI, dimana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah sebagai agen/mitra yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online dengan konsep sharing fee.

    “Berbagai inisiatif BRI tersebut mempertegas komitmen BRI dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan berperan strategis dalam membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia”, jelas Akhmad.

    Terkait dengan kualitas kredit, Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom memaparkan bahwa pertumbuhan kredit BRI juga diikuti dengan perbaikan kualitas yang diperoleh dari penerapan manajemen risiko yang efektif dan prudent dalam penyaluran kredit. Hal tersebut tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI yang membaik dari 3,11% di akhir Triwulan I 2024 menjadi 2,97% di akhir Triwulan I 2025. Rasio Loan at Risk (LAR) juga terus membaik, dari semula 12,68% di akhir Triwulan I 2024 menjadi 11,12% di akhir Triwulan I 2025.

    Di sisi lain, BRI juga tetap menyiapkan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi potensi pemburukan kualitas aset. Hal tersebut tercermin dari Rasio NPL Coverage BRI yang mencapai 200,60%.

    “Dengan coverage ratio yang sangat memadai ini, BRI tidak hanya mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan, namun juga memberikan keyakinan kepada investor, regulator, dan seluruh stakeholders bahwa perseroan memiliki fundamental yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama di tengah kondisi tekanan ekonomi dan geopolitik global seperti perang tarif”, jelas Mucharom.

    Selanjutnya adalah Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto yang menjelaskan kinerja Dana Pihak Ketiga BRI. “Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI mampu menghimpun DPK sebesar Rp1.421,60 triliun. Dana murah (CASA) mendominasi penghimpunan DPK BRI dengan proporsi mencapai 65,77% atau setara dengan Rp934,95 triliun”, ungkap Aquarius.

    Pencapaian CASA BRI tersebut tercatat meningkat dibandingkan dengan porsi CASA pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 61,66%. Pencapaian CASA BRI tersebut salah satunya didukung pertumbuhan transaksi digital Super App BRImo yang semakin memperkuat posisi BRI dalam layanan digital banking di Indonesia.

    “Hingga akhir Maret 2025, tercatat pengguna super app BRImo telah mencapai 40,28 juta user, atau meningkat 20,26% yoy. Sementara dari sisi jumlah dan nilai transaksi, pada Triwulan I 2025 BRImo melayani 1,2 miliar transaksi finansial, naik 25,5% YoY dengan volume sebesar Rp1.599 triliun atau meningkat 27,79% YoY”, ungkap Aquarius.

    Aquarius menambahkan bahwa dalam menghadapi era digitalisasi, BRI juga aktif membangun infrastruktur pembayaran yang modern dengan memperluas jangkauan layanan transaksi non-tunai di seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari keberhasilan BRI membangun ekosistem pembayaran digital dengan dukungan lebih dari 4,3 juta merchant QRIS dan 344 ribu merchant EDC yang tersebar dari pusat kota hingga pelosok desa.

    Dari sisi likuiditas dan permodalan BRI juga berada dikondisi yang kuat, sehingga BRI masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih baik pada periode yang akan datang. Hal tersebut disampaikan Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu.

    “Kinerja positif BRI hingga akhir Maret 2025 juga didukung dengan kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 86,03% dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,03%. Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI tersebut jauh di atas ketentuan batas minimal CAR yang dipersyaratkan”, ungkap Viviana.

    Pada penutup press conference, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa saat ini perseroan dihadapkan pada tantangan global yang tidak mudah. Namun, di balik tantangan tersebut, BRI melihat peluang besar untuk terus bertumbuh, berinovasi, dan memperkuat posisi BRI di industri keuangan nasional dan regional.

    “Saat ini BRI memiliki fondasi yang sangat kuat untuk mengoptimalkan peluang tersebut. “BRI memiliki lebih dari 36.600 tenaga pemasar yang terdiri dari tenaga pemasar mikro (Mantri), RM Lending, dan RM Funding & Transaction dan BRI juga didukung oleh lebih dari 6 ribu unit kerja, mulai dari Kantor Cabang hingga BRI Unit yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjadikan BRI sebagai bank dengan jaringan dan jangkauan terluas di Indonesia,” ujar Hery.

    Selain itu, Hery menambahkan BRI juga memiliki customer base yang besar dimana hingga akhir Maret 2025 terdapat lebih dari 221 juta rekening simpanan serta 211 ribu user QLola di segmen korporasi. Ini bukan hanya angka, ini adalah ekosistem besar yang menjadi kekuatan strategis BRI ke depan.

    Hery menjelaskan transformasi BRI menuju universal banking adalah jawaban atas tantangan saat ini. BRI tidak hanya akan menjadi bank terbaik di segmen UMKM, tetapi juga harus mampu melayani seluruh spektrum kebutuhan nasabah dari individu hingga korporasi besar, di seluruh lapisan masyarakat.

    “Dengan pijakan kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun 2025 ini, kedepan BRI optimis dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip prudential banking dan risk management yang baik di tengah dinamika kondisi perekonomian global,” pungkas Hery.

    Sebagai informasi, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, dan Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 24 Maret 2025 dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menjadi Kartini Menginspirasi, Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025

    Menjadi Kartini Menginspirasi, Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025


    PIKIRAN RAKYAT –
    Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menerima penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025 pada kategori Women in Business Leadership, subkategori Creating Indonesia’s 1st Gold Bank. Kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa (29/04) ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh Srikandi inspiratif Indonesia di berbagai bidang, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kartini.

    Direktur Pegadaian kelahiran Ponorogo ini dinilai berhasil dalam membangun Bullion Bank atau Layanan Bank Emas, dimana Pegadaian menjadi pelopor atau yang pertama berhasil mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu.

    Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    “Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh Insan Pegadaian, pihak OJK, Kemenko, Kementerian BUMN, dan seluruh pihak yang terlibat dalam membangun Layanan Bank Emas Pegadaian. Ini semua atas usaha, perjuangan dan kerjasama kita bersama, sehingga kita bisa mewujudkan Bank Emas Pegadaian untuk mendukung hilirisasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan MengEMASkan Indonesia,” ungkap Elvi.

    Seluruh sosok wanita inspiratif peraih penghargaan ini dinilai oleh Dewan Juri kompeten di bidangnya, diantaranya Guru Besar Universitas ternama, aktivis perempuan dan anak, serta CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo. Para Kartini penerima penghargaan ini merupakan para leader wanita yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan dapat berjalan seiring dengan inovasi yang membawa perubahan secara nyata.

    “Sebagai wanita, kita harus terus saling menginspirasi dan berinovasi sesuai dengan bidang dan aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Kita harus terus bergerak dan membuktikan bahwa wanita juga dapat memimpin, berkarya dan membawa perubahan yang lebih baik untuk sekitar,” tambah Elvi.

    Layanan Bank Emas di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki Investasi emas, apalagi emas belakangan kerap disebut instrumen investasi safe haven yang paling bersinar saat ini. Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk membantu memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam upaya menuju Indonesia Emas. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025

    Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025

    Jakarta

    Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menerima penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025 untuk kategori Women in Business Leadership, subkategori Creating Indonesia’s 1st Gold Bank. Ia dinilai berhasil dalam membangun Bullion Bank atau Layanan Bank Emas.

    Direktur Pegadaian kelahiran Ponorogo ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dia juga mengapresiasi seluruh Insan Pegadaian, OJK, Kemenko, Kementerian BUMN, dan semua pihak yang terlibat dalam membangun Layanan Bank Emas Pegadaian.

    “Ini semua atas usaha, perjuangan dan kerjasama kita bersama, sehingga kita bisa mewujudkan Bank Emas Pegadaian untuk mendukung hilirisasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan MengEMASkan Indonesia,” ungkap Elvi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Adapun Women’s Inspiration Awards 2025 digelar di Jakarta Selasa (29/4) kemarin. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh Srikandi inspiratif Indonesia di berbagai bidang, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kartini.

    Seluruh sosok wanita inspiratif peraih penghargaan ini dinilai oleh Dewan Juri kompeten di bidangnya, di antaranya Guru Besar Universitas ternama, aktivis perempuan dan anak, serta CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo. Para Kartini penerima penghargaan ini merupakan para leader wanita yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan dapat berjalan seiring dengan inovasi yang membawa perubahan secara nyata.

    “Sebagai wanita, kita harus terus saling menginspirasi dan berinovasi sesuai dengan bidang dan aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Kita harus terus bergerak dan membuktikan bahwa wanita juga dapat memimpin, berkarya dan membawa perubahan yang lebih baik untuk sekitar,” tambah Elvi.

    Seperti diketahui Pegadaian menjadi yang pertama berhasil mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024 lalu. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pihaknya berharap adanya layanan Bank Emas di Pegadaian dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki Investasi emas, apalagi emas belakangan kerap disebut instrumen investasi safe haven yang paling bersinar saat ini.

    Pegadaian, kata dia, juga berkomitmen untuk membantu memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam upaya menuju Indonesia Emas.

    (prf/ega)

  • Investor Pasar Modal RI Tembus 16 Juta, Anak Muda Mendominasi! Ini Strategi Digital BEI

    Investor Pasar Modal RI Tembus 16 Juta, Anak Muda Mendominasi! Ini Strategi Digital BEI

    PIKIRAN RAKYAT – Pasar modal Indonesia mencatat tonggak penting pada tahun 2025. Hingga Selasa, 29 April 2025, jumlah investor pasar modal telah menembus angka 16.216.944 Single Investor Identification (SID).

    Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 1.345.305 SID hanya dalam kurun waktu empat bulan sejak awal tahun.

    Hal yang menarik dari total investor tersebut adalah lebih dari 79 persen berusia di bawah 40 tahun. Ini menandakan minat generasi muda terhadap investasi pasar modal terus tumbuh pesat.

    Lonjakan tersebut bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari strategi edukasi dan digitalisasi yang konsisten dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dukungan masif dari berbagai mitra.

    “Kedua hal tersebut tidak hanya mengubah strategi BEI, tetapi juga memperkuat komitmen kami untuk terus mendorong literasi dan inklusi pasar modal melalui pendekatan digital yang adaptif, kolaboratif, dan partisipatif,” ujar Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik dalam siaran pers yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Rabu 30 April 2025.

    Digitalisasi Jadi Motor Utama

    Dalam lanskap yang makin terdigitalisasi, BEI berhasil menyesuaikan strategi dengan kebutuhan zaman. Digitalisasi tidak hanya menjadi respons terhadap krisis seperti pandemi, tapi juga terbukti sebagai strategi jangka panjang yang inklusif dan efektif. BEI memanfaatkan berbagai kanal untuk memperluas akses informasi dan edukasi pasar modal:

    Aplikasi IDX Mobile, yang kini telah memiliki lebih dari 285 ribu pengguna. Media sosial resmi BEI dan Kantor Perwakilan (KP) BEI di berbagai wilayah. Kolaborasi dengan influencer dan komunitas digital untuk menjangkau generasi muda. Penyediaan data pasar, materi edukasi, dan analisis yang dapat diakses kapan pun. Galeri Investasi dan Duta Pasar Modal Jadi Jembatan ke Daerah

    Selain kanal digital, pendekatan luring juga tetap dijaga. Hingga kini, BEI telah memiliki hampir 1.000 Galeri Investasi (GI) yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, sekolah, dan instansi. Ditambah lagi, ada sekitar 6.000 Duta Pasar Modal yang aktif menyebarkan edukasi ke pelosok negeri.

    “Melalui Galeri Investasi BEI dan Duta Pasar Modal, edukasi pasar modal hadir hingga pelosok daerah,” ucap Jeffrey Hendrik.

    Langkah ini memperkuat sinergi antara dunia akademis dan dunia investasi, mendorong terbentuknya budaya finansial yang sehat sejak usia muda.

    Ribuan Kegiatan Edukasi Digelar

    Selama awal 2025, BEI bersama SRO telah menyelenggarakan setidaknya 3.979 kegiatan edukasi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut meliputi:

    Sekolah Pasar Modal (SPM) dari Level 1 hingga 3 Webinar dan seminar nasional Workshop dan pelatihan teknikal Kunjungan edukatif ke kantor BEI Pembuatan konten edukasi di media sosial

    Program-program ini disesuaikan untuk berbagai segmen masyarakat, mulai dari pemula hingga investor lanjutan.

    Untuk semakin menggaungkan literasi pasar modal secara nasional, BEI juga tengah mempersiapkan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025. Rangkaian acara bertajuk Road to CMSE 2025 telah dimulai sejak Maret lalu.

    Acara ini akan digelar dengan dukungan industri pasar modal, akademisi, komunitas, dan media massa, menggabungkan konsep edukasi offline dan online secara terintegrasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perempuan Jadi Target Industri Pinjol karena Dinilai Lebih Konsumtif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 April 2025

    Perempuan Jadi Target Industri Pinjol karena Dinilai Lebih Konsumtif Megapolitan 30 April 2025

    Perempuan Jadi Target Industri Pinjol karena Dinilai Lebih Konsumtif
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menyebut, perempuan menjadi target utama pasar layanan pinjaman 
    online 
    (
    pinjol
    ).
    Pasalnya, dibanding laki-laki, tingkat konsumsi perempuan lebih tinggi. 
    “Secara global perempuan adalah target pasar konsumsi yang paling menggiurkan. Makanya kalau kita lihat banyak
    brand-brand
    global yang menyasar ke perempuan dibandingkan laki-laki,” ujar Rakhmat saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Selasa (29/4/2025).
    Menurut Rakhmat, perempuan memiliki kebutuhan konsumsi yang beragam, mulai dari perawatan tubuh, kecantikan, hingga kebutuhan rumah tangga.
    Situasi ini kerap mendorong perempuan mengambil jalan pintas lewat pinjaman digital atau pinjaman
    online
     ketika pemasukan tidak mencukupi.
    “Pola konsumsi yang tinggi ini bersinggungan dengan rendahnya literasi keuangan. Banyak perempuan belum sepenuhnya memahami rrsiko jangka panjang dari pinjol,” kata dia.
    Rakhmat menambahkan, perempuan dari berbagai latar belakang sosial memiliki kerentanan yang sama.
    Di kelas bawah, pinjol kerap dijadikan solusi atas tekanan ekonomi rumah tangga. Sementara, di kalangan menengah, dorongan gaya hidup yang dibentuk oleh media sosial juga turut memengaruhi keputusan berutang.
    “Perempuan kelas menengah misalnya, sering terdorong oleh gaya hidup yang glamor di media sosial. Ketika pendapatan tidak mencukupi, pinjol dianggap sebagai solusi instan,” jelas dia.
    Selain itu, Rakhmat menyebut perempuan lebih mudah terpengaruh oleh iklan dan iming-iming karena sifat sosial yang kuat dalam komunitas.
    Hal ini yang kemudian menjadi celah untuk mempromosikan produk konsumtif dan pinjol.
    “Mereka punya
    circle
    sosial yang erat, dan sering kali keputusan konsumsi dipengaruhi oleh lingkungan,” kata dia.
    Rakhmat pun mengingatkan pentingnya peningkatan literasi finansial berbasis gender dan pendekatan sosiologis dalam mengatasi persoalan pinjol.
    “Selama perempuan terus dijadikan objek pasar oleh kapitalisme digital tanpa edukasi yang kuat, potensi jeratan pinjol akan terus meningkat,” jelas dia.
    Adapun data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 1.081 orang menjadi korban
    pinjol ilegal
    sepanjang Januari hingga 31 Maret 2025.
    Mayoritas korban merupakan perempuan, yakni 657 orang atau sekitar 61 persen. Sedangkan 424 korban lainnya adalah laki-laki, setara dengan 39 persen dari total kasus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar RUPS Tahunan, Tugu Insurance Catatkan Kenaikan Premi Bruto Rp8,54 T – Halaman all

    Gelar RUPS Tahunan, Tugu Insurance Catatkan Kenaikan Premi Bruto Rp8,54 T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 29 April 2025, bertempat di Wisma Tugu I Jakarta.

    Tugu Insurance memaparkan kinerja cemerlangnya, baik secara konsolidasian maupun induk (own operation) di akhir tahun buku 2024 (audited), disertai dengan tingkat Risk Based Capital (RBC) sebesar 432 persen yang masih berada jauh di atas ketentuan batas minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 120%.

    Tatang Nurhidayat, dalam paparan RUPST menyampaikan bahwa sampai dengan Desember 2024 pencapaian premi bruto secara konsolidasi di Perseroan sebesar Rp8.54 triliun naik 11?ri periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp7.71 triliun. Peningkatan premi tersebut didominasi dari lini bisnis aviation, fire, dan marine hull.

    Kinerja hasil underwriting juga mengalami peningkatan, dari Rp699 miliar menjadi Rp923 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan premi bruto, setelah memperhitungkan adanya penurunan klaim yang tercermin dari penurunan loss ratio dari 62,05% menjadi 54,41%.

    Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) berkode saham TUGU ini juga berhasil mempertahankan prestasinya dalam Financial Strength Rating (FSR) di level A- (Excellent) dan Long-Term Issuer Credit Rating (Long-Term ICR) di “a-” (Excellent).

    Selain itu, di tingkat nasional, Tugu Insurance juga meraih Indonesia National Scale Rating (NSR) dengan peringkat tertinggi, yaitu aaa.ID (Exceptional). Pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional AM Best bukti nyata atas kinerja perseroan yang berhasil dipertahankan selama 9 tahun sejak 2016 lalu.

    Selain itu, Tatang juga memaparkan berbagai rencana bisnis yang akan dilakukan Perseroan pada tahun 2025. Mulai dari penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC), strategi untuk meningkatkan laba Perusahaan, serta proses spin off Unit Usaha Syariah.

    Upaya yang akan dilakukan Perseroan untuk mendorong kinerja di tahun 2025 adalah dengan melakukan pricing position yang kompetitif, peningkatan pertumbuhan premi ritel dan simple risk, melanjutkan kerja sama dengan platform digital, mengembangkan produk yang kreatif, hingga optimalisasi dan restrukturisasi penyertaan di Anak Perusahaan.

    Dalam RUPST ini juga menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp701 miliar, dimana sebesar 40?ri Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp280 miliar sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan.

    Hasil RUPST untuk perubahan pengurus perseroan

    Adapun pada pelaksanaan RUPST kali ini, terdapat perubahan susunan pengurus Perseroan. Berikut ini adalah susunan Pengurus Perseroan Tugu Insurance berdasarkan RUPST yang digelar pada 29 April 2024:

    *) Menunggu penetapan hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

  • Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Ferry Juliantono (Wamenkop), Tito Sulistio ( Pengawas OJK), dan Syahganda Nainggolan (GREAT Institute) dalam diskusi belum lama ini di Jakarta. (ANTARA/HO-GREAT Institute)

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 09:24 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

    Wacana ini tentu saja menuai pro kontra. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya di tengah kompleksitas ekonomi pedesaan dan sejarah panjang koperasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sukses.

    Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, langkah ini sesungguhnya bukan sekadar gerakan simbolik, melainkan inisiatif strategis untuk melakukan reorientasi sistemik terhadap struktur ekonomi nasional.

    Optimisme terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute.

    Menurut Tito, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis koperasi bukan sekadar memperkuat sektor tradisional, melainkan juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

    Tito menekankan pentingnya koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam seperti selama ini, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

    Dalam konteks pembiayaan, Tito menyoroti pentingnya peran Danantara, lembaga yang bertugas mengonsolidasi aset negara dan memberdayakannya untuk masyarakat.

    Ia mengusulkan agar Danantara tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke koperasi desa sebagai mitra strategis.

    Sinergi ini akan memperkuat posisi tawar koperasi, mempercepat akses permodalan, dan menjadikan koperasi desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Tito juga mengusulkan koperasi-koperasi ini terhubung langsung dengan pengawasan OJK, mengadopsi skema tata kelola modern yang sudah biasa diterapkan di sektor keuangan.

    Ketidakadilan struktural

    Lebih jauh, Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, menambahkan dimensi ideologis dari program ini.

    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.

    Di tengah ketimpangan distribusi aset dan kesempatan, koperasi desa bisa menjadi kendaraan efektif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang selama ini menjadi batu sandungan dalam pembangunan nasional.

    Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain.

    Turino mengingatkan bahwa di banyak negara maju, koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis.

    Koperasi Zen Noh di Jepang, misalnya, menguasai hampir seluruh perdagangan padi nasional.

    Koperasi Frisian Flag di Belanda menguasai industri susu hingga ke tingkat global. Bahkan di Brasil, koperasi Unimed mendominasi sektor kesehatan dengan jaringan rumah sakit dan asuransi terbesar di negara tersebut.

    Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Dengan lebih dari 74.000 desa, masing-masing memiliki keunggulan lokal, koperasi desa bisa diarahkan menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung ke pasar nasional dan internasional.

    Turino menekankan bahwa perbedaan fundamental Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep BUMDes terletak pada pengakuan badan hukumnya di tingkat internasional.

    Dengan status koperasi, jaringan global yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan, membuka peluang ekspor komoditas lokal tanpa harus bergantung pada perantara besar.

    Sebagai contoh, koperasi peternak sapi perah di daerah dapat langsung bermitra dengan pabrik susu di New Zealand atau Belanda.

    Faktor krusial

    Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa harus dibangun secara serius.

    Ini memerlukan program pendidikan dan pelatihan intensif, tidak hanya tentang manajemen koperasi, tetapi juga tentang kewirausahaan modern, literasi keuangan, dan pemasaran digital.

    Kedua, perlu ada jaminan bahwa koperasi ini memiliki akses terhadap pasar yang adil. Tanpa perlindungan dari monopoli dan kartel yang selama ini menguasai distribusi hasil bumi dan produksi pedesaan, koperasi desa hanya akan menjadi pemain pinggiran.

    Ketiga, pemerintah perlu memastikan sistem insentif yang mendukung pertumbuhan koperasi, termasuk kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, dan perlindungan hukum.

    Lebih jauh lagi, Koperasi Desa Merah Putih harus dirancang bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai pusat inovasi dan regenerasi sosial di desa.

    Mereka harus menjadi rumah bagi ide-ide baru, teknologi baru, dan semangat baru. Koperasi yang sehat akan melahirkan kelas menengah desa yang kuat, mandiri, dan produktif, sesuatu yang selama ini absen dalam peta pembangunan nasional.

    Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya bergerak dari bawah ke atas, tetapi juga menumbuhkan fondasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah Presiden Prabowo dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih bisa dibaca sebagai upaya terstruktur untuk menempatkan kembali rakyat sebagai aktor utama dalam ekonomi nasional.

    Jika dirancang dengan serius, didukung oleh regulasi yang tepat, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, koperasi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang berakar kuat di desa namun menjulang tinggi ke pentas dunia.

    Sumber : Antara

  • Aduan Pinjol dan Investasi Ilegal Capai 16.231 Kasus pada 2024, Mayoritas Pengadu Perempuan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 April 2025

    Aduan Pinjol dan Investasi Ilegal Capai 16.231 Kasus pada 2024, Mayoritas Pengadu Perempuan Megapolitan 29 April 2025

    Aduan Pinjol dan Investasi Ilegal Capai 16.231 Kasus pada 2024, Mayoritas Pengadu Perempuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, mengungkapkan, jumlah pengaduan terkait pinjaman
    online
    (
    pinjol
    ) dan investasi ilegal sepanjang tahun 2024 mencapai 16.231 kasus.
    Dari jumlah tersebut, mayoritas pengaduan berasal dari kalangan perempuan.
    “Adapun total pengaduan pinjol dan inves ilegal tahun 2024 mencapai 16.231 aduan. Di mana di antaranya jumlah laki-laki mencapai 41 persen atau 6.646 dan perempuan 59 persen atau 9.585 aduan. Ini dapat dikatakan sebagai pihak yang terjerat pinjol ilegal juga,” ujar Hudiyatno saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (29/4/2025).
    Secara lebih rinci, ia menyebutkan bahwa pengaduan khusus terkait pinjol ilegal sepanjang 2024 tercatat sebanyak 15.162 kasus.
    Dari angka ini, 40 persen atau 6.101 aduan berasal dari laki-laki, sedangkan 60 persen atau 9.061 aduan berasal dari perempuan.
    Memasuki tahun 2025, tepatnya periode Januari hingga Maret, OJK telah menerima 1.236 aduan baru terkait pinjol dan investasi ilegal.
    Pola serupa tetap terlihat, dengan 60 persen pelapor merupakan perempuan dan sisanya laki-laki.
    “Total pengaduan hanya untuk pinjol ilegal 2025 itu ada 1.081 pelapor. Dengan di antaranya laki-laki berjumlah 424 aduan atau sekitar 39 persen dan 61 persen perempuan dengan jumlah 657 aduan,” ungkap dia.
    Hudiyanto mengimbau masyarakat yang terlanjur menjadi
    korban pinjol
    ilegal agar tidak panik dan fokus menyelesaikan utang pokoknya saja. Menurutnya, bunga atau denda dari pinjol ilegal tidak perlu dibayar karena tidak memiliki dasar hukum.
    “Apabila yang dimaksud adalah pinjaman
    online
    ilegal, maka kami mengimbau agar diupayakan untuk pelunasan utang pokoknya saja tanpa harus membayar bunga atau denda yang dikenakan dan untuk selanjutnya agar tidak menggunakan pinjaman
    online
    yang tidak berizin (ilegal),” ujar Hudiyanto.
    Berbeda dengan pinjol ilegal, bagi masyarakat yang meminjam dari
    platform
    pinjol resmi dan terdaftar di OJK, di antaranya fintech peer-to-peer lending, tersedia opsi keringanan jika mengalami kesulitan pembayaran.
    Konsumen bisa mengajukan permohonan untuk keringanan bunga atau persyaratan pinjaman lainnya kepada perusahaan penyedia pinjaman.
    “Jika pinjaman
    online
    yang berizin di OJK seperti fintech peer to peer lending, maka konsumen dapat mengajukan keringanan bunga atau persyaratan pinjaman lainnya kepada perusahaan pinjaman
    online
    terkait,” ungkap dia.
    Untuk memutus rantai penyebaran pinjol ilegal, Satgas Pasti tak hanya menunggu laporan masyarakat, tapi juga melakukan berbagai langkah pencegahan. Upaya tersebut meliputi:
    Iklan Layanan Masyarakat:
    Hudiyanto mengeklaim, Satgas Pasti secara rutin menampilkan iklan layanan masyarakat melalui berbagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya pinjol ilegal dan pentingnya berhati-hati dalam memilih layanan keuangan.
    “Kami juga menampilkan iklan layanan masyarakat terkait waspada aktivitas keuangan ilegal termasuk pinjol ilegal melalui berbagai media,” ungkap Hudiyatna.
    Edukasi dan Sosialisasi:
    Kegiatan edukasi baik secara langsung (tatap muka) maupun daring (online) terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pinjol ilegal dan pentingnya menggunakan layanan keuangan yang legal.
    Kerja Sama dengan Pihak Terkait:
    Satgas Pasti juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Google Indonesia, serta pihak lainnya untuk mencegah munculnya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal.
    “ Kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Komdigi RI, BSSN, Google Indonesia, dan lainnya dalam rangka mencegah munculnya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal,” kata dia.
    Sebagai payung hukum terkait pinjol, OJK mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi untuk kegiatan pinjol.
    Sementara dari sisi pelindungan konsumen, OJK mengacu pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPPU Segera Sidangkan Kasus Kartel Bunga Pinjol

    KPPU Segera Sidangkan Kasus Kartel Bunga Pinjol

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga pinjaman online (pinjol) dalam waktu dekat.

    Dalam siaran resminya, penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Hasil penyelidikan KPPU mengungkap bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman (yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya) yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8 % per hari. Angka itu dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021.

    “Kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama tahun 2020 hingga 2023. Ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen,” kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, Selasa (29/4/2025).

    Fanshurullah menuturkan bahwa dalam melakukan penyelidikan, KPPU telah mendalami model bisnis, struktur pasar, hingga pola keterkaitan antar pelaku di industri pinjol. Model bisnis pinjaman online di Indonesia mayoritas menggunakan pola Peer-to-Peer (P2P) Lending, menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital.

    Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa
    Keuangan (OJK), seluruh penyelenggara wajib terdaftar dan menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu AFPI. Namun, struktur pasar menunjukkan cukup tingkat konsentrasi tinggi.

    Sampai dengan Juli 2023, terdapat 97 penyelenggara aktif, dengan dominasi pasar terpusat pada beberapa pemain utama, antara lain: KreditPintar (13% pangsa pasar), Asetku (11%), Modalku (9%), KrediFazz (7%), EasyCash (6%), dan AdaKami (5%). Sisanya tersebar pada pemain-pemain dengan pangsa minor.

    Konsentrasi pasar diduga semakin kuat dengan adanya afiliasi kepemilikan atau hubungan mereka dengan platform e-commerce.

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemberkasan, KPPU melalui Rapat Komisi tanggal 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Agenda sidang ini bertujuan menyampaikan dan menguji validitas temuan, serta membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

    “Jika terbukti melanggar, para pelaku
    usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode
    pelanggaran.”

    Di sisi lain, KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan.

    Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran pasar ini yang cukup signifikan dimana hingga pertengahan bulan 2023 telah tercatat sebanyak 1,38 juta pemberi pinjaman aktif, 125,51 juta akun peminjam terdaftar, dengan akumulasi pinjaman yang telah diberikan mencapai
    Rp 829,18 triliun.

    Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki credit gap (kesenjangan
    kredit) atau kebutuhan pembiayaan yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan tradisional yang mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024. Ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia.

    “Melalui penegakan hukum ini, KPPU meminta agar regulator dapat memperbaiki revisi standar industri, memperketat kontrol terhadap asosiasi, mengubah pola bisnis pinjol, hingga memicu penurunan bunga pinjaman ke tingkat yang lebih kompetitif. Dari sisi konsumen, penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital,” jelas Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.

  • Penguatan Tata Kelola AI di Perbankan, OJK Usul Pembentukan Komite Khusus – Page 3

    Penguatan Tata Kelola AI di Perbankan, OJK Usul Pembentukan Komite Khusus – Page 3

    Dian mengatakan perkembangan AI menjadi salah satu isu penting yang perlu dicermati dengan serius.

    Ia menegaskan, AI memiliki kekuatan transformasional dalam dunia teknologi modern, karena mampu meniru kecerdasan manusia melalui mesin dan perangkat lunak. AI diprediksi akan menjadi komponen penting dalam pengembangan sektor keuangan di masa mendatang.

    “Kecerdasan artifisial ini merupakan kekuatan transformasional dalam teknologi modern ini yang mencakup kemampuan meniru kecerdasan manusia melalui mesin dan perangkat lunak. Ini adalah merupakan salah satu komponen mungkin komponen penting di masa yang akan datang,” kata Dian dalam peluncuran Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip laporan Fortune Business Insight tahun 2023, Dian menyampaikan bahwa sektor teknologi informasi, telekomunikasi, jasa keuangan, dan industri otomotif merupakan sektor yang paling banyak mengadopsi AI secara global. Secara khusus, sektor perbankan, yang selama ini dikenal konservatif, justru menjadi salah satu yang paling cepat bertransformasi.

    Transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk memperluas pengalaman nasabah (customer experience), meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen risiko, mendukung deteksi fraud, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi.

    “Jadi, saya kira tidak ada satu pun saya kira kegiatan atau aktivitas perbankan kita yang tidak disentuh oleh artificial intelligence ini hampir sama dengan manusia yang hampir bisa menyentuh semua aspek kehidupan kita diperbankan,” ujarnya.