Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung langkah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa PADG Derivatif PUVA menjadi bagian penting dari reformasi sektor keuangan dan berperan sebagai pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antarotoritas agar tidak terjadi arbitrase regulasi.

    Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam penyusunan aturan turunan, sinkronisasi perizinan, hingga peningkatan kapasitas pelaku pasar. Menurutnya, langkah ini penting agar penguatan tata kelola derivatif dapat berjalan optimal.

    PADG Derivatif PUVA mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) secara komprehensif. Regulasi ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari pengawasan, pelaporan, pelindungan konsumen, hingga penerapan APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PADG mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

    Ke depan, kerja sama erat antara BI, OJK, Bappebti, dan pelaku pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem derivatif nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghadirkan pasar derivatif yang modern, aman, dan kompetitif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

  • Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung langkah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa PADG Derivatif PUVA menjadi bagian penting dari reformasi sektor keuangan dan berperan sebagai pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antarotoritas agar tidak terjadi arbitrase regulasi.

    Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam penyusunan aturan turunan, sinkronisasi perizinan, hingga peningkatan kapasitas pelaku pasar. Menurutnya, langkah ini penting agar penguatan tata kelola derivatif dapat berjalan optimal.

    PADG Derivatif PUVA mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) secara komprehensif. Regulasi ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari pengawasan, pelaporan, pelindungan konsumen, hingga penerapan APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PADG mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

    Ke depan, kerja sama erat antara BI, OJK, Bappebti, dan pelaku pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem derivatif nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghadirkan pasar derivatif yang modern, aman, dan kompetitif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

  • OJK minta Komisi XI pertimbangkan insentif pajak bagi pasar modal RI

    OJK minta Komisi XI pertimbangkan insentif pajak bagi pasar modal RI

    Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI untuk mempertimbangkan dan mengkaji terkait dengan permintaan insentif berupa keringanan pajak bagi pasar modal Indonesia.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Kerja OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan, pentingnya dukungan insentif diberbagai level bagi pasar modal Indonesia.

    “Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, permintaan insentif tersebut juga mencakup penyesuaian biaya tahunan dan biaya awal pencatatan saham untuk emiten.

    “Itu perlu untuk mendukung dari free float. Insentif annual listing fee dan initial listing fee. Itu di Bursa ya,” ujar Inarno.

    Ia menyoroti perlunya skema insentif pajak yang tidak hanya berhenti pada satu level, namun dibuat bertingkat sesuai capaian free float saham emiten.

    Saat ini, emiten dengan free float saham minimal 40 persen mendapatkan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

    “Lalu juga yang penting juga adalah kalau bisa itu adanya usulan tiering tax free float. Bapak/Ibu yang saya hormati, saat ini apa namanya untuk insentifnya itu hanya satu posisi. Kalau emiten itu telah mencapai free float sebesar 40 persen ada pengurangan 5 persen dari PPh,” ujar Inarno.

    Dalam kesempatan ini, OJK mengusulkan agar insentif diberikan mulai dari free float yang lebih rendah, sehingga dapat mendorong lebih banyak emiten meningkatkan kepemilikan publik.

    “Kami mengusulkan ada tiering. Kalau bisa memang dari 25 persen itu sudah ada misalnya 2-3 persen, atau bahkan mungkin supaya mendorong daripada orang untuk free float lebih banyak lagi. Mungkin bisa juga diusulkan apa namanya untuk insentifnya lebih daripada 5 persen,” ujarnya.

    Inarno melanjutkan, perlunya memperkuat aspek kepatuhan melalui penegakan sanksi bagi emiten yang tidak memenuhi aturan free float, yaitu berupa denda hingga tindakan ekstrem seperti suspensi dan delisting.

    “Dan tentunya yang terakhir adalah compliance berupa sanksi, denda, penurunan papan di bursa, suspensi, bahkan delisting. Kalau dia tidak memenuhi free float tersebut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR melakukan pembahasan mengenai upaya meningkatkan batas saham free float di pasar modal Indonesia, yang saat ini berada di level 7,5 persen dengan potensi dapat dinaikkan mencapai 10-15 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mayapada Hospital Beri Dukungan Medis di Capital Market Run 2025

    Mayapada Hospital Beri Dukungan Medis di Capital Market Run 2025

    Jakarta –

    Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) (IDX: SRAJ) melalui Mayapada Hospital menjadi Official Medical Partner dalam gelaran Capital Market Run 2025. Partisipasi ini menjadi bentuk dukungan Mayapada Hospital dalam mendorong gaya hidup sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    Sebagai official medical partner, Mayapada Hospital menghadirkan berbagai layanan kesehatan untuk mencegah cedera olahraga, mendukung performa pelari, dan meningkatkan awareness tentang deteksi dini kondisi metabolik.

    “Mayapada Hospital menyediakan layanan Sugar Clinic, untuk peserta dapat menjalani skrining risiko prediabetes dan diabetes berbasis Artificial Intelligence (AI) serta pemeriksaan gula darah secara gratis. Layanan pemeriksaan EKG dan Chest Pain Unit juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran dini akan gangguan jantung dan pentingnya mengetahui penyebab nyeri dada. Mayapada Eye Centre (MEC) turut hadir dengan layanan pemeriksaan mata bagi pelari untuk memastikan kondisi penglihatan tetap optimal,” kata Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr. Fiktorius Kuludong dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    “Sebagai pusat layanan mata terpadu, MEC juga dilengkapi dengan layanan penanganan untuk mata minus, plus, dan silinder melalui teknologi Laser Vision Correction seperti LASIK, SMILE Pro, dan Presbyond. Sementara itu, dukungan pencegahan cedera dan pemulihan diberikan melalui layanan fisioterapi, postural screening, kinesio taping, hingga sport massage sebagai bagian dari Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC). Pelari juga dapat memanfaatkan Body Composition Analysis dan berbagai konsultasi singkat untuk memantau kondisi fisik,” sambungnya.

    Hadirkan Inovasi Layanan Gratis

    Selama Capital Market Run 2025 berlangsung, Mayapada Hospital juga turut mendorong kampanye hidup sehat dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan kesehatan gratis. Layanan ini disediakan secara kolaboratif oleh jaringan Mayapada Hospital Jakarta Selatan (Lebak Bulus), Mayapada Hospital Kuningan, dan Mayapada Hospital Bogor.

    “Selaras dengan semangat Capital Market Run dalam mendorong sinergi kesehatan fisik dan kesehatan finansial, Mayapada Hospital melihat bahwa menjaga tubuh tetap sehat merupakan investasi jangka panjang yang sama pentingnya dengan merencanakan masa depan secara finansial. Karena itu, kami berupaya menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan mencegah sejak dini agar setiap individu mampu mempertahankan kondisi tubuh yang prima. Melalui pola hidup sehat dan pemantauan kesehatan yang tepat, peserta dapat memahami kebutuhan fisik mereka dengan lebih baik,” papar Hospital Director Mayapada Hospital Kuningan , dr. Deasy Sugesty, MARS.

    Tak hanya itu, Mayapada Hospital menyediakan tim medis khusus untuk memastikan keamanan berlari ke lebih dari 3.500 pelari. Tim dokter multidisiplin pun dihadirkan untuk memantau langsung kesehatan para peserta selama race day.

    “Dalam kegiatan ini, tim dokter multidisiplin di layanan Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC) turut melakukan pemantauan langsung untuk memastikan keamanan, respons cepat, dan evaluasi kesehatan peserta secara menyeluruh.Kami yakin layanan dan pendampingan yang kami hadirkan di Capital Market Run merupakan bentuk dukungan strategis bagi investor, calon investor, dan pelaku pasar modal untuk terus menjalani gaya hidup sehat, sekaligus menempatkan kesehatan sebagai aset berharga yang harus dirawat sejak dini,” ucapnya.

    Sebelumnya menjelang Capital Market Run, Mayapada Hospital juga mengunjungi berbagai mitra perusahaan dan komunitas. Dalam kunjungan ini, Mayapada Hospital secara simbolis memberikan layanan Chest Pain dan Sugar Clinic gratis kepada lebih dari 1.200 karyawan mitra. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan VO2 Max dan Medical Check Up (MCU) kepada 200 anggota komunitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan aktivitas fisik dilakukan dengan aman, terukur, dan optimal sesuai kondisi tubuh masing-masing.

    Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kolaborasi layanan premium (exclusive care) bersama BMW Astra, yang telah dimulai sejak Oktober untuk menghadirkan layanan antar jemput khusus bagi pasien yang menjalani perawatan di Mayapada Hospital.

    Dukungan Mayapada Hospital Tuai Apresiasi

    Dukungan Mayapada Hospital sebagai medical partner Capital Market Run 2025 menuai apresiasi dari pihak penyelenggara. Race Coordinator Capital Market Run 2025, Caroline Claudia, menyampaikan aspek keselamatan pelari menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan ajang tersebut.

    “Kami menyadari bahwa menghadirkan race yang mengedepankan safety running adalah fondasi utama yang harus kami perhatikan dan kami jaga, sehingga kami menyiapkan dukungan yang cukup komprehensif di sepanjang rute. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mayapada Hospital sebagai medical partner yang sudah memberikan dukungan menyeluruh untuk membantu para pelari lebih aware dengan kondisi tubuh mereka, sehingga dapat mereka dapat fokus dengan pengalaman lari yang aman dan kuat. Ini sejalan dengan semangat pasar modal Indonesia yang inklusif dan terbuka bagi semua orang, di semua usia, dan semua level,” pungkas Claudia.

    Sebagai informasi, Capital Market Run 2025 merupakan kompetisi lari berskala nasional perdana yang digelar Self-Regulatory Organization (SRO), yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Capital Market Run 2025 terdiri dari berbagai rangkaian mulai dari, Race Pack Collection & Expo pada 28-29 November 20205. Sementara Race Day berlangsung pada 30 November 2025 di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta.

    (ega/ega)

  • OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menyatakan kinerja lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan di Papua pada tahun 2025 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan sebesar 5,25 persen yaitu sebesar Rp106,05 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,28 persen sebesar Rp53,99 triliun, serta kredit perbankan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen atau mencapai Rp41,72 triliun. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • Nilai asuransi barang milik negara capai Rp91 triliun di 2025

    Nilai asuransi barang milik negara capai Rp91 triliun di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan nilai barang milik negara (​​​​​BMN) yang diasuransikan sebesar Rp91 triliun pada 2025.

    Menurut dia, nilai tersebut terdiri atas asuransi melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp61 triliun dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) senilai Rp30 triliun.

    “Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah sebelumnya telah menjalankan program asuransi BMN sebagai strategi mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi sejak 2019.

    Namun, seiring dengan tantangan fiskal program, pemerintah meluncurkan asuransi BMN berbasis PFB.

    Skema ini bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan.

    Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

    Pelaksanaan awal asuransi BMN berbasis PFB diterapkan pada tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

    Ke depan, pemerintah pusat menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari PFB, sehingga barang milik daerah (BMD) ikut terlindungi.

    Jika terwujud, kata Wamenkeu, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional.

    Di sisi lain, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

    “Tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya,” tutur Wamenkeu.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal bertajuk Risk & Leadership Governance Resilience. Acara yang berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025 ini menjadi wadah penguatan governance resilience di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

    Forum tersebut dihadiri jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta menghadirkan Prof. Wimboh Santoso, SE, M.Sc, Ph.D — Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 — sebagai narasumber utama.

    Risiko Harus Dipahami oleh Seluruh Pimpinan 

    Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, menekankan pentingnya peran seluruh pimpinan dalam memahami dan mengelola risiko.

    “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika,” tegas Asep.

    Forum ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat tiga nilai utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas.

    Dana Kelolaan Meningkat, Risiko Harus Diantisipasi 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Hingga 31 Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah mengelola sebanyak 43,54 juta tenaga kerja aktif, dengan nilai dana investasi peserta mencapai Rp893,30 triliun. Dalam periode yang sama, lembaga ini telah melakukan pembayaran manfaat klaim sebesar Rp56,63 triliun dari 4.043.441 kasus.

    Dengan skala pengelolaan yang terus meningkat, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan kompleks di tengah perubahan ekonomi global, dinamika regulasi, transformasi digital, hingga tuntutan layanan yang makin tinggi. Penguatan tata kelola dan sistem manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak agar lembaga ini tetap tangguh dan adaptif.

    Pengalaman Prof. Wimboh Jadi Bekal Kepemimpinan Proaktif 

    Materi yang disampaikan Prof. Wimboh dalam forum ini mengangkat tema “External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution”. Diharapkan, wawasan dari pengalaman beliau mampu membentuk mindset risiko yang proaktif di seluruh lini kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan.

    Tak hanya menyamakan persepsi, forum ini juga menjadi momentum memperkuat kapasitas para pimpinan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Sinergi jadi Kunci Jaminan Sosial yang Berkelanjutan 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Menutup rangkaian kegiatan, Asep menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

    Dengan semangat penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang terus digelorakan, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan posisinya sebagai lembaga jaminan sosial yang adaptif, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan zaman.

  • OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

    Pengangkatan direktur baru ini dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan pada 25 Maret lalu dan berdasarkan Surat OJK No. SR-491/PB.02/2025 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2025.

    “OJK menyampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-231/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyetujui pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” tulis Manajemen BNI dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (2/12/2025).

    Berdasarkan keputusan tersebut, BNI mengumumkan pengangkatan Munadi Herlambang. Pengangkatan tersebut resmi efektif sejak kemarin, Senin (1/12).

    “Kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance Perseroan pada tanggal 1 Desember 2025,” pungkasnya.

    Dikutip dari laman resmi BNI, Munadi Herlambang sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bitumen (2019-2021), Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja (2021-2024), dan Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2024-2025).

    Munadi Herlambang memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November, gelar Master (S2) International Business dari University of London, dan gelar Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada.

    Tonton juga Video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

    (ahi/ara)

  • Pemerintah Genjot Asuransi buat Aset Negara, Ini Sumber Dananya

    Pemerintah Genjot Asuransi buat Aset Negara, Ini Sumber Dananya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) meluncurkan program asuransi Barang Milik Negara (BMN) dengan skema pendanaan menggunakan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

    Pada tahap pertama, asuransi BMN dengan skema PFB dilakukan secara piloting pada tiga kementerian yaitu Kementerian Agama untuk BMN berupa bangunan pendidikan, Kementerian Kesehatan untuk BMN berupa bangunan kesehatan, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk BMN berupa bangunan perkantoran khususnya kawasan istana negara.

    “Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menguji tata kelola, mekanisme pendanaan dan koordinasi kelembagaan secara terbatas sebelum program ini diterapkan secara
    menyeluruh pada tahun-tahun berikutnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

    Sebagai informasi, program asuransi BMN merupakan upaya mitigasi pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal saat terjadi bencana. Dilaksanakan sejak 2019, program tersebut mengandalkan sumber pendanaan dari DIPA masing-masing K/L dan merupakan bagian dari Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang telah diluncurkan pemerintah pada 2018.

    Hanya saja dalam perkembangannya, upaya asuransi BMN sering terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran K/L. Hal itu lah yang melatarbelakangi perumusan kebijakan asuransi BMN dengan skema PFB.

    Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi dan penerimaan klaim asuransi. Melalui pemanfaatan hasil pengembangan PFB, implementasi asuransi BMN dapat diakselerasi sebagai pelengkap atas asuransi BMN yang didanai dengan DIPA K/L sehingga diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan BMN.

    Suahasil berharap K/L dapat meningkatkan pengamanan BMN melalui pengalokasian anggaran asuransi sehingga perlindungan terhadap aset negara semakin optimal.

    “Namun demikian, kami berharap pengamanan BMN melalui alokasi anggaran asuransi dalam DIPA masing-masing K/L dapat terus dilaksanakan secara efektif agar perlindungan terhadap aset negara semakin optimal,” ucap Suahasil.

    Program tersebut merupakan hasil sinergi antara jajaran di Kemenkeu dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Bank Dunia yang turut memberikan asistensi teknis dalam pengembangan PFB.

    “Melalui peluncuran program asuransi BMN dengan skema PFB, Kemenkeu berharap perlindungan terhadap BMN semakin meningkat sehingga ketahanan fiskal pemerintah dan keberlangsungan pelayanan publik tetap terjaga ketika terjadi bencana,” imbuhnya.

    (acd/acd)