Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto – Halaman all

    Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan, masa depan bursa berjangka aset kripto di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana negara mampu menyeimbangkan dorongan inovasi dan kebutuhan perlindungan. 

    Menurutnya, bursa berjangka aset kripto bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang menciptakan kepercayaan di dunia baru yang cepat, kompleks, dan terdesentralisasi. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi pionir di kawasan Asia, bahkan mencetak keunggulan kompetitif di ranah ekonomi digital global. 

    Hal itu dia sampaikan dalam diskusi terbatas perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia dengan Direksi Central Finansial X (CFX) di Gedung CFX Jakarta, Rabu (7/5/25).

    “Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi digital berbasis kripto. Populasi generasi muda, tingkat adopsi teknologi yang tinggi, serta pasar finansial yang masih berkembang menjadi fondasi yang kuat,” ujar Bamsoet.

    “Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi antar lembaga, seperti pihak regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah juga perlu membuat roadmap pengembangan industri kripto yang terukur dan terbuka terhadap masukan,” sambungnya.

    Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, bursa berjangka aset kripto memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai aset digital. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan pasar aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan signifikan.

    Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan total nilai transakasi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 650,61 triliun. Memasuki tahun 2025, data per Januari menunjukkan nilai transaksi sebesar Rp 44,07 triliun. 

    “Meskipun angka ini mencakup pasar fisik (spot), minat terhadap derivatif kripto juga terlihat meningkat. Secara global, per 23 April 2025, total volume perdagangan derivatif kripto mencapai USD 888 miliar atau sekitar Rp 14,98 kuadriliun, menandakan besarnya pasar ini,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, peralihan kewenangan pengawasan perdagangan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif per Januari 2025 menjadi tonggak penting. Melalui transisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, perlindungan investor yang lebih kuat, dan integrasi yang lebih baik dengan sektor jasa keuangan lainnya. 

    OJK telah mulai menunjukkan perannya, termasuk dengan menerbitkan peraturan terkait derivatif keuangan dan menyatakan fokus pada pengawasan risiko, tata kelola, dan dampak sistemik. Perubahan ini menandai era baru di mana kripto tidak lagi sekadar komoditas, tetapi aset keuangan digital yang terintegrasi dengan sistem finansial nasional.

    “Bagi bursa berjangka kripto seperti CFX, adaptasi terhadap kerangka regulasi OJK menjadi krusial. Meskipun izin awal diperoleh dari Bappebti, operasional selanjutnya akan tunduk pada arahan dan kebijakan OJK. Hal ini untuk memastikan standar produk derivatif yang ditawarkan, mekanisme pengawasan pasar, hingga perlindungan konsumen,” terang Bamsoet. 

    Sebagai informasi, transaksi kripto di Indonesia didominasi oleh 5 besar mata uang kripto (token) antara lain Tether USD (USDT), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Solana (SOL) dan Ethereum (ETH).

    Sementara top market share perdagangan bursa kripto Indonesia didominasi oleh 6 besar pemain. Antara lain, Indodax, Tokocrypto, Pintu, Ajaib, Pluang dan Reku

  • Makin Kalcer ke Mana Saja dengan Motor Baru Yamaha, Nyicil di BAF Aja! – Halaman all

    Makin Kalcer ke Mana Saja dengan Motor Baru Yamaha, Nyicil di BAF Aja! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebagai generasi yang sat-set, Gen Z cenderung membutuhkan kendaraan yang bisa menunjang aktivitas harian sekaligus meningkatkan kepercayaan diri untuk ke kampus, kantor, atau kongkow bareng sohib, misalnya.

    Untuk memenuhi hal tersebut, Yamaha hadirkan varian dan warna terbaru dari Fazzio Hybrid Series, skutik dengan teknologi hybrid serta desain retro modern.

    Dilengkapi Blue Core Hybrid 125cc, skutik satu ini mampu memberikan kombinasi tenaga maksimal dan efisiensi bahan bakar, sehingga tetap ramah lingkungan. Saking memudahkan pengendaranya, kehadiran fitur answer back system akan merespon ketika pengendara menekan tombol khusus pada remote smart key.

    Ditambah fitur USB Power Socket membuat pengendara dapat mengisi daya gadget kapan saja dan di mana saja sehingga tetap bisa aktif dan terhubung sepanjang perjalanan tanpa khawatir kehabisan baterai. So, no fomo-fomo club lagi!

    Untuk bisa memiliki skutik dengan ragam warna nyentrik seperti Red, Black, Pink Mauve, Green, Dull Blue, Yellow, White, Titan, hingga White Pearl, para Gen Z bisa langsung #CicilAjadiBAF dengan harga mulai dari Rp21 jutaan (harga on the road Jakarta). 

    Cara Gampang buat Nyicil di BAF

    BAF Friends —sebutan untuk konsumen PT Bussan Auto Finance (BAF)— bisa langsung datang ke Kantor BAF terdekat/dealer resmi Yamaha. BAF Friends juga bisa mengajukan secara online melalui website baf.id atau aplikasi BAF Mobile yang bisa diunduh di Google Play Store dan App Store.

    Cukup dengan ketukan jemari untuk pengajuan pembiayaan lewat BAF Mobile, BAF Friends bisa mendapatkan berbagai keuntungan dan kemudahan seperti:

    1. Cek Status Cicilan (jumlah cicilan, tenor, riwayat pembayaran, dan informasi seputar cicilan aktif)

    2. Cek Status Pengajuan Pembiayaan

    3. Reservasi online untuk pengiriman (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) BPKB via kurir

    4. Bayar Cicilan menggunakan Debit Instan (BRI, BNI, Mandiri) dan blu

    5. Mendapatkan BAF Points untuk diskon cicilan dan voucher belanja

    6. Simulasi Cicilan

    7. Katalog Motor Baru Yamaha

    Selain kemudahan #CicilAjadiBAF, BAF Friends juga akan mendapatkan bunga flat per tahun untuk pembiayaan Motor Baru Yamaha; tenor sampai dengan 3 tahun, serta otomatis mendapatkan asuransi kehilangan dan kerusakan total, kecelakaan diri, hingga penggantian kerusakan maksimal hingga Rp5 juta (syarat dan ketentuan berlaku).

    #CicilAjadiBAF, Proses Cepat Angsuran Tepat

    Melalui #CicilAjadiBAF, BAF Friends bisa merasakan proses pengajuan pembiayaan dengan uang muka yang dimiliki. Agar lebih yakin, silakan cek simulasi cicilan dan estimasi cicilan bulanan Fazzio Hybrid Series di sini.

    Jangan khawatir, BAF telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski begitu, BAF Friends harus tetap selalu waspada terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang menghubungi dan mengatasnamakan BAF.

    Jika BAF Friends mencurigai adanya penipuan jangan ragu untuk menghubungi layanan konsumen BAF Care di nomor 1500 750 atau WhatsApp resmi BAF Info di nomor 08118018873 dan BAF Indonesia di nomor 08118018874.

    Pastikan BAF Friends tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi pembayaran cicilan ke rekening atau uang elektronik atas nama perorangan, karena bayar cicilan dapat dilakukan melalui Kantor BAF atau online payment resmi BAF.

    Yuk #CicilAjadiBAF karena di BAF pengajuan mudah, proses cepat, dan solusi pembiayaan tepat, serta merupakan perusahaan Pembiayaan No. 1 Khusus Motor Yamaha berdasarkan Brand Performance Research oleh MARS Indonesia Digital & SWA periode Juli-Agustus 2024. BAF, Proses Cepat Angsuran Tepat!

  • Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) melalui One Pesantren One Product (OPOP) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin-Selasa (5-6/5/2025) di Aria Centra Surabaya.

    Kegiatan ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan April lalu.

    Salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui One Pesantren One Product.

    Ketua Harian OPOP Jatim, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., MM. menekankan, pentingnya program OPOP dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam Pembangunan daerah. “Tujuan besar dari OPOP adalah menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, melalui tiga pilar utama, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur dan sosiopreneur,” kata Endy yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut Endy menjelaskan, bahwa dari 22.039 koperasi aktif di Jawa Timur, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp 870,78 miliar. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Raker OPOP Jatim ini membahas road map penguatan dan pengembangan OPOP Jatim 2025-2030. Adapun salah satu fokusnya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur.

    Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. KH. Akhmad Jazuli, M.Si. dalam arahannya menyampaikan pentingnya program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. “Pondok Pesantren itu kan mengemban tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, mana mungkin pesantren bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik, kalau pesantrennya sendiri belum berdaya?” ungkap Jazuli.

    Selain itu, Jazuli ini juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menjalankan program kerja OPOP Jawa Timur. “Saya berharap Tim OPOP Jatim yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Akademisi, Praktisi Bisnis, Asosiasi, Organ Perangkat Daerah, dan Media dapat menjaga kekompakan dalam mengemban tugas mulia ini,” tutur Jazuli.

    Sementara itu, Sekretaris Tim OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin mengungkapkan, target pesantren yang akan diberdayakan melalui program OPOP selama 5 tahun mendatang. “Insya Allah tim akan bekerja maksimal dengan memberdayakan minimal 2.000 pesantren sampai akhir 2030. Kami punya pengalaman selama 5 tahun kemarin, tahun 2019-2024 Program OPOP yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil memberdayakan 1.210 pondok pesantren. Oleh karena itu, kami optimis hingga akhir 2030 minimal 2.000 pondok pesantren akan kami berdayakan,” tegas Ghofirin yang juga dosen Universitas NU Surabaya.

    Raker OPOP Jatim dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya nampak hadir perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, OJK Jawa Timur, ITS, Unair, Unusa, ACSB, Kemenag, Kadin, RRI, TVRI, OPD terkait dan beberapa perwakilan Pondok Pesantren di Jawa Timur. (tok/kun)

  • Heboh! Komisaris hingga Direksi GOTO Ramai-Ramai Mundur, Ada Apa di Balik Layar?

    Heboh! Komisaris hingga Direksi GOTO Ramai-Ramai Mundur, Ada Apa di Balik Layar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pengunduran diri Komisaris Perusahaan, Garibaldi “Boy” Thohir dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) sedang menjadi sorotan.

    Pasalnya, tidak hanya Komisaris, namun Direktur dan Wakil Direktur juga mengundurkan diri.

    Pada Jumat, 2 Mei 2025, GOTO telah resmi menerima surat pengunduran diri Boy, dengan alasan hendak fokus pada usaha keluarga.

    “Pada tanggal 2 Mei 2025, Perseroan juga telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Garibaldi Thohir dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan untuk fokus di usaha keluarganya,” disampaikan langsung di laman resmi GOTO, dikutip Selasa, (6/5/2025).

    Tidak hanya Komisaris, Direktur GOTO, Nila Marita Indreswari ikut mengundurkan dari jabatan, dengan alasan memiliki fokus pada minat lain di luar perusahaan.

    Bahkan dalam keterbukaan informasi yang sama, Wakil Direktur Utama GOTO, Thomas Kristian Husted mundur dari jabatan, dan akan fokus membantu GoTo Financial.

    Dikesempatan yang sama, GOTO juga mengumumkan Pablo Malay mundur dari jabatan selaku direktur untuk selanjutnya akan dinominasikan sebagai komisaris perusahaan.

    Dengan demikian, Perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur di dalam POJK 33/2014, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

  • Daftar 536 Pinjol Ilegal dari OJK per 6 Mei 2025, Waspada Sebelum Utang

    Daftar 536 Pinjol Ilegal dari OJK per 6 Mei 2025, Waspada Sebelum Utang

    Daftar 536 Pinjol Ilegal dari OJK per 6 Mei 2025, Waspada Sebelum Utang

    TRIBUNJATENG.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar terbaru pinjaman online ilegal.

    Daftar ini diumumkan oleh Satgas PASTI dan terakhir diperbarui pada Maret 2025.

    Hingga Selasa, 6 Mei 2025, data ini masih menjadi acuan resmi.

    Dalam periode Januari hingga Februari 2025, OJK sudah memblokir 536 entitas ilegal.

    Dari jumlah tersebut, 508 adalah pinjol ilegal dan 28 sisanya adalah pinjaman pribadi atau Pinpri.

    Semua entitas yang masuk dalam daftar tidak punya izin resmi dan berpotensi merugikan masyarakat.

    Pinjol ilegal sering memberikan bunga tinggi tanpa penjelasan.

    Penagihannya juga kasar, bahkan bisa menyebarkan data pribadi peminjam.

    OJK mengingatkan masyarakat agar tidak memakai layanan dari pinjol yang tidak terdaftar resmi.

    Beberapa nama yang masuk daftar pinjol ilegal adalah Dana Uang Pinjaman, Koperasi Pinjam Kilat, dan Rupiah Langsung Cair.

    Masih banyak nama lainnya yang kini sudah diblokir.

    Ciri-Ciri Pinjol Ilegal

    Tidak punya izin dari OJK
    Menawarkan pinjaman lewat SMS, WhatsApp, atau media sosial
    Tidak punya alamat kantor yang jelas
    Meminta akses penuh ke data pribadi di ponsel
    Menagih dengan ancaman atau mempermalukan nasabah

    Mengapa Pinjol ilegal berdampak buruk?

    Bunga sangat tinggi dan tidak masuk akal
    Penagihan dengan kata kasar bahkan ancaman
    Data pribadi bisa disebar ke kontak lain
    Tidak ada layanan pelanggan
    Tidak bisa diproses hukum karena tidak resmi

    Jika menemukan pinjol mencurigakan, masyarakat bisa lapor ke OJK lewat email konsumen@ojk.go.id atau melalui WhatsApp di 081-157-157-157.

    Bisa juga lewat situs resmi www.ojk.go.id.

    Klik di sini untuk lihat daftar lengkap pinjol ilegal per 6 Mei 2025. (*)

  • Dimulai dari Banyuwangi, OJK Kick Off Bulan Literasi Keuangan Nasional untuk Pelajar

    Dimulai dari Banyuwangi, OJK Kick Off Bulan Literasi Keuangan Nasional untuk Pelajar

    Liputan6.com, Banyuwangi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember meluncurkan Bulan Literasi Keuangan Nasional bagi pelajar dimulai dari Banyuwangi. Bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi dan Bank Jatim, diluncurkan Kick Off Bulan Literasi Keuangan untuk pelajar, dipusatkan di SDN Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Jumat (2/5/2025).

    “Kick off dari Banyuwangi ini menjadi yang pertama kali, untuk selanjutnya ke daerah lainnya se Indonesia,” kata Kepala OJK Jember Muhammad Mufid.

    Dalam program itu, para siswa sekolah di Kabupaten Banyuwangi dikenalkan dengan literasi keuangan. Bahkan sebanyak seribu siswa dibukakan rekening perbankan sebagai modal awal bagi mereka untuk menabung.

    Ia menjelaskan literasi keuangan perlu diajarkan kepada anak sekolah sejak dini. Salah satunya dengan mulai menyisihkan uang jajan untuk menabung.

    “Dengan literasi keuangan, kami berupaya agar tabungan pelajar ini berkelanjutan, bagaimana agar pelajar bisa konsisten menabung dan menggunakan uangnya dengan tepat. Untuk itu kami juga akan bangun ekosistemnya, gurunya dan juga orangtuanya juga akan mendapat support literasi keuangan,” ujarnya.

    Selanjutnya program literasi keuangan akan memberikan pendampingan hingga workshop bagi pelajar. 

    “Nantinya program Literasi keuangan juga akan menyasar berbagai unsur masyarakat seperti komunitas pariwisata, UKM, ibu rumah tangga dan lainnya,” ungkapnya.

    Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk  Fiestiandani berterima kasih dan mengapresiasi upaya OJK bersama Bank Jatim yang terus melakukan edukasi literasi keuangan sejak dini pada generasi muda Banyuwangi.

    “Literasi keuangan menjadi bagian pendidikan yang penting untuk bekal masa depan anak. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata pentingnya kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak dalam dunia pendidikan termasuk lembaga keuangan dan perbankan,” kata Ipuk.

     

    Jasad Nelayan Korban Perahu Terbalik di Laut Selatan Kebumen Ditemukan Mengapung

  • Jurus PNM Bantu Ibu-ibu Percaya Diri Kembangkan Usaha Berkelanjutan

    Jurus PNM Bantu Ibu-ibu Percaya Diri Kembangkan Usaha Berkelanjutan

    Jakarta –

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga pelaku usaha mikro. Hingga saat ini, PNM telah melayani lebih dari 21 juta nasabah perempuan melalui program PNM Mekaar di seluruh Indonesia.

    Sebagai lembaga jasa keuangan non-bank yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PNM menjalankan pendampingan dan pembiayaan sesuai dengan regulasi POJK 16/POJK.05/2019. Program ini dirancang untuk membantu ibu-ibu membangun usaha secara percaya diri dan berkelanjutan.

    “PNM juga menghadirkan pendamping lapangan atau Account Officer yang aktif mendampingi para nasabah. Melalui pertemuan rutin mingguan, para ibu diberikan akses pembiayaan, diskusi pengembangan usaha, serta layanan pembayaran angsuran,” ujar PNM dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Seluruh layanan PNM dirancang secara sederhana agar mudah diakses oleh pelaku usaha ultra mikro. Diharapkan, dukungan ini mampu mendorong semangat ibu-ibu Mekaar dalam mengembangkan usaha serta memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

    Saat ini, PNM merupakan bagian dari Holding Ultra Mikro bersama BRI dan Pegadaian. Layanan PNM telah menjangkau 6.165 kecamatan, 451 kabupaten/kota, di 36 provinsi melalui 4.675 jaringan layanan di seluruh pelosok Indonesia.

    (anl/ega)

  • SLIK OJK Adalah Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit – Page 3

    SLIK OJK Adalah Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menyatakan tudingan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK menjadi penyebab terhambatnya penyaluran kredit perbankan merupakan tudingan salah sasaran. 

    Padahal, SLIK OJK bertujuan untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan dengan menyediakan layanan informasi keuangan, termasuk menyediakan informasi mengenai debitur (iDeb), yang pada akhirnya mempermudah perbankan dalam menyalurkan kredit. 

    “Ini ibaratnya kita mempersalahkan orang yang sesungguhnya sudah membantu kita,” kata Piter Abdullah dalam keterangan rilis, Senin (5/5/2025)

    Piter menegaskan fungsi SLIK OJK justru adalah memberikan layanan kepada perbankan agar perbankan bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait calon debitur sehingga penyaluran kredit bisa lebih cepat dan aman. 

    “Kita kan tidak ingin bank salah menyalurkan kredit, kita juga tidak mau terjadi kredit macet”, lanjut Piter.

    Piter menjelaskan, apabila terjadi penumpukan kredit macet yang membahayakan bank, kita semua yang akan rugi, karena uang yang ada di bank tersebut adalah milik kita. Menurut Piter SLIK adalah alat bantu bagi bank untuk memastikan kredit diberikan kepada orang yang tepat dan tidak akan mengalami permasalahan kemacetan.

    “Fenomena melambatnya penyaluran kredit perbankan saat ini adalah sebuah kewajaran, yang terjadi disebabkan oleh kondisi makro perekonomian”, ujar Piter.

    Di tengah gejolak ekonomi global saat ini, Piter menjelaskan Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ketat, yang ditandai oleh tingginya suku bunga acuan, dalam rangka stabilisasi perekonomian termasuk menjaga nilai tukar dan inflasi. Akibatnya likuiditas di perbankan menjadi terbatas. Dengan keterbatasan likuiditas, perbankan mengerem penyaluran kredit. Pertumbuhan penyaluran kredit menjadi rendah. 

    “Jadi bukan SLIK OJK yang menjadi penghambat penyaluran kredit perbankan. SLIK OJK adalah alat bantu bagi bank, jangan kita salahkan!” ucap Piter Abdullah. 

  • SLIK OJK Adalah Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit – Page 3

    OJK Terima Permohonan Konversi BPR Muhammadiyah Jadi BPR Syariah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima permohonan dari Muhammadiyah terkait perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik organisasi tersebut menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan permohonan tersebut bukanlah pendirian bank baru, melainkan proses konversi dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.

    “OJK telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha BPR milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah (bukan pendirian bank baru),” KATA Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Senin (5/5/2025).

    Dian menjelaskan, OJK saat ini tengah berkoordinasi dengan pemilik dan jajaran direksi BPR terkait untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses konversi tersebut.

    “OJK telah berkoordinasi dengan Pemilik dan Direksi BPR dimaksud untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses konversi,” jelasnya.

    Selain itu, OJK juga meminta agar pihak BPR menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk operasional sebagai BPR Syariah, termasuk di level direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, hingga pegawai operasional.

    OJK: Perbankan RI Aman dari Gejolak Valas Dampak Kebijakan Trump

    Sebelumnya, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak pada sektor keuangan global, termasuk sektor perbankan Indonesia, khususnya dari sisi valuta asing (valas).

    Meningkatnya tarif impor AS menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang turut memicu fluktuasi nilai tukar dan berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dampak dari kebijakan Trump memang perlu terus kita pantau bersama, utamanya karena meningkatnya tarif impor AS akan berdampak pada perdagangan global dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Ketidakpastian kebijakan global ini juga mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, yang nantinya juga akan berpengaruh pada nilai aset dan kewajiban bank,” jelas Dian dalam jawaban tertulisnya, Selasa, 29 April 2025.

  • Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengerek kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.

    Ara menjelaskan bahwa Prabowo bakal menambah kuota FLPP tahun 2025. Penambahan kuota rumah subsidi itu disebut-sebut menjadi yang paling besar sepanjang sejarah.

    “220.000 unit ini akan bertambah. Untuk pertama kali, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menyiapkan paling banyak, sepanjang sejarah Indonesia Merdeka,” jelasnya saat dalam agenda penyerahan kunci Rumah FLPP untuk buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Kendati demikian, Maruarar masih enggan merinci berapa pastinya tambahan kuota yang akan diguyurkan oleh Prabowo. Dia meminta agar masyarakat sabar menanti informasi langsung dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

    “Kalau saya umumkan nanti detailnya, kan saya ini cuma Wakil Presiden, anak buah Presiden. Jadi biar Presiden nanti [yang umumkan],” tambahnya.

    Namun demikian, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa kuota FLPP 2025 akan bertambah hingga 350.000 unit.

    Sri Mulyani menjelaskan, usulan itu naik 130.000 unit dari kuota FLPP yang telah dialokasikan pada 2025 yakni sebanyak 220.000 unit.  

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220.000 unit akan naik menjadi 350.000 unit,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK yang disiarkan di Kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan, dikutip Senin (28/4/2025).

    Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih akan melakukan kalkulasi mengenai penambahan kuota itu.