Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Emas berjangka masih jadi pilihan di tengah ketidakpastian global

    Emas berjangka masih jadi pilihan di tengah ketidakpastian global

    Kami ingin memastikan bahwa setiap nasabah merasa nyaman dan percaya saat bertransaksi di platform kami

    Jakarta (ANTARA) – PT Dupoin Futures Indonesia (Dupoin) menyampaikan bahwa emas berjangka masih tetap menjadi instrumen investasi favorit di platform Dupoin di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

    “Emas ya, karena itu untuk mengatasi inflasi (hedging), apalagi kondisi ekonomi seperti saat ini, pasti orang-orang larinya (investasi) ke emas,” kata Presiden Direktur Dupoin Gunawan Herman dalam media visit di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta, Kamis.

    Gunawan mengungkapkan bahwa sejauh ini sekitar 70 persen klien Dupoin masih memilih emas berjangka sebagai instrumen utama investasi mereka.

    Ia menjelaskan bahwa emas berjangka menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki bentuk investasi emas lainnya, seperti emas fisik atau reksa dana emas.

    Keunggulan tersebut antara lain adanya fitur leverage, yang memungkinkan investor mengendalikan aset bernilai besar hanya dengan modal yang lebih kecil.

    Potensi keuntungan yang bisa diraih pun lebih tinggi, meskipun risikonya juga signifikan.

    Selain emas, komoditas lain seperti minyak berangka juga masuk dalam lima besar instrumen yang paling banyak diperdagangkan di platform tersebut.

    Namun, menurutnya, fluktuasi harga minyak dunia saat ini membuat investor cenderung bersikap hati-hati.

    “Harga minyak sekarang lagi fluktuatif, orang-orang lagi enggak berani beli karena kondisi minyak yang masih enggak pasti. Tapi minyak masuk top 5 jadi salah satu instrumen yang paling banyak diminati,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya ke Kantor Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Gunawan menjelaskan bahwa dari sisi demografi, mayoritas pengguna platform Dupoin berada dalam rentang usia 25 hingga 45 tahun, mencapai sekitar 65 persen dari total pengguna.

    Sementara, Gen Z menyumbang sekitar 10 persen dari keseluruhan nasabah aktif.

    Dupoin merupakan platform perdagangan berjangka yang menyediakan layanan transaksi valas (forex), komoditas, indeks, hingga saham.

    Perusahaan perdagangan berjangka itu telah memperoleh izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) pada 10 Februari 2025, yang diterbitkan pada 25 Maret 2025 sebagai tindak lanjut dari UU PPSK.

    Dengan adanya pengawasan langsung dari OJK, Bappebti, dan Bank Indonesia, Dupoin memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan yang aman, legal, dan kredibel.

    Gunawan memastikan bahwa kepercayaan dan kenyamanan nasabah menjadi prioritas utama perusahaan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap nasabah merasa nyaman dan percaya saat bertransaksi di platform kami. Selain manfaat berinvestasi di Dupoin dengan pengawasan OJK,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Industri perasuransian Indonesia menyepakati perlunya transformasi menyeluruh guna mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi domestik dan global.

    “Ada potensi sangat besar dalam industri perasuransian karena kontribusi pada produk domestik bruto masih kecil,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

    Menurut dia, pertumbuhan industri perasuransian tanah air menunjukkan pertumbuhan positif.

    Namun, ia menjelaskan kinerja itu masih dapat ditingkatkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tembus 5,3 persen pada 2025 hingga mencapai 8 persen pada 2029.

    Adapun indikator jasa keuangan dan asuransi ditargetkan berkontribusi sebesar 6,52 persen pada 2025 dan pada 2029 sebesar 8,30 persen.

    “Kami ada peta jalan pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, merupakan komitmen semua pemangku kebijakan perasuransian yang akan menjadi pegangan pengembangan industri asuransi,” katanya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi perasuransian.

    Caranya, lanjut dia, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan yang diharapkan menggenjot inklusi terkait asuransi yang akan diintensifkan pada semester kedua tahun ini menyasar perguruan tinggi.

    Pasalnya, kata dia, Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal misalnya jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, sebanyak 180 juta di antaranya berusia produktif dan bonus demografi.

    “Kami akan mengusulkan (pemerintah) program kurikulum bagaimana sadar asuransi dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi,” ucapnya.

    Sedangkan, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menjelaskan forum itu tidak hanya sebagai konferensi tahunan, melainkan juga wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyatukan visi, mengidentifikasi tantangan, dan memperkuat sinergi industri menghadapi tantangan.

    “Literasi itu kunci meningkatkan penetrasi asuransi dan tanggung jawab meningkatkan literasi itu semua pihak, OJK melakukan banyak hal untuk literasi dan industri asuransi juga melakukan literasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan industri perasuransian memegang peran strategis yang tidak tergantikan.

    Adapun transformasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari tata kelola, penguatan modal, manajemen risiko, hingga digitalisasi layanan serta yang paling utama adalah membangun kembali kepercayaan publik.

    Forum IIS 2025 diinisiasi Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama lima asosiasi anggotanya yaitu AAJI, AAUI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengenal dan Tips Investasi Crypto untuk Pemula

    Mengenal dan Tips Investasi Crypto untuk Pemula

    Sayangnya, banyak investor baru seringkali mengabaikan risiko besar yang ada pada investasi crypto. Crypto memberikan potensi penghasilan tinggi, tetapi juga disertai dengan risiko kerugian yang signifikan.

    Ini karena instrumen investasi di sektor blockchain sangat terpengaruh oleh berbagai sentimen di pasar. Pengaruh dari tokoh-tokoh di dunia investasi juga berdampak pada perubahan nilai aset crypto dengan cepat.

    Contohnya adalah tweet Elon Musk di platform X. Oleh karena itu, menjadi krusial bagi calon investor dan pemula untuk memiliki pemahaman yang baik dalam merencanakan strategi.

    Mengutip dari Investopedia dan ESEI Business School, berikut beberapa tips berinvestasi di crypto agar mendapatkan penghasilan yang diinginkan serta menghindari kerugian.

    1. Pentingnya Melakukan Riset

    Riset adalah faktor utama dalam setiap jenis investasi. Kamu perlu memahami berbagai aspek sebelum berinvestasi di crypto, seperti teknologi yang digunakan, tren di pasar, jenis aset crypto, serta prospek pertumbuhannya di masa depan.

    Kamu juga sebaiknya terus mengikuti perkembangan informasi terbaru. Dengan cara ini, kamu bisa membuat keputusan yang tepat di tengah segala kompleksitas pasar crypto.

    2. Pilih Platform Investasi yang Terpercaya

    Pilihlah platform yang memiliki reputasi baik atau sudah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, seperti OJK atau Bappebti.

    3. Lakukan Diversifikasi Aset Crypto

    Diversifikasi adalah prinsip investasi yang seharusnya diterapkan pada aset crypto. Membagi modal kamu dalam beberapa jenis crypto dapat membantu mengurangi risiko kerugian. Namun, penting untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan bijak.

  • DPR dan Detikcom Bahas Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    DPR dan Detikcom Bahas Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    Outlook Ekonomi DPR

    Grandyos Zafna – detikFinance

    Selasa, 20 Mei 2025 16:30 WIB

    Jakarta – DPR dan Detikcom gelar forum ekonomi bahas strategi Indonesia hadapi tantangan global. Acara ini dihadiri tokoh penting dari DPR, OJK, BI, LPS, dan swasta.

  • Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

    Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

    “Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

    “Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat,” sambungnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

    Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

    Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

    “Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu,” ujar dia.

    Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

    “Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan,” kata Mahendra.

    Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

    “Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ,” jelasnya.

    Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

    (shc/ara)

  • Mbak Wali Beri Arahan Kebijakan Strategis TPAKD Tahun 2025, Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Mbak Wali Beri Arahan Kebijakan Strategis TPAKD Tahun 2025, Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan terkait kebijakan strategis program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025. Arahan diberikan dalam Rapat Pleno TPAKD Kota Kediri, Senin (19/05/2025). Acara bertempat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    Mbak Wali menjelaskan Kota Kediri memiliki visi Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni. Visi tersebut dapat dicapai melalui lima misi. Kota Kediri juga memiliki program unggulan yang tertuang dalam Sapta Cita. Dimana ada beberapa program unggulan dalam Sapta Cita yang dapat didukung dengan adanya TPAKD.

    Tentunya dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN melalui percepatan akses keuangan daerah. Cita 2, produktif, kreatif dan inovatif. Dapat diwujudkan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Gerak Syariah (Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan pengembangan galeri investasi di Kota Kediri.

    Selanjutnya, Cita 3, Kediri City Tourism atau D’CITO melalui Finansial Festival yang diselenggarakan pada saat bulan inklusi nasional. Lalu inklusi dan literasi keuangan pada kelompok usaha pertanian yang menyasar komunitas pada wisata petik buah. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan budidaya ikan. Cita 4, lingkungan indan dan bekelanjutan.

    Diwujudkan melalui inklusi dan literasi keuangan pada nasabah dan pengelola bank sampah yang dapat dikonversi menjadi tabungan emas dan tabungan pelajar. “Pemerintah Kota Kediri juga melakukan soft launching Lapor Mbak Wali 112. Harapannya ini bisa disinergikan dengan TPAKD karena banyak sekali tantangan yang dihadapi terkait keuangan. Kita di TPAKD punya peran penting untuk memberikan edukasi terkait literasi dan inklusi keuangan,” jelas Mbak Wali.

    Wali kota termuda ini juga mengajak seluruh anggota TPAKD untuk berkomitmen dan bersinergi dalam melaksanakan program TPAKD tahun 2025. Harapannya bisa dilaksanakan sesuai timeline dengan baik. Rakor ini akan menjadi forum yang produktif. Dimana seluruh tim dapat saling bertukat pikiran. “Mari bersama-sama mencari strategi terbaik serta memperkuat kolaborasi. Guna meningkatkan akses keuangan daerah Kota Kediri tahun 2025. Sehingga dapat mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN,” pungkasnya.

    Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menambahkan program kerja yang disusun mengacu pada program nasional. Yakni SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely. Berdasar roadmap program tematik tahun ini adalah akselerasi pemanfaatan produk dan jasa layanan industri jasa keuangan khususnya tentang pasar modal. “Setiap tahun memang temanya berbeda-beda. Jika tahun ini terkait pasar modal contoh yang bisa kita lakukan adalah peningkatan pada galeri investasi. Di universitas Kediri dan sekitarnya ada pojok untuk galeri investasi,” imbuhnya.

    Ismirani Saputri juga menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan  (SNLIK) tahun 2025. Hasilnya menunjukkan kenaikan, indeks literasi keuangan di angka 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%. Untuk literasi keuangan di pedesaan berada di angka 59,6% lalu di kota sebesar 70,9%.

    Berdasar gender, indeks literasi keuangan untuk laki-laki tercatat sebesar 67,32%. Adapun, indeks literasi keuangan untuk perempuan sebesar 65,58%. Ada pula informasi mengenai TPAKD Award, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), dan lainnya.

    Turut hadir, Plt Deputi Kepala Perwakilan Bidang SPPURMI Muhammad Irfan Octama, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala OPD terkait, para pimpinan cabang Lembaga Jasa Keuangan di Kota Kediri, Direktur Perumda BPR Poppy Setyaningrum, Direktur Perumda Pasar Joyoboyo Djauhari Luthfi, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Danantara Minta Aksi Korporasi BUMN Ditunda, OJK Buka Suara – Page 3

    Danantara Minta Aksi Korporasi BUMN Ditunda, OJK Buka Suara – Page 3

    Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi lainnya sebelum dievaluasi BUMN oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Kepala Badan Pelaksana Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Penundaan RUPS berlaku bagi BUMN selain yang berstatus perusahaan terbuka (Tbk).

    Dalam surat tertanggal 5 Mei 2025 yang diterima Liputan6.com, Rosan Roeslani meminta RUPS BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung, kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik. Itu berlaku sebelum mendapat kajian dan evaluasi menyeluruh dari Danantara dan Holding Operasional.

    Aksi Korporasi Ditunda

    Selain RUPS BUMN, Rosan juya meminta kegiatan aksi korporasi turut ditunda, termasuk penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, hingga divestasi). Kemudian, turut menunda kontrak jangka panjang yang signifikan.

    BUMN wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional.

    “(BUMN) Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional,” tulis surat edaran tersebut, dikutip Kamis (8/5/2025).

  • OJK: Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh – Page 3

    OJK: Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh – Page 3

    Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pada Maret 2025, kredit tumbuh 9,16 persen yoy (Februari 2025: 10,30 persen) menjadi Rp7.908,42 triliun.

    Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 4,75 persen yoy (Februari 2025: 5,75 persen yoy) menjadi Rp9.010 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 4,01 persen, 7,74 persen, dan 4,75 persen yoy.

    Likuiditas industri perbankan pada Maret 2025 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing 116,05 persen (Februari 2025: 116,76 persen) dan 26,22 persen (Februari 2025: 26,35 persen), masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 204,77 persen.

    Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen (Februari 2025: 2,22 persen) dan NPL net 0,80 persen (Februari 2025: 0,81 persen). Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat 9,86 persen (Februari 2025: 9,77 persen).

    Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun rasio NPL gross dan LaR menurun dibandingkan posisi Maret 2024 yang masing-masing sebesar 2,25 persen dan 13,94 persen. Rasio LaR tersebut juga sudah di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada Desember 2019.

    Ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 25,43 persen (Februari 2025: 26,95 persen), menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

  • 6 Perusahaan Asuransi dan 11 Dana Pensiun Masuk Radar Pengawasan Khusus OJK – Page 3

    6 Perusahaan Asuransi dan 11 Dana Pensiun Masuk Radar Pengawasan Khusus OJK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 28 April 2025, terdapat 6 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 11 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan serta perlindungan terhadap pemegang polis dan peserta dana pensiun di tengah tantangan industri.

    “OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus di mana sampai dengan 28 April 2025 dilakukan terhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi,” ujar Ogi dalam Konferensi Pers, Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2025, Jumat (9/5/2025).

    Selain itu, OJK juga terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas yang ditetapkan untuk tahap pertama pada tahun 2026. Dari total 144 perusahaan asuransi dan reasuransi, 109 di antaranya telah memenuhi persyaratan minimum ekuitas.

    “Berdasarkan laporan bulanan per akhir Maret 2025, terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau bertambah 3 perusahaan dari bulan sebelumnya yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan untuk tahap 1 di tahun 2026,” jelas Ogi.

    Tidak hanya itu, OJK juga terus mengawasi industri dana pensiun yang turut menghadapi tantangan serupa. Pengawasan khusus juga terdapat 11 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus.

    Pertumbuhan Aset Industri Asuransi dan Dana Pensiun.

    Meski terdapat entitas yang diawasi secara khusus, secara keseluruhan industri perasuransian dan dana pensiun menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi aset.

    Hingga Maret 2025, total aset industri asuransi tercatat sebesar Rp1.145,63 triliun, tumbuh 1,49% secara tahunan. Sementara itu, industri dana pensiun mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 6,15% year-on-year menjadi Rp1.524,92 triliun.

    Pada sektor asuransi komersil, total aset mencapai Rp925,37 triliun dengan pendapatan premi selama Januari–Maret 2025 sebesar Rp87,71 triliun. Sementara program pensiun wajib mencatatkan aset sebesar Rp1.141,79 triliun, naik 7,46% year-on-year, dan program pensiun sukarela tumbuh 2,43% menjadi Rp383,13 triliun.

     

     

  • OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan – Halaman all

    OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia selama April 2025 tetap terjaga di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ketidakpastian ekonomi global didominasi oleh kebijakan perdagangan dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sehingga hal tersebut mendorong kenaikan tajam volatilitas di pasar keuangan global. Meski begitu, kondisi ekonomi domestik yang tercatat 4,87 persen pada triwulan I 2025 menunjukkan capaian yang baik.

    “Saat ini sektor jasa keuangan nasional dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB Bulanan secara virtual, Jumat (9/5/2025).

    Mahendra mengatakan, inflasi April tetap terkendali di level 1,95 persen secara tahunan atau year on year. Inflasi inti juga menunjukkan stabilitas di level 2,5% yang mencerminkan permintaan domestik terjaga.

    Sedangkan dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik terlihat dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan dan kinerja emiten di mana rilis kinerja 2024 secara umum lebih baik dari tahun 2023.

    “Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan retail, semen, kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung sekalipun dengan laju yang moderat,” ujar dia.

    Mahendra bilang, seiring ketidakpastian yang meningkat akibat tarif pedagang Amerika Serikat dan indikator ekonomi global yang cenderung bergerak melemah, OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress trest untuk melihat dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

    “OJK juga meminta lembaga Jasa Keuangan secara proaktif melakukan assessment atas perkembangan terkini dan melakukan asesment lanjutan, atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur khususnya yang memiliki exposure langsung pada sektor terdampak,” kata Mahendra.

    “Sehingga mampu mengambil langkah antisipatif dalam memitigasi peningkatan risiko termasuk membentuk pencadangan yang memadai,” imbuhnya menegaskan.