Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    Berbagai akad pembiayaan seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk permudah masyarakat memiliki rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) melalui BTN Syariah bersama Pemerintah Indonesia telah berdiskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB) guna menjajaki kerja sama mengenai skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan perumahan layak dan terjangkau.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian Annual Meeting IsDB 2025 di Aljir, Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Keuangan dan Strategi BTN Nofry Rony Poetra bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Kepala Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah berdiskusi dengan Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “BTN Syariah siap untuk bekerja sama dengan IsDB maupun investor global lainnya untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional yang diusung pemerintah,” kata Nofry melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Nofry menyampaikan bahwa BTN, sebagai bank dengan keahlian pembiayaan di sektor perumahan, memiliki berbagai skema pembiayaan berbasis syariah yang dapat disinergikan dengan dukungan dari IsDB.

    Tidak menutup kemungkinan, BTN dapat bermitra dengan IsDB untuk pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah prioritas.

    “BTN memiliki unit usaha syariah (UUS) yakni BTN Syariah yang turut menjadi akselerator bersama induknya dalam menyediakan pembiayaan untuk rumah bersubsidi,” katanya.

    “Berbagai akad pembiayaan syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan untuk dapat mencapai target pembangunan perumahan nasional dan mengurangi backlog perumahan, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Wamen PKP, IsDB memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan pembiayaan syariah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

    Sementara itu, Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser menyambut baik terhadap komitmen dan inisiatif pemerintah Indonesia.

    Ia juga menyatakan ketertarikannya untuk mendalami lebih lanjut model pembiayaan perumahan yang sedang dikembangkan Indonesia, khususnya yang melibatkan kolaborasi antar lembaga nasional seperti BTN dan BPKH.

    Dalam pertemuan di Aljir, BTN juga bertemu dengan para delegasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) yang juga merupakan bagian dari IsDB untuk membahas kemungkinan kerja sama terkait kebutuhan likuiditas untuk program pembangunan perumahan nasional.

    Menurut BTN, ketersediaan likuiditas yang mencukupi dan berkelanjutan menjadi hal krusial bagi BTN bersama unit usaha syariahnya untuk dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor perumahan dalam skala besar.

    Dengan adanya potensi dukungan pendanaan dari lembaga internasional berbasis syariah seperti ICD dan ICIEC, menurut perseroan, pintu akan terbuka lebih lebar bagi BTN Syariah untuk menarik pendanaan dari sumber-sumber lainnya seperti penerbitan sukuk global (Islamic bonds) ataupun sekuritisasi aset berbasis syariah (Sharia Asset-Backed Securities).

    Adapun BTN Syariah dalam waktu dekat unit ini akan menjadi bank umum syariah (BUS) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyapihan (spin-off) dari induknya.

    Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan memiliki kapasitas lebih besar dalam menyerap pendanaan dan menyalurkannya sebagai pembiayaan untuk perumahan dengan skema syariah.

    Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah telah menunjukkan kinerja yang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Indonesia.

    Berdasarkan pertumbuhan rerata per tahun (compound annual growth rate/CAGR), pembiayaan BTN Syariah bertumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 21,31 persen.

    Hingga kuartal I 2025, BTN Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp46,3 triliun atau bertumbuh 18,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Kejahatan sektor perbankan tetap dapat terjadi jika nasabah lalai

    OJK: Kejahatan sektor perbankan tetap dapat terjadi jika nasabah lalai

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

    “Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyatakan bahwa kini risiko terjadinya kejahatan semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa kejahatan di sektor perbankan saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, salah satunya melalui modus penipuan phishing, rekayasa sosial (social engineering), skimming, carding, hingga pembajakan akun dengan teknik SIM swap.

    “Oleh karena itu, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan regulasi yang adaptif serta kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan secara menyeluruh,” ucap Friderica.

    Untuk meminimalisasi tindak kejahatan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengedepankan tujuh prinsip perlindungan konsumen, termasuk aspek pelindungan data pribadi, transparansi, serta penyelesaian pengaduan.

    Regulasi tersebut juga memberikan OJK kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen yang dirugikan.

    Selain kejahatan di sektor perbankan, Friderica menyampaikan bahwa saat ini marak pula penipuan investasi dan pinjaman fiktif yang mengatasnamakan institusi keuangan resmi, serta fenomena arisan online ilegal yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat.

    Ia mengatakan bahwa penipuan arisan online tersebut sering menyasar kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan generasi muda, dengan memanfaatkan rasa percaya antarpeserta sebagai celah untuk menjalankan skema piramida atau ponzi.

    Untuk meminimalisasi jumlah korban yang terjerat berbagai tindak penipuan tersebut, OJK gencar melakukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan melalui media sosial, kampanye publik, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal.

    “Salah satu fokus utama edukasi adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital, termasuk arisan online ilegal, agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko di era keuangan digital yang terus berkembang,” ujar Friderica.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK terapkan pendekatan holistik jaga masyarakat dari investasi ilegal

    OJK terapkan pendekatan holistik jaga masyarakat dari investasi ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak investasi ilegal melalui pendekatan holistik.

    Ia menuturkan bahwa pendekatan tersebut meliputi upaya regulasi, edukasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

    “Meski demikian, keberhasilan upaya ini juga memerlukan peran aktif masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas sebelum berinvestasi dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup agar tidak mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal,” ujar Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Sabtu.

    Dalam aspek regulasi, ia mengatakan bahwa pihaknya menetapkan aturan yang ketat terhadap lembaga jasa keuangan dan produk investasi yang beredar di masyarakat, sehingga hanya entitas yang telah memperoleh izin resmi dan memenuhi ketentuan yang diperbolehkan untuk menawarkan produk investasi.

    Pihaknya juga aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi, seperti Kampanye Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Sikapi Uangmu, serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan di sekolah dan perguruan tinggi.

    OJK juga memiliki portal resmi yang menyediakan informasi seputar produk keuangan, risiko investasi, dan cara menghindari penipuan.

    “Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan, diharapkan mereka lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi, termasuk tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan tinggi yang tidak masuk akal,” kata Friderica.

    Sementara itu, untuk mendukung perlindungan konsumen, ia menyampaikan bahwa OJK membuka berbagai kanal pengaduan resmi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Whatsapp layanan konsumen di 081-157-157-157, kontak 157, chatbox, surat, dan gerai pengaduan di kantor-kantor OJK.

    Untuk menjamin keadilan finansial bagi konsumen, ia mengatakan bahwa masyarakat juga bisa menyelesaikan sengketa dengan lembaga jasa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

    “Selain itu, OJK juga menerapkan prinsip market conduct untuk memastikan bahwa pelaku industri keuangan memperlakukan konsumen secara adil dan transparan, termasuk dalam menjelaskan manfaat serta risiko produk,” ucap Friderica.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain melalui Satgas PASTI untuk mengidentifikasi serta menindak investasi ilegal yang merugikan masyarakat, seperti Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dan kepolisian.

    “Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari upaya ini, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pelaporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen membantu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam meningkatkan kinerja melalui dukungan terhadap transformasi digital.

    Dukungan ini diberikan mengingat BPR/BPRS memiliki posisi yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan sistem informasi bagi BPR/BPRS.

    “Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” kata Purbaya sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa penyediaan sistem informasi akan segera dimulai pada tahun ini dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR/BPRS.

    Dengan didahului pilot project, sistem tersebut bisa segera dievaluasi dan perbaiki serta secepatnya dapat LPS sebarkan kepada seluruh BPR/BPRS.

    Purbaya menyampaikan pentingnya transformasi digital dan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di BPR/BPRS agar ke depannya bisa memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang lebih komparatif yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lain.

    Purbaya juga menyampaikan apresiasi kepada BPR/BPRS di seluruh Indonesia atas kepatuhannya selama ini dalam memenuhi kewajiban kepada LPS yaitu pembayaran premi penjaminan dan pelaporan tepat waktu.

    Menurutnya, kepatuhan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

    Per Maret 2025, terdapat 15,58 juta rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin penuh oleh LPS. Jumlah tersebut setara dengan 99,98 persen dari total rekening di BPR/BPRS.

    Menurut LPS, angka tersebut menunjukan bahwa hampir seluruh nasabah BPR/BPRS dapat merasa aman dan tenang karena simpanannya berada dalam cakupan perlindungan penuh dari LPS.

    Adapun Munaslub Perbarindo di Yogyakarta pada Sabtu dihadiri oleh pimpinan DPP Perbarindo serta Direksi dan Komisaris BPR/BPRS seluruh Indonesia. Selain itu, turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat kerja sama antar daerah, membahas kolaborasi pembangunan serta sinergi antar badan usaha milik daerah, khususnya perbankan.

    Pertemuan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat.

    “Sebagai gubernur baru, saya perlu banyak belajar dari provinsi yang sudah maju seperti Jawa Timur. Hari ini saya bersyukur bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) mengenai strategi pembangunan daerah dan potensi kerja sama lintas provinsi,” ujar Andra Soni dalam keterangannya diterima di Kota Serang, Jumat.

    Isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah rencana Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dengan Bank Jatim. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung perekonomian lokal.

    “Bank Jatim adalah BPD terbesar di Indonesia. Bank Banten yang masih muda sangat membutuhkan pembinaan dan kolaborasi strategis. KUB ini akan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sektor perbankan di Banten,” kata Andra.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut hangat langkah Banten mempererat sinergi antardaerah. Ia menilai kolaborasi BPD akan memperkuat ketahanan ekonomi regional.

    “Terkait KUB Bank Banten dan Bank Jatim, kami siap memfasilitasi prosesnya. Tim teknis kedua belah pihak akan menindaklanjuti sesuai regulasi OJK,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan pentingnya menjalin sinergi antarprovinsi untuk mempercepat pembangunan yang merata. “Kolaborasi seperti ini adalah bagian dari penguatan daya saing daerah untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • OJK: Premi asuransi komersial diperkirakan tumbuh 4-6 persen pada 2025

    OJK: Premi asuransi komersial diperkirakan tumbuh 4-6 persen pada 2025

    Maret 2025, premi asuransi komersial tercatat Rp87,71 triliun di mana nilai tersebut sudah mencapai seperempat target premi yang ditetapkan di akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan premi asuransi komersial tumbuh 4 persen hingga 6 persen pada akhir tahun 2025, dengan nilai premi ditargetkan berada pada kisaran Rp175 triliun-Rp180 triliun pada semester I tahun ini.

    “Pada Maret 2025, premi asuransi komersial tercatat sebesar Rp87,71 triliun di mana nilai tersebut sudah mencapai seperempat target premi yang ditetapkan di akhir tahun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    Premi asuransi komersil per Maret 2025 terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 3,08 persen yoy dengan nilai sebesar Rp47,19 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi 3,50 persen yoy dengan nilai sebesar Rp40,52 triliun.

    Dari sisi pendapatan, Ogi mengatakan bahwa komponen pendapatan premi masih mendominasi pendapatan perusahaan asuransi yang mencapai 90 persen untuk asuransi jiwa dan 94 persen untuk asuransi umum jika dibandingkan pendapatan yang berasal dari hasil investasi.

    Premi asuransi umum mayoritas berasal dari jalur pemasaran broker dan direct marketing. Sementara, untuk asuransi jiwa mayoritas premi dihasilkan melalui distribution channel bancassurance dan agen.

    “Kanal distribusi tersebut diperkirakan akan tetap tumbuh diikuti dengan pergeseran metode digital yang lebih mendominasi dibandingkan face to face (FtF) dan telemarketing,” kata Ogi.

    Mengenai laba perusahaan asuransi, Ogi mencatat bahwa pada tahun 2024 asuransi jiwa mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp8,42 triliun, meningkat Rp2,12 triliun atau 33,60 persen yoy.

    Sementara, pada asuransi umum dan reasuransi terdapat rugi komprehensif sebesar Rp9,74 triliun, menurun Rp19,23 triliun atau -202,49 persen yoy.

    “Adapun nilai rugi pada asuransi umum dan reasuransi terjadi karena terdapat peningkatan cadangan premi yang dilakukan salah satu perusahaan,” ujar Ogi.

    Terkait pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama pada tahun 2026 berdasarkan Peraturan OJK (POJK) 23/2023, OJK mencatat bahwa terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026, berdasarkan laporan bulanan per Maret 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Indonesia Re dorong kemandirian industri asuransi nasional

    Cara Indonesia Re dorong kemandirian industri asuransi nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menegaskan pentingnya penguatan fundamental industri perasuransian nasional guna menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi yang masih tinggi.

    “Setiap tahun, jutaan dolar AS premi yang dihimpun di dalam negeri justru dinikmati oleh entitas asing. Ini kerugian ekonomi nyata yang harus segera diatasi,” kata Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sepanjang 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 40,2 persen premi dari aktivitas reasuransi mengalir ke luar negeri. Ketimpangan ini dinilai mencerminkan lemahnya kemandirian dan daya saing industri dalam negeri.

    Delil menegaskan Indonesia Re selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang reasuransi mendorong dua strategi utama untuk memperbaiki kondisi tersebut, yakni meningkatkan retensi agregat dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai hub reasuransi regional.

    Ia menjelaskan peningkatan retensi nasional dapat dicapai dengan memperkuat modal, manajemen risiko, serta penerapan skema nasional wajib dan prioritas, agar risiko dapat dikelola di dalam negeri sebelum dialihkan ke luar.

    Sementara itu, inisiatif menjadikan Indonesia sebagai pusat reasuransi regional diharapkan dapat menarik risiko dari luar negeri dan menciptakan arus premi masuk ke dalam negeri.

    Sebagai langkah korektif atas implementasi POJK Nomor 14 Tahun 2015 yang dinilai belum efektif, Indonesia Re mengusulkan Skema Optimalisasi Kapasitas Nasional (SOKN).

    Skema ini dirancang untuk menjamin penyerapan risiko domestik secara proporsional dan adil.

    SOKN terdiri atas empat fitur utama, yaitu sesi wajib (compulsory cession), sesi prioritas (priority cession), quota share yang bersifat nondiskriminatif, serta mekanisme retrosesi yang adil bagi seluruh peserta.

    “Retensi bukan soal paksaan, tapi soal kesiapan. Dengan daya tahan yang kuat, perusahaan akan lebih percaya diri menahan risiko secara optimal,” ujar Delil.

    Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya optimalisasi sektor jasa keuangan, termasuk asuransi dan reasuransi.

    Indonesia Re berharap melalui strategi ini, industri perasuransian Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kebutuhan proteksi risiko yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK sebut Bumiputera bayar klaim Rp542,2 miliar hingga awal Mei 2025

    OJK sebut Bumiputera bayar klaim Rp542,2 miliar hingga awal Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 telah membayar klaim senilai Rp542,2 miliar hingga awal Mei 2025.

    “Berdasarkan data yang dilaporkan AJBB, sejak RPK (rencana penyehatan keuangan) dinyatakan tidak keberatan, hingga 5 Mei 2025 AJBB telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp542,2 miliar,” kata Ogi di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan jumlah tersebut terdiri atas asuransi perorangan sebesar Rp358,86 miliar dan asuransi kumpulan sebesar Rp183,34 miliar.

    Ia pun memastikan OJK akan tetap melakukan pemantauan (monitoring) atas pembayaran klaim sebagai upaya perlindungan kepada nasabah sesuai dengan RPK.

    Sementara itu, terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh AJB Bumiputera, Ogi mengatakan rasionalisasi sumber daya manusia (SDM) oleh AJB Bumiputera merupakan bagian dari langkah penyehatan perseroan.

    Ia menyatakan bahwa pelaksanaan upaya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam RPK AJB Bumiputera 1912.

    Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam memastikan pemenuhan hak-hak pegawai.

    “OJK juga meminta manajemen agar pelaksanaan rasionalisasi memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Ogi.

    AJBB sebagai satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama di Indonesia, sejak lama telah memiliki permasalahan terkait dengan defisit solvabilitas, tidak terpenuhinya rasio kecukupan investasi (RKI), dan likuiditas yang tidak mencukupi.

    OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB pada 1 Juli 2024 dan hingga saat ini proses penyehatan tersebut masih berjalan.

    Menanggapi tuntutan para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, AJB Bumiputera 1912 berjanji akan membayar hak 624 karyawan tersebut sesuai ketersediaan dana.

    “Manajemen tetap berkomitmen pembayaran hak-hak pekerja yang masih menjadi kewajiban perusahaan untuk dilaksanakan pembayarannya sesuai ketersediaan dana,” kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah.

    Menurut dia, para pekerja terdampak tersebut berasal atau diinisiasi oleh Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 yang meminta PHK, terhitung pada 1 Desember 2024 yang diterima oleh manajemen.

    “PHK dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 dikarenakan perusahaan sekian tahun merugi, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan berdasarkan rencana penyehatan keuangan (RPK) AJB Bumiputera 1912 yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan oleh OJK,” ujar Hery.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indodax ungkap keuntungan jika aset kripto jadi alat tukar

    Indodax ungkap keuntungan jika aset kripto jadi alat tukar

    Jakarta (ANTARA) – Chairman Indodax Oscar Darmawan menilai keuntungan aset kripto menjadi alat tukar dalam melakukan transaksi ialah mempercepat perputaran ekonomi.

    “Saya kira salah satu keuntungannya itu juga mempercepat perputaran ekonomi, karena likuiditas daripada kripto kan sekarang cukup bagus,” ucapnya dalam acara Bitcoin Bites Back “A Slice of Insight on Crypto, Creativity, and Control” di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan semua transaksi di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh rupiah, bukan dolar Amerika Serikat (AS), emas atau Bitcoin (BTC).

    Oscar menceritakan dirinya sempat terancam mendapatkan hukuman karena pernah membuat proyek untuk mengubah Bali menjadi Pulau Bitcoin pada kurun waktu 2014-2015.

    Sebagian restoran dan hotel saat itu disebut telah menggunakan BTC sebagai alat transaksi, yang kemudian tak diijinkan oleh regulator mengingat bertentangan dengan aturan hukum terkait.

    Atas peringatan tersebut, Oscar tak lagi melanjutkan proyek itu, apalagi seiring peraturan Bank Indonesia (BI) yang menegaskan pelarangan lembaga keuangan untuk memproses BTC sebagai alat tukar.

    Kendati begitu, dia tetap menganggap bahwa penggunaan aset kripto sebagai alat tukar akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia.

    “Kalau bisa dibuat jadi transaksi, turis-turis asing masuk ke Indonesia juga gak perlu repot-repot tukar uang. Jadi, mereka bisa langsung membelanjakan kripto yang mereka miliki dan secara devisa juga masuk ke Indonesia,” ungkap Chairman Indodax.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto selama bulan Maret 2025 mencapai sebesar Rp32,45 triliun, relatif stabil dibandingkan periode Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp32,78 triliun.

    Dari sisi investor, jumlah konsumen aset kripto tercatat naik dari bulan sebelumnya dari 13,31 juta konsumen pada Februari 202 menjadi 13,71 juta konsumen pada Maret 2025.

    Dari sisi ekosistem aset kripto, Hasan mencatat terdapat sebanyak 1.444 aset kripto yang dapat diperdagangkan hingga April 2025. OJK juga telah menyetujui permohonan izin 22 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto.

    Permohonan izin tersebut terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 1 pengelola tempat penyimpanan, dan 19 pedagang, serta sedang melanjutkan proses perizinan terhadap 11 calon pedagang aset kripto.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025