Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Gelar Edukasi Pasar Modal di Papua, OJK Genjot Investasi Syariah dan Akses Pendanaan – Page 3

    Gelar Edukasi Pasar Modal di Papua, OJK Genjot Investasi Syariah dan Akses Pendanaan – Page 3

    Inarno juga menambahkan, produk Pasar Modal Syariah sangat fleksibel, likuid, mudah dijangkau, dan relevan dengan perkembangan teknologi finansial serta digitalisasi di sektor keuangan. Lebih lanjut, Inarno juga menyampaikan tren positif perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

    “Sampai dengan 15 Mei 2025, aset Pasar Modal Syariah di Indonesia berkembang cukup positif dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tumbuh sebesar 2,62 persen year-to-date (ytd). Dalam satu tahun, ISSI telah tumbuh hingga 3,29 persen year-on-year (yoy). Sementara dalam periode yang sama, nilai kapitalisasi ISSI juga tumbuh 4,03 persen mencapai Rp7.100,61 triliun,” kata Inarno.

    Dari sisi kinerja produk Pasar Modal Syariah, hingga 9 Mei 2025, dana kelolaan Reksa dana syariah telah mencapai Rp57,72 triliun (tumbuh 14,18 persen ytd). Sementara, nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp62,97 triliun (tumbuh 13,93 persen ytd) dan nilai outstanding sukuk negara mencapai 1.704,34 triliun (tumbuh 4,71 persen ytd).

     

  • Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Sugianto, SH, MH., menegaskan, tata kelola zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepenuhnya berdasar hukum positif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

    Pernyataan ini disampaikan Prof Sugianto menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan kembali oleh pemohon Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, serta perseorangan Arif Rahmadi Haryono.

    Menurut Prof Sugianto permohonan gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara. Namun ia menegaskan keberadaan BAZNAS didukung oleh landasan hukum yang kuat.

    “BAZNAS hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi berdasarkan perintah undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama DPR,yang berarti juga perintah negara. Negara hadir untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat terkait perzakatan melalui BAZNAS. Itu esensinya,” tegas Sugianto di Cirebon, Jawa Barat pada Senin (26/5).

    “Dengan 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat. Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab negara,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti persoalan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS yang dianggap sebagai konflik kepentingan atau upaya BAZNAS membatasi peran LAZ dalam mengelola zakat. Prof Sugianto menekankan bahwa rekomendasi BAZNAS sebagai syarat izin LAZ adalah mekanisme pengawasan yang sah. 

    “Rekomendasi BAZNAS adalah syarat mutlak karena diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa filter ini, kita riskan menghadapi praktik pengelolaan zakat liar,” ujarnya.

    “Masyarakat tetap dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sepanjang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan izin dari Kementerian Agama. Rekomendasi dari BAZNAS adalah mekanisme pengawasan. Proses perizinan tetap dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

    Ia juga menanggapi pendapat yang menyebut BAZNAS sebagai lembaga “super body” karena memiliki beberapa fungsi, yang dianggap sebagai operator, regulator, dan sebagainya.

    “Kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari undang-undang, serupa dengan lembaga negara lain seperti KPK. Jika disebut operator, tentu harus ada perencanaan. Tidak mungkin ada BAZNAS di daerah tanpa rencana yang matang,” ujarnya.

    Menanggapi klaim LAZ bahwa UU Zakat bertentangan dengan UU Kebebasan Beragama, Prof Sugianto menegaskan, “Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik. Ini seperti perbankan syariah yang juga diawasi OJK.”

    Ia mengingatkan, 63 negara anggota OKI memiliki badan zakat sejenis BAZNAS. “Di Malaysia, Lembaga Tabung Haji justru lebih sentralistis. Kita justru sudah desentralistik dengan BAZNAS hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Jakarta (ANTARA) – Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) menyampaikan sejumlah sektor yang menjadi fokus penyaluran kredit pada 2025, di antaranya pertambangan, manufaktur, agribisnis, perdagangan, transportasi hingga komunikasi.

    Meski demikan, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan fokus sektor itu masih bisa berubah melihat kinerja perusahaan di triwulan I dan II tahun ini. Bahkan, Citi Indonesia membuka peluang adanya perubahan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini.

    “Jadi kami sedang mereview ya, mungkin sampai Juni ya. Juni kami akan melihat performance daripada kuartal I dan II dan baru akan memberikan revisi (proyeksi kredit) kami ke OJK. Bahwa apakah nanti akan selaras dengan Bank Indonesia, agak sedikit perlambatan di bagian sektor itu, nanti akan tergantung daripada performance kami di kuartal I dan II,” ujar Batara dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksinya terhadap pertumbuhan kredit dari 11-13 persen menjadi 8-11 persen.

    Citi Indonesia sendiri mencatat penyaluran kredit sebesar Rp27,97 triliun pada kuartal I 2025, menurun 11,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meski begitu, Batara menilai secara kuartalan, justru terdapat pertumbuhan positif sekitar 2 persen dibandingkan posisi Desember 2024.

    “Jadi kita melihat bahwa kalau mulai dari penurunan kredit sebetulnya naik 2 persen kalau dari Desember (2024). Memang di kuartal pertama ini banyak sekali uncertainty apalagi dengan tarif (resiprokal), mungkin client latency. Tetapi kita melihat bahwa untuk kuartal I ini positive growth, itu bisa dikatakan overall 2 persen hanya dari Desember,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa keputusan pembiayaan dari Citi Indonesia sangat bergantung pada permintaan kredit dari nasabah, yang turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi makro.

    Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat ke 4,87 persen pada kuartal I 2025, kata dia, bisa berdampak terhadap kebutuhan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang dari para nasabah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia…

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hasil stress test regulator maupun hasil stress test secara mandiri menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi risiko ekonomi.

    Risiko ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makro ekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, maupun penurunan nilai surat-surat berharga.

    “Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia. Di sisi lain masing-masing bank juga melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario dan asumsi yang disiapkan oleh otoritas (OJK dan BI),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, berdasarkan pembahasan rencana bisnis antara pengawas dengan perbankan, Dian mengatakan bahwa secara umum tidak terdapat penyesuaian yang signifikan pada target pertumbuhan kredit pada 2025.

    “Perbankan memiliki kesempatan untuk merevisi target rencana bisnis pada akhir semester I 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri perbankan, khususnya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian,” ujar dia.

    OJK bersama pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus berkoordinasi dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian tersebut terhadap sistem keuangan maupun perekonomian Indonesia.

    Selain itu, OJK juga secara aktif memantau dampak ketidakpastian global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan domestik.

    Dian menyampaikan, ketidakpastian global yang tinggi memang sedikit banyak telah memengaruhi ekonomi global maupun domestik.

    Ketidakpastian global antara lain disebabkan lambannya penurunan suku bunga acuan khususnya Fed Funds Rate (FFR), pengenaan tarif impor oleh AS yang kemudian diretaliasi oleh negara lain khususnya Tiongkok, dinamika konflik Rusia Ukraina serta situasi di Timur Tengah, dan terakhir konflik India-Pakistan.

    Salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (safe-haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

    Sesuai rilis BPS, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025 dan terkontraksi sebesar 0,98 persen (qtq) dibanding triwulan IV 2024. Seiring dengan hal tersebut, kinerja kredit juga termoderasi pada Maret 2025 menjadi sebesar 9,16 persen.

    Meskipun demikian, Dian menyampaikan bahwa risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio NPL yang menurun dan stabil di bawah 3 persen serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

    “Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga meskipun dalam tren menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pada dasarnya perbankan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penyaluran kredit,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BEI: Aksi IPO tingkatkan skala bisnis perusahaan kecil dan menengah

    BEI: Aksi IPO tingkatkan skala bisnis perusahaan kecil dan menengah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan aksi Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia bisa memberikan kesempatan bagi perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah untuk meningkatkan skala bisnisnya.

    Melalui IPO, lanjutnya, perusahaan juga dapat menghimpun dana publik, mempercepat pertumbuhan, serta mempercepat implementasi aspek Good Corporate Governance (GCG).

    “Dengan melakukan go public, perusahaan juga berkesempatan untuk mendapatkan insentif pajak berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan,” ujar Nyoman kepada awak media dikutip di Jakarta, Senin.

    Selanjutnya, melalui IPO, pemegang saham perusahaan dapat memperoleh insentif pajak saat melakukan transaksi jual-beli saham, yang mana nominalnya akan lebih rendah dibandingkan pajak yang harus dikeluarkan saat perusahaan masih berstatus tertutup.

    “Perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang melakukan go public juga akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan trust dari masyarakat dan potential partner sebagai impact penerapan GCG yang menjadi salah satu syarat dalam proses go public,” ujar Nyoman.

    Nyoman memastikan BEI akan terus berupaya mendorong perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik untuk dapat go public.

    “Harapan kami pasar modal Indonesia ini dapat menjadi rumah pertumbuhan bagi para perusahaan, termasuk perusahaan dengan skala kecil dan menengah,” ujar Nyoman.

    BEI memiliki beberapa inisiasi guna mendorong perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah untuk melakukan go public, salah satunya yaitu kehadiran program IDX Incubator.

    “Dalam program ini, binaan akan memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai proses, persyaratan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan go public,” ujar Nyoman.

    Selain itu, BEI melakukan diskusi yang intensif dengan para pemilik dan manajemen perusahaan di Indonesia untuk go public, dan mengadakan go public workshop/seminar/master class/coaching clinic di berbagai kota di Indonesia.

    Kemudian, juga melakukan edukasi tentang go public melalui media sosial, laman go public, kabar berita, video testimoni dan animasi go public, serta penyusunan buku panduan go public, dan pendampingan one-on-one persiapan go public untuk perusahaan potensial IPO.

    Selain itu, BEI juga memiliki Papan Akselerasi yang merupakan papan pencatatan yang didesain khusus untuk perusahaan aset skala kecil dan menengah dengan persyaratan di bawah Papan Pengembangan, dan terdapat insentif lainnya di Papan Akselerasi seperti biaya pencatatan awal dan tahunan yang lebih rendah.

    Sampai saat ini, BEI mencatat terdapat 228 perusahaan dengan kriteria aset skala kecil dan menengah (aset di bawah Rp250 miliar) yang telah IPO, yang mana sebanyak 44 perusahaan tercatat berada di Papan Akselerasi.

    Sampai 23 Mei 2025, terdapat 20 perusahaan berada dalam antrean IPO di BEI, di antaranya 11 perusahaan kategori aset menengah, tujuh perusahaan kategori aset besar, dan dua perusahaan dengan aset kecil.

    Peraturan OJK (POJK) No 53/POJK.04/2017 mengkategorikan perusahaan tercatat menjadi tiga, di antaranya dengan aset skala kecil (tidak lebih dari Rp50 Miliar), aset skala menengah (lebih dari Rp50 miliar s.d. Rp250 miliar), serta aset skala besar ( di atas Rp250 miliar).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Heboh Gaji Pengurus Kopdes Merah Putih Rp8 Juta, Begini Kata Budi Arie

    Heboh Gaji Pengurus Kopdes Merah Putih Rp8 Juta, Begini Kata Budi Arie

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menepis isu mengenai anggaran yang dialokasikan untuk menggaji para pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Hal ini seiring dengan adanya kabar pengurus Kopdes/Kel Merah Putih yang bisa meraup gaji hingga Rp8 juta per bulan.

    Budi Arie mengatakan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) belum menggelontorkan anggaran untuk alokasi penggajian pengurus Kopdes Merah Putih.

    “Belum, belum ada [gaji untuk pengurus KopDes Merah Putih],” kata Budi saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Selain itu, dia juga menegaskan bahwa lowongan pekerjaan (loker) untuk menjadi pengelola dan pengawas Kopdes Merah Putih juga belum dibuka.

    Meski demikian, Budi Arie menyampaikan bahwa syarat untuk menjadi pengelola dan pengawas Kopdes Merah Putih harus lolos dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini artinya, dia menegaskan calon pengurus Kopdes tidak boleh memiliki utang.

    “Kan ada SLIK. Jadi diharapkan semua pengurus Kopdes Merah Putih itu lolos dari sistem laporan informasi keuangan, alias tidak cacat, tidak bermasalah,” terangnya.

    Adapun, untuk menjadi anggota, lanjut Budi, merupakan masyarakat desa atau kelurahan itu sendiri. Sebab, dia menjelaskan prinsip dasar dari koperasi adalah bersifat sukarela, mandiri, dan gotong royong.

    Senada, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono juga menyatakan pihaknya belum merumuskan gaji untuk pengurus KopDes Merah Putih, begitu pula dengan pembukaan loker. Ini mengingat pemerintah baru dalam tahap pembentukan kelembagaan.

    Dia menyampaikan bahwa selain SLIK, syarat untuk menjadi pengurus KopDes Merah Putih masih bersifat normatif.

    “Juli kami baru umumkan, nanti dari Juli kita ada persiapan model bisnisnya, skema pembiayaannya, terus kemudian segala macam. Oktober baru operasional, baru tuh ngomong soal kebutuhan, tapi kan pasti start kegiatan usaha pasti dari bertahap,” tandasnya.

  • Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana menerbitkan kembali sukuk berkelanjutan (sustainability sukuk) tahun ini, di mana bank mencatat minat yang tinggi selama proses bookbuilding.

    “Alhamdulillah permintaannya tinggi, tapi saya belum bisa konfirmasi jumlahnya berapa karena prosesnya masih terus berlangsung,” kata Senior Vice President ESG BSI Rima Dwi Permatasari saat ditemui dalam kegiatan Islamic Finance Dialogue (IFD) 2025 di Jakarta, Senin.

    Rencana penerbitan itu merupakan lanjutan dari sustainability sukuk atau Sukuk Mudharabah sejak tahun lalu. BSI mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan dengan total Rp10 triliun dalam tiga tahun.

    Tahun lalu, BSI telah menerbitkan sukuk berkelanjutan senilai Rp3 triliun. Sukuk tersebut terbagi menjadi tiga seri dengan imbal hasil (yield) berkisar 6,40 persen hingga 7,20 persen untuk tenor 1, 2, dan 3 tahun.

    Sementara untuk tahun ini, BSI masih mengamati perkembangan permintaan pasar.

    “Tahun ini kami masih belum bisa mengonfirmasi totalnya berapa, tapi mungkin bisa jadi sama seperti tahun lalu,” tambahnya.

    Hasil dari penerbitan sukuk itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Skenario distribusi dana kurang lebih sama dengan tahun lalu, yakni 60 persen disalurkan kepada UMKM dan 40 persen untuk pembiayaan hijau.

    Dengan begitu, pembiayaan ESG BSI tahun ini diharapkan dapat terdongkrak sebesar 10 persen hingga 15 persen. Sebagai catatan, total pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan perseroan hingga posisi Maret 2025 mencapai Rp72,6 triliun atau 25,29 persen dari total portofolio pembiayaan BSI, terdiri dari green financing yang tercatat sebesar Rp14,6 triliun serta social financing sebesar Rp58 triliun.

    BSI juga menargetkan peningkatan jumlah investor ritel pada penerbitan sukuk berkelanjutan tahun ini. Sebelumnya, jumlah partisipan investor ritel pada penerbitan Sukuk Mudharabah tercatat sebanyak 9 persen.

    “Tahun ini harusnya lebih banyak lagi,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari tata kelola ESG dan pemenuhan regulasi terkait penerbitan ESG sukuk BSI tahap 1 tahun 2024, perseroan telah menyusun laporan dampak atau impact report yang disampaikan kepada OJK bersama dengan laporan tahanan BSI tahun buku 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNI dan OJK beri edukasi keuangan ke mahasiswa di Brebes

    BNI dan OJK beri edukasi keuangan ke mahasiswa di Brebes

    Langkah ini dilakukan agar setiap segmen mahasiswa lebih memahami produk dan layanan bank, mengetahui manfaat dan keuntungannya serta risiko-risiko finansial yang mungkin timbul

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar edukasi keuangan yang diikuti oleh mahasiswa di Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Jawa Tengah.

    “Langkah ini dilakukan agar setiap segmen mahasiswa lebih memahami produk dan layanan bank, mengetahui manfaat dan keuntungannya serta risiko-risiko finansial yang mungkin timbul,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Kegiatan itu mengusung tema “Generasi Muda Melek Finansial, Wujudkan Masa Depan Sejahtera di Era Digital”. BNI dan OJK menekankan aspek pemahaman manfaat dan keuntungan dari layanan keuangan. Selain itu, juga memberi pemahaman terkait potensi risiko finansial yang mungkin timbul.

    Program literasi ini selaras dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang diinisiasi oleh OJK, yang bertujuan meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam membentuk masyarakat cerdas finansial.

    Menurut Okki, mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk mengenali produk keuangan yang legal dan terdaftar di OJK agar terhindar dari jeratan pinjaman daring ilegal maupun investasi bodong.

    Dari BNI, disediakan solusi melalui produk seperti BNI Taplus Muda, tabungan yang dirancang khusus untuk generasi muda agar dapat mulai merencanakan keuangan dengan dukungan kemudahan digital banking.

    Lebih lanjut, Okki menekankan pentingnya peran anak muda dalam merencanakan masa depan secara cerdas dengan pengelolaan keuangan yang baik.

    “Kenali investasi sejak dini. Langkah awal mulailah dengan menabung, kemudian naik ke level investasi, ini akan berguna untuk masa depan sejahtera dengan perencanaan keuangan sebagai bekal kalian semua menyongsong kehidupan yang bahagia,” ujar Okki.

    Dia pun menyampaikan komitmen BNI dalam melindungi hak-hak konsumen dan memberikan kenyamanan dalam setiap transaksi, sekaligus mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang inklusif.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK susun ketentuan ILAAP, perkuat manajemen risiko likuiditas bank

    OJK susun ketentuan ILAAP, perkuat manajemen risiko likuiditas bank

    Ketentuan ini akan melengkapi pendekatan regulasi likuiditas yang selama ini lebih bersifat rule-based seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR)

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun ketentuan terkait Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko likuiditas di perbankan.

    “Ketentuan ini akan melengkapi pendekatan regulasi likuiditas yang selama ini lebih bersifat rule-based seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    Dengan penerapan ILAAP, imbuh Dian, diharapkan kondisi likuiditas bank dapat tercermin lebih akurat dan mencerminkan profil risiko masing-masing bank.

    Ia mengatakan bahwa ketentuan ini juga menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan berbasis risiko demi menjaga stabilitas sistem keuangan.

    OJK mengamini bahwa kondisi likuiditas perbankan memang mengalami sedikit penurunan, khususnya disebabkan pertumbuhan kredit bank yang lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga (DPK).

    Namun demikian, kondisi likuiditas perbankan saat ini masih dalam kondisi terjaga sebagaimana terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 116,05 persen dan 26,22 persen per Maret 2025.

    AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Begitu pula dengan rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang berada pada level yang baik yakni 204,77 persen.

    Dari sisi suku bunga DPK, OJK mencatat bahwa rerata tertimbang suku bunga DPK pada Maret 2025 secara keseluruhan masih meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya, mengingat penurunan suku bunga secara global baru terjadi pada September 2024 dengan laju penurunan suku bunga yang cukup terhambat.

    Terkait dengan bank digital yang menaikkan suku bunga deposito dalam strategi mengejar DPK, OJK melihat peningkatan suku bunga deposito bank digital masih dalam kondisi wajar.

    Dalam hal ini, OJK memantau dengan seksama tren kenaikan suku bunga deposito, khususnya oleh bank digital yang tengah agresif menghimpun DPK.

    Dian juga mengingatkan, peningkatan suku bunga dengan mempertimbangkan aspek bisnis tetap harus memperhatikan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

    Prinsip ini antara lain pengelolaan risiko likuiditas dengan cermat, struktur dana yang sehat dan stabil serta mengacu pada analisis risiko dan kemampuan bank.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpopuler, Puan minta bubarkan ormas hingga OJK blokir rekening judol

    Terpopuler, Puan minta bubarkan ormas hingga OJK blokir rekening judol

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler Senin pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan hingga OJK koordinasikan pemblokiran 4.000 rekening milik dua bos judol. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan

    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat.

    “Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme,” ujar Puan saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu. Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo terima kunjungan resmi PM Li Qiang di Istana Merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Minggu, dalam rangkaian tiga hari lawatannya di Indonesia. Baca selengkapnya di sini.

    3. Puluhan ribu Bobotoh ramaikan pawai Persib Bandung juara Liga 1

    Puluhan ribu Bobotoh meramaikan pawai perayaan Persib Bandung atas keberhasilan klub tersebut menjuarai Liga 1 musim 2024/2025, yang dimulai dari Balai Kota menuju Gedung Sate, Bandung pada Minggu.

    Sejak pagi, kawasan Jalan Wastukancana dipenuhi Bobotoh yang mengenakan atribut berwarna biru, seperti jersi Persib, syal, bendera, hingga spanduk bertuliskan “Persib Juara Back to Back”. Baca selengkapnya di sini.

    4. Kebakaran di Aceh Tamiang, enam orang meninggal dunia

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil memadamkan kebakaran lima unit rumah dan toko (ruko) yang menewaskan enam orang di jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.”Api sudah dapat dipadamkan. Korban jiwa meninggal dunia enam orang,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery di Aceh Tamiang, Minggu. Baca selengkapnya di sini.

    5. OJK koordinasikan pemblokiran 4 ribu rekening milik dua bos judol

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengoordinasikan pemblokiran lebih dari 4 ribu rekening yang digunakan dua tersangka judi online (judol) berinisial OHW dan H yang ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada awal Mei 2025. Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025