Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada awal tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target pertumbuhan kredit perbankan 2025 berada pada kisaran 9-11%. OJK mengatakan, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya belum berencana menyesuaikan target tersebut dan masih berpegang pada proyeksi awal.

    Padahal, data menunjukkan bahwa kinerja penyaluran kredit nasional mengalami perlambatan. Pada April 2025, kredit tumbuh sebesar 8,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit bank tercatat sebesar 9,16%.

    Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian, OJK memberikan ruang bagi institusi perbankan untuk merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) hingga September 2025.

    Ekonom senior dan Associate Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto menduga, OJK kemungkinan akan merevisi target pertumbuhan kredit, meskipun tidak secara drastis.

    “Jika prospek ekonomi belum menunjukkan perbaikan, saya menduga OJK akan menurunkan target menjadi 8-10%. Namun, bagi saya pribadi, apakah targetnya 9-11% atau 8-10%, itu tidak terlalu menjadi persoalan. Saat ini, strategi perbankan adalah menjaga kualitas aset. Flight to quality. Bank tetap menyalurkan pembiayaan atau melakukan ekspansi kredit, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif,” ujar Ryan dalam diskusi daring bersama Beritasatu.com, Rabu (4/6/2025).

    Ryan menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang melambat, bank cenderung menerapkan prinsip flight to quality, yakni menjaga kualitas portofolio kredit dan menyalurkan dana secara lebih berhati-hati. Ketidakpastian ekonomi, menurutnya, bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari faktor eksternal.

    “OJK akan merujuk pada RBB masing-masing bank. Kita memiliki empat kategori bank, dan masing-masing institusi memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, yang bisa saya simpulkan, melihat prospek ekonomi yang banyak direvisi ke bawah oleh lembaga-lembaga internasional, sangat mungkin target pertumbuhan kredit juga akan disesuaikan ke bawah,” tegas Ryan.

    Sebagai informasi, pada bulan lalu Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari batas bawah 4,7% menjadi 4,6%. Sejalan dengan itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 4,7%.

  • Penanganan judi online perlu pendekatan yang sistemik

    Penanganan judi online perlu pendekatan yang sistemik

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa malam (3/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK: Penanganan judi online perlu pendekatan yang sistemik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 11:50 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memandang, penanganan judi online perlu dilakukan dengan pendekatan yang sistemik sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas-lembaga yang betul-betul kuat.

    “Upaya-upaya ini tentu tidak bisa isolated. Tidak bisa misalnya hanya Komdigi dengan kita (OJK), kemudian kita tutup (rekening terindikasi judi online) dan kemudian kita kembangkan (proses enhanced due diligence). Tapi juga memang harus masif,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa (3/6) malam.

    Pada satu sisi, Dian mengatakan bahwa OJK bersama pemerintah daerah dan perbankan juga melakukan edukasi publik dan kampanye secara besar-besaran untuk mencegah masyarakat terlibat dalam aktivitas judi online.

    Pada sisi yang lain, OJK juga sudah memulai pertemuan dengan direktur kepatuhan dari bank-bank untuk menyusun pendekatan yang lebih sistemik dan menyeluruh dalam pemberantasan judi online.

    Dian mencontohkan bagaimana penggunaan parameter untuk mengidentifikasi rekening terindikasi judi online yang masih disempurnakan. Meski begitu, perbankan tetap aktif melakukan patroli siber, analisis nasabah, serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan termasuk berkaitan dengan rekening dormant.

    Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya rekening nasabah baik pasif (dormant) maupun aktif memang bisa diblokir apabila terdapat indikasi tindak pidana yakni suspicious transaction dalam istilah PPATK atau illegal activities dalam istilah OJK.

    Di tengah upaya memberantas judi online yang terus diperkuat, Dian juga mengatakan bahwa pemangku kepentingan tentunya akan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

    “Ini yang nanti kita lihat regulasi apa yang paling ideal. Tetapi kita memastikan terus, jangan sampai ada loophole lagi, kira-kira bagian-bagian mana yang harus kita coba capture untuk bisa memperbaiki pemberantasan judi online di masa yang akan datang,” kata Dian.

    Sejauh ini, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 17 ribu rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi online, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    OJK juga melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identifikasi kependudukan serta melakukan enhanced due diligence.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara 28.000 rekening pasif (dormant) selama 2024.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa penghentian sejumlah rekening pasif tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara datanya, kata dia, diambil dari pihak perbankan.

    “Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya,” ujar Ivan saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (18/5).

    Sumber : Antara

  • Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan segera merealisasikan proses pemisahan atau spin off BTN Syariah. Hal ini menyusul terpenuhinya izin proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Proses spin off ini tidak terlepas dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini mengatur pemisahan UUS dari bank induk.

    Dalam ketentuan POJK tersebut, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, wajib melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

    Berdasarkan data per akhir Maret 2025, aset UUS BTN telah mencapai Rp 61,19 triliun. Dengan pencapaian tersebut, UUS BTN wajib sudah memisahkan diri dari induknya. Langkah konsolidasi ini diharapkan struktur industri perbankan syariah menjadi semakin baik dan semakin kuat.

    “Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha yang diproyeksikan dapat tumbuh menjadi BUS besar yang bergerak di segmen pembiayaan perumahan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Menurut Dian, langkah manajemen BTN ini sejalan dengan OJK yang juga mendorong terjadinya konsolidasi lain di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.

    Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah mengatakan, pasar perbankan syariah nasional membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman. BTN Syariah dinilai memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.

    “BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

    (shc/ara)

  • KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif Rp 250 M

    KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif Rp 250 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar. Terbaru, penyidik KPK memeriksa Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Jepara Artha Jhendik Handoko (JH) pada Selasa (3/6/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik KPK mendalami tugas dan kewenangan Jhendik Handoko dalam kapasitas sebagai dirut BPR Bank Jepara Artha serta kaitan tugasnya tersebut dengan kasus kredit fiktif yang sedang ditangani KPK.

    “Yang bersangkutan hadir, penyidik mendalami kewenangan apa saja dan tugas pokok apa saja yang diberikan kepada JH selaku dirut pada BPR Jepara Artha,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).

    Dalam kasus ini, KPK telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 dengan inisial yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA. Dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif BPR Bank Jepara Artha ini mencapai Rp 250 miliar.

    Penyidik KPK juga telah menyita sejumlah unit kendaraan, tanah dan bangunan serta uang tunai dalam kasus kredit fiktif ini. Kendaraan yang disita sebanyak 5 unit kendaraan, yakni jenis Fortuner (dua unit), CRV (dua unit), dan HRV. Lalu, sebanyak 130 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 50 miliar dan uang tunai kurang lebih Rp 12,5 miliar.

    Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha. Pencabutan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 21 Mei 2024.
     

  • Strategi Ampuh Hadapi Kredit Macet, Tetap Aman di Tengah Ekonomi Sulit

    Strategi Ampuh Hadapi Kredit Macet, Tetap Aman di Tengah Ekonomi Sulit

    Jakarta: Di tengah tantangan ekonomi yang membayangi Indonesia pada 2025, banyak pelaku industri keuangan harus putar otak untuk tetap menjaga keberlanjutan bisnisnya. 
     
    Salah satu strategi yang mencuri perhatian datang dari PT JULO Teknologi Finansial (JULO), penyedia layanan kredit digital yang aktif menjaga kualitas pinjaman agar tetap sehat.

    Perkuat penagihan lapangan, repayment naik tajam
    Dalam tiga bulan pertama 2025, JULO memperkuat lini penagihan (collection) dengan menambah jumlah agen field collection hingga 48 persen. 
     
    Langkah ini memungkinkan JULO menjangkau lebih banyak wilayah dan pengguna tanpa meninggalkan prinsip penagihan beretika sesuai dengan arahan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Hasilnya, Total pembayaran kembali alias repayment yang dilakukan oleh agen lapangan meningkat signifikan hingga 56 persen dibanding kuartal sebelumnya.
     

    Underwriting lebih cerdas berkat teknologi 
    Selain memperkuat penagihan, JULO juga memperbaiki proses underwriting atau penilaian kelayakan kredit menggunakan machine learning. Teknologi ini mempermudah analisis perilaku pengguna secara mendalam dan akurat.
     
    JULO juga telah terintegrasi dengan Fintech Data Center (FDC) dan data kependudukan dari Dukcapil untuk memperkuat proses verifikasi dan cegah potensi fraud. 
     
    Langkah-langkah ini efektif menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK.
     
    Meski kondisi ekonomi tak menentu, JULO tetap menjaga bunga pinjaman di bawah batas maksimum OJK. Tak hanya itu, sistem pengingat pembayaran yang lengkap turut membantu pengguna mengelola keuangan lebih baik dan terhindar dari denda keterlambatan.
     
    “JULO Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian” Presiden Direktur JULO, Harri Suhendra dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.
     
    “JULO mengedepankan prinsip kehati-hatian, bukan hanya untuk mengurangi risiko gagal bayar, tapi juga untuk memberikan solusi yang meringankan sesuai dengan kemampuan pengguna. Sebagai anggota AFPI, kami terus menjaga komunikasi aktif dengan regulator dan mendukung kebijakan OJK untuk menjaga stabilitas industri,” jelasnya.
    Inklusi keuangan yang nyata dan aman
    Hingga kuartal pertama 2025, JULO telah menyalurkan pendanaan ke lebih dari 3,2 juta pengguna di Indonesia. Kolaborasi strategis dengan platform digital besar seperti Grab dan DANA juga membantu JULO menjangkau lebih banyak masyarakat secara bertanggung jawab.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa malam (3/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK: Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 09:17 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai bahwa kondisi makroekonomi domestik saat ini semakin stabil sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

    “Kurs rupiah sudah semakin stabil. Kemudian, tingkat suku bunga BI turun. (Tingkat bunga penjaminan) LPS juga turun. Artinya ini membuka ruang untuk terciptanya kondisi yang lebih kondusif dalam konteks mendorong peningkatan kredit ke depannya,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa (3/6) malam.

    Dian menambahkan, likuiditas perbankan juga tidak ada masalah yang artinya masih terdapat ruang besar untuk ekspansi kredit. Rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) juga masih berada di kisaran 80 persen, tepatnya 87,99 persen per April 2025.

    Dengan kondisi yang mendukung tersebut, tantangannya kini adalah mendorong sektor-sektor prioritas agar permintaan kredit meningkat. Apalagi, pemerintah juga tengah mendorong program-program strategis seperti perumahan rakyat, hilirisasi industri, dan UMKM, yang diharapkan dapat mendongkrak penyaluran kredit dalam waktu dekat.

    Sebagai informasi, kredit perbankan pada April 2025 tercatat tumbuh 8,88 persen year on year (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen yoy.

    Ketika ditanya apakah perlambatan terjadi karena bank lebih memilih menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ketimbang menyalurkan kredit, Dian mengingatkan bahwa hal ini perlu dicermati dengan hati-hati.

    Ia mencatat, imbal hasil SBN dan SRBI berada di kisaran 6-7 persen. Sedangkan kredit bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Dengan kata lain, penyaluran kredit tetap menjadi tujuan utama bagi bank karena lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

    Berdasarkan pembicaraan OJK dengan direktur bisnis bank-bank, Dian mengatakan bahwa perbankan melihat perlambatan kredit pada awal tahun hanya bersifat siklikal. Kinerja kredit diyakini akan pulih kembali (bounce back) pada kuartal selanjutnya.

    “Ini (kinerja kredit per April 2025) masih di awal tahun yang kemungkinan akan bounce back. Jangan-jangan ini memang arahnya sekarang sedang bounce back karena kondisi makroekonomi kita sudah juga semakin stabil,” kata dia.

    Dian juga mengamini bahwa tantangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian tidak bisa diabaikan sehingga berimplikasi kepada perekonomian Indonesia. Meski begitu, ia optimis tantangan ini bisa dilalui apabila pemerintah, pelaku bisnis, serta regulator memiliki tujuan yang sama dan mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama.

    Adapun Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen, setelah melihat perkembangan kredit sampai dengan April 2025. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025.

    Sementara itu, OJK tetap memprakirakan pertumbuhan kredit pada kisaran 9-11 persen pada tahun ini. Proyeksi yang didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) ini tidak berubah, sama seperti yang disampaikan OJK pada awal tahun.

    Sumber : Antara

  • Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Cara Agar Nomor Tidak Dikenal Tak Bisa Lagi Tawarkan Pinjol

    Cara Agar Nomor Tidak Dikenal Tak Bisa Lagi Tawarkan Pinjol

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu gangguan yang kerap dialami pengguna HP sehari-hari adalah dihubungi nomor tak dikenal. Perlu diwaspadai maksud dari nomor tak dikenal tersebut. 

    Bisa jadi nomor itu merupakan oknum penipu yang menyamar untuk menjerat korban dan menyebabkan kerugian finansial. Tak jarang pula nomor tak dikenal tiba-tiba mau menawarkan pinjaman online (pinjol).

    Hal ini bisa sangat mengganggu, terutama jika Anda sedang sibuk dan tidak memiliki energi untuk meladeni oknum tak dikenal, apalagi jika pinjol yang ditawarkan berasal dari layanan ilegal yang tak terdaftar OJK.

    Untuk itu, para pengguna Android perlu berhati-hati dalam menerima panggilan telepon. Terlebih apabila panggilan tersebut berasal dari nomor yang tidak dikenal dan merupakan spam.

    Sejatinya ada cara agar tak terus-terusan diganggu nomor tak dikenal. Anda bisa memblokir nomor asing agar tak mengganggu aktivitas. 

    Ada beberapa cara memblokir nomor HP yang tidak dikenal. Pertama menggunakan aplikasi Get Contact, lalu juga bisa dipraktikkan tanpa aplikasi pihak ketiga dengan fitur bawaan di Android dan iPhone. 

    Simak beberapa cara memblokir nomor HP tidak dikenal sebagai berikut:

    Cara Blokir Nomor Tak Dikenal di HP Android

    Bagi para pengguna HP Android, Anda bisa memblokir nomor tidak dikenal melalui aplikasi bawaan. Adapun cara blokir nomor tidak dikenal di Android agar tidak menelepon adalah sebagai berikut:

    – Buka aplikasi “Phone” di HP Android kamu
    – Kemudian, pilih tab “Recents”
    – Cari nomor telepon tak dikenal yang baru saja menghubungi dan hendak diblokir
    – Kemudian, tekan dan tahan nomor tersebut
    – Kamu bisa klik opsi “block/report spam”.

    Cara Blokir Nomor Tak Dikenal di iPhone

    Sama seperti HP Android, pengguna bisa memblokir nomor tidak dikenal melalui aplikasi bawaan iPhone. Adapun cara blokir nomor tidak dikenal di iPhone sebagai berikut:

    – Buka menu “Phone” atau “Telepon” di iPhone
    – Klik menu panggilan “Terbaru” yang tertera di bagian bawah layar aplikasi
    – Cari nomor tidak dikenal yang mau diblokir
    – Lalu klik ikon bulat dengan huruf “i” yang ada di samping nomor tidak dikenal itu
    – Dan klik opsi “Blokir Penelepon ini” dan nomor tak dikenal itu agar tak bisa lagi menghubungi kamu

    Kamu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang memiliki layanan untuk mengidentifikasi identitas nomor telepon asing seperti GetContact. Untuk menggunakannya ikuti langkah ini:

    – Unduh aplikasi GetContact
    – Lalu buka aplikasi dan klik menu pengaturan
    – Lalu pilih opsi “Pengaturan Spam”
    – Setelah itu, kamu bisa memilih opsi untuk mendapatkan peringatan bahwa nomor telepon yang menghubungi adalah spam atau opsi untuk memblokir semua panggilan spam.

    Itu dia beberapa cara memblokir agar nomor tidak dikenal tidak bisa menelepon kita. Dengan begitu, Anda bebas dari gangguan oknum yang menawarkan pinjol. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

  • Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Angka inklusi keuangan Indonesia terus meningkat. Namun di balik capaian itu, tersembunyi sebuah tantangan besar: ketimpangan antara akses dan pemahaman.

    Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 88,57%, tapi indeks literasi masyarakatnya baru mencapai 36,88%.

    Artinya, lebih dari separuh masyarakat di wilayah ini sudah menggunakan layanan keuangan—tanpa benar-benar memahami manfaat, risiko, dan hak-haknya sebagai konsumen.

    Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, dan pelaku industri salah satunya adalah Easycash, menggelar kegiatan edukasi fintech melalui program INFINITY (Indonesian Fintech Youth Community).

    INFINITY Goes to Campus 2025 kali ini digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar. Acara ini mengusung tema “Mengenal Ragam Produk dan Layanan Fintech di Indonesia, dan Bersama Jadi #SiPalingFintech”, sebagai langkah konkret memperkuat literasi keuangan generasi muda di kawasan timur Indonesia.

    Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, menekankan pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan di era digital. “Generasi muda perlu memahami risiko dan tanggung jawab sebagai konsumen layanan keuangan digital, serta menjadi agen literasi keuangan yang dapat menyebarkan pemahaman dan wawasan kepada lingkungan sekitar,” ujarnya.

    Acara “INFINITY Goes To Campus” ini juga diharapkan dapat mempromosikan pengembangan fintech yang inklusif dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya literasi keuangan digital.