Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Ketua DPD Dukung Prabowo Tindak Ribuan Pelaku Tambang Ilegal

    Ketua DPD Dukung Prabowo Tindak Ribuan Pelaku Tambang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak para pelaku tambang ilegal dan pihak yang membekingi. Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendukung langkah Prabowo tersebut.

    “Tentu itu sangat baik dan Presiden itu mention bukan baru pertama kali. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi,” kata Sultan usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sultan menegaskan lembaga DPD memiliki perangkat untuk melakukan pengawasan. Dia mengatakan pihaknya akan mengawasi praktik-praktik pelanggaran seperti yang menjadi atensi Prabowo.

    “Tentu kita melalui perangkat yang ada kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi. Kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden, semua sesuai sesuai aturan aja dan undang-undang dan sesuai dengan regulasi,” katanya.

    Prabowo sebelumnya menegaskan bakal menindak pelanggar tambang. Prabowo tak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya sendiri jika ada yang terlibat.

    Dia lalu meminta seluruh anggota Dewan memberikan dukungan untuk menindak pelanggar-pelanggar aturan di bidang tambang. Permintaan itu disampaikan Prabowo juga kepada partai-partai politik.

    (fca/rfs)

  • VIDEO: Melihat Gaya Berfoto Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

    VIDEO: Melihat Gaya Berfoto Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

    Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sempat berfoto bersama sebelum memasuki ruang sidang.

    Ringkasan

  • Mewah dan Gagah, Mobil Kepresidenan Antar Prabowo Hadiri Sidang MPR

    Mewah dan Gagah, Mobil Kepresidenan Antar Prabowo Hadiri Sidang MPR

    Mewah dan Gagah, Mobil Kepresidenan Antar Prabowo Hadiri Sidang MPR

  • Terungkap di Sidang Tahunan MPR, Ini Tujuan Prabowo Bikin Kopdes Merah Putih – Page 3

    Terungkap di Sidang Tahunan MPR, Ini Tujuan Prabowo Bikin Kopdes Merah Putih – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pencapaian strategis yang patut dibanggakan di kancah internasional.

    Dalam kurun waktu 7 bulan, Indonesia telah menjangkau 20 juta penerima manfaat per hari, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, hingga ibu menyusui. Prabowo membandingkan pencapaian ini dengan pengalaman Brasil.

    “Dalam 7 bulan, kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh bertahun-tahun. Brazil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta Makan Bergizi Gratis setiap hari,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR-DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, hingga pelatihan manajer dan pelaksana menjadi pekerjaan besar yang berhasil diselesaikan berkat kerja sama lintas sektor.

    “Begitu banyak masalah manajemen yang harus dihadapi agar program ini berjalan dengan baik pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana,” ujarnya.

     

  • Sidang Tahunan MPR, Polda Metro Jaya sebut kondisi lalu lintas normal

    Sidang Tahunan MPR, Polda Metro Jaya sebut kondisi lalu lintas normal

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin saat ditemui di depar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Ilham Kausar.

    Sidang Tahunan MPR, Polda Metro Jaya sebut kondisi lalu lintas normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan kondisi arus lalu lintas berjalan normal saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat.

    “Pantauan secara umum arus lalu lintas hari ini normal, seperti biasa. Hanya memang banyaknya undangan yang memasuki ke dalam DPR. Namun saat ini seluruhnya sudah dapat dipastikan mengalir seperti biasa,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di depang Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat.

    Dia juga menyebutkan tidak ada titik kepadatan di kawasan tersebut, kondisinya secara umum tidak jauh berbeda dengan hari-hari biasa.

    “Seperti halnya Jakarta pada pagi hari, beberapa titik-titik kepadatan biasanya terjadi di keluar masuk perkantoran. Sudirman-Thamrin itu menjadi sumber ataupun titik-titik yang biasa terjadi kepadatan,” ujar Komarudin.

    Terkait pengaturan lalu lintas, dia menuturkan pihaknya tidak memberlakukan penutupan jalan, sama seperti hari biasa.

    “Tidak ada, sementara tidak ada, kalaupun memang penutupan itu hanya sebatas pada akses keluar masuk dari Gedung DPR RI,” ucap Komarudin.

    Seperti diketahui, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sebar 288.000 Smart TV Tahun Ini, Siswa di Pelosok Belajar Secara Virtual

    Prabowo Sebar 288.000 Smart TV Tahun Ini, Siswa di Pelosok Belajar Secara Virtual

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana menyalurkan 288.000 Smart TV di seluruh sekolah di Tanah Air untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prabowo meyakini bahwa pendidikan mengambil peranan penting bagi kemajuan bangsa.

    Smart TV tersebut nantinya akan digunakan di kelas-kelas sehingga ‘jendela’ siswa dalam mengakses ilmu pengetahuan makin terbuka.

    “Tahun ini kita sebarkan 288.000 layar pintar, smart TV, yang akan kami distribusi ke sekolah dan pelosok,” kata Prabowo saat memberikan pidato di DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dia mengatakan kehadiran Smart TV juga akan membantu para pelajar yang berada di daerah pelosok untuk mendapat pengetahuan yang baik dan berkualitas seperti siswa-siswa di wilayah perkotaan. Smart TV akan membantu pelajar mendapat guru dengan kualitas baik.

    “Anak-anak di desa yang tertinggal, yang tidak ada guru bagus, bisa dapat pelajaran dari guru terbaik secara virtual,” kata Prabowo.

    Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Prabowo juga akan terus membangun Sekolah Rakyat.

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani menyinggung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

    Ahmad Muzani menuturkan program Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis dalam rangka mendorong akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Lewat program ini, tambah Muzani, anak-anak yang hidup di garis kemiskinan dipastikan dapat tetap mendapatkan hak untuk belajar.

    “Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dia mengaku optimistis program Sekolah Rakyat bakal meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    “Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi stiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tandasnya. 

    Untuk diketahui, Sekolah Rakyat masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

  • Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka suara terkait dukungan dana desa yang digunakan untuk membantu Koperasi Desa (Kopdes) Merah yang mengalami gagal bayar alias tak mampu membayar angsuran dan bunga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) telah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Adapun, pagu dana desa berkisar di rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar setiap tahun.

    Menkop Budi Arie menuturkan bahwa penggunaan dana desa telah diputuskan oleh Kementerian Desa. Menurutnya, penggunaan dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pelayanan Kopdes Merah Putih.

    “Sudah diputuskan oleh Kementerian Desa lewat Permendes. Bagus lah untuk membuat akselerasi percepatan pelayanan,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie meminta agar masyarakat untuk tidak mengarah pada hal skeptis terkait penggunaan dana desa ini. Pasalnya, dia meyakini program Kopdes Merah Putih bisa berjalan optimal, namun tetap dilakukan pengawalan bersama.

    “Enggak [dana desa tidak menjadi utang], jangan dipikir skeptis, jangan. Optimis saja, pasti bisa. Dikawal terus, dikawal terus,” ujarnya.

    Adapun hingga saat ini, Budi menuturkan sebanyak 81.650 Kopdes Merah Putih telah mengantongi badan hukum. Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih ini akan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada akhir Oktober atau paling lambat tahun ini.

    “Kan program strategis nasional kan, karena apa? Karena program Kopdes adalah program berdampak sosial dengan kelayakan usaha Ini memang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, seperti pidato Pak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun.

    Adapun, Kopdes Merah Putih yang tak mampu membayarkan angsuran ke bank Himbara tidak wajib mengembalikan dukungan pinjaman dana desa ke pemerintah desa.

    “Jadi dana desa yang dipakai oleh Koperasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu Koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan apabila Kopdes Merah Putih tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke bank pelat merah.

    “Dana desa bukan jaminan. Tapi dia memberikan dukungan saja ke pengembalian, kalau [Kopdes] macet. Kalau jaminan kan semuanya diambil, ditaruh di bank kan. Ini enggak. Jadi kami luruskan, dana desa tidak jadi jaminan, tapi mendukung pengembalian bila mana Kopdes itu gagal bayar di bulan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Dalam hal ini, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

    Setelahnya, hasil musdes/musdesus dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

    Kemudian, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman Kopdes. Apabila Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).

  • Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

    Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tingkat pengangguran di Indonesia saat ini berada di tingkat terendah sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.

    Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06 poin dibanding Februari 2024. Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta atau tumbuh 1,78% dari Februari 2024. 

    “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Jumat (15/8/2025). 

    Prabowo meyakini kehadiran BPI Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi. Adapun, saat ini Danantara merupakan lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$1 triliun.

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA [sumber daya alam] dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang. 

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang. 

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Puan Ungkap Alasan Nyanyi Lagu “Imagine” Karya John Lennon di Sidang Tahunan MPR RI Nasional 15 Agustus 2025

    Puan Ungkap Alasan Nyanyi Lagu “Imagine” Karya John Lennon di Sidang Tahunan MPR RI Nasional 15 Agustus 2025

    Puan Ungkap Alasan Nyanyi Lagu “Imagine” Karya John Lennon di Sidang Tahunan MPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasannya menyanyikan lagu “Imagine” yang dipopulerkan John Lennon di tengah-tengah pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Puan, hal itu dia lakukan untuk menyampaikan pesan soal pentingnya laki-laki dan perempuan bersama-sama membangun bangsa dan negara.
    “Ya (pesannya) bagaimana perempuan dan laki-laki bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
    Puan juga menekankan bahwa kaum perempuan juga diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan negara, bukan sekadar formalitas dengan skema keterwakilan.
    “Diberi kesempatan, keadilan, bukan sebagai afirmasi, tapi sebagai salah satu hal yang memang harus dijalankan dalam membangun bangsa dan negara,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyanyikan lagu berjudul “Imagine” yang dipopulerkan oleh John Lennon saat berpidato dalam sidang tahunan MPR RI 2025, Jumat (15/8/2025).
    Momen itu terjadi saat Puan menyampaikan tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI yang pada periode 2025-2030 mencapai rekor tertinggi.
    “Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 – 2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR,” ujar Puan disambut tepuk tangan para peserta sidang dan tamu undangan, Jumat.
    Ketua DPP PDI-P itu menyatakan bahwa kemajuan keterwakilan perempuan di parlemen saat ini patut diapresiasi, walaupun masih jauh dari target ideal dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam politik.
    “Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi, namun masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia,” kata Puan.
    Dalam kesempatan itu, Puan pun mengingatkan bahwa suara kaum perempuan adalah suatu hal yang tak boleh diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    “Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, melodi peradaban akan kehilangan harmoni, hanya denting yang tak pernah menjadi lagu,” ucap Puan.
    Sebab, kata Puan, kaum perempuan juga berperan penting dan ikut memikul beban tanggung jawab dalam membangun peradaban dunia.
    Setelahnya, Puan pun mengutip baik lagu Imagine dan menyanyikannya di hadapan para peserta sidang.
    “Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang sangat populer,” ucap Puan.

    “Imagine all the people
    Sharing all the world
    You may say I’m a dreamer
    But I’m not the only one
    I hope someday you’ll join us
    And the world will live as one,
    ” demikian bait lagu Imagine yang dinyanyikan Puan.
    Ruang sidang pun langsung riuh dengan bertepuk tangan ketika mendengar Puan bernyanyi. Sebagian dari mereka juga terdengar ikut menyanyikan lagu Images bersama Puan.
    “Begitulah seharusnya kita membayangkan tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Ganti Dasi Merah ke Biru Muda di Sidang MPR, Istana Bilang Begini

    Gibran Ganti Dasi Merah ke Biru Muda di Sidang MPR, Istana Bilang Begini

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengganti dasi saat Sidang Tahunan MPR dari merah menjadi biru. Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara.

    “Langsung tanyakan saja ke beliau,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Dia berharap penggantian warna dasi itu tidak dipersoalkan. Dia mengutip pesan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta semua pihak harus move on usai pesta demokrasi selesai.

    “Jangan terlalu sensitif lah, kan juga ada pesan dari Bu Puan kan, usai demokrasi selesai kita harus move on dan jangan baperan,” ujarnya.

    Diketahui, Gibran awalnya memakai setelan jas hitam dengan dasi warna merah saat tiba di Gedung MPR. Saat itu, Gibran disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Kemudian, dasi Gibran berganti saat acara Sidang Tahunan MPR RI dimulai. Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah.

    (eva/haf)