Kementrian Lembaga: MPR RI

Prabowo Subianto Pamer Indonesia Berhasil Ekspor Beras dan Jagung Perdana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto klaim capaian produksi pangan nasional saat ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah. Kondisi ini, membuat Indonesia bisa melakukan ekspor beras dan jagung kembali untuk pertama kalinya.

Prabowo bilang Indonesia saat ini mengalami surplus produksi beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

Prabowo bilang pemerintah saat ini juga sedang bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan lahan sawah baru.

“Pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua dan beberapa daerah lain,” ucapnya.

Tak hanya ekstensifikasi lahan pertanian, Prabowo bilang pemerintah juga memberikan sederet stimulus untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Mulai dari memangkas rantai distribusi pupuk, hingga bantuan alat sistem pertanian.

Bahkan, sambung dia, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga diatur dalam harga yang baik sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

“Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” jelas dia.

Prabowo juga bilang ini merupakan langkah dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Terutama, melindungi dari tindakan penyelewengan hingga penimbunan bahan pangan.

“Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu,” katanya.

“Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang cari keuntungan gilagilaan diatas penderitaan orang kecil,” sambungnya.

15/08/2025 15:32
Pengamat: Presiden memahami betul posisi RI di perekonomian global

Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memahami betul posisi Indonesia dalam kancah internasional, termasuk perekonomian global terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.

“Jadi dia paham betul bahwa posisi Indonesia itu adalah posisi yang benar dalam konteks persaingan ekonomi global yang sekarang ada,” ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Prabowo memahami betul politik luar negeri bebas aktif di pentas internasional, termasuk perekonomian global.

“Artinya kita bebas aktif, walaupun Indonesia masuk BRICS, tapi kita tetap saja bebas aktif. Perundingan (tarif resiprokal) dengan Amerika Serikat juga dalam konteks bebas aktif,” katanya.

Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo memang sangat memahami betul posisi dan peranan Indonesia dalam perekonomian global.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di atas 5 persen di tengah situasi perang dagang dan konflik politik ekonomi global.

“Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen di Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, dan telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir, serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:19
Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kehadiran koperasi desa/kelurahan merah putih dan Danantara dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

“Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Koperasi desa/kelurahan merah putih, lanjutnya, juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita, dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi sesuai harga jual.

Presiden melanjutkan pemerintah juga membentuk Danantara dalam rangka mempercepat investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA).

“Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

Menurut dia, Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS.

Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.

“Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” katanya.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:14
Pengamat: Presiden tabuh genderang perang lawan tambang ilegal

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang ilegal beserta oknum yang menjadi bekingnya, sebagai bentuk ketegasan untuk mendobrak praktik yang selama ini telah merugikan negara ratusan triliun.

“Ini langkah yang kita patut apresiasi dari Presiden Prabowo karena berani mendobrak sebuah realitas ekonomi, di mana selama ini dugaan oknum aparat bermain dalam sawit maupun tambang ilegal mengemuka, baik yang masih aktif sebagai oknum aparat maupun oknum purnawirawan,” kata Agung saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Agung menilai pernyataan yang disampaikan secara terbuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI menandakan Kepala Negara telah membunyikan genderang perang untuk memberantas praktik tersebut.

“Ini sebuah preseden positif bahwa Presiden memimpin genderang perang melawan oknum tadi agar tidak membuat ekonomi kita terpusat pada satu kelompok atau satu orang saja,” ujarnya.

Agung mengatakan saat ini Presiden mencetuskan banyak program prioritas dan program strategis yang berfokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Program-program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga praktik culas seperti tambang ilegal yang terus menerus merugikan keuangan negara sudah pasti akan diberantas.

“Karena rakyat kita hari ini sedang mengalami kontraksi ekonomi dan pemerintah butuh banyak anggaran untuk bisa mengentaskan masalah tersebut,” tuturnya.

Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bakal menindak 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tambang ilegal itu.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa penindakan itu akan dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepada orang-orang besar hingga jenderal-jenderal TNI, jika diduga terlibat melindungi tambang ilegal.

“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Presiden.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan DPR mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang-tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.

Puan sangat optimistis terhadap semangat Kepala Negara tersebut karena penindakan seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik.

“Penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 (UUD 1945) dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung,” kata Puan usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:12
Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut kewajiban Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk menyetorkan 20% dari laba ke pemerintah desa untuk kepentingan rakyat desa.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memandang setoran 20% laba dari Kopdes Merah Putih ke pemerintah desa bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Adapun, setoran tersebut akan diputuskan dalam rapat anggota tahunan ke depan.

“Enggak apa-apa [20% laba dari Kopdes Merah Putih untuk pemerintah desa]. Kan yang penting diputuskan di rapat anggota tahunan nanti,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

Dia menjelaskan setoran laba dari Kopdes Merah Putih ini untuk memajukan kepentingan masyarakat di pedesaan.

“Semuanya kan yang penting untuk rakyat desa, untuk warga desa gitu loh. Kalau pemerintah desa dapat [20% laba dari Kopdes Merah Putih] kan juga pasti digunakan untuk kepentingan warga desa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) disebutkan bahwa Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan Kopdes Merah Putih wajib memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal 20% dari keuntungan bersih usahanya pada tahun pertama. Ini artinya, keuntungan dari Kopdes akan kembali ke desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa.

“Keuntungannya, di Permendes [Permendes dan PDT 10/2025] disebutkan satu tahun ketika itu ada laba bersih melalui rapat koperasi, berapa persen langsung di situ juga berlaku untuk desa 20%,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dia menjelaskan, kewajiban Kopdes itu seiring adanya keterlibatan pemerintah desa dalam menjalankan usaha, termasuk melakukan kajian proposal bisnis Kopdes Merah Putih.

“Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya,” ujarnya.

Nantinya, pemberian imbal jasa dilakukan setiap tahun dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah dalam APB Desa. Adapun, pemberian imbal jasa dipergunakan sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).

Yandri juga menambahkan bahwa semua kementerian/lembaga setuju 20% dari keuntungan Kopdes dikembalikan ke desa.

“Karena keterlibatan lahir sampai proposal dan sebagainya desa sangat terlibat, maka semua kementerian/lembaga setuju, termasuk Kementerian Koperasi setuju, bahwa ini dikembalikan ke desa,” tandasnya.

15/08/2025 15:11
Sidang Tahunan MPR: Poin penting pidato Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8). Berikut poin-poin tentang hasil positif sejumlah program dan kebijakan yang dilakukan.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:10
Atasi Kekurangan Dokter, Prabowo Bakal Buka 148 Prodi di 57 FK Tahun Ini

Jakarta –

Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan janji kampanyenya yang semula meyakini mampu mendirikan 300 fakultas kedokteran di masa jabatannya. Gagasan ini berangkat dari laporan kekurangan dokter dan dokter spesialis.

Prabowo merinci sedikitnya 148 program studi di 57 fakultas kedokteran akan dibuka di seluruh Indonesia. Terbagi menjadi:

125 prodi dokter spesialis23 prodi dokter sub spesialis25 prodi umum dan prodi gigi

“Tahun ini kita akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi,” sebutnya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplesks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Memperbanyak pembukaan prodi disebutnya mampu meningkatkan jumlah dan kuota mahasiswa kedokteran. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka beasiswa.

“Serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.”

“Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Pembukaan 148 prodi di 57 fakultas kedokteran berada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

(naf/kna)

15/08/2025 15:02
Menkum sebut pidato kenegaraan Presiden harapan seluruh masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan Astacita Bapak Presiden, di mana beliau menyadari bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat,” ucap Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Lantaran kedaulatan ada di tangan rakyat dan Presiden didaulat untuk menjadi nakhoda RI saat ini, kata dia, maka Presiden tahu apa yang harus dan wajib untuk dilakukan dari setiap tahapan selama 5 tahun memimpin Indonesia.

Untuk itu pada tahun pertama Presiden menjabat, Menkum menuturkan telah dicanangkan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, maupun program strategis lainnya.

Berbagai program tersebut, kata dia, merupakan sebuah pengejawantahan dalam rangka melakukan distribusi ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah.

“Karena itu sekali lagi ini merupakan investasi luar biasa yang harusnya dilakukan jauh hari sebelumnya,” tuturnya.

Dengan demikian, Supratman berpendapat Presiden tidak memandang hal itu sebagai suatu masalah dan terus berusaha mengeksekusi dengan baik agar semua kebutuhan dasar rakyat bisa terpenuhi.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:02
Menko AHY: Indonesia berdaulat dan mandiri jadi pesan kuat Presiden

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri merupakan pesan kuat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri, melalui berbagai program diantaranya swasembada pangan hingga ketahanan energi.

“Kita kembali menyatukan segala energi bangsa ini di usia ke 80 tahun. Indonesia harus semakin berdaulat semakin mandiri, tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesiapan siaga untuk rakyat. Ini menjadi pesan kuat dari bapak presiden tadi,” ujar Menko AHY saat ditemui di sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, semua elemen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat mendasar bagi perekonomian nasional, yang harus memiliki daya saing dan kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin bagi kepentingan rakyat.

“Sampai dengan hubungan internasional, diplomasi pertahanan juga semakin kuat, karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, artinya bangsa Indonesia juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional dan banyak lagi aspek yang lain,” ujar Menko AHY.

Menurutnya, semua program prioritas nasional (PSN) saat ini dijalankan di waktu yang tepat yaitu momentum 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045.

“Hari ini kita semua harus bekerja sama seluruh elemen bangsa, termasuk melalui agenda prioritas dan program-program yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menko AHY.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” pada 17 Agustus 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 14:59
Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membanggakan capaian perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi semester pertama 2025 mencapai 5,12%.

“Dalam 299 hari ini, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi, secara global, perang dagang, perang tarif. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, dia menegaskan, pencapaian tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

Menurut Prabowo, selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% belum tercermin dalam kesejahteraan nyata rakyat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan, mulai dari anak-anak yang kekurangan gizi, petani dan nelayan yang sulit menjual hasil panen, hingga keluarga yang kesulitan berobat karena keterbatasan biaya atau fasilitas kesehatan.

“Konsistensi menjalankan UUD akan menghindarkan distorsi ekonomi yang membuat hanya segelintir orang menikmati kemajuan,” tegasnya.

Selain pertumbuhan ekonomi yang solid, Prabowo juga memaparkan capaian investasi. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun lalu. Angka tersebut bahkan sudah memenuhi target APBN 2025 sebelum tahun berjalan berakhir.

Capaian investasi tersebut, kata Prabowo, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Prabowo menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa perekonomian nasional mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah gejolak global, asalkan prinsip-prinsip konstitusi dijalankan secara konsisten.

“Telah berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja Indonesia,” pungkas Prabowo.

15/08/2025 14:59