Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Prabowo Tak Singgung HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Pidato Kenegaraan

    Prabowo Tak Singgung HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Pidato Kenegaraan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo tanpa sekalipun menyebut frasa kebebasan berpendapat maupun hak asasi manusia (HAM) alias absen membahas secara eksplisit soal kebebasan berpendapat dan HAM.

    Berdasarkan analisis frekuensi kata dalam naskah pidato, Prabowo paling banyak mengucapkan kata ‘Indonesia’ sebanyak 66 kali. Dia juga banyak menyampaikan kata ‘negara’ sebanyak 49 kali, dan ‘rakyat’ 40 kali.

    Selain itu, isu ekonomi juga menjadi sorotan, terlihat dari seringnya kata ‘ekonomi’ sebanyak 31 kali muncul, diikuti ‘bangsa’ dan ‘presiden’ masing-masing 22 kali.

    Selanjutnya, kata ‘demokrasi’ diucapkan sebanyak 15 kali, tetapi hanya dalam konteks sistem politik dan pemerintahan.

    Prabowo sebenarnya mengucapkan kata HAM satu kali, tetapi hal itu merujuk pada ‘Komnas HAM’ yang dia sebutkan, tanpa pembahasan rinci terkait agenda atau kebijakan hak asasi manusia.

    Prabowo lebih banyak menyinggung soal pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan penguatan pertahanan. Topik kemiskinan 8 kali, korupsi 7 kali, hingga isu pangan seperti beras dan gizi masing-masing 7 kali turut mendapat porsi pembahasan.

    Meski menyinggung ‘kemerdekaan’ sebanyak 9 kali, tidak ada elaborasi yang mengaitkan kemerdekaan tersebut dengan kebebasan berekspresi atau perlindungan HAM. Fokus pidato justru mengarah pada penguatan pemerintah, efisiensi anggaran, dan strategi nasional menghadapi tantangan global.

    Berikut kata-kata yang paling banyak diucapkan Prabowo dalam pidato kenegaraan 2025:

    Indonesia: 66
    Negara: 49
    Rakyat: 40
    Ekonomi: 31
    Bangsa: 22
    Presiden: 22
    Nasional: 18
    Undang-Undang: 17
    Sekolah: 16
    Demokrasi: 15
    Pemerintah: 15
    Republik: 15
    Kekayaan: 11
    Budaya: 10
    Kerja: 10
    Hakim: 9
    Kemerdekaan: 9
    Masalah: 9
    Bekerja: 8
    Berani: 8

  • Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Tahunan MPR 2025 kini menayangkan video capaian kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, dalam penayangan video ini menjadi yang berbeda dari era Presiden-presiden sebelumnya.

    Video tersebut diputar setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato, Jumat (15/8/2025).

    Tayangan dibuka dengan narasi: “Setiap pemimpin bangsa ikut andil dalam pembangunan, menyiapkan landasan yang kokoh menuju Indonesia maju. Tugas kita sekarang melanjutkan perjuangan.”

    Urutan tayangan dimulai dengan suara Proklamasi Kemerdekaan oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

    “Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia,” tutur suara Soekarno.

    Selanjutnya, Presiden ke-2 Soeharto menuturkan soal kemakmuran dan keadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
    Lalu, ditampilkan kutipan dari Presiden ke-3 RI B.J. Habibie yang menuturkan bahwa Indonesia yang harus tetap satu.

    “Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa,” jelas kutipan B.J Habibie.

    Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan penghargaan terhadap kemajemukan.

    “Republik Indonesia menghargai kemajemukan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur,” tutur Gus Dur.

    Setelahnya, ditampilkan kutipan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri soal mengajak masyarakat menatap masa depan dan bersatu memperbaiki kehidupan serta martabat bangsa.

    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga ditampilkan soal pentingnya memperkokoh persatuan, karena Indonesia adalah bangsa besar yang rukun dan bersatu.

    Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut Indonesia sebagai “rumah besar” yang terwujud jika seluruh elemen bangsa bersatu.

    Terakhir, adalah penayangan kutipan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang mengajak untuk membangun Indonesia, dari apa yang sudah dibangun oleh Presiden-Presiden sebelumnya.

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” ucap Prabowo.

  • Presiden Prabowo Sindir Petinggi BUMN: Masa Rapat Sebulan Sekali Tantiemnya Rp40 Miliar

    Presiden Prabowo Sindir Petinggi BUMN: Masa Rapat Sebulan Sekali Tantiemnya Rp40 Miliar

     

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo menyoroti soal BUMN yang terus merugi sementara komisarisnya banyak. Apalagi ada istilah tantiem di kalangan petinggi BUMN. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo saat menyampaikan Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

    “Saudara-saudara masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun,” kata Prabowo yang diikuti tepuk tangan dan suara gemuruh anggota DPR yang hadir.

    Prabowo menegaskan, telah memerintahkan Danantara, direksi tidak perlu tantiem kalau perusahaan BUMN rugi.

    “Dan untungnya harus benar-benar untung, jangan untung akal-akalan,” kata Prabowo.

    “Kita sudah lama jadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti!” kata Prabowo menambahkan, disambut standing aplous seluruh anggota DPR.

    Presiden Prabowo juga menegaskan jika direksi dan komisaris tidak bersedia tidak terima tantiem, maka berhenti saja, banyak anak muda yang siap menggantikan mereka.

    Tantiem sendiri berasal dari bahasa Jerman, yang bermakna pemberian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi dan komisaris, biasanya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam periode tertentu, terutama saat perusahaan mencatatkan laba.

    Tantiem biasanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi bisa juga berupa saham atau opsi saham. Istilah tantiem sering dikaitkan dengan sistem bonus tahunan yang diberikan kepada jajaran manajemen perusahaan.

     

  • Mensos Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

    Mensos Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Adapun strateginya yakni melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diusung oleh Presiden Prabowo.

    Menurutnya, DTSEN menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan.

    Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.

    “DTSEN sebagai strategi presiden agar program bansos tepat sasaran. Untuk pertama kalinya Indonesia punya data tunggal. DTSEN dikelola langsung BPS dan dijadikan pedoman seluruh stakeholder,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, Kemensos ikut membantu pemutakhiran data secara berkala. “Dengan data ini, kita bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima bansos, sekaligus siapa yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Menurutnya, DTSEN memutuskan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi secara akurat.

    “Hal ini juga menjadi dasar untuk program pendidikan berasrama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1-2),” tuturnya.

    Sementara itu, Prabowo menegaskan pemerintah bakal serius dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan strategi yang komprehensif.

    “Dalam 10 bulan terakhir, Kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen dalam tempo sesingkatnya. Kami telah membentuk sistem DTSEN sebagai pegangan utama untuk memastikan program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya, kami mendapat laporan masih ada orang kaya yang mendapat subsidi rakyat,” kata Prabowo.

    Dia mengatakan berbagai strategi pun telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya lewat Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, dia menjelaskan sudah ada 100 Sekolah Rakyat terbangun. Angka tersebut juga bakal terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

    “Salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Tahun depan 200, selanjutnya 300, dan seterusnya. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1-2 dan benar-benar sangat membutuhkan. Mereka kita asramakan dan berdayakan dengan kualitas yang baik. Ini adalah langkah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu miskin,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini agar para nelayan bangga menjadi tulang punggung bangsa sebagai produsen pangan.

    “Kita akan bangun dalam waktu yang secepatnya, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.

    Upaya ini dilakukan agar para nelayan dapat kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa karena menjadi produsen makanan, seiring kehidupan nelayan yang harus semakin baik.

    Jika setiap desa ada sekitar dua ribu kepala keluarga (KK), lanjutnya, maka terdapat 10 ribu warga dengan asumsi satu KK terdiri dari bapak, ibu dan tiga anak. Setelah dikalikan dengan 1.100 desa, maka akan ada 10 juta nelayan penerima manfaat yang dinilai bakal hidup dengan baik.

    “Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita,” kata Presiden.

    Program ini bukanlah bantuan langsung tunai (BLT) atau bagi-bagi uang, tetapi meminjamkan dana yang kemudian dicicil oleh para nelayan mengingat mereka bakal memperoleh pendapatan dari program tersebut, katanya, menegaskan.

    “Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjamin uang, mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah karena mereka akan menghasilkan nilai,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir di Gedung Nusantara. Beberapa yang hadir adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

    Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

    Sejumlah aparat TNI bersiaga untuk mengamankan agenda sidang tahunan dan sidang bersama di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:50 WIB

    Elshinta.com – Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang terdiri dari Gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, siap menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2025, yang bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat.

    Petugas pengamanan internal hingga polisi dan TNI sudah bersiaga di sejumlah titik di dalam kompleks parlemen tersebut untuk mengamankan situasi. Selain itu, panitia acara dan pegawai yang bekerja di kompleks parlemen pun tampak sudah lalu lalang sejak Jumat pagi.

    Berbagai ornamen pun sudah terpasang di Gedung Nusantara yang menjadi lokasi utama sidang tahunan dan sidang bersama tersebut. Karpet merah pun sudah disiapkan untuk menyambut kehadiran tamu-tamu penting.

    Namun area parkir kendaraan khusus pimpinan MPR hingga DPR masih tampak belum terisi penuh hingga pada pukul 07.20 WIB. Petugas pun menyediakan area tersebut yang dengan tulisan khusus.

    Sementara itu, sejumlah tokoh yang terpantau sudah hadir di antaranya Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Adapun Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Apa Itu Smart Screen, Teknologi yang Mau Disebar Prabowo ke Sekolah Pelosok RI

    Apa Itu Smart Screen, Teknologi yang Mau Disebar Prabowo ke Sekolah Pelosok RI

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mau menyebarkan 288 ribu perangkat layar pintar atau smart screen ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Apa itu smart screen?

    Smart screen, atau bisa juga disebut smart interactive display, adalah perangkat dengan layar sentuh di mana penggunanya bisa melakukan berbagai hal di layar tersebut, menulis, menggambar, sampai menjalankan aplikasi langsung dari layar.

    Atau lebih mudahnya, perangkat ini adalah sebuah tablet namun dengan dimensi yang lebih besar, sebesar televisi. Perangkat ini dilengkapi sistem operasinya sendiri, bisa Android, Windows, dan lainnya.

    Dalam dunia pendidikan, smart screen ini bisa mendorong keterlibatan aktif siswa di ruang kelas. Materi pelajaran bisa disajikan dengan lebih dinamis, baik itu berbentuk video, animasi, dan pengajar pun bisa menandai, menulis, atau mencoret langsung pada layar.

    Selain itu, perangkat seperti ini juga akan mendukung pembelajaran jarak jauh karena bisa terhubung ke internet. Jadi konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya bisa dijalankan langsung dari smart screen, sehingga guru dan siswa bisa terhubung secara visual dan interaktif tanpa batasan lokasi — selama bisa terhubung dengan sambungan internet tentunya.

    Fitur Canggih yang Mungkin ada di Smart ScreenLayar Resolusi Tinggi. Layar yang dipakai biasanya punya resolusi tinggi dan bisa menampilkan gambar secara tajam, dengan resolusi 4K.Multi Touch. Layarnya mendukung teknologi multi touch, alias bisa dipakai oleh beberapa pengguna sekaligus. Cocok untuk kegiatan kelompok.Dual OS. Bahkan beberapa perangkat mendukung sistem operasi ganda, Android dan Windows, yang membuatnya lebih fleksibel dalam penggunaannya.Konektivitas lengkap. Layaknya sebuah PC, smart screen ini lazimnya dilengkapi port HDMI (untuk difungsikan menjadi layar tambahan), USB (untukmenghubungkan berbagai aksesoris), dan lain sebagainya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan menjadi sorotan. Presiden Prabowo mengatakan masih banyak ketertinggalan di bidang pendidikan yang harus dikejar. Program 100 Sekolah Rakyat dan sekolah unggulan menjadi solusinya. Namun, Prabowo bilang fasilitas teknologi juga diperlukan.

    “Tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pintar, smart platform, smart TV, yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok,” kata Prabowo dalam sidang tahunan MPR tahun 2025 di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Prabowo, ada desa-desa tertinggal yang tidak memiliki guru-guru yang bagus. Terobosan teknologi ini diharapkan bisa menghubungkan desa tertinggal dengan guru yang bagus di tempat lain secara virtual.

    “Agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa mendapatkan mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual,” ujarnya.

    (asj/fay)

  • Waketum Gerindra: Sudewo telah diberi teguran keras dari partai

    Waketum Gerindra: Sudewo telah diberi teguran keras dari partai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandowo mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo telah diberi teguran keras dari pimpinan partainya atas polemik yang bergulir.

    “Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra (Sugiono) juga sudah memberikan teguran,” kata Budisatrio di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia pun menekankan pihaknya akan terus memantau dan menghormati proses politik yang sedang berjalan terhadap Sudewo, tak terkecuali pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    Meskipun, sambung dia, yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pati.

    “Memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, kami memantau, kami mendengarkan dan kami tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab.”

    Dia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan dialami oleh kepala daerah lainnya di Indonesia.

    “Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan jangan mulai menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” katanya.

    Menurut dia, sedianya seorang pemimpin berbakti kepada rakyat agar memperoleh kepercayaan publik, serta memberikan jawaban terhadap berbagai aspirasi dan harapan rakyat.

    Untuk itu, Budi mengingatkan kejadian yang dialami Bupati Pati kiranya dapat menjadi momentum refleksi diri bagi para pemimpin yang duduk di pemerintahan maupun lembaga negara untuk menjaga kepercayaan dari rakyat.

    “Ini menjadi momen penting kita refleksi, kita mengingatkan rekan-rekan kita apakah itu sesama anggota DPR RI, DPRD, para kepala daerah untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan dan tidak menunjukkan sikap-sikap yang menyeberangi harapan dan kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Hal tersebut, tambah dia, sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Jakarta, Jumat.

    “Tadi Pak Presiden juga sudah bicara, kita butuh masyarakat untuk terus menyuarakan kritik-kritik dalam bentuk apapun, bentuk yang kreatif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu kita butuhkan,” katanya.

    Pada Kamis (14/8), Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai dengan koridornya.

    “Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia mengatakan menghormati proses politik yang sedang bergulir tersebut, seraya akan terus mencermati jalannya dinamika yang berkembang terhadap Bupati Pati Sudewo.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8).

    Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Satuan TNI ditambah antisipasi kondisi geopolitik tak menentu

    Prabowo: Satuan TNI ditambah antisipasi kondisi geopolitik tak menentu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di institusi TNI diperlukan untuk mengantisipasi kondisi geopolitik yang tidak menentu.

    “Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, Presiden Prabowo membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

    “Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan,” ucap Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

    “Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

    “Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

    “Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

    “Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

    Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

    “Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.