Kementrian Lembaga: MPR RI

Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR.
Nota itu diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, postur anggaran kali ini menunjukkan strategi menggenjot pendapatan negara setinggi mungkin, sembari mengerem laju belanja agar defisit tetap terkendali.
Pemerintah memasang target tinggi untuk pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara, pemerintah lebih berhati-hati dengan target Rp 3.786,5 triliun, angka yang moderat atau berada di titik tengah.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menilai, rancangan yang dipilih pemerintah merupakan batas tertinggi dari yang dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
“Untuk belanja negara, target menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni angka moderat dari batas bawah dan atas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/8/2025).
Dengan pilihan tersebut, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025, yakni sebesar 2,48 persen atau setara Rp 638,8 triliun.
Terkait hal itu, Said mendukung target pendapatan negara, tetapi meminta pemerintah berhati-hati, terutama dalam menyusun kebijakan perpajakan, baik dalam perluasan, kenaikan tarif pajak, maupun upaya mengejar target pendapatan.
“Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus-ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah (pemda),” katanya.
Sebagai gantinya, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak.
Ia juga meminta pemerintah memanfaatkan peluang dari perpajakan global pascapesepakatan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama terkait beroperasinya layanan perusahaan multinasional lintas negara.
“Pemerintah juga bisa melakukan optimalisasi pajak karbon. Upaya ini sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan,” jelas Said.
Tak hanya itu, pendapatan negara juga bisa ditingkatkan dengan memperbesar investasi di sektor sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dari bagi hasil sektor tersebut semakin besar.
Dari sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM PPKF. Strategi ini dinilai mampu menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar.
Said menyebut alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.
Rancangan belanja pusat sebesar Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun.
Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp 650 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun atau berkurang Rp 269,9 triliun.
“Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu dipertimbangkan ulang pemerintah. Pada saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca-UU Cipta Kerja,” kata Said.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, situasi tersebut membuat fiskal daerahm semakin melemah sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.
Meski demikian, Said menilai target pemerintah dalam RAPBN 2026 tergolong moderat dan realistis.
Hal itu terlihat dari sejumlah indikator asumsi ekonomi makro 2026, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen, dan kurs rupiah Rp 16.500 per dollar AS.
Sementara itu, harga Indonesian Crude Price (ICP) dipatok 70 dollar AS per barel,
lifting
minyak bumi 610.000 barel per hari, dan
lifting
gas bumi 984.000 setara barel per hari.
“Usulan angka-angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas yang disepakati antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kem PPKF,” jelas Said.
Said menilai, pilihan angka moderat itu menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah.
“Ini akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya
lay off
pada sektor manufaktur,” paparnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/08/2025 19:49
Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

“DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa amanat Presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Astacita untuk Indonesia Emas 2045.

Terkait kedaulatan pangan, dia menegaskan DPD RI akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah. Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga.

“DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” kata dia.

Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, dia meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

“Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Soal tambang ilegal, dia menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan.

Menurutnya, DPD RI akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

“Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan, daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” kata dia

Terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, menurut dia, DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.

“DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” katanya.

Dia juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.

“Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujarnya.

Selain itu, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.

DPD RI, kata dia, akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa DPD RI siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.

“Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:28
Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

“Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

“Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

“Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:20
Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7.000 ton per hari.

“Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Sudaryono mengatakan pendistribusian beras SPHP sangat penting di masa tidak ada panen raya saat ini, sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

“Di masa sekarang ini, dimana masa sekarang tidak ada panen, ini penting untuk penstabilan harga. Ini kan sebetulnya siklus biasa tahunan, siklusnya selalu ada dan kita harus lebih siap,” ujar Sudaryono.

Pihaknya memastikan pemerintah siap untuk mencapai target distribusi beras SPHP sebanyak 7.000 ton per hari tersebut, seiring cadangan beras nasional yang memadai.

“Kenapa kita harus lebih siap. Dan kita siap saat ini karena kita punya cadangan berasnya,” ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan, peningkatan distribusi beras SPHP akan dilakukan secara bertahap, di antaranya awalnya sebanyak 2.000 ton per hari, dan saat ini telah meningkat menjadi 3.000 ton per hari, kemudian akan ditingkatkan menjadi sebanyak 7.000 ton per hari.

“Target 7.000 per hari ini kan naik terus tiap hari. Mulai dari awalnya 2.000 ton per hari, sekarang sudah 3.000 sekian, terus kita tingkatkan terus,” ujar Sudaryono.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui program SPHP secara merata ke seluruh daerah.

“(Program) SPHP-nya jalan terus. Kita minta supaya cepat selesai, cepat dihabiskan,” ujar Titiek.

Ia mengatakan sejauh ini hasil pemantauan pihaknya di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, menunjukkan penyaluran SPHP telah berjalan.

Meski demikian, ia menekankan agar Bulog segera mengeluarkan stok-stok lama di gudang agar perputaran pasokan berjalan lancar.

Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, program pendistribusian beras SPHP yang dijalankan Perum Bulog secara masif di seluruh wilayah mulai membuahkan hasil positif.

Harga beras di pasar berangsur turun, yang diikuti penurunan harga gabah di tingkat petani setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, dalam periode 1-14 Agustus 2025, harga GKP terkoreksi di sejumlah wilayah, antara lain: Aceh dari Rp7.750 menjadi Rp6.900 per kilogram, Jambi dari Rp6.867 menjadi Rp6.720/kg; Sumatera Selatan dari Rp6.666 menjadi Rp6.543/kg; Jawa Tengah dari Rp6.814 menjadi Rp6.809/kg; DIY dari Rp6.608 menjadi Rp6.547/kg; Banten dari Rp6.527 menjadi Rp6.500/kg; Kalimantan Selatan dari Rp6.581 menjadi Rp6.533/kg; dan Sulawesi Barat dari Rp6.759 menjadi Rp6.730/kg.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:10
Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8). Berikut isi pidato lengkap yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto:

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu rahayu.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka;
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI;
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI;
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,

Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram dan damai.

Izinkan saya menyampaikan, Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama, akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri, di hadapan saudara-saudara, untuk menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya. Bersama Saudara Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia.

Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata.

Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global.

Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “My country first” menjadi semakin dominan. Menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif.

Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen.

Ekspor kita tumbuh kuat 10,67 persen. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4 persen, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

(Suara batuk) Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya.

Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi.

Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100.

Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya.

Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang.

Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita.

Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen.

Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat.

Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

R-APBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas.

Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat.

Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.

Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai.

Dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

Ketiga kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi.

Dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

Ke depan program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat. Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM.

Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global.

Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI.

Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemerintah menyiapkan biaya siswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics.

Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah.

Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:09
Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

Jakarta –

Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Sekjen partai. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap partai semakin solid usai penunjukan Hasto tersebut.

“Ya itu merupakan prerogatif dari ketua umum. Yang kami harapkan adalah partai ke depan PDI perjuangan tentu akan menjadi lebih baik semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, otokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” kata Puan seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Puan menuturkan penunjukan tersebut menjadi prerogatif Megawati. Menurutnya, pertimbangan itu sudah ada setelah pelaksanaan Kongres ke-V PDIP beberapa waktu lalu.

“Itu prerogatif ketua umum. Jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres di Bali,” kata dia.

Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan posisi sekjen partai periode 2025-2030. Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

(fca/lir)

15/08/2025 18:39
VIDEO: Adab Wapres Gibran Cium Tangan Ma’aruf Amin

Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Wapres Gibran yang sempat bertemu dan mencium tangan Ma’aruf Amin.

Ringkasan

15/08/2025 18:29
Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat…

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut APBN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbasis ekonomi kerakyatan.

“Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat, meningkatkan gizi dan mutu sumber daya manusia,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Menko Muhaimin menambahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu terobosan strategis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan masyarakat.

Menurutnya, program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu implementasi pembangunan negara yang berangkat dari rakyat di akar rumput.

“Partisipasi, gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan, langkah-langkah terobosan ini mengakhiri langkah-langkah bisnis as usual (tata kelola bisnis seperti biasanya),” ujar Menko Muhaimin.

“Dimulai dengan meningkatkan gizi dan mutu MBG, itulah terobosan-terobosan strategis yang sebelumnya mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi, menjadi konkret ekonomi rakyat,” tambahnya.

Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

Pada ayat (3), konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ayat (4) mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 18:12
IHSG akhir pekan ditutup melemah, dipimpin sektor infrastruktur

Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup melemah, yang dipimpin oleh saham-saham sektor infrastruktur.

IHSG ditutup melemah 32,87 poin atau 0,41 persen ke posisi 7.898,37.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,85 poin atau 0,71 persen ke posisi 821,06.

“Investor akan menyambut rilis data Penjualan eceran di Amerika Serikat (AS) yang dapat memberikan petunjuk mengenai apakah kebijakan tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen,” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Dari dalam negeri, parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Dari mancanegara, peluang pemotongan suku bunga acuan oleh bank sentral AS The Fed sangat terbuka lebar akan dilakukan pada pertemuan September 2025.

Pada pekan depan, pelaku pasar akan mendengar pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell, yang mengisyaratkan pemangkasan suku bunga acuan di Simposium Ekonomi Jackson Hole.

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG bergerak di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi yang naik sebesar 2,60 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor barang konsumen non primer yang naik masing- masing sebesar 0,22 persen dan 0,21 persen.

Sedangkan, delapan sektor melemah yaitu sektor infrastruktur paling dalam minus 1,67 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor barang baku yang turun sebesar 0,73 persen dan 0,69 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu KBLV, UANG MFIN, INPP dan DPUM. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BRNA, TOSK, KAQI, DKHH, dan NTBK.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.957.298 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 47,80 miliar lembar saham senilai Rp30,97 triliun. Sebanyak 229 saham naik 432 saham menurun, dan 139 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 737,74 poin atau 1,73 persen ke 43.387,00, indeks Shanghai menguat 30,33 poin atau 0,83 persen ke 3.696,71, indeks Hang Seng melemah 249,25 poin atau 0,98 persen ke posisi 25.270,45, dan indeks Straits Times melemah 25,99 poin atau 0,61 persen ke 4.230,20.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 17:33
Prabowo Ingin Tak Ada Defisit Fiskal Tahun 2027/2028, Dapat "Standing Applause" Anggota DPR Nasional 15 Agustus 2025

Prabowo Ingin Tak Ada Defisit Fiskal Tahun 2027/2028, Dapat “Standing Applause” Anggota DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menginginkan tidak ada defisit fisikal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 atau tahun 2028.
Biasanya, APBN setiap tahun tetap menyisakan ruang untuk rentang defisit.
Adapun pada tahun depan, defisit APBN dirancang sebesar Rp 638,8 triliun atau sekitar 2,4 persen dari PDB.
Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Harapan saya, cita-cita saya, untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit,” ucap Prabowo, Jumat.
Mendengar ucapan Prabowo, anggota DPR dan MPR yang hadir dalam sidang di Kompleks Parlemen memberikan
standing applause
atau tepuk tangan meriah untuk Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo menyatakan, target itu akan terealisasi dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk seluruh kekuatan politik di Indonesia.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyatakan, pemerintah harus berani melihat dan menangani kebocoran anggaran.
“Negara kita besar, makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati,” ucap dia.
Caranya, pemerintah bakal melanjutkan efisiensi anggaran di tahun 2026.
“Sehingga, defisit ini ingin kita tekan sekecil mungkin,” beber dia.
Di sisi lain, pihaknya akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga belanja negara tidak melulu hanya mengandalkan APBN.
Kendati demikian, APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif meredam guncangan.
“Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/08/2025 17:18