Kementrian Lembaga: MPR RI

Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Luthfi menegaskan bahwa sebagai gubernur, ia tidak dapat menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan sendirian.
“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya moto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” kata Luthfi usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian, Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang, pada Jumat (15/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa berbagai indikator kemiskinan, seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, dan kesehatan, harus ditangani secara kolektif oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pengusaha.
“Artinya, program-program yang tepat sasaran harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berdaya guna. Setiap triwulan kami evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkat ke P2, dan jika memungkinkan menjadi P3 atau potensi miskin,” tambahnya.
Luthfi juga mengungkapkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif.
Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen.

Ia juga menyebutkan bahwa graduasi masyarakat miskin ekstrem sudah dilakukan, salah satunya di Kabupaten Brebes, di mana masyarakat yang diwisuda dinyatakan telah “naik kelas” dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Nanti akan kita teruskan kepada bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan kemiskinan.
“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur Jateng, penanganan kemiskinan akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Namun, ini harus kita laksanakan,” kata Sumanto.
Ia menambahkan bahwa salah satu fokus dalam pidato Presiden adalah mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi nol persen sebagai tantangan yang harus diperjuangkan bersama.
“Karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif agar warga yang masuk kategori miskin dapat terentaskan.
“Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha untuk bekerja sama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.