Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • 4 Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat… Nasional

    4 Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat… Nasional

    Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Belanda dan Inggris kena damprat Presiden Prabowo Subianto karena gara-gara ulah kolonialis masa lalu, hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi repot di zaman sekarang.
    Sekelumit kritik sejarah itu disampaikan Prabowo di pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jumat (15/8/2025) kemarin.
    Menurut Prabowo, pembuat batas-batas negara adalah negara-negara yang dulu menjajah wilayah ini.
    “Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis, seenak jidatnya dia bikin garis itu yang repot kita sekarang,” ujar Prabowo dari mimbar pidatonya.
    Padahal, Indonesia dan Malaysia di zaman merdeka ini ingin hidup damai. Namun Prabowo merasa ada pihak yang memanas-manasi agar kedua negara bertetangga ini saling ribut.
    “Kita mau ditabrakan sama Malaysia? Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun,” kata Prabowo.
    Terlepas dari pidato Prabowo kemarin, isu panas yang muncul belakangan terkait hubungan Indonesia-Malaysia adalah isu Blok Ambalat
    Blok Ambalat adalah kawasan lautan di daerah utara antara Kalimantan dan Sulawesi. Masalah ini menjadi diperbincangkan kembali karena pihak Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
    Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan nama tersebut di sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Agustus 2025 lalu, karena nama Laut Sulawesi lebih sesuai dengan Peta Baru tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.
    Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada peta batas wilayah 1969 dan Continental Shelf Agreement Indonesia–Malaysia tahun 1969, yang menempatkan Ambalat di wilayah kedaulatan RI.
    Merespons isu itu, Prabowo memilih jalur damai.
    “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai,” tutur Prabowo usai Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025) lalu.
     
    Bulan Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.
    Kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan dengan kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mekanisme pengelolaan bersama (joint development).
    Lantas, apakah batas-batas negara RI-Malaysia dibikin penjajah?
    Kompas.com
    membaca tulisan Yamin dari Universitas Pancasila berjudul “Pancasila Ideologi di Tapal Batas Republik Indonesia dan Malaysia” dalam buku “Membangun kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, kumpulan makalah Kongres Pancasila VII, terbitan Pusat Studi Pancasila UGM, 2015.
    Dokumen resmi pertama yang mengatur mengenai perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah Konvensi Perbatasan atau Konvensi London, yang ditandatangani di London pada 20 Juni 1891 oleh Britania Raya dan Belanda.
    Perjanjian berikutnya ditandatangani pada tahun 1915 dan 1928. Perjanjian dan sejumlah kesepakatan kolonial kemudian diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia.
    Namun, batas yang ditentukan berawal dari Konvensi 1891 itu adalah batas darat, bukan batas maritim.
    “Penundaan status perbatasan maritim di Laut Sulawesi, yang menjadi sumber persengketaan antara Indonesia Malaysia selama bertahun-tahun atas Sipadan, Ligitan, dan Ambalat menunjukkan bahwa negosiasi perbatasan pada masa pemerintahan kolonial hanya berfokus pada perbatasan darat,” tulis Yamin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tambang ilegal yang belakangan mendapatkan sorotan publik.

    Tambang ilegal sangat berisiko longsor dan membahayakan nyawa para penambang. Belum lama ini, sekitar 20 orang penambang meninggal akibat tanah longsor di area penambangan ilegal di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.

    Bukan hanya membahayakan keselamatan, tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo berjanji bakal menindak 1.063  Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.

    “Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).

    Keseriusan Prabowo dalam memberantas tambang ilegal juga tampak dari pembentukan Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Untuk diketahui, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Ditjen Gakkum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ESDM. Ditjen Gakkum juga menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dan penanganan pengaduan.

    Lalu, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Jenderal Bekingan Tambang Ilegal

    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jenderal aktif maupun pensiunan Polisi atau TNI jika menghalang-halangi penindakan terkait 1.063 dugaan tambang ilegal di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    “Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo.

    Eks Danjen Kopassus ini mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan oleh petinggi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI tersebut.

    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” ujar Prabowo.

    Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa cara untuk melakukan penindakan itu dilakukan dengan memerintahkan pasukan yang tidak bertugas di wilayahnya.

    Instruksi itu pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo agar anggotanya tidak membekingi aktivitas ilegal terkait kekayaan alam di Indonesia.

    “Kalau ada yang berani saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tutur Prabowo.

    Di samping itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini.

    Pasalnya, Prabowo mengakui tidak akan segan menindak kader Gerindra yang terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.

    “Laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” pungkas Prabowo.

  • Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

    Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada momen menarik pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8) kemarin.

    Momen itu bisa disaksikan dalam unggahan terbaru Instagram Joko Widodo pada Sabtu 16 Agustus 2025.

    Pada unggahan tersebut, Jokowi menampilkan video dirinya yang datang ke sidang itu.

    Ia berjumpa dengan berbagai orang penting di Indonesia, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Puan Maharani.

    Namun ada yang menarik dalam tayangan terakhir di video, terlihat Presiden Prabowo memberikan hormat kepada Jokowi.

    Sikap hormat Prabowo kemudian dibalas dengan dua acungan jempol dari mantan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Keduanya juga tampak akrab dan saling memberikan gestur layaknya sahabat dekat.

    Dalam keterangan di postingan tersebut, Jokowi juga menjelaskan dengan merangkum apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin.

    “Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara jadi momentum penting menyampaikan arah kebijakan bangsa,” tulisnya.

    “Presiden @prabowo menegaskan modal besar Indonesia—SDM, kekayaan alam, dan pemerintahan kokoh—siap mengantarkan cita-cita Indonesia Maju,” ia menambahkan.

  • Puan Gelar Gala Dinner Bareng Ketua Parlemen ASEAN Usai Sidang Tahunan MPR Nasional 16 Agustus 2025

    Puan Gelar Gala Dinner Bareng Ketua Parlemen ASEAN Usai Sidang Tahunan MPR Nasional 16 Agustus 2025

    Puan Gelar Gala Dinner Bareng Ketua Parlemen ASEAN Usai Sidang Tahunan MPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar jamuan makan malam atau
    gala dinner
    dengan sejumlah ketua parlemen dari negara ASEAN.
    Jamuan makan malam ini digelar di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan, usai Puan dan para petinggi parlemen ASEAN menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Adapun dalam para pimpinan parlemen negara ASEAN yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI, yakni Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2025 sekaligus Ketua DPR Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul.
    Kemudian, Ketua Parlemen Nasional Timor Leste Maria Fernanda Lay, Ketua Parlemen Singapura,Seah Kian Peng, serta Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam E Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.
    Akan tetapi, tidak semua pejabat negara tetangga hadir dalam
    gala dinner
    .
    Pejabat yang hadir di antaranya adalah Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam dan Ketua Parlemen Nasional Timor Leste.
    Sementara sisanya harus kembali ke negaranya karena sudah memiliki agenda masing-masing.
    Dalam acara gala dinner itu, Puan pun menyambut para Ketua Parlemen di ASEAN dengan senang hati.
    Ia menambahkan, acara malam ini sekaligus untuk mempererat persahabatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
    Alasan Puan mengundang para ketua parlemen ASEAN pada Sidang Tahunan ini adalah karena ia ingin menunjukkan proses demokrasi di Indonesia.
    “Untuk memperkuat soliditas dan agar parlemen di ASEAN sebagai sahabat DPR bisa menyaksikan salah satu proses demokrasi di Indonesia,” jelas putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu.
    Selain itu, Puan menyebut jamuan makan malam ini juga dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI.
    “Malam ini, kita berkumpul untuk mengenang pengorbanan yang telah memenangkan kemerdekaan Indonesia, dan untuk merayakan persahabatan antarnegara di kawasan kita,” kata Puan dalam keterangannya.
    Puan juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk merayakan persatuan dan kedaulatan yang telah menjadi pilar-pilar Indonesia.
    “Kemerdekaan adalah jembatan dari masa lalu menuju masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan memungkinkan bangsa ini memastikan kemajuan menjangkau seluruh pelosok negeri,” kata cucu Proklamator RI, Soekarno itu.
    Menurut Puan, kemerdekaan juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan demi kebaikan bersama, saling mendukung, dan membangun hubungan baik dengan negara lain.
    Puan menilai, tidak ada negara yang dapat maju sendirian.
    Untuk itu, kemitraan, kolaborasi, dan upaya kolektif adalah kunci menuju dunia yang damai dan sejahtera.
    “Malam ini, saat kita menikmati hangatnya persahabatan dan kekayaan kuliner serta budaya Indonesia. Marilah kita teruskan semangat kemerdekaan yang tak terbatas, yang dibimbing oleh persatuan dan kedaulatan, agar Indonesia terus menjadi kekuatan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan ini,” paparnya.
    “Dan marilah kita bersama-sama merayakan, 80 tahun kemerdekaan Indonesia, untuk ikatan persahabatan yang abadi, dan untuk masa depan kita bersama,” sambung Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menghindari pertanyaan wartawan.

    Hal itu terkait rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR atas penyelenggaraan haji 2024.

    Saat dimintai tanggapan, Cak Imin, sapaan akrabnya, menolak memberi komentar.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” ujar Muhaimin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk pelaksanaan tahun 2024 yang sebelumnya dinilai bermasalah oleh Timwas DPR. Kala itu, Cak Imin merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan KPK terus berjalan. Baru-baru ini, penyidik menggeledah rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Dari lokasi tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik termasuk ponsel Yaqut disita.

    Yaqut sendiri telah diperiksa serta dicegah bepergian ke luar negeri.

    Selain rumah Yaqut, salah satu ASN Kementerian Agama juga digeledah KPK. Satu kendaraan ikut disita.

    Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah, yang diduga tidak didistribusikan sesuai aturan dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

    Meski kembali didesak lantaran pernah memimpin Timwas, Cak Imin tetap menolak berkomentar.

    Ia hanya menegaskan jawaban yang sama sambil tertawa kecil.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” katanya.

  • Pembangunan kawasan legislatif-yudikatif di IKN mulai akhir Oktober

    Pembangunan kawasan legislatif-yudikatif di IKN mulai akhir Oktober

    Penajam Paser Utara, Kaltim (ANTARA) – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai akhir Oktober 2025.

    “Kawasan legislatif dan yudikatif dijadwalkan mulai dibangun akhir Oktober atau awal November 2025,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya kelanjutan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu.

    “Semua persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif itu sudah selesai,” tambahnya.

    Kawasan tersebut menjadi pusat fungsi pemerintahan nasional, melengkapi pembangunan Istana Presiden dan kantor kementerian yang telah berlangsung sejak 2022.

    “Gedung DPR/MPR/DPD dibangun di sisi timur KIPP, serta Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat,” jelasnya.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lanjut dia, menyiapkan anggaran tambahan Rp8,1 triliun untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.

    “Proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang Agustus 2025, nilai kontrak Rp2,9 triliun,” ungkapnya lagi.

    Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 kilometer. Proyek pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak (multiyears) durasi pengerjaan 660 hari kalender.

    Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di kawasan KIPP IKN merupakan syarat penting bagi pemindahan ibu kota secara resmi dari Kota Jakarta ke sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu.

    “Tidak cukup hanya eksekutif. Harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional,” katanya.

    Pembangunan tahap dua menjadi bagian dari strategi percepatan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, sebut Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, mengecam keras praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar.

    Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp12.000/kg.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!,” kata Debi, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Debi, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Nah, faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Debi menambahkan, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%. Temuan Kementan menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi. Namun produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.

    Ia pun menuntut pemerintah bertindak tegas menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan.

    “Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo mengungkapkan adanya distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

    “Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo

    Presiden menegaskan, usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa sektor vital tidak boleh dikuasai segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan pribadi.

    “Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sempat langka, Istana sebut pasokan beras di pasar kembali normal

    Sempat langka, Istana sebut pasokan beras di pasar kembali normal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sempat langka, Istana sebut pasokan beras di pasar kembali normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pasokan beras di pasar telah kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan.

    “Kami memonitor setiap hari dan alhamdulillah hari ini, beberapa hari yang lalu semua sudah normal,” ujar Prasetyo di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat,

    Dia menjelaskan bahwa kelangkaan tersebut terjadi dalam waktu singkat dan dipicu oleh adanya praktik pengoplosan beras dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari ketentuan.

    Pemerintah, kata dia kemudian melakukan langkah intervensi untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga.

    “Pasar diintervensi oleh pemerintah, itulah gunanya kita memiliki kekuatan. Dengan kita memiliki cadangan beras di tangan pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu kita melakukan upaya-upaya tetap menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di lapangan,” ujar dia.

    Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia saat ini surplus produksi beras, dan stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.

    Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah segera mencari jalan pintas sebagai solusi untuk mengatasi kondisi kelangkaan beras yang terjadi saat ini.

    Pada beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa Ombudsman sudah mengecek kondisi stok beras ke pasar tradisional maupun ke pasar swalayan. Hasilnya, beras sudah dalam kondisi yang langka karena yang paling murah dijual dengan harga Rp12 ribu per kilogram.

    “Dan ternyata kelangkaan stok itu terkonfirmasi, ada penggilingan besar yang biasa punya 30 ribu ton, sekarang hanya dua ribu ton. Ada yang tadi punya lima ribu ton, sekarang 200 ton,” kata Yeka di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8).

    Ia mengatakan pemerintah perlu betul-betul memitigasi masalah kelangkaan beras karena waktunya sudah tidak banyak. “Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Terungkap Alasan Prabowo Naikkan Gaji Hakim hingga 280%

    Terungkap Alasan Prabowo Naikkan Gaji Hakim hingga 280%

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto kembali buka suara soal menyejahterakan para hakim. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan telah menaikkan gaji hakim hingga 280%.

    Alasan Prabowo, peningkatan penegakan hukum dan keadilan dilakukan dengan menyejahterakan para hakim melalui kenaikan gaji

    “Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280% peningkatannya,” kata Prabowo, di Gedung DPR, Jakarta (15/8/2025)

    Prabowo juga mengatakan tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar sebagai wujud penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri.

    “Kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Prabowo.

    Selain di dalam negeri, Indonesia juga turut aktif berkontribusi dalam mendukung keadilan dan perdamaian di dunia. Salah satunya aktif memperjuangkan perdamaian di Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara.

    “Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” kata Prabowo.

    (hal/hns)

  • Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi tekanan politik yang bisa memaksanya mengambil langkah ekstrem, termasuk mengundurkan diri, bahkan mengalami situasi seperti peristiwa 1998.

    Pendapat ini ia sampaikan melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official. Rocky menjelaskan, meskipun secara konstitusi pemakzulan dimungkinkan melalui mekanisme DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi, proses tersebut panjang dan rumit.

    “Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujar Rocky, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Rocky mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana tekanan massa mahasiswa memaksa Presiden ke-2 RI Soeharto turun demi meredam kerusuhan nasional.

    “Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” ungkapnya.

    Menurut Rocky, skenario serupa bukan hal yang mustahil terjadi lagi.

    Ia menegaskan, Indonesia memiliki banyak sosok pengganti jika Gibran harus mundur.

    “Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik,” tegas Rocky.

    Ia juga menilai prosedur resmi hanyalah salah satu sisi persoalan. Dalam banyak kasus, dinamika politik dan respons publik sering kali lebih menentukan nasib pejabat tinggi negara.