Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Operasi Merdeka Jaya 2025 dinilai sukses amankan rangkaian HUT RI

    Operasi Merdeka Jaya 2025 dinilai sukses amankan rangkaian HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Operasi Merdeka Jaya 2025 yang merupakan kolaborasi antara Kepolisian, TNI, instansi pemerintah serta masyarakat dinilai sukses mengamankan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.

    “Operasi Merdeka Jaya 2025 berjalan sukses dan berhasil berkat kolaborasi antara aparat dan masyarakat,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Komarudin di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan tim selalu menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama, dengan memastikan arus lalu lintas tetap terkelola, akses publik terjaga dan setiap warga dapat merayakan kemerdekaan dengan nyaman dan aman.

    Hal senada disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho. Keberhasilan pengamanan ini mencerminkan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

    “Tentunya dengan kerja sama yang baik, kolaborasi dan kebersamaan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 bisa berjalan dengan aman, lancar dan sukses,” katanya.

    Operasi Merdeka Jaya 2025 berlangsung sejak15 Agustus 2025 dimulai dengan Sidang Tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan, Sidang Paripurna DPR RI dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2026, Renungan Suci dan acara puncak HUT ke-80 RI.

    Lebih dari 9.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal setiap rangkaian kegiatan, mulai dari upacara kenegaraan, kirab bendera, pesta rakyat, hingga karnaval kemerdekaan yang berlangsung di kawasan Istana Merdeka, Monas serta koridor Sudirman-Thamrin.

    Petugas lalu lintas mengatur arus kendaraan, melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional serta memberikan pelayanan terbaik.

    Selain rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kepadatan, Polda Metro Jaya juga menyiapkan kantong parkir resmi, jalur “drop off” serta armada derek dan ambulans di berbagai titik vital untuk memastikan pelayanan optimal.

    Partisipasi aktif masyarakat yang tertib, memilih menggunakan transportasi publik dengan tarif khusus Rp80 serta kesabaran menghadapi rekayasa arus lalu lintas menjadi kunci sukses jalannya peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Instruksi Presiden soal Tambang Ilegal, Anggota DPR RI Ingatkan ESDM Tak Main-main

    Instruksi Presiden soal Tambang Ilegal, Anggota DPR RI Ingatkan ESDM Tak Main-main

    JAKARTA – Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk serius menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang penertiban tambang ilegal.

    Yan Mandenas enyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

    “Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka secara terang-benderang tambang ilegal yang masih marak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Ia mengungkapkan beberapa lokasi di antaranya di Kampung Wasirawi, Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

    Selanjutnya, di Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen, Papua. Kemudian, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan (tambang emas) serta di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya (tambang nikel).

    “Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Yan Mandenas.

    Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.

    “Sehingga semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan dikelola oleh oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi, tetapi mengatasnamakan masyarakat setempat atau masyarakat adat,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan adanya indikasi pembiaran oleh aparat hingga kementerian terkait dalam penanganan tambang ilegal.

    “Jadi, pada prinsipnya ada indikasi terjadi proses pembiaran. Hingga saat ini belum dilakukan penertiban dan ada indikasi keterlibatan oknum-oknum tertentu di kementerian atau lembaga terkait. Salah satu konflik yang terjadi di daerah, sampai dengan adanya pemberontakan adalah perlindungan terhadap tambang-tambang ilegal yang masih marak beroperasi sampai saat ini di Papua,” ungkapnya.

    Untuk itu, ia pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang berkomitmen menata ulang tata kelola SDA menuju kemandirian bangsa.

    Ia mengharapkan momentum HUT Ke-80 RI menjadi titik balik bagi pemerintah dalam melakukan penertiban besar-besaran terhadap praktik pertambangan ilegal.

    “Saya berharap para pembantu Presiden Prabowo dapat menunjukkan semangat dalam melakukan perubahan besar-besaran. Semua sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan justru dikuasai oleh kelompok tertentu atau korporasi yang mengatasnamakan masyarakat adat,” ucapnya.

    Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya, jika terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

    Prabowo mengungkapkan terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, di mana potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan minimal Rp300 triliun,” ungkap Prabowo.

  • HUT ke-80 RI, Wamenko Polkam Refleksi Kemerdekaan untuk Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    HUT ke-80 RI, Wamenko Polkam Refleksi Kemerdekaan untuk Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Politik dan Keamanan (Wamen Polkam) Lodewijk mengaku bersyukur Indonesia dapat memasuki usia kemerdekaan ke-80.

    Meski begitu, dia mengakui perjalanan Merah Putih selama 8 dekade masih harus terus dievaluasi demi terciptanya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita harus bersatu, untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu ini kita harus bersatu. Tidak ada cara lain. Bersatu dari aspek keamanan, aspek politik, aspek ekonomi,” kata Lodewijk saat ditemui di Kantor Kementerian Politik dan Keamanan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Politisi Golkar ini menambahkan, dalam momentum peringatan hadi kemerdekaan, dirinya mencoba melakukan refleksi momentum apa saja yang telah dilalui bangsa Indonesia.

    Dia mengklaim, apa yang sudah berjalan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah dinilai baik oleh pelbagai lembaga survei dalam dan luar negeri.

    “Kita tahu Kabinet Merah Putih tentunya dibawah pimpinan Pak Prabowo Subianto telah melaksanakan tugas itu dengan sangat baik. Itu ditandai dengan penilaian dari luar,” ucap Wamen Polkam Lodewijk.

    “Dari survei bahwa sampai April kita pada rating yang paling tinggi. Terus bagaimana ke depan, satu tahun ke depan, kita lihat aja tema yang diusung. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju,” tegas pensiunan jenderal TNI AD bintang 3 ini.

    Lodewijk berharap, negara dapat terus mengelola hasil kekayaanya untuk rakyat Indonesia. Artinya, kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semuan dikelola untuk rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Tujuannya Pak Prabowo dalam pidatonya kenegaraan di MPR maupun pidato dalam rangka pembahasan rancangan anggaran belanja negara, APBN itu. Beliau sampaikan untuk rakyat. Kenapa rakyat? Karena kita akan menuju keadaan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu artinya kalau 8% ada jaminan rakyat itu sejahtera,” dia memungkasi.

     

    Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Istana, Jakarta dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran dan Jan Ethes tampil dengan balutan pakaian adat Papua, lengkap dengan aksesoris tradisional seperti ikat kepala…

  • 1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

    1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.

    Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

    Rilke mengatakan selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    Ia mengatakan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.

    “Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi.

    Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

    “Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegas Prabowo.

    (kil/kil)

  • PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo Nasional 17 Agustus 2025

    PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo Nasional 17 Agustus 2025

    PKS Tegaskan Bakal Kritis Konstruktif ke Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan bersikap kritis konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “PKS akan terus menjadi koalisi yang kritis konstruktif,” ujar Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Hal ini disampaikan Muzzammil merespons pernyataan Prabowo yang meminta para pihak untuk tidak berhenti mengkritik dan memberikan koreksi kepada pemerintah.
    Muzzammil mengatakan, sikap PKS ini adalah untuk memastikan adanya check and balance dalam manajemen pemerintahan.
    “(Sikap kritis konstruktif) demi menghidupkan check and balances, meluruskan berbagai hal yang menyimpang, mendukung hal-hal yang baik yang telah dijalankan pemerintah,” kata dia.
    Menurut Muzzammil, kritik ini dibutuhkan untuk mensukseskan program Prabowo.
    Terlebih, suksesnya program-program pemerintah juga berdampak bagi masyarakat Indonesia.
    “Karena kesuksesan Presiden Prabowo adalah kebahagiaan 280 juta rakyat Indonesia, untuk itulah kita bersikap kritis konstruktif, di pusat maupun daerah,” kata Muzzammil lagi.
    Diberitakan, dalam pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Subianto menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah sangat diperlukan, meski terkadang terasa menyesakkan.
    Presiden menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak masalah, asalkan semua tetap memiliki tujuan yang sama.
    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang-kadang kalau kritik itu menyesakkan juga, tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” ucap dia.
    Presiden juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berlaku bagi pihak luar pemerintah, tetapi juga untuk anggota koalisi.
    “Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

    HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pesan pada peringatan HUT ke-80 RI. Dia berpesan Indonesia harus bebas dari berbagai masalah, di antaranya kelaparan dan kemiskinan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Zulhas bersama keluarganya dan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Verrell Bramasta tiba di Istana Merdeka, Jakarta untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

    Zulhas tampak mengenakan pakaian adat Lampung. Sementara itu, anaknya yakni Zita Anjani mengenakan pakaian adat dari NTT dan Putri Zulhas mengenakan pakaian adat Jawa Modern.

    Zulhas, yang memimpin urusan pangan di Kabinet Merah Putih, menyebut Indonesia harus merdeka dari kelaparan dan kemiskinan pada umur ke-80 ini.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” ujar pria yang juga Ketua Umum PAN itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2025).

    Kemudian, Zulhas juga meyakini target-target dimaksud akan terwujud di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pengentasan kelaparan dan kemiskinan adalah bagian dari visi-misi Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

    “Itu program Asta Cita prioritas pertama. Merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” terang pria yang juga mantan Ketua MPR itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dalam periode pemerintahannya.

    Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

    Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

    “Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

  • Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Novita Hardini mengingatkan semua pihak terkait agar pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8), harus menjadi kompas atau pedoman arah, sehingga tidak sekadar retorika.

    “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial, dalam lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Novita saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, dia mencatat ada lima hal penting dari pidato Presiden beberapa hari lalu, seperti terkait demokrasi dan nomokrasi yang harus berjalan beriringan.

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” katanya.

    Kedua, kedaulatan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ke depannya harus diterjemahkan menjadi pemerataan.

    “Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak pendapatan negara semakin tersingkir dengan berbagai kebijakan yang justru mempersulit serta melemahkan para pelaku UMKM, termasuk industri kreatif,” ujarnya.

    Ketiga, tambang ilegal. Dia mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.

    “Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, melainkan juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan, serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

    Keempat, efisiensi berkeadilan. Ia memandang langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari potensi penyelewengan merupakan capaian positif. Akan tetapi, efisiensi tersebut harus adil, sehingga tidak melahirkan ketimpangan baru.

    Kelima, pendidikan dan sumber daya manusia. Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru baik, tetapi literasi digital dan keterampilan abad ke-21 tetap perlu diperhatikan.

    “Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Ini lah wajah baru demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco Soroti Perbedaan Mencolok HUT RI Era Prabowo dan Jokowi

    Dasco Soroti Perbedaan Mencolok HUT RI Era Prabowo dan Jokowi

    GELORA.CO -Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 17  Agustus 2025, dinilai memiliki nuansa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menghadiri jalannya upacara.

    Menurutnya perayaan tahun ini lebih menonjolkan pertunjukan pertahanan ditandai dengan atraksi terjun payung dan fly pass TNI menggunakan pesawat F-16 dan dan tim aerobatik Jupiter.

    Di samping itu, Dasco menyebut kesenian-kesenian yang ditampilkan terasa lebih menarik karena memadukan tren terkini di masyarakat.

    “Ada kekuatan alutsista kita, kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi juga ditampilkan macam-macam kesenian yang tidak biasa,” ujar Dasco kepada awak media. 

    Selain itu, yang menarik adalah momen Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya membacakan teks proklamasi. Biasanya, teks proklamasi dibacakan oleh pimpinan MPR atau DPR.

    “Ini baru pertama kali presiden membacakan proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan,” tegasnya

  • Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen peringatan HUT Ke-80 RI menekankan soal cita-cita Indonesia Emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” ujar Puan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Puan menyebut esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?’ Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” ujar Puan.

    Puan menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” katanya.

    Ia pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Ia mengatakan tema itu dapat terwujud apabila negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” tuturnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan menilai kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk, nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” ujar Puan.

    Ia melanjutkan “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara.”

    Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Upacara kenegaraan itu dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.