Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • 4 Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI Nasional

    4 Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI Nasional

    Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden RI pertama yang membacakan teks proklamasi secara langsung saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2025).
    Hal ini menjadi salah satu detail kecil yang membuat upacara HUT RI berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
    Adapun pembacaan teks proklamasi berlangsung usai suara sirene dan dentuman meriam hampa sebanyak 17 kali diperdengarkan sebagai bentuk peringatan detik-detik proklamasi.
    Kepala Negara yang menjadi inspektur upacara lalu berdiri dengan sikap tegap membacakan teks proklamasi.
    Teks proklamasi ini sebelumnya dikirab dari cawan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka bersamaan dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan.
    Pembacaan teks proklamasi yang pertama kali oleh Presiden ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang turut hadir dalam upacara tersebut.
    “Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan,” jelas Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).
    Saat itu, Dasco juga menjelaskan baju adat yang dikenakan Presiden.
    Dalam upacara pengibaran bendera, Prabowo terlihat memakai beskap Melayu berwarna kuning muda.
    Sementara dalam upacara penurunan bendera, Kepala Negara kembali terlihat mengenakan beskap warna biru dongker, dilengkapi dengan hiasan kepala Tanjak Melayu.
    “(Beskap) Melayu,” kata Dasco singkat.
    Kembali ke soal teks proklamasi, pembacaannya bukan hal baru.
    Upacara kenegaraan menyambut detik-detik proklamasi selalu dilengkapi dengan pembacaan teks proklamasi.
    Namun biasanya, teks proklamasi ini dibacakan oleh orang yang berbeda-beda.
    Bukan presiden, yang membacakan bisa saja perwakilan dari DPR RI, MPR RI, maupun DPD RI secara bergiliran setiap tahun.
    Di tahun 2024, saat upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
    Sedangkan di tahun 2023, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) RI kala itu, Bambang Soesatyo.
    Pada tahun 2022, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
    Berikut ini pembaca teks proklamasi dari tahun ke tahun, mulai tahun 2004:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT Ke-80 RI momentum pertegas makna kemerdekaan hingga ke 3T

    HUT Ke-80 RI momentum pertegas makna kemerdekaan hingga ke 3T

    Dokumentasi – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin (paling kiri) saat berfoto bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    DPD RI: HUT Ke-80 RI momentum pertegas makna kemerdekaan hingga ke 3T
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

    Menurut dia, makna kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.

    “Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.

    Dia menuturkan salah satu prioritas yang diusung DPD adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.

    “RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata,” tuturnya.

    Dalam konteks sinergi pusat-daerah, dia pun menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

    “Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” katanya.

    Di sisi lain, dia menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Democracy. Menurut dia, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan di tengah krisis iklim global saat ini.

    “Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang,” ucapnya.

    Terakhir, Sultan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mewujudkan kemerdekaan yang bermakna, sesuai dengan tema peringatan HUT Ke-80 RI yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    “Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berbicara soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi seakan tidak ada habisnya. Bahkan, teranyar Roy Suryo Cs meluncurkan buku tentang polemik tersebut.

    Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengatakan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi sebuah rahasia bagi publik.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial Senin (18/8/2025).

    Mantan Ketua umum PP Muhammadiyah ini blak-blakan, Jokowi sedang terjebak dalam sebuah lingkaran sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” sebutnya.

    Dikatakan Amien, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia ciptakan.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

    Kata mantan Ketua MPR RI itu, move yang dia maksud yakni membuat dagelan politik asal-asalan, menyelenggarakan reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM beberapa waktu lalu.

  • Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Langit pagi Jakarta tampak bersih setelah semalaman diguyur hujan ringan. Udara yang biasanya padat dengan polusi, seolah memberi jeda pada Minggu (17/8/2025).

    Ribuan pasang mata menatap ke halaman Istana Merdeka, tempat Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Di antara semarak musik, derap langkah pasukan, hingga riuh sorak masyarakat yang memenuhi undangan, ada banyak yang berbeda dari perayaan kali ini.

    Kemeriahan tidak hanya hadir di halaman utama upacara. Di sudut istana, berdiri photobooth dengan latar dedaunan dan ornamen khas daerah yang lengkap dibubuhi tulisan tagline “HUT Ke-80 RI Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Warga, undangan, hingga pejabat tampak antusias berfoto, mengabadikan momen bersejarah ini dengan senyum lebar. Tak jauh dari sana, sebuah pameran mobil klasik menarik perhatian. Deretan kendaraan dinas presiden terdahulu—mulai dari Mercedes Benz putih yang pernah ditumpangi Soeharto hingga Cadillac Fleetwood hitam era 1980-an—menjadi magnet nostalgia. Seakan waktu berhenti sejenak, menyambungkan generasi lama dan baru dalam satu ruang kebanggaan yang sama.

    Saat upacara berlangsung pun Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya, membacakan naskah Proklamasi di hadapan rakyat—sebuah momen simbolis yang mengikat sejarah dengan masa kini.

    Tepat pukul 10.00 WIB, halaman Istana Merdeka yang biasanya teduh berubah hening. Semua mata tertuju pada mimbar utama ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri dengan tegap. Dengan suara mantap, dia membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…” suara itu bergema melalui pengeras suara, lalu disambut hening khidmat di antara ribuan tamu undangan.

    Biasanya, pembacaan teks Proklamasi adalah tugas Ketua DPR atau MPR. Namun, tahun ini sejarah mencatat perubahan penting untuk pertama kalinya, teks sakral itu dibacakan langsung oleh Presiden setelah pertama kali dibaca oleh proklamator RI Soekarno.

    Setelah pembacaan Proklamasi, suasana hening beralih menjadi degup yang penuh harap. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) memasuki lapangan dengan langkah tegap. Seragam putih mereka berkilau di bawah sinar matahari.

    Sang Merah Putih, dilipat rapi dan dijaga dengan penuh kehormatan, perlahan dibawa menuju tiang utama. Ketika bendera mulai ditarik ke atas, hembusan angin membuatnya terbentang sempurna. Tepuk tangan bergemuruh.

    Bagi rakyat biasa yang lebih sering melihat megah dengan menonton dari luar pagar Istana, momen itu juga tak kalah emosional. Para pengunjung pun tampak tertib dan kooperatif, meski harus melewati beberapa lapisan pemeriksaan sebelum masuk ke area istana.

    “Ini pertama kalinya saya ikut upacara di Istana. Tak sabar sekali saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Saya menangis,” ujar Clorinda Rahmania Revan, seorang siswi asal Padang yang datang bersama orang tuanya.

    Sejak beberapa tahun terakhir, setiap peringatan HUT RI di Istana selalu menghadirkan parade busana adat. Tradisi itu kembali hadir, dengan Presiden Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam dengan berkalung melati.

    Salah satu momen paling menyentuh datang dari Presiden Prabowo sendiri. Sebelum bendera dikibarkan, ia terlihat menundukkan badan dan mencium Sang Merah Putih.

    Gerakan sederhana itu sontak mengundang decak kagum. Banyak yang menilai, ciuman tersebut melambangkan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Saya sangat terharu. Itu simbol kecintaan pada bangsa, penghormatan pada sejarah,” ujar Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Upacara kenegaraan tahun ini juga mencatat pertemuan bersejarah: tiga presiden hadir dalam satu panggung. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto duduk berdampingan.

    Kebersamaan itu mengingatkan publik pada pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Meski berbeda latar belakang politik, ketiga presiden itu tampil akrab dan saling melempar senyum.

    Meski begitu, ada satu kursi kosong yang menyita perhatian. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri absen dari upacara.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapinya santai. Saat ditanya mengenai absennya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Luhut menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

    “Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” tandas Luhut.

    Dari Istana ke Jalanan

    Seiring matahari bergeser ke barat, suasana berubah. Jika pagi hari khidmat, maka sore hingga malam hari adalah pesta rakyat. Ribuan warga berbondong-bondong menuju kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyaksikan karnaval rakyat.

    Mobil hias dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berparade dengan dekorasi khas. Ada yang menampilkan kapal phinisi, ada yang menghadirkan ondel-ondel raksasa, hingga miniatur naga barongsai.

    Anak-anak kecil bersorak gembira melihat pertunjukan tari daerah. Orang dewasa sibuk mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

    Di tengah keriuhan karnaval, suara rakyat tetap menjadi inti perayaan. Bagi sebagian orang, HUT ke-80 RI bukan sekadar pesta, melainkan ruang untuk merenung. Namun, bagi generasi muda, perayaan ini lebih seperti ajang kebanggaan.

    “Seru sekali saya ikut acara dari pagi sampai malam. Capek, tapi seru sekali” kata Irfan warga asal Cibubur.

    Menjaga Api Persatuan

    Perayaan 80 tahun Indonesia bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju masa depan. Pemerintah berjanji akan melanjutkan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, pemerataan pendidikan, hingga transformasi energi.

    Namun, lebih dari sekadar program, peringatan HUT RI adalah ajakan untuk menjaga api persatuan.

    Jelang pergantian hari, di bawah langit Jakarta yang terang benderang dengan lampu malam, ribuan bendera kecil berkibar bersamaan. Di wajah-wajah rakyat, terpancar kebanggaan dan harapan. Delapan dekade Indonesia menjadi pengingat: bahwa kemerdekaan adalah hadiah yang harus dijaga, dan persatuan adalah kunci untuk melangkah lebih jauh.

  • Rumah Djiauw Kie Siong Tempat Soekarno-Hatta Singgah Akan Diakuisisi Negara? DPRD Karawang Dukung Bandung 18 Agustus 2025

    Rumah Djiauw Kie Siong Tempat Soekarno-Hatta Singgah Akan Diakuisisi Negara? DPRD Karawang Dukung Bandung 18 Agustus 2025

    Rumah Djiauw Kie Siong Tempat Soekarno-Hatta Singgah Akan Diakuisisi Negara? DPRD Karawang Dukung
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyatakan dukungan agar Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dibeli dan dijadikan aset negara.
    Rumah yang berada di Dusun Bojong, Kecamatan Rengasdengklok, itu memiliki nilai sejarah penting.
    Tempat tersebut menjadi lokasi singgah Soekarno dan Mohammad Hatta saat dibawa kaum muda pada 16 Agustus 1945 untuk mendesak segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia.
    Tak hanya itu, rumah ini juga menjadi saksi bisu detik-detik menjelang proklamasi. Bahkan, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Eks Kantor Kewedanaan Rengasdengklok sehari sebelum proklamasi.
    Endang menilai, hingga kini rumah tersebut masih terawat oleh keturunan Djiauw Kie Siong. Karena memiliki nilai sejarah besar, ia menegaskan rumah itu sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dari negara.
    Pada Rabu (13/8/2025), Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengunjungi rumah tersebut dan menyatakan akan mendorong Presiden agar mengakuisisi rumah Djiauw Kie Siong sebagai aset negara. Endang pun menyambut baik langkah tersebut.
    “Kemarin atas kunjungan MPR menginisiasi bagaimana Rumah Djiauw Kie Siong ini diakuisisi oleh negara. Kami sepakat kalau memang agendanya dianggarkan secara kolaboratif, kami tidak keberatan,” kata Endang, Senin (19/8/2025).
    Endang mengungkapkan, upaya membeli rumah ini sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak 2010. Saat itu, ahli waris menetapkan harga Rp 2 miliar.
    Namun pemerintah daerah hanya mampu menawar Rp 700 juta, sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.
    Karena perbedaan harga tersebut, rencana pembelian pun mandek hingga bertahun-tahun.
    “Tentunya dari dulu selalu siap untuk menganggarkan, akan tetapi adanya kendala-kendala teknis kan tidak bisa dihindarkan, termasuk juga adanya upaya tambahan harga di luar dari EPDesKel. Saya juga sudah 11 tahun sebagai wakil rakyat, kita banyak mendengar masukan dan informasi,” ujar Endang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus, dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

    Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

    “Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

    Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    “Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

    “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

    Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

    “Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

    Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

    “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

    Puan Pakai Baju Adat Minang

    Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

    Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

    Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

    Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi.

  • Refleksi Setahun Berdiri, BGN: Bukan Hanya Intervensi Gizi, tapi Ciptakan Lapangan Kerja Nasional 18 Agustus 2025

    Refleksi Setahun Berdiri, BGN: Bukan Hanya Intervensi Gizi, tapi Ciptakan Lapangan Kerja Nasional 18 Agustus 2025

    Refleksi Setahun Berdiri, BGN: Bukan Hanya Intervensi Gizi, tapi Ciptakan Lapangan Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah mencapai usia satu tahun sejak resmi berdiri pada 15 Agustus 2024.
    Memperingati hari ulang tahun yang pertama, BGN tidak hanya melakukan intervensi gizi, tetapi juga menciptakan
    multiplier effect
    serta membuka lapangan pekerjaan.
    “Program MBG tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga telah menciptakan
    multiplier effect
    yang berdampak positif pada sektor ekonomi, pertanian, serta penciptaan lapangan kerja,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).
    Dadan mengatakan, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM pangan, hingga jasa distribusi.
    “Ini memperkuat rantai pasok pangan nasional yang berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ujar Dadan.
    Dadan menyampaikan, dalam setahun berdirinya BGN, sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbentuk untuk melayani 20,5 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia.
    “Angka tersebut diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” lanjut Dadan.
    Dalam sambutannya pada Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kinerja BGN.
    “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BGN yang telah bekerja keras mencapai hasil yang membanggakan ini,” ujar Prabowo.
    Dadan menambahkan penghargaan kepada seluruh pegawai dan mitra kerja atas dukungan dan dedikasi dalam mengimplementasikan program MBG.
    “BGN berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi program, serta memastikan akses gizi lengkap bagi seluruh masyarakat Indonesia, demi terwujudnya generasi anak sehat, kuat, dan bangsa yang maju serta sejahtera,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM Bakal Sikat 1.000 Tambang Ilegal yang Bikin Negara Rugi Rp 300 T

    ESDM Bakal Sikat 1.000 Tambang Ilegal yang Bikin Negara Rugi Rp 300 T

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal menindak lebih dari 1.000-an tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Langkah ini dilakukan sebagai respon dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp 300 triliun dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.

    “Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

    Rilke mengatakan selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    Ia mengatakan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.

    “Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi.

    Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

    “Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegas Prabowo.

    (kil/kil)

  • HUT ke-80 RI, Wakil Ketua MPR ajak semua pihak bertumbuh dan bersatu

    HUT ke-80 RI, Wakil Ketua MPR ajak semua pihak bertumbuh dan bersatu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono pada momen HUT Ke-80 Kemerdekaan RI mengajak seluruh pihak untuk bertumbuh, bersatu, dan berjuang dalam rangka memajukan Indonesia.

    Selain itu, Ibas, sapaan akrabnya, pada momen tersebut menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan martabat bangsa di mata dunia.

    “Melangkah maju agar pendidikan dan kesehatan lebih baik, terciptanya kemandirian pangan dan energi untuk persatuan, keadilan, kemakmuran, dan martabat Indonesia di mata dunia,” ujar Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia juga menekankan peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan amanah besar untuk terus bergerak maju sebagai bangsa.

    Dengan demikian, dia kembali mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat gotong royong, dan terus berupaya menciptakan akses pendidikan maupun layanan kesehatan yang merata, serta memperkuat sektor strategis seperti pangan dan energi agar Indonesia semakin berdaulat.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

    Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalan Menuju Pembebasan Bangsa dari Korupsi Semakin Jauh

    Jalan Menuju Pembebasan Bangsa dari Korupsi Semakin Jauh

    GELORA.CO  – Mantan Ketua DPR RI sekaligus politisi Partai Golkar, Setya Novanto alias Setnov, resmi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025 setelah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

    Pembebasan bersyarat Setya Novanto ditanggapi oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

    Lucius mengatakan, pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, menjadi kado buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Menurut Lucius, keputusan pembebasan bersyarat itu berlawanan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan berkomitmen besar untuk memberantas korupsi.

    “Janji Presiden untuk mengejar pelaku korupsi bahkan jika itu adalah elite purnawirawan TNI dan kader partainya sendiri terasa hambar ketika dunia penegakan hukum kita justru bermain dengan hukuman bagi pelaku yang sudah divonis dan dihukum penjara seperti Setya Novanto,” kata Lucius kepada Tribunnews.com, Minggu (17/8/2025).

    Lucius berujar, ironi antara pidato Presiden yang berapi-api dan kenyataan hukum yang bermurah hati terhadap koruptor menjadi suguhan tak lucu di tengah perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    “Kita pun jadi makin sadar bahwa omongan paling berani soal pemberantasan korupsi bisa jadi tinggal omon-omon saja,” ujar Lucius.

    Lucius menerangkan, jika pemerintah serius, maka harus ada komitmen sama di semua lini penegakan hukum.

    “Harus ada komitmen yang sama bahwa tak ada revisi, amnesti hingga pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi agar ada efek jera bagi pelaku lainnya,” terang Lucius.

    “Dengan pembebasan bersyarat Setya Novanto, maka jalan menuju pembebasan bangsa dari korupsi nampaknya semakin jauh,” ucap Lucius.

    Lucius memaparkan, sikap lunak terhadap koruptor bisa membuat politisi tidak jera.

    “Pemberantasan korupsi hanya jargon politik saja, dan karena itu para politisi nampaknya tak merasa harus takut untuk melakukan korupsi lagi. Toh seberat-beratnya hukuman, kemurahan hati bagi para pelaku nampaknya tak pernah berhenti diberikan oleh penegak hukum dan penguasa,” papar Lucius.

    Divonis 12,5 Tahun Penjara 

    Diberitakan sebelumnya, Setya Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025 setelah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

    Sebelum dapat pembebasan bersyarat, Setya Novanto divonis 12,5 tahun penjara dalam putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung.

    Vonis untuk Setya Novanto itu turun dari vonis awal 15 tahun. 

    Setya Novanto juga dijatuhi denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain itu, hak politik Novanto untuk menduduki jabatan publik dicabut selama dua tahun enam bulan.

    Masa tersebut baru berlaku setelah ia bebas murni pada 2029.

    Alasan Pembebasan

    Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa Setya Novanto dibebaskan bersyarat, karena telah menjalani dua pertiga masa tahanan dan berkelakuan baik, selain juga melunasi denda serta uang pengganti.

    “Sesuai dengan putusan pengadilan, kalau kami kan melaksanakan putusan pengadilan ya, bahwa dicabut hak politiknya setelah 2,5 tahun itu, setelah berakhir masa bimbingan, artinya setelah bebas,” kata Rika di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Mashudi, menambahkan bahwa Setya Novanto masih wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan hingga 2029.

    “Yang pasti akan dicabut (kalau melanggar). Kalau menurut ketentuan daripada permen-nya, undang-undangnya,” tutur Mashudi.

    Total remisi yang diterima Novanto tercatat sebanyak 28 bulan 15 hari.

    Dalam kasus korupsi KTP elektronik, ia disebut menerima 7,3 juta dollar AS dan sebuah jam tangan Richard Mille senilai 135.000 dollar AS