Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

    Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah di Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

    Menurut Prabowo, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Adapun, nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

    Prabowo lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam ‘membekingi’ aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

    “Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota partai termasuk Gerindra cepat-cepat kalau terlibat Anda jadi justice collaborator anda laporan saja. Walaupun anda Gerindra saya gak akan lindungi,” katanya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM terus berupaya memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kian menjamur.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan sejak Ditjen Gakkum terbentuk. Dalam dua bulan terakhir ini misalnya, setidaknya sudah ada sekitar tiga penindakan.

    “Kita juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi pendapatan negara bukan pajak itu untuk tetap kelola stockpile bauksit di Bintan. Nah itu untuk pendapatan negara kita,” ujar Rilke di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (12/8/2025).

    Menurut dia, Ditjen Gakkum sendiri telah memetakan potensi pertambangan ilegal di sektor batu bara, nikel, hingga mineral lainnya. Adapun, tahapan penyiapan data, personel, dan penganggaran ditargetkan optimal pada September 2025.

    “Sudah-sudah kita petakan. Nah mungkin nanti September kita sudah optimal sih penyiapan data, personil, penganggaran semua kita sudah siap,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pasar cermati pertemuan bank sentral dunia, IHSG diprediksi mendatar

    Pasar cermati pertemuan bank sentral dunia, IHSG diprediksi mendatar

    Pekerja menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto menggunakan gawai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (15/8/2025). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai All Time High (ATH) ke level 8.000 dalam perdagangan intraday saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/agr

    Pasar cermati pertemuan bank sentral dunia, IHSG diprediksi mendatar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak mendatar pada perdagangan Selasa (19/08), dengan sentimen utama akan berasal dari tingkat global. Sentimen utama akan berasal dari pelaku pasar yang mencermati pertemuan para bank sentral dunia dalam Simposium Jackson Hole di Amerika Serikat (AS) tanggal 21-23 Agustus 2025.

    “Diperkirakan IHSG berpeluang menutup ‘gap down’ di level 7.800,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pelaku pasar mencermati pertemuan para bank sentral dunia dalam Simposium Jackson Hole di AS tanggal 21-23 Agustus 2025, yang mana Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan akan berpidato pada Jumat (22/08). Pelaku pasar berharap mendapatkan indikasi arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya dari pidato Jerome Powell tersebut.

    Selain itu, pelaku pasar akan mencermati The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes pada Kamis (21/08), data sektor perumahan, serta data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang akan dirilis di AS, Euro Area, Inggris, Jepang, Australia dan India. Di sisi lain, pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (15/08), tidak menghasilkan kesepakatan gencatan senjata atau kesepakatan formal untuk mengakhiri perang Ukraina.

    Trump menggambarkan bahwa pertemuan sangat produktif, namun tidak menjelaskan detailnya, di mana dirinya cenderung menekan Ukraina untuk menerima kesepakatan. Selain itu, Trump juga melakukan pertemuan dengan Ukraina dan Uni Eropa pada Senin (18/8). Ia mengatakan negosiasi untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan saat kedua negara masih berperang, dan membatalkan seruannya sebelumnya untuk gencatan senjata.

    Trump telah menyarankan agar Ukraina secara resmi menyerahkan wilayah Krimea kepada Rusia untuk mencapai perdamaian.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Rabu (20/8), yang diperkirakan akan mempertahankan BI Rate pada level 5,25 persen. Pada perdagangan Senin (18/08), bursa saham Eropa ditutup variatif, di antaranya Euro Stoxx 50 melemah 0,25 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,21 persen, indeks DAX Jerman naik 0,18 persen, serta indeks CAC Prancis turun 0,50 persen.

    Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup variatif pada perdagangan Senin (18/08), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 33,93 poin atau 0,08 persen ditutup di level 44.912,19, indeks S&P 500 melemah 0,64 persen ke level 6.449,91, indeks Nasdaq Composite menguat 1,69 poin atau 0,03 persen dan ditutup di level 23.713,02.

    Sumber : Antara

  • Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (18/8). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. DPD RI: Astacita harus sampai wilayah 3T agar pemerataan nyata

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan Astacita harus diturunkan sampai tingkat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar pemerataan nyata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut dia peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Tokoh olahraga dan Partai NasDem IGK Manila tutup usia

    Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem, Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurut dia, jenazah IGK Manila wafat di Rumah Sakit Bunda dan akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Surya Paloh pimpin prosesi penghormatan terakhir IGK Manila

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

    “Jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasihi, yang telah mendedikasikan semua dirinya untuk memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,” kata Surya Paloh.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 

    Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan sambutan pada pembukaan pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pameran teknologi penanggulangan bencana menjadi forum kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil, guna memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana berlangsung dari 13-15 Agustus. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz (ANTARA FOTO/FAH)

    Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

    “Kita semua tahu dari berbagai pidato yang beliau sampaikan bahwa penghormatan dan komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas,” kata Pratikno membacakan pidato sambutan mewakili Presiden Prabowo yang berhalangan hadir.

    Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari pidato-pidato yang disampaikan Presiden Prabowo dan program-program pemerintah tahun ini maupun yang direncanakan bersama DPR untuk program tahun depan.

    “Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masa depan bangsa Indonesia secara konsisten,” ujarnya.

    Pratikno pun menyatakan Presiden Prabowo menolak pandangan sebagian elit yang menganggap pemikiran para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak relevan, sebagaimana pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus lalu.

    Sebab, kata dia, Bung Karno-Bung Hatta dan para tokoh generasi 1945 adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

    “Bapak Presiden menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers sudah tidak relevan lagi adalah keliru,” ucapnya.

    Presiden, lanjut dia, juga telah mengkaji Pasal 33 UUD 1945 secara mendalam dan menilai pasal-pasal tersebut sebagai pertahanan ekonomi negara sehingga cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    “Sekali lagi saya bacakan langsung kalimat Bapak Presiden Prabowo, ‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu, kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru’,” katanya.

    Dia pun mengatakan komitmen tersebut telah diwujudkan Presiden Prabowo melalui kebijakan nyata, termasuk pengalihan lebih dari Rp300 triliun dana APBN ke sektor produktif, misalnya swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan
    Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga memperkuat bantuan sosial.

    “Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” katanya.

    Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat tidak meninggalkan yang lemah dan menolak penjualan sumber daya secara murah kepada asing.

    “Bapak Presiden Prabowo juga meyakini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita. Para pendiri bangsa, para proklamator, adalah teladan kita. Dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan AM Akbar Supratman saat konferensi pers Hari Konsitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-80 MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 22:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    “Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang,” kata Muzani usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami proses perubahan atau amandemen oleh MPR RI selama empat kali sejak reformasi, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2022.

    Meskipun memiliki kewenangan untuk mengubah dasar negara tersebut, dia memastikan bahwa MPR RI akan bersikap hati-hati jika hendak menggelar amandemen.

    “Karena itu partisipasi dari semua pihak, pandangan, saran tentu saja kami sangat harapkan,” kata dia.

    Namun sejauh ini, dia menganggap bahwa UUD yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali adalah sudah merupakan konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia.

    “Kita berharap semua lembaga negara bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Peringati hari konstitusi, Ketua MPR: UUD 1945 konstitusi terbaik

    Peringati hari konstitusi, Ketua MPR: UUD 1945 konstitusi terbaik

    ANTARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar peringatan hari konstitusi di Gedung DPR Jakarta, Minggu (18/8). Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Muzani, mengatakan, UUD 1945 merupakan konstitusi terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Muzani: MPR RI benteng terakhir penjaga konstitusi

    Ahmad Muzani: MPR RI benteng terakhir penjaga konstitusi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan peran strategis MPR RI sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi negara pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam.

    “Di sini lah pentingnya makna strategis dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah benteng terakhir penjaga konstitusi,” kata Muzani saat menyampaikan pidatonya.

    Dia menekankan MPR RI harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 tetap utuh, relevan, dan menjadi pedoman tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “MPR memastikan bahwa janji kemerdekaan tetap terwujud dalam keadilan, kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan yang sejati,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kewenangan ini adalah ‘mata’ dan ‘telinga’ MPR dalam melihat bagaimana konstitusi kita diterapkan.”

    Muzani menyebut MPR RI juga perlu secara cermat mengkaji jalannya penerapan sistem presidensial agar berjalan efektif, hingga tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang menyebabkan
    kekosongan ataupun penumpukan. kekuasaan.

    “Termasuk, bagaimana memastikan setiap produk hukum dari undang-undang hingga peraturan daerah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945,” tuturnya.

    Menurut dia, dengan kajian yang objektif dan mendalam, MPR diharapkan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan semangat konstitusi.

    Penegasan MPR RI sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi itu disampaikan Muzani merespons godaan untuk mengabaikan konstitusi yang muncul ketika norma-norma luhur konstitusi direduksi hanya menjadi formalitas belaka.

    Dia memandang dinamika ketatanegaraan Indonesia kerap dihadapkan pada dilema antara nilai-nilai perjuangan kebangsaan dan gagasan ideal untuk mewujudkan negara bangsa yang modern dengan pertentangan antarkelompok politik dan ideologi yang tak jarang berujung pada konflik di akar rumput.

    Untuk itu, dia mengingatkan hal tersebut merupakan bentuk ancaman nyata yang dapat menghancurkan cita-cita luhur bangsa

    “Sikap ini akan menggerogoti sendi-sendi negara kita, merusak tatanan hukum, dan pada akhirnya, menghancurkan cita-cita luhur bangsa,” katanya.

    Dia lantas mengutip pernyataan tokoh nasional Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa proklamasi dan konstitusi tak terpisahkan, di mana proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan politik, sementara konstitusi adalah tindak lanjut dasar hukum yang menjamin kedaulatan rakyat.

    “Yamin juga menekankan bahwa konstitusi harus menjadi cermin jiwa dan cita-cita rakyat Indonesia yang berdaulat, bukan sekadar meniru konstitusi negara lain,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Muzani, tak berlebihan jika dirinya menegaskan bahwa konstitusi adalah sumber hukum tertinggi negara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Konstitusi Momentum Perkuat Komitmen Kehidupan Berbangsa yang Berkeadilan

    Hari Konstitusi Momentum Perkuat Komitmen Kehidupan Berbangsa yang Berkeadilan

    Jakarta: Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan. 

    “Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan di berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8), dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus. 

    Sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% di antaranya terkait perlindungan hak marginal. 
     

    Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10), dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.

    Menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.

    Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi. 
     

    Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan dari setiap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan langkah tersebut. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
     

    Jakarta: Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan. 
     
    “Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan di berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8), dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus. 
     
    Sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% di antaranya terkait perlindungan hak marginal. 
     

    Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10), dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.
     
    Menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.
     
    Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi. 
     

     
    Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan dari setiap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan langkah tersebut. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

    Anggaran Pendidikan 2026

    Sementara itu, secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan RAPBN 2026 sebanyak Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan.

    Penerima manfaat dari alokasi anggaran tersebut antara lain untuk siswa/mahasiswa sebanyak Rp401,5 triliun. Perinciannya untuk program bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp17,2 triliun yang ditujukan kepada 1,2 juta mahasiswa.

    Program Indonesia Pintar (PIP) anggarannya mencapai Rp15,6 triliun pada 2026 yang ditujukan untuk 21,1 juta siswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp25 triliun kepada 4.000 mahasiswa.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp335 triliun untuk 89,9 juta orang dan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sementara itu, untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran mencapai Rp178,7 triliun. Perinciannya adalah program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru.

    Kemudian, program Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru. Program Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS sebesar Rp3,2 triliun bagi 80.325 dosen.

    Serta program Tunjangan Profesi Guru PNS, Tunjangan Profesi Dosen PNS, serta Gaji Pendidik lainnya sebesar Rp82,9 triliun.

    Terakhir, alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus mencapai Rp150,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp24,9 triliun dialokasikan untuk SR.

    Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan Rp64,3 triliun yang disalurkan kepada 53,6 juta siswa. Selanjutnya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) memperoleh Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.

    Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi madrasah dan sekolah yang mencakup 850 madrasah serta 11.686 sekolah. Sementara itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapat alokasi Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga terkait.

    Adapun pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi akan memperoleh anggaran sebesar Rp3 triliun.

  • Komplek Parlemen Senayan dipercantik jelang Sidang Tahunan

    Komplek Parlemen Senayan dipercantik jelang Sidang Tahunan

    Minggu, 3 Agustus 2025 16:02 WIB

    Pekerja mengecat ulang fasilitas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2025). Jelang sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPR RI, sejumlah fasilitas yang ada di Gedung DPR/MPR RI mulai dipercantik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Pekerja mengecat ulang fasilitas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2025). Jelang sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPR RI, sejumlah fasilitas yang ada di Gedung DPR/MPR RI mulai dipercantik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.