Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Suami Ibu Ini Koruptor Rp 49,5 M

    Suami Ibu Ini Koruptor Rp 49,5 M

    GELORA.CO – Sosok Sadarestuwati yang merupakan anggota Komisi V DPR kini tengah menjadi sorotan warganet usai aksi joget “Gemu Fa Mi Re” bersama para anggota parlemen lainnya setelah Sidang Tahunan MPR RI, pada Jumat (15/8/2025) viral di media sosial.

    Pasalnya, aksi joget para anggota parlemen tersebut dinilai tidak etis untuk dilakukan di ruang sidang. Apa lagi aksi joget “Gemu Fa Mi Re” Itu terjadi ditengah hangatnya isu kenaikan gaji anggota DPR.

    Viralnya video joget “Gemu Fa Mi Re” di ruang sidang tersebut membuat warganet penasaran dengan sosok Sadarestuwati yang terlihat sangat antusias menari bersama rekan-rekannya.

    Salah satunya akun TikTok @ijazah.esde yang menyoroti suami dari Sadarestuwati yakni Masykur Affandi yang merupakan terpidana kasus korupsi program kredit usaha pembibitan/peternakan sapi (KUPS) Bank Jatim senilai Rp 49,5 miliar.

    “Ternyata 49,5 M,” tulisnya akun TikTok @ijazah.esde, dikutip monitorindoensia pada Selasa (19/8/2025). 

    Masykur Affandi sendiri telah dijebloskan ke Lapas Kelas I Surabaya untuk menjalani hukuman usai meneyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jombang pada April 2022.

    Adapun, Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Masykur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi program KUPS tahun 2010-2011.

    Dalam putusan kasasi MA nomor 917K/PID.SUS/2017 pada 16 Oktober 2017, Masykur dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 1 tahun masa tahanan.

    Selain itu, Masykur juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 44.483.666.385 subsidair 6 tahun masa tahanan. 

  • Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 

    Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Jalal Abdul Nasir, memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.              

    Menurut Haji Jalal, pidato Presiden Prabowo kali ini memuat pesan-pesan kebangsaan yang kuat, berpijak pada konstitusi, dan menyentuh isu-isu fundamental bagi masa depan bangsa, mulai dari penguatan kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga komitmen pada pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

    “Presiden menggarisbawahi pentingnya kembali pada amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini adalah pesan penting di tengah tantangan global dan domestik, bahwa pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak,” ungkap Haji Jalal. Minggu (17/08).

    Penguatan Kedaulatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

    Haji Jalal menilai, pesan Presiden terkait kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan potensi sumber daya nasional secara optimal, meningkatkan produksi dalam negeri, dan memperkuat cadangan pangan strategis.

    “PKS sepakat bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama kedaulatan bangsa. Langkah konkret perlu diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, termasuk dukungan bagi petani dan nelayan,” ujar Haji Jalal.

    Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Haji Jalal menyambut baik komitmen ini, sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan dari parlemen, lembaga penegak hukum, dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan janji tersebut dapat diimplementasikan.

    “Pemerintahan bersih bukan hanya jargon, tetapi harus menjadi budaya kerja di semua level birokrasi. Kita harus memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

    Pemulihan Roadmap Konstitusional dan Kebersamaan Nasional

    Haji Jalal juga mengapresiasi ajakan Presiden untuk memulihkan dan memperkuat roadmap konstitusional, serta membangun semangat kebersamaan lintas partai, lembaga, dan kelompok masyarakat.

    “Pesan persatuan yang disampaikan Presiden sangat tepat. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil mulai dari krisis iklim, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi global. Semua itu hanya bisa kita hadapi jika kita bersatu dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat,” jelasnya.

    Harapan untuk Implementasi Nyata
    Menutup pernyataannya, Haji Jalal berharap pidato kenegaraan Presiden Prabowo bukan hanya menjadi rangkaian kata yang indah, tetapi juga menjadi panduan nyata dalam kebijakan pemerintah ke depan.

    “Semangat dan visi yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, anggaran yang berpihak, dan aksi nyata di lapangan. Parlemen siap mengawal, mengkritisi secara konstruktif, dan bersinergi demi kemajuan Indonesia,” pungkas Haji Jalal dalam keterangan yang diterima Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (19/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

    Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir kompak menepis isu perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia yang menjadi 8 tahun dalam satu periode.

    Muzani mengatakan MPR tidak pernah membahas dan memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana isu yang sedang ramai diperbincangkan.

    “Enggak ada pembahasan, enggak ada pemikiran. Di MPR enggak ada pandangan, pemikiran, enggak ada sama sekali,” ungkapnya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

    Muzani menegaskan agar masyarakat tidak mengembangkan informasi yang memantik kegaduhan, salah satunya soal perpanjangan masa jabatan Presiden. 

    “Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja enggak terpikir sama sekali,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies juga menegaskan tidak ada pembahasan terkait masa perpanjangan jabatan presiden.

    “Itu masih jauh. Jangan berandai-andai,” jelasnya kepada wartawan.

    Adies turut mempertanyakan asal informasi tersebut. Menurutnya masyarakat jangan melempar “bola panas” kepada presiden mengenai isu tersebut.

    “Waduh jangan begitu, kashian Pak Presiden. Biar beliau sibuk kerja,” pungkas politisi Golkar tersebut.

  • PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

    PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Tahap II bakal dimulai pada September 2025.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa konstruksi tersebut bakal dipercepat lantaran 100 Sekolah Rakyat tersebut dibidik rampung pada Juni 2026, atau tepat sebulan sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.

    “Kita mulai [konstruksi] September 2025 mulai tahap kedua,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).

    Sementara itu, mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 anggaran pembangunan 100 Sekolah Rakyat tahun Depan ditetapkan sebesar Rp24,9 triliun. Di mana, alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen.

    Sebagai informasi, pada 2025 pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.

    Konstruksi Sekolah Rakyat tahap I telah rampung dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp1,76 triliun untuk belanja operasional Kementerian Sosial (Kemensos) dan sebesar Rp1,19 triliun untuk belanja fisik Kementerian PU.

    Kemudian, konstruksi tahap II dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun dengan perincian sebanyak Rp20 triliun dialokasikan kepada Kementerian PU untuk pembangunan 200 SR. Sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dialihkan kepada Kemensos.

    “Target kita itu 2026 Juni selesai semua 200 sekolah karena masuk sekolah kan Juli,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

  • Presiden bacakan teks Proklamasi ganti tradisi sebelumnya

    Presiden bacakan teks Proklamasi ganti tradisi sebelumnya

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

    Ketua MPR: Presiden bacakan teks Proklamasi ganti tradisi sebelumnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani tak mempermasalahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada HUT Ke-80 RI, karena tradisi berganti.

    Biasanya teks Proklamasi dibacakan oleh Ketua MPR RI pada upacara HUT RI, tetapi Muzani mengaku telah diberitahukan terkait perubahan tersebut. Dia pun menilai bahwa pembacaan teks Proklamasi oleh Presiden adalah hal yang baik.

    “Kemarin semua proses upacara detik-detik proklamasi menurut kami berjalan dengan sangat khidmat, sangat bagus,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, semua agenda yang direncanakan untuk upacara HUT Ke-80 RI itu berjalan dengan lancar, bahkan kelancaran tersebut berlangsung hingga malam hari ketika digelar karnaval. Pada tahun ini, menurut dia, banyak hal-hal yang baru dalam perayaan Hari Kemerdekaan.

    “Banyak hal-hal yang baru, termasuk pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara, dan saya kira sesuatu yang tradisi yang baik dan bagus,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia saat memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8) pagi.

    Presiden Prabowo, yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin prosesi upacara dengan mengenakan beskap yang lengkap dengan kain di pinggang.

    “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” demikian petikan isi teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka menguat 6,97 poin

    IHSG Selasa dibuka menguat 6,97 poin

    Pekerja Bursa Efek Indonesia (BEI) berswafoto di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencapai All Time High (ATH) ke level 8.000 dalam perdagangan intraday saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU/aa.

    IHSG Selasa dibuka menguat 6,97 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 6,97 poin atau 0,09 persen ke posisi 7.905,35. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,26 poin atau 0,15 persen ke posisi 819,80.

    Sumber : Antara

  • Amien Rais Sebut Reuni Alumni UGM Dagelan, Teman Seangkatan Jokowi Buka Suara

    Amien Rais Sebut Reuni Alumni UGM Dagelan, Teman Seangkatan Jokowi Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai kaisar kebohongan. Tudingan ini didasari dari ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi yang disebut abal-abal.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya karena hampir semuanya sudah menjadi rahasia umum,” tutur Amien dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, dilansir pada Selasa (19/8/2025).

    Menurut Amien Rais, Jokowi yang ngotot bahwa ijazahnya asli sehingga ia jatuh terjerembab dalam lingkaran setan.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan yang makin lama makin dalam,” ucapnya.

    Bahkan kata Amien Rais, Polisi dan ternak Mulyono (Jokowi) sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari kebohongan.

    Celakanya, Amien menambahkan, seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi Jokowi mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” ujarnya.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambah mantan Ketua MPR RI itu.

    Ia kemudian menyinggung reuni ke-45 alumni UGM yang digelar pada 26 Juli lalu. Amien menyebutnya sebagai dagelan.

    “Katanya reuni yang ke-45. Dagelan politik yang dimaksudkan Jokowi bahwa puluhan teman-teman seangkatannya itu bisa menjadi saksi bahwa ijazahnya asli. Nah ngomong-ngomong bila gazah, bukan gajah menjadi akronim gak punya ijazah itu lebih tepat,” pungkasnya.

  • Ketua MPR: Presiden bacakan teks Proklamasi ganti tradisi sebelumnya

    Ketua MPR: Presiden bacakan teks Proklamasi ganti tradisi sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani tak mempermasalahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada HUT Ke-80 RI, karena tradisi berganti.

    Biasanya teks Proklamasi dibacakan oleh Ketua MPR RI pada upacara HUT RI, tetapi Muzani mengaku telah diberitahukan terkait perubahan tersebut. Dia pun menilai bahwa pembacaan teks Proklamasi oleh Presiden adalah hal yang baik.

    “Kemarin semua proses upacara detik-detik proklamasi menurut kami berjalan dengan sangat khidmat, sangat bagus,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, semua agenda yang direncanakan untuk upacara HUT Ke-80 RI itu berjalan dengan lancar, bahkan kelancaran tersebut berlangsung hingga malam hari ketika digelar karnaval. Pada tahun ini, menurut dia, banyak hal-hal yang baru dalam perayaan Hari Kemerdekaan.

    “Banyak hal-hal yang baru, termasuk pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara, dan saya kira sesuatu yang tradisi yang baik dan bagus,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia saat memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8) pagi.

    Presiden Prabowo, yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin prosesi upacara dengan mengenakan beskap yang lengkap dengan kain di pinggang.

    “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” demikian petikan isi teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.