Kementrian Lembaga: MPR RI

  • 3
                    
                        Tiada Tawa Tanpa Noel
                        Nasional

    3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    Tiada Tawa Tanpa Noel
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

    Humor adalah senjata orang-orang yang tidak bersenjata. Humor membantu orang-orang tertindas untuk tersenyum pada situasi mereka terluka
    ”. – Simon Wiesenthal.
    BAGI
    penyintas kekejaman holocaust Nazi, Simon merasakan betul kekuatan dari humor. Setelah lulus dari Universitas Teknik Praha di 1932, hidupnya bahagia usai menikahi Cyla Muller.
    Namun, kebahagian singkat yang dirasakan Simon segera sirna setelah ditangkap tentara Nazi yang merebut Kota Lwow di Polandia.
    Nasib Simon seperti “dipermainkan” keadaan, dirinya lolos dari eksekusi di kamp konsentrasi Mauthasen, tapi orangtua beserta 89 orang kerabatnya tewas meregang nyawa. Sedih berlarut-larut bagi Simon harus berganti menjadi “humor” yang menyembuhkan.
    Berkat caranya, Simon berhasil membangun jaringan intelijen internasional untuk memburu penjahat-penjahat Nazi yang masih buron.
    Ratusan orang yang diduga penjahat perang berhasil ditangkap, di antaranya Adolf Eichmann – arsitek genosida Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi.
    Berkat Simon pula, Karl Jose Silberbauer yang bertanggung jawab atas penangkapan remaja putri Belanda, Anne Frank berhasil dicokok.
    Kisah Anne Frank yang “ngumpet” di belakang rak buku rumah di Amsterdam selama pendudukan Nazi menjadi buku harian legendaris yang mengungkap deritanya sebagai buronan Nazi.
    Mungkin Simon Wiesenthal lekat dengan humor, bahkan pernah terlanjur mengungkapkan kisah bualannya.
     
    Simon pernah menyatakan kalau tentara Nazi membuat sup dari mayat orang Yahudi di kamp konsentrasi. Bertahun-tahun kemudian pengakuan ini dibantahnya.
    Dalam sepuluh bulan terakhir ini pun, kita telah “dihibur” dengan aksi-aksi mirip Dedi Mizwar dalam film komedi “Jenderal Nagabonar”.
    Lengkap dengan baju kebesarannya bertabur empat bintang di pundaknya. Dirinya selalu mengenalkan dengan lantang: “Saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer!”
    Lagak dan gayanya membuat ciut nyali pengusaha yang menahan ijazah para karyawannya. Kerap gayanya menggebrak meja, duduk “ngglosor“ di lantai, bahkan secara berulang-ulang menyebut dirinya mendukung hukuman mati untuk koruptor bajingan.
    Di berbagai panggung media, entah di studio televisi atau di program siniar, komentarnya begitu galak dan menciutkan nyali koruptor.
    Tekadnya begitu keras, tidak lembek dan garang terhadap penyelewengan yang dilakukan orang-orang di lingkar kekuasaan presiden.
    Noel menangis dan ciut nyalinya saat ditampilkan di depan para pewarta yang memadati kantor KPK, Jumat (22 Agustus 2025).
    Noel tidak lagi mengenakan seragam kebesarannya berbintang empat. Noel merajuk saat mengenakan rompi orange KPK dengan tangan terborgol.
    Tidak ada lagi geratakan garang atau perkenalan nama dan jabatannya di awal pertemuan. Noel malah meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.
    Kali ini, Noel pasti melawak. Sidang kasusnya pun belum digelar dan vonis hakim pun belum inkrah.
    Maraknya fenomena humor satir yang membungkus persoalan politik dan sosial sekarang ini seperti menunjukkan dua sisi sikap publik: antara kedewasaan sekaligus keletihan.
    Bayangkan, di saat masyarakat di Sumenep, Madura, masih dicekam wabah campak dan pemerintah provinsinya tidak berdaya, kita masih harus menelan kegeraman dengan ulah pejabat-pejabat ‘tengik’ di Kementerian Ketenagakerjaan yang memalak calon tenaga kerja yang butuh sertifikasi K-3.
    Di saat ada balita dari keluarga miskin bernama Raya asal Sukabumi yang meninggal karena ada kiloan cacing bersemayam di tubuhnya, masih ada anggota Dewan yang terhormat menyebut tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk tempat tinggal adalah kewajaran.
    Kemiskinan ada di mana-mana, sementara ada ketimpangan pendapatan dan pemerintah begitu abai.
    Di saat guru dan dosen masih menggugat rendahnya pendapatan dan tunjangan, menteri keuangan malah melontarkan wacana pembiayaan dari partisipasi mayarakat.
    Saya pun yakin dengan Anda, para pembaca, kalau Sri Mulyani kali ini tidak sedang membuat humor. Di saat semua peluang pajak dijajaki pemerintah dan ketika efisiensi anggaran berimbas ke semua lini kehidupan, maka dipastikan beban rakyat akan semakin berat.
    Sekali lagi, kita semua tidak yakin kalau Sri Mulyani paham dengan urusan dapur di rumah-rumah di pinggir Kali Code di Yogyakarta atau di Kampung Keling di Medan, Sumatera Utara.
    Jangan salahkan publik yang menyikapinya dengan rasa humor ketika ada pejabat terjerat kasus korupsi.
    Kekecewaan sekaligus melihat kemunafikan para pejabat kita, dialihkan publik dengan humor. Publik secara sadar menyikapi setiap kejadian politik di negeri ini, dengan “menyalurkannya” dalam humor-humor satir.
    Melalui humor, publik juga memperlihatkan ketidakberdayaannya atau rasa letihnya. Rasa tidak ada harapan melihat karut-marut program kerja yang dijalankan pemerintah.
    Mereka menuangkannya dalam humor satir, bahkan cenderung sarkastis. Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis yang semula dianggap membantu kehidupan rakyat miskin karena anak-anaknya sudah ditanggung makan siang gratis, kini menimbulkan tanya.
    Orangtua mulai sadar, di saat ada program makan gratis untuk anak-anaknya, tetapi lapangan kerja mulai susah didapat dan pemerintah malah mengurangi program bantuan sosial.
    Banyak orang yang mem-
    posting
    dan me-
    reposting
    untuk mengungkapkan humor politik di berbagai linimasa. 
    Usai Noel dicokok KPK, bertaburan “humor” tentang Ketua Umum Relawan Jokowi Mania itu seperti; “Di dalam hartamu yang sedikit, ada hak para pejabat”; “Imanuel artinya Tuhan Beserta Kita. Ebenezer artinya Tuhan Menolong Kita. Tapi KPK tidak melindunginya”.
    Patut disadari, humor itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Orang bisa menolak perbedaan agama, budaya, bahasa atau apapun, tetapi tidak ada yang bisa menolak humor.
    Segala sesuatu yang disampaikan dengan humor, meskipun menyakitkan, publik bisa menerimanya. Ada yang bisa membuat publik tersenyum senang, tetapi ada juga yang memang pahit dan tetap bisa ditelan karena humor.
    Humor adalah kekuatan yang tajam untuk mengkritisi apapun tanpa membuat orang menjadi marah.
    Penelitian di Towson University Maryland tahun 2011, menyimpulkan bahwa humor satir dan komedi politik merupakan faktor penting dalam demokrasi.
    Bahkan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau kebijakan pemerintah selain menambah kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tentu saja akhirnya adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
    Jadi publik seharusnya menanggapinya dengan humor ketika Noel “petantang-petenteng” dengan seragam berbintang 4. Toh baru 4, belum 5.
    Sekali lagi, humor bisa berfungsi sebagai terapi untuk mengatasi ketidakwarasan dengan cara yang positif secara mental dan fisik. Bahkan melalui terapi tertawa yang menyehatkan bisa mengurangi stres dan melepaskan hormon endorfin.
    Dengan tertawa, tubuh bisa melepaskan energi negatif dan menghasilkan energi positif, sehingga meningkatkan kualitas hidup seseorang.
    Ketika besaran gaji, tunjangan serta penggantian biaya perumahan bagi anggota DPR-RI mencuat ke publik, masyarakat menanggapinya dengan humor satir.
    Meme anggota Dewan yang terhormat menunjukkan pesona Rp 3 juta sehari, maka rakyat miskin pun juga menampilkan pesona “Rp 100.000 siang malam, kadang dapat kadang tidak”, sontak tersebar.
    Sahdan ada kisah mengenai anggota DPR yang mendapat pesan
    chat
    dari seorang perempuan. Perempuan ini minta segera ditransfer Rp 10 juta ke rekeningnya.
    Si anggota Dewan bertanya buat apa harus transfer segera? Balas perempuan tersebut, dia ingin kasus tidur barengnya bersama anggota Dewan tidak tersebar ke publik, apalagi bocor ke media online.
    Tanpa banyak pertimbangan, si anggota Dewan tersebut segera mengirim uang sejumlah yang diminta perempuan tersebut.
    Dirinya khawatir perempuan yang pernah tidur bareng tersebut membocorkan rahasianya. Apalagi anggota Dewan tersebut sampai lupa berapa banyak perempuan yang pernah diajaknya “bobo” bareng selama reses dan studi banding bersama mitra kerja.
    Toh, dengan gajinya yang Rp 100 juta lebih per bulannya masih berlebih. Apalah arti uang Rp 10 juta.
    Dasar perempuan lihai, dia mengirim kembali pesan
    chat
    agar anggota Dewan tersebut segera mentransfer lagi sebanyak Rp 25 juta.
     
    Kali ini, anggota Dewan mulai berpikir siapa sebetulnya sosok perempuan itu. Anggota Dewan pun mengancam tidak akan mengirim uang yang diminta sebelum perempuan tersebut menyebutkan nama, mengirim foto dan menyebut lokasi tempat tidur bareng.
    Hanya saja, perempuan tersebut lebih gigih memintanya. Karena penasaran, akhirnya anggota Dewan itu mengirim Rp 25 juta ke rekening yang dipilih perempuan itu.
    Perempuan itupun akhirnya membocorkan jati dirinya usai menerima transfer ke dua sebesar Rp 25 juta, kalau dirinya adalah sama-sama yang “bobo” bareng di gedung parlemen saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan kemarin.
    Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025 kemarin, berlangsung selama 1 jam 15 menit. Ada 6.000 kata yang disampaikan Prabowo atau rata-rata 80 kata setiap menit yang diucapkan Prabowo.
    Sekali lagi, cerita perempuan yang tidur bareng dengan anggota Dewan di atas adalah cerita fiktif dan inilah humor politik.
    “Selain kekuasaan tanpa kehormatan, sesuatu yang paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan tanpa humor”. – Eric Sevareid (1912 – 1992), jurnalis senior di Amerika Serikat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka MPR Ingatkan Pentingnya Kesehatan Jiwa & Otak untuk Cerdaskan Bangsa

    Waka MPR Ingatkan Pentingnya Kesehatan Jiwa & Otak untuk Cerdaskan Bangsa

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa setiap warga negara harus berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing di masa depan.

    Lestari mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada seminar bertema Kesehatan Otak sebagai Pilar Penting dalam Pembangunan Nasional Menuju Daya Saing Global Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan dalam rangka Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Mukernas Perdosni) Tahun 2025, di Bandung, Jawa Barat, hari ini.

    “Konstitusi kita menegaskan bahwa tujuan kita bernegara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemakmuran itu bukan semata sejahtera secara materi, tetapi juga sehat jasmani dan rohani yang di dalamnya termasuk kesehatan otak setiap anak bangsa,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).

    Ia menekankan pentingnya mengedepankan upaya membangun ‘jembatan’ antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan. Karena seringkali negara melahirkan kebijakan atas dasar pola pikir mereka sendiri.

    “Sehingga kerap kali kebijakan yang lahir hanya mampu mengatasi gejala yang ada di permukaan saja. Akibatnya, permasalahan yang dihadapi selalu berulang,” jelasnya.

    Dalam konteks mewujudkan Indonesia Emas 2045, menurutnya, setiap orang harus mampu mewujudkan 4 pilar visi yang telah dicanangkan.

    “Untuk mewujudkan keempat visi tersebut tentu saja harus didukung dengan kesehatan berpikir yang didasari atas terpenuhinya kesehatan jiwa dan otak yang baik bagi setiap anak bangsa,” jelasnya.

    Dia mengatakan dibutuhkan peta jalan kesehatan otak yang tepat dan dapat dipahami sejumlah pihak. Hal itu agar berbagai kebijakan yang dilahirkan dapat tepat sasaran dalam upaya memastikan generasi penerus bangsa memiliki standar kesehatan jiwa dan kesehatan otak yang cukup dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

    “Mendorong agar semua pihak terkait seperti pemerintah dan pihak swasta dapat terlibat aktif mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan otak, serta mengedepankan berbagai upaya promotif, bukan hanya kuratif dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor kesehatan,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Bamsoet ajak IKAL Lemhannas perkuat peran bangun ketahanan nasional

    Bamsoet ajak IKAL Lemhannas perkuat peran bangun ketahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas memperkuat peran strategis dalam membangun ketahanan nasional menghadapi dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu.

    “IKAL Lemhannas harus memperkuat peran di tiga bidang prioritas, yakni keamanan maritim, ketahanan siber, serta transisi energi. Di tengah ketidakpastian global, IKAL Lemhannas harus hadir sebagai pemecah masalah yang menghubungkan kebijakan, teknologi, dan eksekusi lapangan,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikan Bamsoet yang merupakan alumni Lemhannas Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIII 2005, jelang Musyawarah Nasional (Munas) V IKAL Lemhannas 2025 di Gedung Pancagatra Lemhannas Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, memberi implikasi langsung terhadap stabilitas regional serta jalur perdagangan Indonesia.

    “Ketahanan nasional menuntut kesiapan komprehensif, dari kewaspadaan maritim di Natuna hingga tata kelola energi dan siber,” ucapnya.

    Dia pun mengingatkan kondisi geopolitik turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional sehingga fondasi makro perlu dijaga dengan disiplin kebijakan, diversifikasi pasar, dan peningkatan nilai tambah industri nasional.

    “Di sisi lain, pesatnya perkembangan ekonomi digital Indonesia yang kini ditopang 221 juta pengguna internet menuntut peningkatan literasi keamanan siber serta tata kelola data,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Skala ekonomi digital ini tidak boleh menjadi bumerang akibat lemahnya proteksi data dan maraknya misinformasi. Kita harus pastikan manfaatnya optimal bagi perekonomian Indonesia.”

    Mantan Ketua DPR RI dan MPR RI itu menjelaskan sektor pertahanan memerlukan akselerasi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesiapan operasi gabungan yang selaras dengan kemampuan fiskal negara.

    Dia mengingatkan rencana pagu pertahanan tahun 2025 sekitar Rp165,2 triliun mengharuskan perencanaan yang matang dan tajam agar setiap rupiah mampu membangun ketahanan nasional yang terukur, termasuk penguatan patroli serta sensor maritim di perairan strategis.

    Adapun di ranah keamanan siber, Bamsoet mengingatkan serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional pada 2024 menjadi pengingat keras akan rentannya sistem vital negara.

    Untuk itu, dia mengajak alumni Lemhannas baik di pemerintahan, BUMN maupun swasta, harus ikut serta mengonsolidasikan standar keamanan siber, memperkuat respons insiden, dan membangun keandalan pusat data nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Noel, Mentalitas Korup, dan "Indonesia Sold Out"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Agustus 2025

    Noel, Mentalitas Korup, dan "Indonesia Sold Out" Nasional 23 Agustus 2025

    Noel, Mentalitas Korup, dan “Indonesia Sold Out”
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    SIAPA
    tidak kenal Immanuel Ebenezer Gerungan? Pria kelahiran Riau yang populer dengan sapaan Noel adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Kabinet Merah-Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Noel dikenal sebagai aktivis 98 yang mengklaim punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi.
    Suaranya menggelegar, tegas, berwibawa. Ucapannya penuh dengan kata-kata yang mengekspresikan idealisme.
    ”Kami tidak mau pemerintahan awal Prabowo dirusak oleh brutus, para klepto. Dalam pidato Pak Prabowo disampaikan, jangan kirim orang yang mau nyopet anggaran APBN dan APBD. Pidato itu cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen dengan demokrasi dan pemberantasan korupsi,” kata Noel seusai dipanggil Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2024 menjelang pelantikan presiden (
    Kompas.id
    , 21/08/2025).
    Ucapan yang penuh idealisme itu dibatalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT).
    Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lain dalam kasus pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). KPK menyita berbagai mobil dan motor mewah.
    Noel adalah pejabat kelas menteri pertama pada pemerintahan Presiden Prabowo yang tersangkut korupsi.
    Noel menambah panjang deret pejabat kelas menteri sejak era reformasi yang meringkuk di penjara akibat korupsi. Belum pejabat lain di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    Siapa akan menyusul? Apakah kita yakin bahwa tak akan ada lagi pejabat kelas menteri pada pemerintahan Prabowo yang tersangkut korupsi, kendati sang presiden selalu bicara keras tentang korupsi?
    Dulu saya mengira bahwa korupsi hanya dilakukan oleh kalangan tak berpunya. Tak berpunya secara ekonomi, pun tak berpunya secara kekuasaan.
    Bila pendapatan naik, kesejahteraan meningkat, korupsi hilang dengan sendirinya. Ternyata, hal itu ilusi belaka.
    Ternyata, ada gaya korupsi kelas kakap, korupsi kaum atasan. Mereka golongan berpunya secara ekonomi, sekaligus berpunya secara kekuasaan.
    Yang terakhir, berpunya secara kekuasaan, justru kategori yang melipatgandakan nilai yang dikorupsi, pola/modus, dan komplotannya.
    Di tangan mereka, korupsi dilakukan dengan menggunakan ilmu. Bukan sekadar ilmu memanfaatkan celah di dalam sistem, melainkan ilmu menyusun celah di dalam sistem.
    Untuk kasus Noel, ternyata, pengurusan sertifikat K3 memberikan ruang bagi pemegang kekuasaan untuk “mengambil keuntungan” berlipat-lipat yang dilarang oleh peraturan dan berakibat pidana korupsi. Nilainya tentu sangat besar dilihat dari barang bukti yang disita KPK.
    Saya lalu teringat teori budaya kemiskinan yang ditemukan Oscar Lewis. Kemiskinan ternyata bukan soal struktural belaka. Bukan urusan sistem distribusi kue pembangunan saja.
    Menurut Lewis, kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri.
    Kemiskinan ternyata bisa membentuk nilai-nilai, etos, dan mentalitas tertentu yang membuat kaum miskin sulit keluar dari kubangan kemiskinan.
    Nilai-nilai, etos, dan mentalitas produk kemiskinan itu sebut saja “mentalitas miskin”. Perubahan sistem distribusi kue pembangunan tidak dengan sendirinya mengubah mentalitas miskin itu.
    Saya melihat, realitas korupsi di negeri menyerupai kemiskinan dan membentuk “mentalitas korup”. Perubahan dari pemerintahan Soeharto ke pemerintahan reformasi terbukti tak membuat kita keluar dari kubangan korupsi. Meski disediakan lembaga dan perangkat hukum untuk memberantas korupsi.
    Bourdieu menyebutnya habitus. Ia bukan sekadar kebiasaan atau kecenderungan, melainkan sistem disposisi yang tertanam di dalam diri individu.
    Siapapun bisa terjangkiti. Tinggal ada kesempatan atau tidak. Tak mudah melawannya, karena mentalitas korup yang menjadi habitus akan membuat seseorang kehilangan kepekaan dan daya tolak, alias kebal. Bahasa awamnya, “mendarah daging”.
    Mereka tahu tindakannya melanggar hukum, korup, dan merugikan negara dalam jumlah yang tidak kecil, tapi tak cukup berdaya untuk menghindarinya. Bahkan, secara sadar dijalaninya. Muncullah pola atau modus secara berulang.
    Saya melihat, mentalitas korup itu terkesan diamini di zaman komodifikasi yang digerakkan kapitalisme pasar.
    Di zaman pasar, nyaris tak ada hal yang tak bisa dijajakan, dikapitalisasi. Tentu saja demi keuntungan material.
    Sebagaimana hukum pasar, bukan sekadar keuntungan, tapi keuntungan yang berlipat-lipat. Tak peduli urusan sakral, sosial, dan kemanusiaan.
    Apa yang bisa menjelaskan korupsi di urusan haji, bantuan sosial, covid-19, dan sejenisnya kalau bukan mentalitas korup?
    Ternyata, ucapan Noel yang penuh idealisme tak mampu menyelamatkannya. Habitus itu membuat jurang antara ucapan dan tindakan, memproduksi perilaku hipokrit.
    Noel seharusnya mendekonstruksi sistem pengurusan sertifikat K3 yang korup, tapi malah terjerembab di dalamnya.
    Air matanya yang meleleh saat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol bukan lagi ekspresi kesedihan, melainkan olok-olok terhadap diri sendiri.
    Kita sudah melampaui vampir. Bila vampir menghisap darah orang lain untuk bertahan hidup, kita menghisap darah untuk kemewahan.
    Yang menarik, meski kebetulan saja, pada hari itu juga sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) membentangkan spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” di depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI (
    Kompas.com
    , 21/08/2025).
    Bertambahlah kosakata yang menjadi antitesis “Indonesia Emas”. Sebelumnya ada “Indonesia Gelap” dan “Indonesia Cemas”, kini bertambah “Indonesia Sold Out”.
    Tak sulit membaca nalarnya. Kaum muda membaca bahwa negeri ini telah habis terjual. Harta kekayaannya dikeruk dan digadaikan kepada rentenir.
    Kaum muda itu melihat Ibu Pertiwi bersedih hati. Ternyata, putra-putrinya tak setia menjaga harta pusaka. Mereka lah yang akan menanggung akibatnya. Karena itu, sangat logis bila mereka berteriak keras.
    Nalarnya sama dengan Prabowo saat presiden kita itu menulis buku berjudul
    Paradoks Indonesia dan Solusinya
    . Negeri yang kaya raya, tapi sebagian besar rakyatnya miskin. Penyebabnya adalah “serakahnomics”.
    Mentalitas korup dan serakahnomics bagaikan dua sisi pada mata uang yang sama. Saling melengkapi, saling mengondisikan. Keduanya menjelma sebagai habitus. Membutakan mata hati dan menumpulkan ketajaman akal sehat.
    Kita lalu tak mampu merasakan dan mencerna secara kritis bahwa tata kelola negeri ini sungguh bobrok, yang kebobrokannya mengancam eksistensi Indonesia. Inilah sesungguhnya musuh utama bangsa Indonesia.
    Siapa yang akan kebal di kubangan semacam itu? Barangkali hanya “kegilaan” dalam bentuk lain.
    Tesis hanya bisa dilawan dengan antitesis yang setara. Bila mentalitas korup dan serakahnomics dianggap kegilaan, maka hanya bisa ditandingi oleh kegilaan yang lain.
    Sejarah membuktikan. Indonesia pun lahir dari kegilaan lain pada zamannya. Perubahan besar di dunia ini selalu muncul dari kegilaan lain. Kini, sejarah Indonesia menuntut kegilaan lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang berziarah dan tabur bunga di makam Gus Dur

    Kaesang berziarah dan tabur bunga di makam Gus Dur

    Jombang, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga di makam Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat.

    “Jadi hari ini kami juga Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berziarah ke Presiden Keempat Republik Indonesia,” kata Kaesang di Jombang, Jawa Timur, Jumat.

    Kaesang mengatakan ziarah tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia oleh PSI.

    Ia mengatakan dirinya mengenal Gus Dur sebagai sosok yang anti intoleransi dan PSI juga menjadikan sosok Bapak Pluralisme tersebut sebagai suri teladan.

    “Kami ini PSI selalu dilihat, Kami ini partai yang antiintoleransi dan kami ini belajar banyak sekali melalui Presiden Keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid,” ujarnya.

    Sebelum berziarah ke Makam Gus Dur, Kaesang pada Jumat pagi terlebih dulu berziarah ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

    Selain ke makam Habibie, di TMP Kalibata Kaesang juga berziarah dan menggelar tabur bunga di makan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

    Kemudian Perdana Menteri Pertama RI Sutan Sjahrir, dan Wakil Presiden RI Ketiga yang juga pendiri Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Adam Malik, serta sejumlah pahlawan nasional lainnya.

    Selanjutnya Kaesang juga akan berziarah ke makam Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, dan makam Presiden Kedua RI Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi!

    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi!

    Jakarta

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku pada 2026.

    “Apabila iuran BPJS Kesehatan benar-benar dinaikkan, apakah masyarakat juga akan mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan?. Saya menilai kebijakan menaikkan iuran bukanlah solusi tunggal, apalagi jika dampaknya justru menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan pekerja, pedagang kecil, dan kelompok rentan yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi akibat tingginya biaya hidup di Jakarta,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- itu mengkritisi pernyataan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, yang mengatakan, jika penyesuaian iuran dilakukan, akan tercipta keseimbangan antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan yang sepenuhnya dari iuran yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan, seperti berdampak pada pembayaran fasilitas kesehatan makin lancar, cashflow faskes terjaga. Faskes bisa fokus melayani peserta, bisa meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

    “Jaminannya apa? sebab yang selama ini terjadi, meskipun masyarakat sudah rutin membayar iuran, keluhan tetap saja muncul. Antrean panjang di rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, obat yang tidak tersedia, hingga perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum masih sering kita temui di lapangan. Artinya, problem utama BPJS Kesehatan bukan hanya soal defisit anggaran, melainkan juga tata kelola layanan yang belum maksimal,” ketus Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, keberadaan BPJS Kesehatan harus dipandang sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar badan usaha yang menutupi kekurangan anggarannya dengan menaikkan iuran peserta. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan perlu terlebih dahulu melakukan pembenahan internal yang serius, termasuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana, mengurangi potensi kebocoran, serta memperbaiki tata kelola klaim dan pelayanan rumah sakit.

    Sebelum opsi kenaikan iuran diputuskan, sambung Kent, pemerintah pusat seharusnya mengoptimalkan skema subsidi silang serta meningkatkan kontribusi negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta, juga dapat dilibatkan lebih jauh untuk membantu menutup kekurangan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Dalam hal ini, pentingnya peran pemerintah pusat maupun daerah ikut menanggung beban defisit. Skema subsidi silang harus lebih diperluas, di mana peserta mampu bisa berkontribusi lebih besar untuk menolong kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah Daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, juga perlu diberi ruang lebih besar untuk membantu menutup kekurangan anggaran tersebut melalui alokasi APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tetap terjamin tanpa menambah penderitaan finansial mereka. Dengan begitu keberlanjutan BPJS Kesehatan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan masyarakat tidak mampu,” beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

    “Saya mendorong pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi komprehensif, bukan sekadar langkah instan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dibutuhkan solusi menyeluruh, mulai dari pembenahan tata kelola, peningkatan efisiensi, transparansi laporan keuangan, hingga sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, masyarakat tetap merasa terlindungi, dan kepercayaan publik terhadap BPJS dapat kembali meningkat,” pungkasnya.

    (mpr/ega)

  • Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana besar untuk memberikan perawatan medis bagi 2.000 warga Palestina dari Gaza, yang hingga kini masih dilanda perang berkepanjangan. Rencana ini dibahas serius lintas kementerian karena menyangkut logistik, aspek hukum, hingga implikasi kebijakan luar negeri.

    Langkah tersebut diumumkan awal bulan ini, dengan Pulau Galang, sebuah pulau tak berpenghuni di selatan Singapura yang pernah digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan lokasi rumah sakit darurat pandemi, muncul sebagai salah satu opsi penempatan.

    Namun pemerintah menegaskan rencana tersebut masih bersifat eksploratif. Beberapa kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan pembahasan awal.

    “Diskusi ini fokus pada kelayakan logistik, kesiapan medis, dan kerangka hukum,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada The Guardian, dikutip Jumat (22/8/2025).

    “Komisi I juga mendapat penjelasan mengenai implikasi strategis, khususnya terkait posisi politik luar negeri Indonesia dan stabilitas regional.”

    Selain Pulau Galang, pemerintah juga menimbang sejumlah alternatif lain, seperti fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dekat dengan rumah sakit besar serta jalur logistik utama.

    Menurut seorang pejabat senior yang mengetahui langsung pertemuan antar kementerian tersebut, opsi penggunaan rumah sakit militer besar di Jakarta serta kemungkinan kerja sama dengan Yordania, negara yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto, juga masuk dalam pembahasan.

    Laksono memastikan bahwa semua prosedur akan dilakukan bersama lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC, termasuk pencatatan identitas, rekam medis, hingga protokol repatriasi.

    “Tujuan kami adalah memberikan perawatan, bukan pemukiman ulang, dan mendukung kepulangan mereka setelah kondisi di Gaza memungkinkan,” kata Laksono. “Ini adalah langkah yang sangat hati-hati, dan kami sepenuhnya menyadari sensitivitas geopolitik yang terlibat.”

    Adapun rencana ini dinilai sangat sensitif secara politik. “Isu pentingnya adalah bagaimana memastikan hak untuk kembali warga Palestina tetap dihormati, karena banyak pihak khawatir kebijakan ini bisa ditafsirkan lain,” ujar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

    Ia menegaskan belum ada keputusan final soal penggunaan Pulau Galang. “Kami harus memastikan langkah ini konsisten dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap hak kembali warga Palestina,” ujarnya.

    Menurut Jailani, pelaksanaan rencana tersebut sangat kompleks baik secara politik maupun teknis.

    “Salah satu hal paling penting adalah bahwa kami tidak akan melaksanakannya tanpa persetujuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam saat ditemui wartawan di sela-sela Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025), Menteri Luar Negeri Sugiono membantah pernyataan bagaimana pemerintah Israel disebut tengah melakukan perundingan dengan negara-negara tertentu terkait evakuasi warga Gaza. RI, ujarnya, tidak pernah melakukan itu.

    “Kita tidak pernah bernegosiasi,” tegasnya.

    Sementara pembahasan terus berlangsung, Indonesia juga tetap aktif memberikan bantuan ke Gaza. Dalam pekan ini, Indonesia berhasil melaksanakan operasi penerjunan bantuan udara untuk kedua kalinya dalam dua hari berturut-turut, sebuah langkah yang dimungkinkan berkat koordinasi dengan Yordania.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apresiasi Penggunaan SAF di Pelita Air, Eddy Soeparno: Sejalan dengan Prabowo

    Apresiasi Penggunaan SAF di Pelita Air, Eddy Soeparno: Sejalan dengan Prabowo

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan Sustainable Aviation Fuel (SAF) oleh Pertamina yang telah digunakan dalam penerbangan perdana Pelita Air Service rute Jakarta-Bali.

    Ia mengatakan langkah ini menjadi bukti keseriusan Indonesia membangun industri biofuel sekaligus memperkuat komitmen dalam mereduksi emisi karbon di sektor penerbangan.

    “Walaupun penggunaan SAF sebesar 1% baru akan dipersyaratkan secara internasional di tahun 2027, namun Indonesia berinisiatif untuk memulainya lebih awal. Ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo menjadikan Indonesia pemimpin sektor energi terbarukan dunia” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Eddy menilai kapasitas kilang Pertamina pada 2028 dapat memproduksi SAF melebihi kebutuhan domestik. Hal ini membuka peluang Indonesia mengekspor SAF ke Asia sekaligus menambah pendapatan devisa negara.

    “Melihat kapasitas pengolahan kilang Pertamina di sekitar tahun 2028, Indonesia akan mampu memproduksi SAF melampaui kebutuhan dalam negeri, sehingga ada volume produksi yang cukup besar yang bisa dialokasikan untuk pasar ekspor. Tentu ini peluang pendapatan devisa negara yang harus kita optimalkan,” ungkapnya.

    Selain itu, Eddy juga melihat peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM dari proses pengumpulan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) oleh masyarakat sebagai bahan baku SAF.

    “Kehadiran Koperasi desa Merah Putih pun bisa diberdayakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan UCO ini,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Eddy mengimbau Pertamina untuk membeli UCO yang dikumpulkan masyarakat dengan harga yang layak dan secara teratur dalam periode tertentu.

    (prf/ega)

  • Pimpinan MPR tegaskan fasilitasi dikusi menuju amendemen UUD

    Pimpinan MPR tegaskan fasilitasi dikusi menuju amendemen UUD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menegaskan pihaknya berkomitmen memfasilitasi diskusi rutin yang membicarakan menuju perubahan atau amendemen UUD NRI Tahun 1945.

    “Sebagai pimpinan MPR, saya pastikan untuk menuju perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR akan memfasilitasi dengan menggelar diskusi rutin untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Seminar Konstitusi dengan tema “Dialektika Konstitusi: Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi” di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

    Dia mengatakan diskusi itu nantinya diisi oleh mereka yang sudah memiliki pemahaman terhadap sejarah perubahan konstitusi sejak UUD 1945.

    “Menuju amandemen UUD NRI Tahun 1945 ini didukung tim yang terdiri dari para pakar,” ujarnya.

    Pacul mengatakan bahwa usulan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah pasti ada karena perubahan sendiri adalah suatu keniscayaan.

    “Perubahan atau amandemen UUD merupakan kewenangan MPR RI sesuai Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945,” ucapnya.

    Sementara itu, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa UUD adalah buatan manusia, apalagi dibuat melalui kesepakatan bersama, sehingga dalam UUD pasti memiliki ruang ketidaksempurnaan.

    “Sehebat apapun perumus konstitusi akan tetap tidak sempurna,” ujar Jimly yang hadir sebagai narasumber dalam seminar.

    Jimly mengatakan Bung Karno sudah menegaskan bahwa UUD 1945 adalah UUD kilat atau sementara yang akan disempurnakan, lalu pada tahun 1950 diupayakan penyempurnaan melalui UUD Sementara.

    “Jadi jangan membayangkan UUD 1945 sempurna,” katanya.

    Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan perubahan UUD 1945 empat tahap tahun 1999-2002 juga tidak lah sempurna.

    Dia menambahkan UUD NRI Tahun 1945 hasil dari perubahan empat tahap UUD tahun 1999-2002 itu harus dievaluasi secara menyeluruh.

    “Konstitusi kita tidak sempurna, Dari waktu ke waktu, konstitusi harus menampung nilai-nilai dan norma baru. Caranya melalui amandemen UUD, tetapi tidak mungkin konstitusi selalu diubah, maka diperlukan adanya konvensi ketatanegaraan,” tuturnya.

    Meski demikian, dia mengatakan apabila dilakukan kembali amendemen UUD maka jangan hanya dilakukan untuk memasukkan ketentuan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

    Dia memandang evaluasi menyeluruh terhadap konstitusi itu perlu dilakukan menjelang 25 tahun reformasi, misalnya penataan lembaga DPD dan kewenangan Komisi Yudisial (KY).

    “Momentum kepemimpinan MPR periode 2024-2029 di bawah Ketua MPR Ahmad Muzani sesudah terbentuknya pemerintahan baru Prabowo Subianto adalah saat tepat untuk memperbaiki sistem konstitusi kita,” ujarnya.

    Sependapat dengan Jimly, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menambahkan sesempurna apapun konstitusi dirumuskan maka tidak akan selalu menjawab perkembangan ketatanegaraan kita.

    “Kalau konstitusi diubah terus menerus maka tidak ada bedanya dengan UU maka biasanya dibangun tradisi positif yang dikenal dengan konvensi ketatanegaraan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Perubahan UUD memang hasil kompromistis, tetapi kalau tidak disepakati maka akan ada kelompok yang tidak terwakili dalam perubahan konstitusi.”

    Seminar Konstitusi yang dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu dihadiri pula oleh Wakil Ketua MPR RI lainnya yakni Rusdi Kirana dan Hidayat Nur Wahid.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kaesang ziarah ke makam Presiden Ketiga RI B.J. Habibie

    Kaesang ziarah ke makam Presiden Ketiga RI B.J. Habibie

    “Hari ini kami ke makam Presiden Ketiga, kami di sini untuk menghormati beliau,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    “Hari ini kami ke makam Presiden Ketiga, kami di sini untuk menghormati beliau,” kata Kaesang di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Kaesang juga mengutip pernyataan Habibie soal makna hidup untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

    “Kami juga meng-quote salah satu pernyataan beliau yaitu ‘di dalam kehidupan kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan malah meminta sebesar-besarnya’,” ujarnya.

    Kaesang menambahkan, kutipan Habibie tersebut akan menjadi menjadi pedoman PSI bahwa partai politik juga punya tugas yang sama yakni memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara.

    “Kami di sini menanggapi itu sebagai partai, kami harus bisa memberikan manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Bukan malah menjarah apa yang dimiliki oleh masyarakat,” kata Kaesang.

    Kaesang mengatakan ziarah tersebut adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia oleh PSI, seraya menambahkan sangat banyak jasa Habibie dan pahlawan nasional yang saat ini dinikmati oleh seluruh anak bangsa.

    “Ya semuanya, kita bisa merasakan, kita bisa berdiri di sini, bisa menghirup nafas dengan tenang di sini karena semua jasa pahlawan kita,” tuturnya

    Selain ke makam Habibie, di TMP Kalibata Kaesang juga berziarah dan menggelar tabur bunga di makan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

    Kemudian Perdana Menteri Pertama RI Sutan Sjahrir, dan Wakil Presiden RI Ketiga yang juga pendiri Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Adam Malik, serta sejumlah pahlawan nasional lainnya

    Selanjutnya Kaesang juga akan berziarah ke makam Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, makam Presiden Kedua RI Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, dan makam Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur di Jombang, Jawa Timur.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.