Kementrian Lembaga: MPR RI

Lurah Manggarai Selatan jadi korban amuk massa pendemo di depan DPR

Jakarta (ANTARA) – Lurah Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana menjadi korban amuk massa pendemo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

“Iya benar adanya kejadian tersebut,” kata Camat Tebet Dyan Airlangga saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dyan mengatakan saat ini kondisi sang lurah dipastikan aman dan sehat pasca pengeroyokan tersebut. Massa mengeroyoknya merupakan pendemo atau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI.

Terkait rencana membuat laporan ke Kepolisian, pihaknya masih mempertimbangkan lebih lanjut. “Masih akan dibahas,” ucapnya.

Berdasarkan kronologi yang diterima, saat itu Sidik dan sopirnya sedang menaiki kendaraan dinas berpelat merah yang melintas di Jalan KS Tubun pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

Pak Lurah itu pulang dari kantor kelurahan menuju rumahnya yang di Tanah Abang Dalam.

Karena macet, kemudian dia berinisiatif mengambil jalan pintas lewat Jalan S Parman. Ketika sampai di Bundaran Slipi nampak massa mendatangi dan memprovokasi bahwa mobilnya adalah “mobil anggota DPR”.

Demi menghindari amukan massa, dia terus melajukan mobil namun diduga massa yang terprovokasi semakin menjadi-jadi.

“Saya minta sopir untuk jalan terus tetapi massa terus mengejar sembari memecahkan kaca mobil,” kata Sidik.

Bahkan, sang sopir sampai menabrak gerobak siomay di depan sebuah hotel di kawasan Slipi. Namun massa semakin mengejar hingga akhirnya mobil terhenti lantaran menabrak motor.

Pada akhirnya, sang sopir meminta Sidik keluar dari mobil demi keselamatan. Sidik yang keluar mengaku dari pihak kelurahan namun massa tetap memukulinya.

Tak hanya itu, ternyata sopir juga mengalami hal yang sama. Keduanya berlari ke suatu gang untuk menyelamatkan diri.

Adapun dari kejadian tersebut, sang lurah mengalami kerugian, yakni mobil dinas hancur, dua ponsel seharga Rp25 juta, dompet dan barang pribadi yang hilang di dalam mobil.

Kini, kondisi Pak Lurah dan sopirnya selamat namun mengalami luka-luka lebam, memar dan lecet di bagian mata, wajah, badan hingga kaki akibat pukulan dengan benda tumpul.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/08/2025 07:46
6 Jejak Kericuhan Demo 25 Agustus: Motor Dibakar hingga Pos Polisi Dirusak Megapolitan

Jejak Kericuhan Demo 25 Agustus: Motor Dibakar hingga Pos Polisi Dirusak
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Demo 25 Agustus 2025 yang digelar di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, berujung ricuh di beberapa titik.
Kericuhan terjadi setelah polisi memukul mundur massa dari depan gedung parlemen.
Akibatnya, kelompok demonstran terpencar ke berbagai ruas jalan di sekitar lokasi, termasuk kawasan Gerbang Pemuda hingga Kolong Jembatan Pejompongan.
Dalam peristiwa itu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan menjadi sasaran amukan massa.
Tak hanya itu, motor yang terparkir di depan gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI dibakar massa.
Sebuah sepeda motor dibakar saat demo 25 Agustus 2025 di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Pantauan Kompas.com di lokasi, pukul 14.50 WIB motor yang terbakar sudah dalam kondisi hangus. Seluruh bodi habis dilalap api, menyisakan rangka besi berwarna hitam pekat.
Bau menyengat sisa kebakaran masih tercium kuat di sekitar lokasi.
Selain motor yang hangus, terlihat pula sisa-sisa kertas putih yang ikut terbakar berserakan di jalan.
Aspal di sekitar titik kebakaran juga dipenuhi bekas arang dan serpihan plastik yang meleleh.
“Pas apinya besar banget, massa malah teriak-teriak. Habis padam, tinggal rangka doang,” kata Sani (21) peserta aksi yang berada di sekitar lokasi kepada Kompas.com, Senin.
Tak berhenti sampai di situ, Pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda menjadi sasaran amukan massa demo 25 Agustus, usai unjuk rasa di belakang Gedung DPR/MPR RI.
Sejumlah massa tampak merusak pos polisi dengan melempar batu dan memukul menggunakan batang bambu.
Suara benda keras beradu dengan bangunan membuat situasi semakin ricuh.
Mereka yang melakukan perusakan mengenakan pakaian bebas, sedangkan sebagian lainnya terlihat memakai seragam sekolah putih abu-abu.
Beberapa peserta aksi juga menutup wajah mereka dengan masker, kain, maupun jaket untuk menyamarkan identitas.
Di sisi lain, sebagian pedemo hanya berdiri menyaksikan tanpa ikut terlibat, seolah ragu atau memilih menjaga jarak dari kericuhan.
Aksi perusakan itu membuat sejumlah peserta aksi bersorak.
Massa yang awalnya berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, berlarian ke arah rel kereta di bawah Kolong Jembatan Pejompongan setelah dipukul mundur aparat kepolisian. Mereka memanjat pagar pembatas besi dan memadati jalur rel.
Dari arah Jalan Palmerah Timur menuju Pejompongan, massa melempari aparat dengan batu yang diambil dari rel.
Beberapa di antara mereka duduk di atas pagar sambil menyalakan petasan. Ada pula yang mengibarkan bendera merah putih serta bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece.
Di seberang rel, aparat berseragam loreng dan cokelat lengkap dengan tameng dan pelindung kepala menangkis lemparan dengan mengangkat tameng ke atas.
Tak lama kemudian, polisi membalas serangan dengan menembakkan gas air mata.
Sejumlah perjalanan KRL terganggu akibat kerumunan massa yang memenuhi perlintasan kereta api.
PT KAI Commuter meminta penumpang yang menuju Stasiun Serpong, Parung Panjang, atau Rangkasbitung mengantisipasi kepadatan di sekitar akses Stasiun Palmerah.
Sebagai alternatif, pengguna dapat memanfaatkan stasiun terdekat lainnya seperti Kebayoran atau Tanah Abang.
Pantauan Kompas.com pada Senin (25/8/2025) pukul 17.32 WIB, memperlihatkan sejumlah penumpang Commuter Line berjalan kaki di rel kereta di Jalan Pejompongan Raya.
Mereka berbondong-bondong bergerak dari arah Pejompongan menuju Palmerah.
Beberapa penumpang terlihat menutup hidung dan mata untuk meredam perih gas air mata. Mereka berjalan hati-hati karena permukaan rel dipenuhi bebatuan yang tidak rata.
Batu dan kayu berserakan di Jalan Pejompongan Raya, tepat di bawah Kolong Jembatan Pejompongan, Senin sore.
Pecahan batu memenuhi ruas jalan yang mengarah ke Jalan Tentara Pelajar. Di antara batu itu, tampak botol dan potongan kayu yang diduga dipakai massa untuk menyerang polisi.
Beberapa kayu hangus terbakar masih tergeletak di sekitar lokasi. Api memang sudah padam, tetapi sisa-sisa kebakaran masih terlihat jelas.
Di sepanjang jalan, selongsong gas air mata berserakan. Polisi sebelumnya berkali-kali menembakkannya untuk memukul mundur massa.
Meski asap telah hilang, bau gas air mata masih terasa menusuk. Warga yang melintas tampak kesulitan bernapas. Beberapa pengendara motor bahkan terlihat meneteskan air mata karena tak kuat menahan perih.
Seorang pengemudi ojek online terpaksa menepikan motornya. Ia meminta air kepada warga sekitar karena matanya perih akibat gas air mata.
Massa aksi juga sempat menerobos masuk ke ruas Tol Dalam Kota KM 07+400.
“Petugas kepolisian diarahkan menuju lokasi untuk melakukan pengaturan massa,” kata Senior Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Rakhmanto.
Akibatnya, Jasamarga melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan dari arah Cawang menuju Slipi dialihkan keluar di off ramp KM 05+000, sementara arah sebaliknya dialihkan keluar di off ramp KM 12+500.
Polda Metro Jaya melalui akun X @TMCPoldaMetro juga mengumumkan pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik, termasuk Exit RS Dharmais arah Pancoran.
“Pengendara diimbau tetap bersabar dan berhati-hati,” tulis TMC.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/08/2025 05:42
DKI kemarin, demo di DPR dan imbasnya lalu kebakaran di Jaktim

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Senin (25/8) antara lain demo di depan gedung DPR/MPR dan imbasnya pada KRL, serta peluncuran inisiasi pembangunan rumah sakit di Cakung.

Berikut rangkumannya:

1. DKI luncurkan Inisiasi Pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan Inisiasi Pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung.

Pramono mengatakan rumah sakit bertaraf internasional itu akan dibangun pada 2026 dan selesai pada 2027. Direncanakan, rumah sakit tersebut mulai beroperasi pada 2028.

Baca selengkapnya di sini

2. Demo 25 Agustus, Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR ditutup

Jakarta (ANTARA) – Rekayasa lalu lintas dilakukan oleh pihak Kepolisian di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/DPR RI imbas adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat.

Di lokasi tersebut pada Senin siang sekitar jam 11.30 WIB, kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR/DPR RI terutama yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.

Baca selengkapnya di sini

3. Imbas demo, KRL rute Tanah Abang-Rangkasbitung hanya sampai Kebayoran

Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan perjalanan kereta rel listrik listrik rute Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran imbas aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Mulai pukul 16.30 WIB, seluruh perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang, perjalanannya hanya sampai Stasiun Kebayoran. Untuk kembali menuju Stasiun Serpong/Parung panjang hingga Rangkasbitung berangkatnya dari Stasiun Kebayoran,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Hingga 8 September, ribuan tanaman hias dipamerkan di Lapangan Banteng

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan memamerkan ribuan bunga dan taman hias dalam Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2025 yang berlangsung hingga 8 September mendatang di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

“Konsepnya mengusung keanekaragaman hayati serta warisan budaya Asia dan Indonesia,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan, Djauhar Arifien saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Pemilik rumah yang terbakar di Ciracas alami luka bakar bagian kepala

Jakarta (ANTARA) – Pemilik rumah yang terbakar di Gang Madrasah RT 15/RW 10, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, bernama Suwadi mengalami luka bakar di bagian kepala.

“Kepala saya luka tertimpa balok api, saya oleskan odol,” kata Suwadi di lokasi kebakaran, Jakarta Timur, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/08/2025 05:41
Noel dan Kegagalan Memaknai Amnesti Nasional 26 Agustus 2025

Noel dan Kegagalan Memaknai Amnesti
Analis Hukum dan Politik dari Gajah Mada Analitika
“
Constitution is a flexible and pragmatic charter, not a fixed and immutable artifact
” – Farah Peterson (2020).
PETERSON
tepat, perubahan konstitusi memang suatu keniscayaan sebab ia bukan artefak yang tetap.
Sehubungan itu, publik kembali dikejutkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Immanuel “Noel” Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus harapan agar Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti.
Seturutnya, dalam Seminar Konstitusi bertema Dialektika Konstitusi yang diselenggarakan MPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul selaku salah satu narasumber turut menyinggung ihwal abolisi dan amnesti sebagai ‘terobosan’ yang menyiratkan adanya peran “Korea” di baliknya.
Ada relasi implisit yang terhubung antara harapan Amnesti Noel, “Korea”, dan amandemen konstitusi.
Sebetulnya, harapan Noel bukan tanpa alasan. Publik tentu mengingat, beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan pengampunan berupa abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Dua figur politik yang bukan loyalis pemerintahan saat ini.
Ucapan Noel jelas sarat makna. Baginya, jika pihak yang berada di luar lingkaran politik presiden saja bisa mendapat pengampunan, maka sebagai loyalis tentu tidak mustahil ia berharap mendapat perlakuan serupa.
Namun, harapan itu justru memunculkan problem tidak sederhana: apakah kewenangan konstitusional presiden memberi abolisi dan amnesti memang sepenuhnya dapat digunakan atas dasar pertimbangan politik, nir-indikator hukum yang jelas?
Hal demikian menjadi relevan di tengah wacana keinginan MPR untuk melakukan amandemen konstitusi seperti terefleksi dalam kegiatan Seminar Konstitusi yang diselenggarakan oleh MPR di Gedung Nusantara V belum lama ini (21/8/2025).
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Rumusannya sederhana, bahkan minim kriteria substantif.
Di sinilah ruang tafsir menjadi terbuka. Padahal, dalam teori konstitusi, setiap teks konstitusi adalah janji yang harus ditafsirkan dalam bingkai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Alexander Bickel, 1986).
Jimly Asshiddiqie (2005) menekankan, konstitusi tidak boleh dipahami semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai
living constitution
yang senantiasa ditafsirkan sesuai semangat zaman.
Maka, pemberian pengampunan oleh presiden semestinya ditafsirkan bukan hanya sebagai hak prerogatif politik, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang terikat pada prinsip keadilan publik.
Dari perspektif teori penafsiran konstitusi, memang ada ruang elastis untuk memberikan makna baru atas pasal-pasal UUD 1945.
Tidak heran bila Alexander Bickel dalam uraiannya yang lain menyebut: konstitusi selalu lebih besar daripada teksnya, sebab nilainya hidup dalam tafsir.
Dalam episentrum itu, maka butuh tafsir yang sehat guna melahirkan praktik ketatanegaraan yang adil. Namun sebaliknya, tafsir yang politis berpotensi menggerus legitimasi demokrasi konstitusional.
Di titik inilah pernyataan Bambang Pacul dalam forum Seminar Konstitusi menjadi relevan. Ia menyatakan bahwa kebijakan pengampunan Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto tak lepas dari peran “Korea” di balik hak prerogatif presiden itu.
Istilah “korea” merupakan metafora yang menggambarkan mereka yang selalu melompat lebih maju dibanding orang lain, berusaha keras menaikkan derajat sosial melalui kerja keras, bukan jalan pintas.
Dalam tafsir simbolik ini, seorang “Korea” sebetulnya menyiratkan kita pada konsep negarawan: sosok yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Boleh jadi, ia justru menjadi salah satu ciri dari kenegarawanan itu sendiri.
Dalam kaitan itu, kasus korupsi yang menjerat Noel sesungguhnya menunjukkan kebalikan dari semangat kenegarawanan dalam konstitusi. Sebagai pejabat negara, dengan segala fasilitas dan kepercayaan publik, korupsi sama sekali tidak bisa dibenarkan.
Lompatan status sosial, sebagaimana menjadi ciri “Korea” yang acapkali digaungkan Bambang Pacul, yang mestinya dicapai melalui kerja keras dan integritas, malah ditempuh dengan jalan tikus bernama korupsi. Makna “korea” dalam kasus Noel pun mengalami degradasi.
Jika konsep “Korea” hendak dijadikan pijakan, maka perubahan konstitusi yang kini didiskusikan semestinya mengarah pada perumusan syarat negarawan bagi jabatan-jabatan publik.
Ini menjadi momen mengonstruksi makna “korea” sejati: seorang negarawan yang menjauhi korupsi.
Selama ini, hanya hakim Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit dipersyaratkan sebagai negarawan (Pasal 24C ayat 5). Jabatan menteri dan wakil menteri pun luput dari syarat kenegarawanan.
Di sisi lain, amat mungkin aspek kenegarawanan dijadikan sebagai salah satu indikator konstitusional bagi presiden dalam memberikan pengampunan melalui abolisi dan amnesti.
Dengan begitu, jabatan publik akan diisi oleh orang-orang yang menghayati integritas, bukan sekadar mencari celah untuk memperkaya diri. Pun demikian, amnesti yang diberikan dapat benar-benar mengarah hanya kepada mereka yang memang pantas untuk mendapatkannya.
Kasus pengampunan yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong telah menunjukkan pro dan kontra.
Di satu sisi, ia dipuji sebagai langkah berani presiden untuk menutup polemik hukum yang berbau politik. Di sisi lain, publik khawatir amnesti dan abolisi bisa menjadi instrumen politisasi hukum.
Pada titik inilah gagasan amandemen konstitusi relevan dilakukan: merumuskan kriteria obyektif agar pengampunan tidak semata-mata bergantung pada selera politik.
Manakala mereka “para Korea” mengalami kriminalisasi berbau politik kuasa, maka jalan pengampunan melalui amnesti atau abolisi dengan indikator konstitusional yang jelas terbuka lebar.
Amnesti dalam makna “Korea”—memang bisa saja dimaknai bahwa pengampunan itu sebagai terobosan politik. Namun, dalam optik kenegarawanan, “Korea” boleh dimaknai dalam konteks bahwa seorang negarawan adalah mereka yang menjauhi segala tindakan koruptif.
Kerja keras, berfikir “out of the box”, dan konsistensi untuk melakukan lompatan bukan berarti harus melanggar konstitusi, termasuk korupsi.
Seorang “Korea sejati” akan memaknainya sebagai instrumen keadilan restoratif yang mengembalikan marwah hukum.
Jika syarat negarawan ini diperluas dalam konstitusi, maka pemberian pengampunan pun akan lebih legitimate dan terjaga dari manipulasi politik.
Kasus Noel seharusnya menjadi pelajaran kolektif. Sebagai wakil menteri, ia sudah menapaki tangga sosial tertinggi yang mestinya tidak lagi memerlukan korupsi. Namun, jalan pintas tetap dipilih dan kini ia justru berharap presiden mau menurunkan “tali pengampunan.”
Di sinilah publik melihat kontras tajam antara mereka yang “Korea sejati” dengan yang bukan. Tak ayal, ini momentum untuk memaknai kembali apa sebetulnya “korea” dalam optik ketatanegaraan dan kenegarawanan.
Momentum Seminar Konstitusi oleh MPR baru-baru ini yang membicarakan amandemen UUD 1945 tidak boleh berhenti pada wacana.
Ia mesti menjadi kesempatan berharga untuk menyempurnakan aturan tentang abolisi dan amnesti, memperluas syarat kenegarawanan, dan memperkuat integritas jabatan publik.
Dengan begitu, konstitusi benar-benar hadir sebagai benteng yang melindungi rakyat dari politisasi hukum. Sekaligus, mencegah lahirnya pejabat “setengah Korea” yang mudah tergelincir dalam korupsi.
Karena itu, pertanyaan paling menggugah hari ini bukanlah apakah Noel akan mendapat amnesti, melainkan: apakah bangsa ini berani memastikan hanya “Korea” sejati—negarawan yang berintegritas—yang layak duduk di kursi kekuasaan?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/08/2025 05:23
Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR

Petugas saat menghalau massa aksi yang berada di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan.

Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 25 Agustus 2025 – 16:13 WIB

Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan pengalihan rute dan penghentian operasi sementara beberapa rute imbas penutupan Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/ DPD RI karena ada unjuk rasa di lokasi tersebut pada Senin.

Koridor yang dialihkan, yakni Koridor 9 yang meliputi rute 1W (Blok M-Ancol), 3F (Kalideres-Senayan Bank DKI, 9A (Cililitan-Grogol), 10 H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan), T31 (PIK-Blok M) dan S61 (Alam Sutera-Blok M). Sementara ini, arah Pluit tidak melayani Halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan. “Situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta.

Untuk informasi terbaru seputar layanan Transjakarta, pelanggan bisa mengakses di aplikasi TJ: Transjakarta dan juga akan diinformasikan di sosial media. Sementara itu, rute 8N (Kebayoran-Petamburan via Asia Afrika) mengalami perpendekan jalur, sementara ini arah Petamburan tidak melayani titik pemberhentian (bus stop) DPR/MPR/DPD RI sampai RS TNI AL Mintoharjo.

Kemudian, rute 1B (Tosari-Stasiun Palmerah) dan 1F (Bundaran Senayan-Stasiun Palmerah) sementara tidak melayani penumpang.

Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/DPD RIterutama yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda karena ada unjuk rasa. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut

Sumber : Antara

26/08/2025 02:29
Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

GELORA.CO – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti.

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut.

Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera.

Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya.

Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

“Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya. “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

26/08/2025 01:38
Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

GELORA.CO – Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025, ramai dibicarakan di media sosial.

Pantauan RMOL hingga Selasa dini hari, 26 Agustus 2025, kata kunci terkait unjuk rasa di DPR membanjiri daftar trending topic di X.

Unjuk rasa ribuan massa tersebut merupakan protes terhadap kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kembang kempis.

Akun X @Madrule*** salah satunya menyoroti ulah sejumlah anggota DPR yang berjoget-joget pada momen Sidang Tahunan MPR RI, Jumat 15 Agustus 2025.

Terpantau dua selebritis yang merupakan anggota Fraksi PAN DPR Eko Patrio dan Uya ikut berjoget-joget usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto.

Publik menilai anggota dewan tidak peka dengan penderitaan masyarakat.

“Buat yg lagi Demo di Gedung DPR RI, klo nemu uya kuya sama eko patrio tolong tampo***,” tulis @Madrule***

Sementara @ilham*** menyoroti minimnya partisipasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam demo hari ini.

“Aksi demo 25 agustus 2025 soal tolak tunjangan anggota dewan yg membengkak. Kondisi depan gedung DPR RI sempat ricuh,” tulis @ilham***

“Massa aksi demo di dominasi justru oleh buruh dan anak STM bukan mahasiswa atau aliansi BEM SI,” sambungnya.

26/08/2025 01:34
Petugas tembakan meriam air untuk halau massa aksi di DPR

Sejumlah pelajar saat mendatangi lokasi unjuk rasa di depan Gedung DPR di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

Petugas tembakan meriam air untuk halau massa aksi di DPR
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 25 Agustus 2025 – 16:29 WIB

Elshinta.com – Petugas Kepolisian menembakkan meriam air (water cannon) untuk menghalau massa aksi unjuk rasa yang mulai anarkis dengan melempari petugas di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin siang. Pantauan di lokasi sekitar jam 12.50 WIB petugas Kepolisian terus memukul mundur massa aksi dengan menyisir Jalan Gatot Subroto.

Petugas juga terus mengimbau kepada massa aksi untuk mundur dan meninggalkan lokasi aksi karena situasi sudah tidak kondusif. Massa yang terdesak terus mundur perlahan dan meninggalkan lokasi unjuk rasa dengan mencoba melemparkan barang yang ada kepada petugas.

Selain menembakkan meriam air, petugas juga menembakkan gas air mata untuk menghalau para pengunjuk rasa. Saat ini para pengunjuk rasa telah dipukul mundur mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR/DPDRI dan petugas dipastikan humanis dalam mengawal aksi tersebut.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik. Petugas yang berjaga sebanyak 1.250 personel, baik dari TNI, Polri maupun petugas Pemda DKI Jaka. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas.

Sumber : Antara

26/08/2025 01:24
Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

GELORA.CO – Sejumlah orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam, diamankan polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari tersebut sempat menyebar ke beberapa titik.

Pantauan Warta Kota di Polda Metro Jaya, Senin pukul 21.45 WIB, para demonstran yang ditangkap dibawa menggunakan mobil taktis Resmob Polda Metro Jaya.

Sesampainya di Polda Metro Jaya, para demonstran berjalan jongkok serta berbaris untuk dilakukan pemeriksaan.

Mereka dikumpulkan di pelataran Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Para demonstran dibagi dalam beberapa kelompok, untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal.

Beberapa kelompok yang terlihat, antara lain remaja yang mengenakan kaos hitam.

Lalu ada kelompok pelajar yang mengenakan seragam sekolah putih dan abu-abu, serta sejumlah pria dewasa.

Di sisi lain sejumlah orang tua juga datang ke Polda Metro untuk mencari anak mereka.

Bahkan ada istri yan g mencari suaminya.

“Isi data dirinya, nama, alamat, hari dan waktu penangkapan,” ujar salah satu penyidik kepada demonstran.

Saat ini, para demonstran yang ditangkap tengah menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, jumlah pasti peserta yang ditangkap sedang didata,

Selain itu tindak lanjut terhadap status mereka, juga masih belum dapat dipastikan.

Berkumpul di Kawasan Slipi

Sebelumnya Kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat dipadati oleh demonstran atau massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

Sampai Senin malam pukul 21.34 WIB, ratusan demonstran bertahan dengan menguasai kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Sementara aparat kepolisian tidak berani mendekat.

Pantauan WartaKotalive.com, Senin malam, massa aksi terus berdatangan.

Mereka semakin ramai dan bertahan di pos polisi Slipi yang sudah rusak massa.

Bahkan video tron, pos polisi, hingga CCTV yang ada di lokasi juga dirusak massa.

Tidak ada aparat kepolisian di lokasi tersebut.

Sekira pukul 21.10 WIB, pihak kepolisian dari Satuan Brimob menggunakan satu mobik taktis dan 10 sepeda motor berboncengan tiba di lokasi.

Massa aksi sempat ingin melakukan perlawanan, namun aparat kepolisiam sudah lebih dahulu menembakkan gas air mata.

Massa aksi kemudian membubarkan diri ke arah Petamburan, Jakarta Barat.

Baca juga: Aksi Demo Makin Brutal di Slipi, Pos Polisi Dirusak, Tenda Dibakar, Lalu Lintas Terganggu

Beberapa menit kemudian, setelah gas air mata hilang dan polisi pergi, massa kembali datang ke jalanan.

“Ayo woi, keluar lagi, keluar,” teriak salah seorang demonstran.

Massa kemudian berusaha menuju ke Pos Polisi Pejompongan.

Mereka ingin merusak dan membakarnya, karena kesal dengan aparat kepolisian.

Aksi massa kemudian dihalau lagi dengan tembakan gas air mata.

Namun dibalas oleh pendemo dengan tembakan kembang api.

Massa kemuduan melakukan pembakaran sejumlah bahan material di tengah jalan baik dari arah Semanggi-Grogol maupun sebaliknya.

“Revolusi, revolusi, revolusi,” teriak massa secara kompak.

Sebelumnya, Hendra saksi mata di kolong tol Slipi-Palmerah, Jakarta Barat melihat keberingasan massa aksi merusak fasilitas di pos polisi, Senin (25/8/2025).

Ia melihat aksi unjuk rasa hari ini sama seperti tahun 2019 karena pendemo bentrok dengam pihak kepolisian di kolong tol Slipi.

“Tapi pos polisi belum dibakar, baru tenda-tenda saja yang dibakar sama massa,” kata Hendra, Senin.

Ricuh

Awalnya ratusan pelajar, masyarakat sipil, hingga ojek online melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Pantauan Wartakotalive.com para pengunjuk rasa terus berdatangan sejak Senin siang.

Mereka sempat melempari botol dan memukul mobil polisi yang melintas.

Penyebabnya mereka melihat rekan mereka yakni sejumlah pelajar yang ikut demonstrasi diamankan polisi.

Rekan mereka itu berada di dalam mobil Polres Jakarta Pusat.

Karenanya para pengunjuk rasa tidak terima atas kelakuan polisi yang membawa rekan mereka.

Namun aksi massa yang menyerang mobil polisi berhasil ditahan dan kendaraan meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis.

Bahkan petugas tidak melibatkan penggunaan senjata api saat bertugas.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (25/8/2025).

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

Menurut Susatyo pihak kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkapnya.

Baca juga: Demo di DPR Berujung Ricuh, Commuter Line Tetap Normal dengan Pengamanan Ketat

Terkait lalu lintas, polisi akan melakukan pengaturan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan.

“Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” pungkasnya.

Ringkasan Demo dan Tuntutan

Demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/2/2025) dikoordinasi oleh Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.

Aksi ini rencananya dimulai pukul 10.00 WIB, sementara akun Instagram @gejayanmemanggil menyebutkan pukul 07.00 WIB.

Demonstran menuntut 9 hal, di antaranya penurunan Prabowo-Gibran, pembubaran Kabinet Merah-Putih dan DPR RI, serta penolakan RKUHAP.

Mereka juga menuntut transparansi gaji dan pembatalan kenaikan gaji serta tunjangan rumah anggota DPR.

Demo ini diikuti berbagai elemen masyarakat dan dilakukan di beberapa kota besar selain Jakarta.

Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan dan DPR.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan ada 3 orang yang bertindak sebagai koordinator lapangan yaitu Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.

Dalam aksinya sebagian besar pengunjuk rasa dress code hitam.

Demonstran membawa 9 tuntutan utama.

Mengutip siaran pers yang diunggah @gejayanmemanggil, berikut isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025:

1.Turunkan Prabowo-Gibran

2.Bubarkan Kabinet Merah-Putih

3.Bubarkan DPR RI

4.Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

5.Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998

6.Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)

7.Transparansi gaji anggota DPR

8.Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR

9.Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR

Aksi demonstrasi tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lain.

Peserta aksi tidak terbatas pada mahasiswa, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki tujuan sama, yaitu menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan mendesak perbaikan kondisi bangsa ke depan.

Isu kenaikan gaji anggota DPR RI mencuat usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.

Namun, isu kenaikan gaji tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.

Menurutnya, yang mengalami perubahan yaitu tunjangan perumahan.

Ini karena anggota DPR tidak lagi difasilitasi rumah dinas, sehingga akan diganti dengan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

Isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Massa aksi menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR hingga transparansi pengelolaan keuangan negara.

26/08/2025 01:11
Sempat Gratis Sementara Imbas Demo di DPR, Tol Dalam Kota Kembali Normal

Jakarta –

Demonstrasi di depan Gedung DPR hari ini, Senin (25/8/2025) sempat ricuh. Massa pendemo bentrok dengan polisi, hingga masuk ruas tol dalam kota.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad, memutuskan membebaskan tarif sementara waktu di Gerbang Tol (GT) Kuningan dan Semanggi.

Langkah ini diambil demi mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan mengurai kepadatan lalu lintas tol. Pembebasan Tarif Tol di sementara waktu itu berlaku pada:

1. GT Kuningan 2 pada pukul 18.52 WIB sampai pukul 19.22 WIB,
2. GT Semanggi 1 pada pukul 19.47 sampai pukul 20.17 WIB,
3. GT Semanggi 2 pada pukul 20.19 sampai 20.49 WIB.

“Pembebasan tarif ini berlaku sementara waktu untuk membantu mengurai kepadatan antrean imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR sejak pagi hari,” ujar Ginanjar Bekti Rakhmanto Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025)

Ginanjar menambahkan Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama aksi unjuk rasa berlangsung.

“Terpantau pada pukul 21.00 WIB, lalu lintas sudah terurai secara bertahap dan berangsur kembali normal,” terang Ginanjar.

Antisipasi jadwal dan arah perjalanan, serta terus perbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

(hns/hns)

25/08/2025 22:13