Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Momen Kontras Disentil Rocky Gerung, Rakyat Demo tapi Prabowo Beri Tanda Kehormatan di Istana

    Momen Kontras Disentil Rocky Gerung, Rakyat Demo tapi Prabowo Beri Tanda Kehormatan di Istana

    GELORA.CO –  “Makin kontroversi,” begitu sindiran Rocky Gerung saat menyoroti momen kontras yang terjadi di Jakarta, pada Senin (25/8/2025) lalu.

    Di satu sisi, ribuan massa turun ke jalan menggelar aksi demo menyuarakan aspirasi, sementara di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto justru menggelar acara resmi di Istana Negara.

    Acara yang digelar Prabowo yakni pemberian Tanda Kehormatan RI Indonesia kepada 114 tokoh di Istana Negara, Jakarta.

    Sementara massa menggeruduk Gedung DPR/MPR RI Jakarta menyuarakan aspirasi terkait potongan tunjangan DPR, pembubaran DPR, hingga menyoroti RUU Perampasan Aset.

    Aksi demo yang dilakukan sempat terjadi ricuh besar hingga malam hari di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI.

    Kontradiksi dua peristiwa ini pun langsung menuai sorotan publik, termasuk Rocky Gerung.

    Rocky Gerung menyoroti dua kejadian di waktu bersamaan yang sangat kontras.

    Terlebih saat pemberian Tanda Kehormatan RI terdapat sejumlah tokoh yang dianggap Rocky Gerung belum layak dan namanya dipertanyakan.

    “Ada ada nama-nama yang layak, ada nama-nama yang tidak layak, ada nama-nama yang dipertanyakan,” katanya, Selasa (26/8/2025), dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official.

    “Isu pemberian tanda kehormatan itu jadi kontroversi atau makin kontroversial karena berlangsung bersamaan real time dengan demonstrasi di depan DPR yang kemudian menimbulkan kerusuhan,” sambungnya.

    Menurut Rocky, pemberian Tanda Kehormatan dan demo 25 Agustus itu akan teringat jelas dalam pikiran.

    Sebab ada pemberian kehormatan di Istana, tapi rakyat justru tak mendapat kehormatan itu.

    “Lepas dari siapa penggerak demonstrasi, lepas dari apa ide demonstrasi itu, ditujukan pada siapa, tetapi dua event itu akan jadi catatan di dalam memori publik.”

    “Bahwa ada pemberian kehormatan di Istana, tetapi kehormatan yang seharusnya menjadi milik rakyat yang daya belinya turun, milik buruh yang kepastian hak-hak normatifnya dipertanyakan itu, tidak diperoleh,” jelasnya.

    “Bahkan dikontraskan bahwa rakyat bergerombol di depan DPR menuntut kehormatan rakyat, sementara Presiden membagi-bagi tanda kehormatan pada mereka yang masih dipertanyakan jasanya itu atau prestasinya tuh,” tambah Rocky.

    Rocky pun mengatakan, keadaan itu cukup membingungkan karena tokoh yang digambarkan oleh publik tidak layak, justru dilayakkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan.

  • KPAI Ungkap Ada Pelajar yang Dapat Kekerasan Aparat Saat Demo DPR, Tak Ikut Aksi tetapi Ditangkap Nasional 27 Agustus 2025

    KPAI Ungkap Ada Pelajar yang Dapat Kekerasan Aparat Saat Demo DPR, Tak Ikut Aksi tetapi Ditangkap Nasional 27 Agustus 2025

    KPAI Ungkap Ada Pelajar yang Dapat Kekerasan Aparat Saat Demo DPR, Tak Ikut Aksi tetapi Ditangkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria Apituley, mengungkapkan, ada pelajar yang mengalami kekerasan fisik dari aparat karena ikut demonstrasi di Gedung DPR, Senin (25/8/2025) lalu.
    Hal ini diketahui Sylvana usai mendampingi 196 anak di bawah umur yang ditangkap aparat kepolisian Polda Metro Jaya saat mengikuti demonstrasi di area Gedung DPR/MPR RI, pada hari yang sama.
    “Lima anak menyatakan dirinya dan temannya mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, yang berdampak luka di tubuh dan benjol di kepala,” kata Sylvana kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
    Kemudian, lanjut Sylvana, ada pelajar yang bersaksi bahwa ia dan dua temannya ikut diamankan meski mereka tidak ikut demo.
    “Mereka ikut diamankan dan menanggung risiko kelelahan selama di PMJ, padahal mereka hanya kebetulan berada di lokasi dan tidak bermaksud ikut aksi,” ucapnya.
    Sylvana menuturkan, ia mengapresiasi pihak PMJ yang terbuka memfasilitasi KPAI agar dapat melakukan tugas pengawasan terhadap ratusan anak yang ditangkap.
    Namun, KPAI mencatat bahwa selama di PMJ, anak-anak tidak mendapat pendampingan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    “Ini diakui oleh pihak PMJ dengan alasan karena anak-anak yang diamankan tidak diperiksa dan di-BAP, melainkan hanya diminta bercerita secara lisan dan tertulis pengalamannya dalam melakukan aksi,” ucapnya.
    KPAI menyimpulkan bahwa anak-anak yang diamankan di PMJ telah mengalami berbagai bentuk pengabaian dan pelanggaran hak-hak dasarnya yang dilindungi Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    Di antaranya yakni hak bebas dari kekerasan, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk tidak dieksploitasi dalam kegiatan politik, bebas dari pelibatan dalam kerusuhan sosial, dan bebas dari kegiatan yang mengandung unsur kekerasan.
    Adapun, data dari Polda Metro Jaya (PMJ) mencatat ada 196 anak laki-laki yang diamankan selama kurang lebih 20 jam di PMJ.
    Usia anak-anak yang ditangkap berkisar antara 12 hingga 17 tahun, berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang-Banten, dan Bekasi-Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RS Polri rawat sembilan korban luka usai demo di depan DPR

    RS Polri rawat sembilan korban luka usai demo di depan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, merawat sebanyak sembilan korban luka usai demo yang berakhir ricuh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan,Jakarta, pada Senin (25/8) lalu.

    “Dalam rangka kegiatan demo di Gedung DPR pada Senin (25/8) ada sembilan pasien yang dirawat di RS Polri Kramat Jati,” kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulih di Jakarta Timur, Rabu.

    Dari total sembilan korban luka tiga di antaranya sudah diperbolehkan pulang dari RS Polri Kramat Jati atau telah dinyatakan oleh tim dokter dapat menjalani rawat jalan pada Selasa (26/8).

    Namun untuk enam orang lainnya yang terdiri dari seorang warga dan lima personel Polri masih dirawat inap di RS Polri untuk proses pemulihan lebih lanjut.

    Dari hasil pemeriksaan, tim dokter RS Polri Kramat Jati menyatakan seorang personel Polri harus menjalani tindakan operasi karena luka akibat benda tumpul.

    “Ada luka-luka, tapi Alhamdulillah sekarang sudah ditangani dengan baik dan para korban dalam kondisi sadar, bisa berkomunikasi. Ada (yang harus dioperasi), karena luka benda tumpul,” ujarnya.

    Prima memastikan, pihaknya memberikan penanganan medis terbaik bagi warga dan personel Polri korban luka dalam demo di depan Gedung Parlemen di Senayan.

    “Ini adalah kewajiban dari Pusdokkes Polri atau RS Polri kalau ada anggota yang sakit kita lakukan perawatan yang baik sehingga bisa melakukan kewajiban tugas lagi,” katanya.

    Prima menyebutkan, sekitar pukul 11.00 WIB Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo membesuk warga dan personel Polri korban luka aksi demo di DPR RI yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Setibanya di lokasi, Dedi didampingi Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yulihartono langsung masuk ke Gedung Promoter RS Polri, tempat para korban dirawat inap.

    Kedatangan Dedi guna memastikan penanganan medis terhadap warga dan anggota Polri yang terluka.

    “Pak Wakapolri memperhatikan anggota Polri dan masyarakat yang dirawat. Ada sembilan pasien yang dirawat,” kata Prima.

    Dedi berpesan agar para anggota Polri lebih berhati-hati dalam bertugas untuk mengantisipasi kejadian tak diinginkan.

    “Pesan dari Beliau (Wakapolri) agar anggota Polri yang bertugas lebih berhati-hati lagi dan mengantisipasi,” katanya.

    Sebelumnya, aksi demo di depan DPR/MPR/DPD RI yang dilakukan massa dari berbagai elemen untuk memprotes tunjangan yang diterima anggota DPR RI berujung ricuh pada Senin.

    Akibat demo tersebut, sejumlah warga sipil dan personel Polri yang bertugas melakukan pengamanan mengalami sejumlah luka sehingga harus menjalani perawatan.

    Polisi menangkap sebanyak 351 orang saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin malam.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary di Jakarta, Selasa (26/8), menyebutkan bahwa 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak atau berusia di bawah 18 tahun.

    “Mereka yang secara masif diduga melakukan perusakan fasilitas umum, melempari pengendara di jalan tol sehingga membahayakan pengguna jalan dan menyerang petugas,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 196 Anak Ditangkap saat Demo, KPAI: Alasan Ikut Diajak Teman dan Terpengaruh Medsos Nasional 27 Agustus 2025

    196 Anak Ditangkap saat Demo, KPAI: Alasan Ikut Diajak Teman dan Terpengaruh Medsos Nasional 27 Agustus 2025

    196 Anak Ditangkap saat Demo, KPAI: Alasan Ikut Diajak Teman dan Terpengaruh Medsos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria Apituley, menyampaikan, alasan pelajar ikut demonstrasi di DPR adalah karena ajakan teman dan terpengaruh media sosial.
    Hal ini diketahui Sylvana usai mendampingi ratusan anak di bawah umur yang ditangkap aparat kepolisian Polda Metro Jaya saat mengikuti demonstrasi di area Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).
    “Beberapa anak menyatakan alasan ikut aksi karena diajak teman, kakak kelas, serta info dan ajakan di media sosial TikTok,” ucap Sylvana kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
    Sylvana menyampaikan, data dari Polda Metro Jaya (PMJ) mencatat ada 196 anak laki-laki yang diamankan selama kurang lebih 20 jam di PMJ.
    KPAI berkoordinasi dengan PMJ dan mengawasi langsung situasi anak-anak selama di aula gedung Reskrimum PMJ hingga dikembalikan kepada orangtuanya.
    “Usia anak-anak antara 12 hingga 17 tahun, berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang-Banten, dan Bekasi-Jawa Barat,” ujarnya.
    Kepada Sylvana, ratusan pelajar itu mengakui bahwa mereka ikut aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan gaji/tunjangan DPR.
    “Sebagian besar hanya menyebutkan secara singkat tentang tujuan keikutsertaannya dalam aksi, yaitu menolak kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR-RI,” tuturnya.
    Sylvana mengatakan, ada pelajar yang bersaksi bahwa ia dan dua temannya ikut diamankan oleh aparat meski tidak ikut demo.
    “Mereka ikut diamankan dan menanggung risiko kelelahan selama di PMJ, padahal mereka hanya kebetulan berada di lokasi dan tidak bermaksud ikut aksi,” ucapnya.
    Selain itu, kata Sylvana, lima anak menyatakan bahwa ia dan temannya mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, yang berdampak luka di tubuh dan benjol di kepala.
    KPAI mencatat bahwa selama di PMJ, anak-anak tidak didampingi oleh siapapun, yang diwajibkan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    “Ini diakui oleh pihak PMJ dengan alasan karena anak-anak yang diamankan tidak diperiksa dan di-BAP, melainkan hanya diminta bercerita secara lisan dan tertulis pengalamannya dalam melakukan aksi,” ucapnya.
    Karena itu, KPAI berkoordinasi dengan Dinas PPAPP Jakarta agar segera memberi layanan bantuan psikososial singkat bagi anak-anak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh

    KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sejalan dengan rencana demo buruh yang bakal dilakukan di kawasan DPR, besok, Kamis (28/8/2025).  

    Melalui akun X, @CommuterLine, hal tersebut sebagai langkah antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR. Rekayasa dilakukan jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang – Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

    “Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah #RekanCommuters dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran,” imbau KAI Commuter, dikutip pada Rabu (27/8/2025). 

    Pihaknya juga meminta penumpang untuk selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. 

    Sementara perkembangan informasi terkait perjalanan Commuter Line pada Kamis, akan terus di-update secara berkala melalui akun sosial media resmi KAI Commuter mengenai rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line pada aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR, Kamis 28 Agustus 2025.

    Sebagaimana pada penyampaian pendapat yang dilakukan pada Senin (25/8/2025) di tempat yang sama, terjadi kericuhan sehingga menyebabkan massa memasuki rel kereta. 

    Alhasil, perjalanan KRL Rangkasbitung Line dari arah Tanah Abang ke Palmerah terpaksa diberhentikan. Sementara perjalanan kereta dari arah Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Kebayoran. 

    Kelumpuhan KRL tersebut bahkan terjadi sejak sore hari hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Setelahnya, kereta yang melaku pun hanya mampu jalan dengan kecepatan terbatas. 

    Bukan hanya berdampak pada KRL, tetapi juga terhadap transportasi umum lainnya. Meski ada pilihan transportasi lain seperti MRT untuk mencapai tujuan, tetapi stasiun keos dan dibanjiri penumpang yang mengantre.  

    Adapun, Kalangan buruh menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang aksi demo besar-besaran yang akan digelar di sejumlah titik lokasi pada Kamis (27/8/2025) besok, mulai pukul 09.00 WIB. 

    Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK menjadi salah satu tuntutan demo buruh yang akan diikuti 10.000 peserta. 

    Dia turut menyoroti urgensi perlindungan pekerja platform digital seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia dan lain-lain yang masih menerapkan skema kemitraan, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja.

  • Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

    Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

    Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah buruh dari berbagai sektor akan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
    Demo buruh bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
    Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan pekerja terhadap pemerintah dan parlemen.
    “Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Pada 28 Agustus nanti, kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” kata Ilhamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
    Dalam aksinya, para buruh membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
    Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
    “Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” ujar Ilhamsyah.
    KPBI mengimbau masyarakat sipil, akademisi, dan NGO untuk bersolidaritas dalam aksi tersebut. Mereka menegaskan aksi akan berlangsung damai, tetapi penuh tekad.
    Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi kali ini juga menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Sejumlah elemen buruh dari wilayah sekitar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, diperkirakan ikut bergabung dalam aksi tersebut.
    Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, selama aksi berlangsung.
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyebut rekayasa akan bersifat situasional.
    “Kalau jumlah massa-nya banyak dan mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
    Adapun Jalan Gatot Subroto akan tetap dibuka jika massa aksi dapat berbagi ruas jalan dengan pengguna lalu lintas lain. Namun, polisi akan menindak tegas peserta aksi jika nekat memasuki jalur tol.
    “Pelayanan penyampaian pendapat di muka umum ini konsepnya masih sama, jadi silakan, karena diatur oleh undang-undang,” kata Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa partainya menyepakati adanya pendalaman isu strategis saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
    Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil bersama kepengurusan baru PKS bersilaturahmi ke Nasdem Tower, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
    “Kami bersama Nasdem, tadi Pak Saan (Mustofa) sudah bicara, hubungan yang lama, dialog yang sering, dan kami juga Alhamdulillah menyepakati untuk ada pendalaman isu-isu strategis yang dipandang penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Al Muzzammil dilihat dari kanal Youtube PKSTV, Rabu (27/8/2025).
    Salah satu isu yang dibahas antara PKS dengan Partai Nasdem adalah soal sistem kepemiluan di Indonesia.
    “Isu-isu terkait dengan situasi demokrasi, ya bagaimana menuju pemilihan yang terbaik, pemilu kita yang bisa lebih murah, tetapi dapat menghasilkan kepentingan yang lebih baik. Itu saya kira tema besar yang perlu pendalaman dari kami bersama, baik dalam fraksi maupun dua lembaga think tank partai,” ujar Al Muzzammil.
    PKS dengan Nasdem juga mencapai titik temu untuk terus melakukan diskusi terkait isu-isu strategis tersebut.
    “Titik temu yang bisa dicapai oleh kami, kami akan lakukan diskusi dan juga mungkin menyampaikan ke publik kajian-kajian kami itu. Itu poin yang kami bicarakan,” ujar Al Muzzammil.
    Dalam kesempatan tersebut, Al Muzzammil turut mengundang Surya Paloh dan DPP Partai Nasdem untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada 28 September 2025.
    “Undangan sebelumnya sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, sekarang undangan kedua kami sampaikan kepada Pak Surya Paloh dan jajaran,” ujar Al Muzzammil.
    Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Kabid Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih Mufidayati, Ketua Bidang Komdigi DPP PKS Ahmad Fathul Bari, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, serta Kepala KSP Pipin Sopian.
    Sementara itu dari Partai Nasdem yang menerima kedatangan delegasi PKS adalah Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Hermawi Taslim, Wakil Ketua Umum Saan Mustafa, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Korbid Pemenangan Pemilu Prananda Surya Paloh, Korbid Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi Willy Aditya, Ketua Fraksi DPR RI Viktor Laiskodat, serta Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IHSG Rabu dibuka menguat 4,50 poin

    IHSG Rabu dibuka menguat 4,50 poin

    Pekerja Bursa Efek Indonesia (BEI) berswafoto di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencapai All Time High (ATH) ke level 8.000 dalam perdagangan intraday saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU/aa.

    IHSG Rabu dibuka menguat 4,50 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:19 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi dibuka menguat 4,50 poin atau 0,06 persen ke posisi 7.910,26.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,25 poin atau 0,40 persen ke posisi 814,36.

    Sumber : Antara

  • Konten Palsu Bikin Demo DPR Ricuh, Wamenkomdigi Panggil TikTok-Meta

    Konten Palsu Bikin Demo DPR Ricuh, Wamenkomdigi Panggil TikTok-Meta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo berencana memanggil platform media sosial TikTok hingga Meta terkait penyebaran konten palsu saat demo di depan gedung DPR/MPR, Senin (25/8/2025). Diduga konten palsu itu memicu kericuhan saat demo.

    “Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi,” kata Angga dikutip dari Detik.com, Rabu (27/8/2025).

    Dia mengatakan konten palsu di media sosial menyulut kebencian. Pada akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi.

    Aspirasi yang bisa disampaikan dengan baik, Angga menambahkan menjadi bias. Sebab digiring dengan konten palsu untuk menebar fitnah dan kebencian.

    “Fenomena disinformasi fitnah dan kebencian (DFK) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi,” kata Angga.

    Menurutnya dengan sistem para platform media sosial bisa menilai kebenaran informasi. Termasuk untuk langsung menurunkan konten menggunakan sistem mereka.

    “Fenomena disinformasi fitnah dan kebencian (DFK) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi,” kata Angga.

    Media sosial juga punya peranan untuk menindak konten palsu. Angga menegaskan pihaknya tak ingin demokrasi dicederai konten palsu.

    Angga menambahkan take down konten di media sosial bukalah bentuk membungkam kebebasan berpendapat. Namun dia mengingatkan kebenaran seharusnya masih dalam koridor yang benar.

    “Di-take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi dari teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Ini yang kita dorong gitu lho,” ujarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menekankan pentingnya konsolidasi seluruh organisasi desa untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritas yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, desa dapat menjadi penyedia utama bahan pangan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan program nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

    “Kalau desa mampu menyiapkan bahan bakunya, maka perputaran ekonomi desa akan semakin hidup dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata Yandri dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Merah Putih, Rabu (27/8/2025).

    Koperasi Merah Putih

    Yandri juga menekankan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari sembako, pupuk, hingga gas LPG. Ia memastikan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh berupa pinjaman tanpa agunan, bunga rendah, serta pasokan langsung dari BUMN.

    “Koperasi ini tidak akan merugi jika kepala desa benar-benar serius mengawalnya sesuai Permendesa Nomor 10 Tahun 2025. Saya minta kades memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum Apdesi Anwar Sadat mengajak seluruh kepala desa di Indonesia menjadikan Munas ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, desa harus menjadi garda depan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    “Apdesi siap bergandengan tangan dengan Kementerian Desa maupun kementerian lain. Kolaborasi konkret adalah kunci agar desa benar-benar menjadi pilar kemajuan bangsa,” ujar Anwar.

    Ketua Panitia Munas, Risti Yuni Lestari, menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendes PDT, Wamendagri, dan para pejabat kementerian lainnya. Ia menegaskan bahwa Apdesi Merah Putih berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

    Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri bersama Wakil Menteri PDT Ahmad Riza Patria, Wamendagri Ribka Haluk, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Ketua Umum Apdesi meluncurkan Aplikasi Desa Merah Putih sebagai inovasi digital yang diharapkan memperkuat pelayanan desa.

    Melalui forum ini, pemerintah bersama Apdesi menegaskan kembali peran desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan motor utama yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional.

    Lihat juga Video: Kopdes Merah Putih Dibentuk Agar Subsidi Tepat Sasaran

    (ily/ara)