Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus

    Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus

    Jakarta –

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menuntut kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR).

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (28/8/2025), massa buruh satu per satu mulai berkumpul di depan Gedung DPR sekitar pukul 10.00 WIB. Pada awalnya massa datang menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing.

    Dalam kesempatan itu, satu mobil komando sudah terparkir di depan gerbang Gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto. Hingga sekitar pukul 10.20 WIB, ratusan buruh mulai berdatangan dalam barisan memenuhi jalan.

    Para buruh ini berjalan berbaris sembari membawa bendera Partai Buruh dan KSPI, diikuti satu mobil komando lagi. Massa juga tampak membawa spanduk berwarna dasar oranye dan putih panjang bertuliskan salah satu tuntutan utama mereka, yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah.

    Hingga pukul 10.40 WIB jumlah massa terus bertambah, hingga aksi demonstrasi kemudian dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Biruh. Setelahnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal mulai berorasi.

    Dalam orasinya Said Iqbal turut menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Jumlah ini dinilai berlebihan, terlebih jika dibandingkan dengan biaya yang dimiliki buruh untuk tempat tinggal.

    Menurutnya hal yang wajar masyarakat, khususnya buruh marah atas pemberitaan tunjangan hingga Rp 50 juta per bulan saat upah mereka masih sangat minim.

    “Dia naikin tunjangan perumahan saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget,” paparnya.

    Demo Buruh di DPR Foto: Ignacio Geordy OswaldoMassa buruh mengusung 6 tuntutan, yaitu:

    1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.

    2. Setop PHK: Bentuk Satgas PHK.

    3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

    5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

    6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

    Lihat Video: Titik Rute dan Tuntutan Massa Buruh Demo 28 Agustus di Jakarta

    (igo/fdl)

  • Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

    Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai elemen buruh mulai memadati gerbang utama DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025) untuk melakukan aksi demonstrasi. 

    Dari pantauan Bisnis, para buruh berjalan dari dekat kantor TVRI menuju gerbang DPR/MPR pukul 10.10 WIB. Terdapat mobil komando untuk mengarahkan massa buruh. 

    Lalu lintas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi dan Palmerah ditutup kepolisian. Mereka terdiri dari elemen buruh Serikat Pekerja Nasional, Koperasi Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, hingga Partai Buruh.

    Setidaknya ada dua mobil komando. Salah satu ditempati oleh Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Seruan agar massa kondusif terus digaungkan dari mobil komando.

    Selain mobil komando, terdapat juga satu unit ambulance dari partai buruh. Di sisi lain, personel keamanan dari Polisi-TNI mulai memperketat penjagaan.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pusat aksi demo buruh di Jakarta akan berlangsung di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan. Setidaknya 10.000 buruh dari berbagai wilayah akan memadati lokasi tersebut.

    Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar.

    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan akan dilakukan secara damai,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Berikut tuntutan yang digaungkan oleh aliansi buruh pada 28 Agustus 

    1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah
    2. Naikkan upah minimum tahun 2026 8,5% – 10,5%
    3. Naikkan upah minimum sektoral plus 0,5% – 5% dari upah minimum 2026
    4. Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
    5. Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskriminasi pajak buruh perempuan menikah)
    6. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    7. Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
    8. Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

  • Demo Buruh di DPR, Kapolda Metro Jaya Perintah Anak Buah: Jangan Bawa Senjata Api, Tidak Ada Penembakan! – Page 3

    Demo Buruh di DPR, Kapolda Metro Jaya Perintah Anak Buah: Jangan Bawa Senjata Api, Tidak Ada Penembakan! – Page 3

    Dia mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dalam bertugas. Semua anggota Kepolisian tidak bergerak sendiri dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

    “Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” Katanya. 

    Dia juga menginstrusikan anak buahnya untuk bergerak Jika aksi demo menjurus pada tindakan anarkis. Jika ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, agar segera diamankan sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.

    “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegasnya.

    Dalam penjagaan aksi demo hari ini, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR dan sejumlah titik perbatasan seperti stasiun untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

    Ribuan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

     

  • Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat Nasional 28 Agustus 2025

    Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat Nasional 28 Agustus 2025

    Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Pegawai DPR RI diimbau bekerja dari rumah pada Kamis (28/8/2025) seiring adanya aksi demonstrasi buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang dipusatkan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
    Bersamaan dengan itu, pengamanan di sekitar gedung wakil rakyat juga terlihat diperketat sejak pagi.
    Imbauan itu tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang beredar pada Kamis pagi.
    Dalam surat yang didapatkan Kompas.com, dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus 2025.
    Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan Gedung DPR.
    Surat edaran itu juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor.
    Kompas.com mencoba mengonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Indra belum memberikan tanggapan.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan WFH untuk pegawai DPR.
    Menurut dia, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar.
    “Oh iya, diimbau memang iya,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis.
    Dia menjelaskan, pada unjuk rasa di depan DPR beberapa hari lalu, sejumlah pegawai kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena kondisi di lapangan memanas.
    Situasi itu, menurut dia, tidak boleh terulang kembali.
    “Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar Sahroni.
    Selain membenarkan imbauan tersebut, Sahroni juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat yang akan menggelar aksi.
    Dia meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib.
    “Imbauan saya, sebagai pimpinan Komisi III, jaga damai. Bahwa demo ini disalurkan aspirasinya secara bijak. Sampaikan uneg-uneg untuk buruh se-Indonesia, apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak. Dan jaga ketertiban dan keamanan dalam proses demo,” tuturnya.
    “Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh para teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh. Jaga keamanan, ketertiban teman-teman buruh melakukan aspirasi di ruang terbuka. Itu pesan saya,” pungkasnya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lapangan, pengamanan di sekitar Kompleks Parlemen terlihat lebih ketat sejak pagi.
    Gerbang Pancasila yang menjadi akses utama ke Gedung DPR/MPR RI ditutup sebagian.
    Aparat gabungan TNI-Polri berjaga di titik-titik strategis, mulai dari sekitar gerbang hingga ruas Jalan Gelora dan Jalan Gerbang Pemuda.
    Di balik gerbang utama, sejumlah kendaraan taktis milik Korps Brimob Polri disiagakan.
    Bus-bus pengangkut personel TNI-Polri juga terlihat keluar masuk kawasan parlemen untuk memperkuat pengamanan.
    Meski begitu, arus lalu lintas di sekitar Senayan pun tetap terpantau lancar, meskipun aparat sudah bersiaga menunggu kehadiran massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

    KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 28 Agustus 2025. KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan.

    Rekayasa operasi perjalanan diberlakukan di jalur Commuter Line Rangkasbitung jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang – Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

    Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah para penumpang disarankan dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran.

    “Selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas kedidaknyamanannya,” tulis Commuterline.

    Seperti diketahui dalam demo 25 Agustus 2025 lalu, operasional KRL Rangkasbitung-Tanah Abang disetop sementara

  • Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan aksi unjuk rasa dari kelompok buruh di DPR/MPR hari ini, Kamis (28/8/2025). 

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.

    “Jadi sifatnya situasional, sementara belum ada ruas jalan yang kita tutup, nanti kita lihat dinamika di lapangan,” ujar Komarudin di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Dia menekankan bahwa apabila nantinya massa demo terjadi peningkatan maka pihaknya bakal menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan maupun penutupan jalan di lokasi.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya jalur yang sering mengalami pengalihan yaitu Jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi telah ditutup. Dengan begitu, seluruh kendaraan bermotor termasuk bus diarahkan untuk menuju Jalan Jenderal Sudirman.

    “Kalau memang massa nya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan,” pungkas Komarudin.

    Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi apabila ada massa aksi yang masuk ke ruas Tol Dalam Kota.

    Nantinya, petugas bakal langsung mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak di tengah kerumunan.

    “Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, di exit Tegal Parang, serta dari arah barat di exit Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan,” tutur Ade.

    Potensi Gangguan Transportasi Umum

    Berdasarkan informasi dari media sosial masing-masing transportasi umum (transum), setidaknya demo di DPR hari ini berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas moda transportasi publik di kawasan Senayan di sekitarnya.

    Misalnya, untuk KRL jalur Tanah Abang-Palmerah berpotensi dilakukan penutupan sementara. Kemudian, untuk Transjakarta rute Senayan-Palmerah bakal dialihkan atau dihentikan sementara.

    Selanjutnya, untuk moda transportasi MRT diprediksi bakal terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Senayan, Istora, dan Bundaran HI. Dengan demikian, penumpang diimbau agar menghindari jam-jam rawan untuk menggunakan transportasi ini.

  • 7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah ruas jalan di kawasan Senayan, Jakarta, diprediksi macet akibat demo 28 Agustus 2025.
    Aksi bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
    Pengamatan
    Kompas.com
    pukul 08.30 WIB, Jalan Gatot Subroto masih lancar, tetapi kepadatan mulai terasa di area Jalan Layang Pancoran.
    Polisi memperingatkan masyarakat agar menghindari jalur-jalur yang berpotensi macet akibat demo buruh 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Berikut jalur yang patut dihindari hari ini:
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pihaknya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun, kebijakan itu akan diterapkan secara situasional tergantung kondisi yang terjadi di lapangan.
    “Kalau massa banyak dan harus gunakan kapasitas ruas jalan, maka kami alihkan. Tapi kalau masih bisa berbagi ruang, lalu lintas tetap berjalan,” ujar Komarudin, Rabu (27/8/2025).
    Kepadatan lalu lintas diperkirakan meningkat menjelang siang hingga sore seiring berkumpulnya massa dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Karawang.
    Berikut rute alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari kemacetan:
    Hingga pukul 08.40 WIB, kondisi lalu lintas di sekitar Gatot Subroto–Semanggi masih lancar. Namun, kepadatan diperkirakan meningkat seiring berkumpulnya massa demo 28 Agustus 2025 di depan DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dan gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/7/2025). Aparat keamanan yang terdiri dari pasukan gabungan mulai melakukan pengamanan di dua lokasi tersebut. 

    Tuntutan para buruh yang digaungkan pada aksi demo kali ini, antara lain penolakan upah murah hingga pembentukan satgas PHK. Rencananya 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan bergabung untuk mengikuti demo ini.

    Dari pantauan Bisnis pukul 07.50 WIB, pengamanan di depan gerbang DPR/MPR RI mulai diperketat. Personel kepolisian tengah menggelar apel persiapan demo.

    Kendaraan taktis juga sudah mulai bersiap di Komplek Parlemen tersebut, di antaranya mobil komando, water cannon, hingga peralatan barikade. Tampak juga mobil pemadam kebakaran.

    Sementara itu, Barikade beton masih membentang di depan gerbang DPR/MPR RI untuk menghalau massa masuk ke dalam.

    Selain itu, beberapa petugas Satpol PP terlihat sedang berjaga di depan gedung DPR/MPR RI. DI sisi lain, beberapa awak media juga sudah bersiap untuk meliput kegiatan tersebut.

    Belum terlihat kerumunan demonstran sehingga situasi masih tergolong kondusif. Lalu lintas jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota masih terpantau lancar serta belum ada penutupan jalan.

    Dilansir Bisnis, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel. 

  • 4 Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR Megapolitan

    4 Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR Megapolitan

    Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah buruh dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025).
    Aksi buruh akan dipusatkan di dua lokasi utama di Jakarta, yaitu depan Gedung DPR RI, Senayan, serta Istana Kepresidenan.
    Aksi ini dipimpin Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta didukung koalisi serikat pekerja lainnya.
    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan terdapat enam tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh 28 Agustus 2025.
    Enam tuntutan tersebut yaitu:
    Selain itu, Said Iqbal juga menekankan soal keadilan dalam sistem perpajakan.
    “Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah. Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” kata Said, dikutip dari
    KompasTV
    , Rabu (27/8/2025).
    Selain Jakarta, aksi juga akan digelar serentak di berbagai kawasan industri besar seperti Karawang, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, hingga beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas maupun potensi gangguan mobilitas warga, masyarakat dapat memantau langsung kondisi sekitar DPR/MPR RI melalui siaran CCTV berikut:
    https://www.molecool.id/live-cctv
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html
    Dengan tautan tersebut, publik bisa mengikuti perkembangan situasi demonstrasi maupun arus lalu lintas secara real time tanpa harus berada di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    3 Saat Pimpinan Buruh Tak Satu Suara soal Demo Hari Ini… Nasional

    Saat Pimpinan Buruh Tak Satu Suara soal Demo Hari Ini…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aksi demonstrasi buruh akan digelar hari ini, Kamis (28/8/2025), dengan titik utama di Gedung DPR/MPR dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Namun, rencana aksi yang diprakarsai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, ternyata tidak sepenuhnya diikuti oleh kelompok buruh lain.
    Beberapa pimpinan serikat buruh tak satu suara dengan aksi demonstrasi.
    Bahkan, terang-terangan menyatakan, tidak akan bergabung dalam aksi tersebut.
    Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan, organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi unjuk rasa hari ini.
    “Ya, saya sudah mendengar itu dan saya sudah minta instruksi langsung bahwa 3 juta anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia untuk tidak ikut serta dalam acara itu,” kata Jumhur, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Rabu (27/8/2025).
    Menurut Jumhur, pihaknya kini sedang menempuh jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
    Dialog itu, kata dia, dilakukan dengan pemerintah, DPR, maupun pengusaha.
    “Kalau kita dialog saja masih bisa, ngapain kita demo-demo. Jadi, saya meminta untuk itu (demonstrasi) tidak dilakukan,” ujar Jumhur.
    Meski begitu, Jumhur menghormati langkah kelompok buruh lain, termasuk Partai Buruh, yang memilih demonstrasi sebagai saluran aspirasi.
     
    Sikap berbeda datang dari Presiden KSPSI yang lain, Andi Gani Nena Wea.
    Ia menyatakan, organisasinya tidak mewajibkan anggota turun ke jalan, tetapi juga tidak melarang jika ada yang ingin ikut.
    “Tidak ada kewajiban (anggota KSPSI Andi Gani ikut demo),” kata Andi Gani, kepada Kompas.com, Rabu.
    Menurut dia, sebagian anggota KSPSI juga tercatat sebagai anggota Partai Buruh, sehingga ada kemungkinan mereka tetap ikut dalam aksi hari ini.
    “Secara struktur KSPSI Pimpinan Andi Gani tidak mengeluarkan instruksi aksi 28 Agustus. Tetapi, ada anggota KSPSI AGN yang memiliki keanggotaan Partai Buruh yang ikut aksi,” tutur Andi.
    Kendati tidak memimpin langsung aksi tersebut, Andi tetap menghargai langkah Said Iqbal memimpin demonstrasi.
    Menanggapi sikap Jumhur Hidayat yang meminta anggotanya tidak ikut serta, Said Iqbal melontarkan kritik.
    Ia mempertanyakan sikap seorang pimpinan buruh yang menolak demonstrasi saat buruh tengah berjuang.
    “Apakah ini pemimpin buruh?” kata Said, kepada Kompas.com, Rabu, sembari menyertakan video pernyataan Jumhur.
    Said menegaskan, aksi hari ini dilakukan untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan, mulai dari kenaikan upah 8,5-10,5 persen, penghapusan pajak pesangon, hingga penghentian praktik
    outsourcing
    .
    “Dikala buruh sedang berjuang meminta kenaikan upah 8,5 persen-10,5 persen, hapus
    outsourcing
    , setop PHK, RUU Ketenagakerjaan pro buruh, reformasi pajak PTKP jadi Rp 7,5 juta, hapus pajak THR, hapus pajak pesangon dan lain-lain, berantas korupsi, pemilu bersih, revisi UU Pemilu, kok masih ada pemimpin buruh seperti ini ya?” ujar Said.
    Meski terdapat perbedaan sikap di antara pimpinan serikat, Said Iqbal tetap menyerukan agar aksi hari ini digelar secara damai.
    “Menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia, khususnya anggota KSPI dan Partai Buruh di seluruh Indonesia di 38 provinsi, dalam aksi 28 Agustus 2025, harus damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan,” kata Said.
     
    Said Iqbal menegaskan, aksi dilakukan puluhan ribu buruh ini akan dilakukan secara damai, dan menjadi momentum bagi buruh menyampaikan aspirasi.
    Beberapa tuntutan utama yang akan disuarakan yakni: 
    1. Naikkan upah minimum 8,5-10,5 persen pada 2026 
    Menurut Said, angka tersebut sejalan dengan formula yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 168, dengan mempertimbangkan inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1-5,2 persen.
    2. Hapus sistem outsourcing
    Buruh menolak praktik outsourcing yang dinilai kian meluas, termasuk di BUMN, meskipun putusan MK sudah membatasinya hanya untuk pekerjaan penunjang. 
    3. Reformasi pajak 
    Buruh menuntut kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak atas THR dan pesangon. 
    4. Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru
    Said menegaskan, setahun setelah putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2024, DPR dan pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan. Padahal, aturan baru harus disahkan maksimal dua tahun setelah putusan keluar.
    Selain empat isu utama tersebut, buruh juga akan menyoroti persoalan perlindungan pekerja digital platform, pekerja medis, transportasi, tenaga pengajar, hingga jurnalis. 
    Dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja juga membawa isu lain, di antaranya pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk desain sistem pemilu 2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.