Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Ratusan mahasiswa mulai padati gerbang belakang Gedung DPR/MPR RI

    Ratusan mahasiswa mulai padati gerbang belakang Gedung DPR/MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan gerbang belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 13.40 WIB.

    Kehadiran mereka merupakan bagian dari aksi unjuk rasa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

    Pantauan di lokasi, massa mahasiswa datang secara berkelompok. Mereka membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga poster berisi tuntutan.

    “Assalamualaikum, kami datang bawa pasukan,” kata mereka sambil jalan menuju gerbang belakang Gedung DPR/MPR.

    Suasana di sekitar pintu belakang DPR RI pun semakin ramai dengan orasi yang bergantian disampaikan lewat pengeras suara.

    “Kok gerbangnya ga dibuka? Kami kan mau menyampaikan aspirasi,” teriak mahasiswa.

    Sementara itu, aparat kepolisian terlihat berjaga ketat di sekitar area pintu belakang. Polisi terus mengantisipasi potensi gesekan antara massa dengan petugas.

    Situasi di lokasi masih kondusif. Namun, arus lalu lintas di sekitar gerbang belakang DPR RI mulai tersendat imbas konsentrasi massa yang terus berdatangan.

    Adapun Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub, dan 632 personel dari jajaran Polres.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan agresif.

    “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” kata Asep di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 4.500 lebih personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

    Untuk itu, dia menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas, serta tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Partai Buruh minta DPR tidak takut dengan aksi unjuk rasa

    Ketum Partai Buruh minta DPR tidak takut dengan aksi unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak paranoid atau ketakutan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh karena itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi mereka.

    “Aksi hari ini di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan buruh, mahasiswa, pelajar, hingga warga biasa merupakan aksi damai. Jadi jangan paranoid,” kata Said di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia adalah negara demokrasi, dan aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dilakukan dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami tentu menghormati keputusan DPR untuk memberikan kesempatan WFH (Work From Home) kepada ASN dan pegawai yang ada di sana,” ujar Said.

    Ribuan buruh membubarkan diri dan kembali ke tempat kerja masing-masing setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution.

    Dia pun berharap jika aksi serupa kembali digelar, DPR hendaknya mendengarkan dan menyimak betul aspirasi yang disampaikan buruh.

    “Jadi, jangan ada lagi seperti ini,” tutur Said.

    Seperti diketahui, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh serta sejumlah aliansi serikat pekerja menggelar aksi di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis.

    “Ini Gerakan damai dan karena ga ada juga anggota DPR di dalam, kami memutuskan pulang ke daerah dan memperkuat aksi ini di daerah masing-masing,” tegas Said.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

    “Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

    “Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

    Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

    Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

    “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

    Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

    Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hampir 5000 aparat bersiaga amankan aksi buruh di DPR

    Hampir 5000 aparat bersiaga amankan aksi buruh di DPR

    ANTARA – Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut sebanyak 4969 personel disiagakan untuk pengamanan aksi buruh di depan Gedung DPR/ MPR Senayan, Kamis (28/8). Para personel yang disiagakan saat demonstrasi Kamis ini berasal dari satuan di PMJ, Mabes Polri, Kodam Jaya, dan Pemprov Jakarta. (Azhfar Muhammad Robbani/Anggah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gerbang utama gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dibubarkan setelah peserta aksi selesai menyampaikan aspirasi mereka.

    “Aksi ini harus dibubarkan setelah aspirasi kami sampaikan karena para buruh ini harus bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan sebagian peserta aksi mengambil libur dan harus melanjutkan pekerjaan mereka pada shift berikutnya sehingga unjuk rasa tersebut selesai pada siang hari ini.

    Menurut dia, demonstrasi itu cukup digelar hingga siang hari, dan pihaknya juga sudah mengajukan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Dia pun berharap agar keenam tuntutan itu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

    “Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujar Said.

    Dia mengatakan aksi tersebut tidak dapat digelar terlalu lama pada hari ini karena para buruh harus kembali melanjutkan kewajiban mereka bekerja di perusahaan masing-masing.

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers setelah membubarkan massa aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025) siang. (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    “Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” papar Said.

    Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah agar memprioritaskan dan segera merealisasikan keenam tuntutan buruh yang disampaikan pada hari ini. Jika tuntutan itu tidak direspons oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.

    “Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang,” tegas Said.

    Sebelumnya, ribuan buruh di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR membubarkan diri dengan tertib dan aman. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB.

    Dalam aksi tersebut, ribuan buruh mendengarkan orasi dari sejumlah orator, antara lain Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, ketua aliansi buruh lainnya serta sejumlah buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

    Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan masa buruh yang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI hanya sekitar 5.000 buruh, dari targetnya 10.000 massa.

    Said Iqbal mengatakan alasan mengapa masa demo hanya sekitar 5.000 orang yakni karena sengaja disebar aksinya di beberapa daerah.

    “Jumlah masa hanya sekitar 5.000 orang karena kita kurangi jumlahnya yang demo di depan DPR dan kami sebar di beberapa daerah,” kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia.

    Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Selain itu, adapula buruh yang sudah diarahkan untuk tidak ikut turun aksi di depan DPR.

    “Ada serikat lain yang diarahkan oleh pemimpinnya untuk tidak ikut turun demo, saya heran kok masih ada pemimpin buruh seperti itu,” tegasnya.

    Begitu juga perubahan aksi, di mana awalnya aksi demo dilakukan di dua tempat yakni di depan DPR RI dan Istana Negara. Namun, pada akhirnya hanya dilakukan di depan DPR RI.

    “Di DPR saja, karena keterbatasan waktu,” terang Said Iqbal.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ribuan Buruh Demo di DPR Minta Upah Naik 10,5%, Menaker Respons Begini

    Ribuan Buruh Demo di DPR Minta Upah Naik 10,5%, Menaker Respons Begini

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons ribuan buruh yang melakukan aksi demonstrasi hari ini di Gedung DPR/MPR. Buruh menuntut sejumlah poin ke pemerintah, termasuk kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 10%.

    Menurut Yassierli, penetapan upah minimum sudah ditetapkan lewat mekanisme yang ada. Hal itu dimulai melalui kajian-kajian yang melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

    “Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya, jadi artinya mekanismenya dimulai dari ada kajian-kajian yang dilakukan, kemudian kajian itu harus meaningful participation, kita akan bawa ke LKS Tripnas,” ujarnya saat ditemui di The Tribatha Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

    LKS Tripnas terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap masukan akan menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

    “Tentu juga kita harus koordinasi pemerintah, kemudian di LKS Tripnas itu kita dengar masukkan dari unsur buruh, unsur pengusaha, baru kemudian nanti berlanjut prosesnya. Jadi, itu prosesnya masih panjang,” sebutnya.

    Upah Minimum Masih Dikaji

    Saat dikonfirmasi apakah formula penetapan upah minimum 2026 akan sama seperti 2025, Yassierli tak memberikan bocorannya. Tahun lalu pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum di semua provinsi naik sebesar 6,5%.

    “Masih kita kaji (formulanya), kita juga minta dari akademisi mengkajinya, jadi harus ada kajian-kajian yang secara akademis, kemudian dari situ baru kita tinjau. Saya belum bicara detail karena masih panjang prosesnya,” sebutnya.

    Menurut Yassierli, sudah ada masukan dari pemerintah, pengusaha, hingga buruh soal kenaikan upah minimum. Pembicaraan telah dilakukan sejak beberapa bulan ke belakang.

    “Sudah, sebenarnya sudah berjalan sekian bulan, masih ada waktu,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menuntut kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR).

    6 Tuntutan Buruh:

    1. Hapus outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.
    2. Setop PHK: Bentuk Satgas PHK.
    3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
    4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
    5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.
    6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

    (ily/ara)

  • Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak akibat aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin (25/8) di depan Gedung DPR.

    Salah satu fasilitas yang diketahui rusak akibat kejadian itu, yakni kamera pengawas (CCTV) di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat.

    “Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Pada 25 Agustus 2025, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI dengan sigap membersihkan sampah-sampah sisa aksi demonstrasi tersebut.

    “Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” ujar Pramono.

    Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah dan melibatkan 250 petugas kebersihan dalam proses pembersihannya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan sampah tersebut didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Rincian petugas yang dikerahkan itu, yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat serta 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Selain itu, proses pembersihan tersebut turut didukung sejumlah peralatan berupa 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    Kegiatan pembersihan itu terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area tersebut mulai pukul 20.00 WIB, sementara pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadir di Bicara Buku MPR, Willy Aditya Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila sebagai Nilai Hidup – Page 3

    Hadir di Bicara Buku MPR, Willy Aditya Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila sebagai Nilai Hidup – Page 3

    Senada dengan Willy Aditya, Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Siti Fauziah, menekankan bahwa Pancasila  tidak cukup hanya untuk dibaca dan dihayati, tetapi yang terpenting adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut Pancasila sebagai ideologi yang terbukti mampu menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa Indonesia.

    “Pancasila adalah salah satu ideologi kita yang bisa menjaga kerukunan bangsa. Pancasila inilah yang dapat menjaga negara kita sampai saat ini,” tegasnya.

    Ia juga turut menyoroti tantangan menurunnya minat baca di kalangan generasi muda di tengah era digital. Karenanya diperlukan upaya besar untuk kembali menggalakkan literasi, salah satunya dengan membedah buku, sebagai fondasi pengetahuan.

    “Membaca ini sudah banyak hal yang ditinggalkan. Untuk kembali membaca buku, effort kita harus besar karena sekarang adalah zamannya Gen Z yang selalu memegang gawai (HP),” ujar Siti Fauziah,

    Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini diharapkannya dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan kembali semangat literasi.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi masukan dalam keseharian kita, dan kehidupan kita selanjutnya,” kata Siti Fauziah.

    Mengakhiri sambutannya, Ia berharap kegiatan literasi seperti “Bicara Buku” dapat terus diselenggarakan secara rutin dengan membahas berbagai karya inspiratif lainnya di masa mendatang.

    “Membaca dan menulis itu satu paket. Tapi outcome-nya adalah critical thinking, yang terbangun melalui diskusi,” tandasnya.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Perpustakaan MPR RI kepada Willy Aditya, serta penyerahan buku oleh Willy kepada jajaran Sekjen MPR RI.

    Selanjutnya, forum diskusi digelar dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan ITB Dr. Epin Saepudin, M.Pd, serta Founder Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A. Diskusi dipandu oleh Panyiar Televisi, Rahma Sarita Aljufri, SH.

     

  • Buruh Sakit Hati, Penghasilan Anggota DPR 35 Kali Lebih Besar dari Gaji Mereka

    Buruh Sakit Hati, Penghasilan Anggota DPR 35 Kali Lebih Besar dari Gaji Mereka

    Jakarta –

    Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar Rp 3 juta per bulan. Dalam hal ini besaran gaji buruh terbesar sekitar Rp 5 jutaan per bulan, bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi.

    Sementara itu, menurutnya setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar Rp 104 juta per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang tengah jadi sorotan.

    “Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambillah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
    Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya,” kata Said dalam orasinya di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

    Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar Rp 3 juta per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar Rp 104 juta per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat. Inilah yang kemudian membuat hati buruh sakit hati.

    Belum lagi, menurutnya untuk meminta kenaikan upah minimal sebesar Rp 200 ribu per bulan saja mereka perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Sementara anggota DPR yang sedari awal sudah dapat upah besar, masih mendapatkan tambahan tunjangan baru.

    “Rp 3 juta terhadap Rp 104 juta, kira-kira 35 kalinya gaji DPR. Adil nggak? Itu yang ingin dikritik oleh DPR. Sakit rasanya hati rakyat, hati buruh. Untuk naik Rp 200 ribu, less than US$ 18. Di bawah 18 dolar naik untuk satu bulan sampai turun ke jalan. Berkali-kali turun ke jalan, berhari-hari turun ke jalan,” paparnya.

    “Kawan-kawan, yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Hidup buruh!” seru Said Iqbal kepada para peserta demonstrasi.

    Tonton Video: Massa Buruh Mulai Berdatangan, Jalan di Depan DPR Ditutup

    (igo/fdl)