Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Jejak peristiwa di tengah gelombang demontrasi

    Jejak peristiwa di tengah gelombang demontrasi

    Setelah demonstrasi pada 28 Agustus di gedung MPR/DPR yang berakhir ricuh dan jatuhnya korban jiwa, aksi merembet ke berbagai kota di Indonesia. Gelombang aksi unjuk rasa diwarnai dengan peristiwa kekerasan, pembakaran, penjarahan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan, telah menerima laporan dari seluruh ketua umum partai politik (parpol) di DPR bahwa keputusan tindakan tegas erhadap kader-kader bermasalah di parlemen berlaku mulai besok, Senin (1/9/2025).

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan para ketua umum maupun perwakilan delapan parpol dengan keterwakilan di DPR, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Beberapa contoh kader dimaksud adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merupakan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN.

    “Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya didampingi oleh beberapa ketua umum parpol.

    Pertemuan itu juga dihadiri oleh pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD. Ketiga kamar kekuasaan cabang legislatif itu melaporkan juga sejumlah kebijakan yakni pencabutan tunjangan rumah anggota legislatif yang memicu polemik, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Prabowo lalu menegaskan lagi bahwa langkah tegas yang dilakukan delapan ketua umum partai politik adalah pencabutan keanggotaan kader-kader dimaksud dari DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tutur pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Prabowo mengimbuhkan, para pimpinan parpol dan legislatif juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI. 

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).

  • Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

    Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa belakangan ini.

    Prabowo menegaskan pemerintah bersama seluruh partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

    Hal ini dikatakannya saat menyampaikan keterangan pers resmi bersama sejumlah Ketua Umum Partai Politik baik dari dalam maupun luar koalisi, serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    “Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai di luar pemerintahan bertekad untuk selalu perjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat paling kecil dan tertinggal,” kata Prabowo.

    Kepala negara menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional dan menolak upaya adu domba.

    Dia mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi dengan cara yang baik dan damai, tanpa melakukan perusakan, kekerasan, penjarahan, atau kerusuhan yang merugikan fasilitas umum.

    “Mari jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi yang baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” ujarnya.

    Prabowo juga mengingatkan bahwa kerusakan terhadap fasilitas umum sama dengan merugikan masyarakat sendiri karena dibangun dari uang rakyat.

    “Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita agar tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo dan delapan parpol sampaikan sikap bersama soal demonstrasi

    Prabowo dan delapan parpol sampaikan sikap bersama soal demonstrasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik di DPR RI menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Presiden Prabowo juga menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang murni dari masyarakat sesuai konstitusi dan aturan internasional.

    Namun, ia menegaskan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga upaya makar tidak dapat ditoleransi.

    Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa para pimpinan parpol telah sepakat mengambil langkah internal berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru terkait situasi.

    Selain itu, pimpinan DPR juga menyetujui pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Presiden juga meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar aspirasi dapat tersampaikan secara damai.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik.

    Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia.

    “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” katanya Presiden.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut

    Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI berencana mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Prabowo menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

    Kepala Negara menambahkan ketua umum partai politik juga telah mengambil sikap tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menekankan bahwa para anggota DPR harus selalu peka terhadap kepentingan rakyat.

    “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

    Dalam pernyataan pers tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, yakni. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.

    Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6
                    
                        Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
                        Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua anggotanya di DPR RI, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya. Keputusan itu diambil menyusul gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian pernyataan resmi PAN, Minggu (31/8).

    Nama Eko dan Uya sebelumnya ramai diperbincangkan publik setelah video joget keduanya di Sidang Tahunan DPR/MPR pada 15 Agustus lalu beredar luas. Kontroversi semakin mencuat ketika aksi massa menyasar rumah keduanya yang dijarah pada Sabtu (30/8) malam.

    Di tengah kondisi yang memanas, PAN menyerukan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Partai berlambang matahari itu juga mengimbau agar penyelesaian masalah sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” lanjut pernyataan tersebut.

  • 1
                    
                        PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
                        Nasional

    1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota Dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.

    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
    ,” tulis Eko.
    Termasuk anggota Dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
    Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari ketika
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

    Setop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

    Jakarta:  Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.

    Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.  “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya dalam siaran persnya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

    “Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.

    Jakarta:  Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.
     
    Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.  “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya dalam siaran persnya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.
     
    Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

    “Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)