Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

    Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan semangat persatuan.

    “Dinamika dalam kehidupan berbangsa harus mampu dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati sesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.

    Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara, menurut Lestari, harus segera diatasi bersama dengan membangun kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan proses pembangunan dengan baik. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, keterbukaan semua pihak dalam langkah check and balances pada proses pembangunan harus diwujudkan dengan dilandasi sikap saling percaya dan menghormati antar-sesama anak bangsa. 

    Berbagai upaya untuk merajut kembali persatuan setiap anak bangsa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, sangat diperlukan, demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. 

    Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa dapat bersama, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama yang telah diamanatkan konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila. 

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan semangat persatuan.
     
    “Dinamika dalam kehidupan berbangsa harus mampu dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati sesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.
     
    Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara, menurut Lestari, harus segera diatasi bersama dengan membangun kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan proses pembangunan dengan baik. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, keterbukaan semua pihak dalam langkah check and balances pada proses pembangunan harus diwujudkan dengan dilandasi sikap saling percaya dan menghormati antar-sesama anak bangsa. 
     
    Berbagai upaya untuk merajut kembali persatuan setiap anak bangsa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, sangat diperlukan, demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. 
     
    Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa dapat bersama, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama yang telah diamanatkan konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Demo 4 Hari, Kemendag: Distribusi Beras Cs Sedikit Terganggu

    Demo 4 Hari, Kemendag: Distribusi Beras Cs Sedikit Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut aksi unjuk rasa yang terjadi pada pekan lalu berdampak pada jalur pendistribusian kebutuhan pokok, seperti beras, telur, hingga minyak goreng ke konsumen.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan demonstrasi yang terjadi beberapa terakhir berdampak sedikit pada gangguan dalam distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

    Namun, dia menuturkan bahwa pemerintah melalui Kemendag akan menjembatani antara pemasok dengan peritel untuk menjaga koordinasi logistik, harga, atau ketersediaan barang.

    “Tentu [demonstrasi] ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian tapi tidak begitu signifikan. Namun demikian, oleh karena itu, kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern,” kata Iqbal saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Nantinya, Iqbal menuturkan bahwa Kemendag akan mengundang para pemasok, terutama beras, untuk membahas pendistribusian bahan pokok.

    Di samping itu, dia menambahkan, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga akan memaksimalkan sejumlah aspek keamanan, terutama di pusat perbelanjaan.

    “APPBI juga mengharapkan memaksimalkan aspek-aspek keamanan, terutamanya di pusat perbelanjaan dan kita setuju. Nggak hanya di pusat perbelanjaan. Kan memang sudah tugasnya pemerintah untuk memastikan keamanan secara besar,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan aksi unjuk rasa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang maupun pembeli, bahkan enggan untuk beraktivitas ke pasar seperti biasa.

    “Beberapa hari terakhir ini penurunan daya belinya terasa sekali karena dampak banyaknya aksi yang membuat banyak pedagang kita, pembeli kita banyak yang nggak ke pasar,” ujar Mansuri kepada Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Mansuri menuturkan beberapa pedagang pasar mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan informasi yang dia terima, sejumlah pedagang mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan, imbas demo yang terjadi di sekitar area pasar, sehingga membuat masyarakat enggan keluar rumah.

    “Ada beberapa pedagang yang mengalami penurunan penjualan, informasi di lapangan akibat dampak dari demo, banyak warga atau pembeli yang was-was keluar untuk sekadar belanja ke pasar, dampaknya daya beli di pasar menurun,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mansuri menyampaikan sejumlah harga komoditas pangan masih mengalami kenaikan, termasuk beras premium, minyak curah, cabai merah keriting, hingga garam krosok/kasar.

    Sementara itu, lanjut dia, harga gula, cabai rawit, dan bawang putih berada di level stabil. Sedangkan harga bawang merah turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.

    Untuk diketahui, aksi demonstrasi di Jakarta pecah pada Kamis, 28 Agustus 2025, menyusul polemik terkait tunjangan DPR. Unjuk rasa tersebut berlangsung di sekitar kompleks DPR/MPR, namun situasi memanas dan berujung ricuh hingga menyebabkan korban jiwa.

    Kejadian ini memicu gelombang aksi lanjutan keesokan harinya, Jumat (29/8/2025), dengan tuntutan yang semakin meluas. Massa aksi tidak hanya menyoroti isu tunjangan, melainkan juga menuntut pertanggungjawaban Polri atas tewasnya seorang warga sipil.

    Pada Jumat malam, ketegangan meningkat di berbagai titik, menyebabkan sejumlah fasilitas umum seperti halte hingga gerbang tol dibakar. Aksi masih berlanjut pada Sabtu (30/8/2025) hingga terjadi penjarahan yang menyasar rumah-rumah milik anggota DPR serta menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dilakukan oleh kelompok massa tidak dikenal.

  • Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Situasi jalanan di wilayah Jakarta tampak lenggang pada Senin (1/9/2025) karena rata-rata perkantoran memberlakukan kerja dari rumah atau work for home (WFH). Namun, aksi demonstrasi masih terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin siang, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, tampak lancar. Halte Istora Mandiri terlihat gosong habis terbakar usai demo pada pekan lalu. Terlihat tidak ada penumpang maupun aktivitas perbaikan pada halte itu.

    Hal serupa juga terjadi pada Halte TransJakarta Polda Metro Jaya. Tampak kondisi halte rusak parah karena dibakar massa. Halte ditutupi dengan pagar multiplex. Akses masuk pada MRT Jakarta di depan Polda Metro pun terlihat gosong dan belum difungsikan.

    Melaju ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Pusat, terlihat jalanan lengang. Baik di jalan arteri maupun Tol Dalam Kota. Di kiri-kanan jalan terlihat bekas vandalisme aksi demonstrasi yang pecah pekan lalu.

    Di depan Gedung DPR/MPR RI, terlihat ada massa aksi demonstrasi dengan menggunakan atribut Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Namun, jumlahnya tidak banyak hanya sekitar puluhan orang. Jumlah demonstran berimbang dengan jumlah aparat pengamanan.

    Jumlah penonton dan pedagang terlihat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang melakukan demonstrasi. Sementara itu, arus lalu lintas sedikit tersendat karena banyak yang parkir kendaraan roda dua di pinggir jalan.

    Aksi demonstrasi sempat pecah pada pekan lalu menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta beberapa isu lainnya. Aksi demo berubah rusuh dan penjarahan dipicu peristiwa pelindasan pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis kepolisian.

    Peristiwa pelindasan terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Maulana yang terjadi pada Kamis malam, 29 Agustus 2025 itu berlanjut menjadi aksi massa di DKI Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Massa demonstran rata-rata menyerang markas kepolisian serta kantor pemerintahan.

    Situasi terlihat mulai kondusif setelah terjadi jatuh korban di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan instruksi agar aparat TNI/Polri melakukan tindakan tegas kepada pelaku aksi penjarahan dan perusakan usai menggelar konferensi pers di Istana pada Minggu (31/8/2025) sore. 

  • Banggar Benarkan Sahroni-Uya Kuya Cs Masih Dapat Gaji Walau Sudah NonAktif dari DPR

    Banggar Benarkan Sahroni-Uya Kuya Cs Masih Dapat Gaji Walau Sudah NonAktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan anggota DPR yang berstatus nonaktif, seperti Ahmad Sahroni (Nasdem), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (Nasdem), dan Uya Kuya (PAN), tetap menerima gaji dan tunjangan.

    Hal itu disampaikannya menanggapi polemik sejumlah partai politik yang menonaktifkan kader mereka di parlemen.  Menurut Said, baik tata tertib DPR maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak mengenal istilah nonaktif.

    “Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, dan Golkar. Seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu. Dan memang tidak boleh lah ya,” kata Said, Senin (1/9/2025). 

    Meski begitu, politisi PDIP tersebut mengakui secara teknis anggaran untuk gaji anggota DPR tetap berjalan.

    “Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji. Iya lah, karena sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya. 

    Said menjelaskan keputusan terkait anggaran sudah tidak lagi berada di Badan Anggaran (Banggar).

    “Kan tidak di Banggar lagi posisinya, Banggar sudah memutuskan. Sekarang kalau begitu diputuskan, kan di bagian pelaksana. Pelaksananya bukan Banggar, itu sudah di KL masing-masing,” jelasnya. 

    Setali tiga uang, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan penjelasan tersebut. Menurutnya, status nonaktif tidak berdampak pada hak keuangan anggota DPR karena istilah itu tidak diatur dalam UU MD3.

    Dengan demikian, meskipun secara politik kader tertentu dinonaktifkan partainya, secara hukum dan administrasi mereka tetap berstatus anggota DPR dengan hak penuh, termasuk gaji dan tunjangan. 

    “Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3 sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan,” kata Feri saat dihubungi Bisnis.

  • Reborn Indonesia hapus jejak vandalisme imbas demonstrasi Bandung

    Reborn Indonesia hapus jejak vandalisme imbas demonstrasi Bandung

    “Hari ini kami mengecat, menghilangkan hasil vandalisme-vandalisme, hasil bekas dari aksi demonstrasi masa kemarin. Hal ini kami lakukan, karena kami cinta kota ini, Bandung adalah kota kita, Bandung juara dan Bandung cinta damai,”

    Bandung (ANTARA) – Komunitas motor Reborn Indonesia, pada Senin ini, melakukan pengecatan pada beberapa fasilitas kota di sekitaran Jembatan layang Cikapayang, guna menghapus jejak-jejak aksi vandalisme imbas demonstrasi di Bandung yang berakhir ricuh.

    Founder Reborn Indonesia Indra Kusuma Wardhana (Baba Sang Legenda), mengatakan aksi ini dilakukan oleh pihaknya melalui divisi Reborn for Humanity yang kerap menjalankan gerakan sosial, guna membantu mengembalikan keindahan Kota Bandung.

    “Hari ini kami mengecat, menghilangkan hasil vandalisme-vandalisme, hasil bekas dari aksi demonstrasi masa kemarin. Hal ini kami lakukan, karena kami cinta kota ini, Bandung adalah kota kita, Bandung juara dan Bandung cinta damai,” kata Indra di lokasi pengecetan ulang.

    Kegiatan ini, diakui Indra, kerap dilakukan pihaknya yang rutin dilaksanakan tiap 17 Agustus dengan pengecatan trotoar, atau menghapus coretan-coretan vandalisme di sudut-sudut kota.

    Untuk kegiatan kali ini, Indra mengatakan yang terlibat pada tahap awal sekitar 20 orang dengan harapan akan semakin banyak yang datang, termasuk beberapa pemengaruh (influencer) yang akan hadir seperti Eddi Hidayatullah (Brokoli), guna membantu aksi kali ini yang dipusatkan di sekitaran konsentrasi massa demonstrasi.

    “Sebagaimana sering kita lakukan di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Braga dan lainnya. Hanya kali ini yang kita fokus di area terdampak vandalisme di seputaran konsentrasi massa demonstrasi,” ucapnya.

    Demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh.

    Di Bandung akibat demo tanggal 29-30 Agustus 2025, sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah jembatan Pasoepati mengalami kerusakan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta maaf soal Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati yang turut disorot dan dikritik oleh publik terkait sikapnya yang dilakukan beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Deddy Sitorus atau hal yang dilakukan Sadarestuwati akan menjadi pelajaran etika bagi PDIP. Menurut dia, tokoh publik harus menyampaikan kata-kata yang berempati dan bersimpati terhadap rakyat.

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Adapun Deddy Sitorus yang merupakan Anggota Komisi II DPR disorot publik karena pernyataannya yang membedakan antara pejabat dan rakyat jelata. Sedangkan Sadarestuwati menuai kritik karena ikut berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu.

    Khusus Sadarestuwati, Said menilai bahwa acara sidang tahunan itu sebetulnya sudah selesai ketika Sadarestuwati berjoget. Menurut dia, Anggota Komisi VI DPR RI itu berjoget karena ingin menunjukkan kebhinekaan ketika merespons lagu yang berasal dari daerah timur Indonesia.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP belum menentukan sikap apapun terhadap Deddy atau Sadarestuwati. Dia pun menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.

    Anggota DPR yang dinonaktifkan itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

    Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Jakarta –

    Aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 kemarin membuat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan MPR, DPR, DPD dan seluruh pimpinan partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Isu gelombang unjuk rasa sampai sikap anggota DPR yang tidak berkenan di mata masyarakat menjadi topik utama pembahasan dalam pertemuan ini.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menjamin aspirasi murni dari masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partainya. Terdapat lima nama yang sudah tidak aktif menjadi anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

    Makna dari penonaktifan itu sendiri masih sedikit rancu di telinga publik, oleh sebab itu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam menjelaskan perihal hal tersebut.

    “Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah. Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR,” kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, status nonaktif bukan sekadar simbolik. Dia mengatakan para anggota yang dinonaktifkan tak akan mendapat fasilitas lagi.

    “Dengan dinonaktifkan, otomatis mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas ataupun tunjangan sebagai anggota DPR RI,” ujarnya.

    Di sisi lain, dalam salah satu poin pidato pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Dirinya juga menyebutkan anggota DPR yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbuhnya.

    Diketahui, aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir selain menyasar pos polisi dan gedung DPR juga menggeruduk rumah-rumah anggota DPR RI. Hal ini juga yang akhirnya membuat DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR serta menonaktifkan beberapa anggotanya.

    Namun, menurut Ketua Bagian Anggara DPR RI Said Abdullah, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tersebut masih menerima gaji. Tetapi, Said menjelaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, tak ada istilah nonaktif.

    “Baik tatib maupun Undang-undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujarnya.

    Lalu, apa yang dimaksud dengan status ‘nonaktif’ anggota DPR? Bagaimana kelanjutan situasi aksi masa setelah pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR? Simak obrolannya hanya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Jawa Timur terjadi aksi anarkis yang melanda kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Sabtu (30/8/2025) malam. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Museum yang selama ini menyimpan benda-benda peninggalan budaya akhirnya menjadi korban amuk massa. Menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, kaca-kaca museum pecah dan sejumlah koleksi bersejarah hilang. Berdasarkan catatan, tiga artefak yang dinyatakan hilang antara lain:

    Plakat HVA Sidomulyo (2 buah)
    Bata Ber Inskripsi
    Arca Sumbercangkring

    Bagaimana kronologi kejadian ini ? dan bagaimana upaya pengembalian artefak ini ? Ikuti selengkapnya hanya di detiksore bersama Jurnalis detikJatim.

    Aksi demonstrasi yang ricuh beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia, membuat informasi di media sosial tak terbendung.

    Diketahui, para pengguna TikTok di Indonesia tidak dapat menggunakan fitur live sejak Sabtu, 30 Agustus kemarin. Akibatnya, beberapa konten kreator dan affiliator mengeluhkan tentang hal ini. Sebab dimatikannya fitur TikTok Live membuat mereka tak bisa jualan seperti biasa.

    Menanggapi hal ini, juru bicara TikTok menyebut penangguhan fitur TikTok live dilakukan sebagai bentuk pengamanan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap penutupan fitur live TikTok yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tidak berlangsung lama.

    Lalu, apa yang menjadi alasan TikTok mematikan fitur Live? Apakah hal ini efektif untuk meredam panasnya situasi politik saat ini? Bersama Redaktur Pelaksana detikInet, ikuti alasannya dalam segmen Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Ketua Banggar: Anggota DPR yang dinonaktifkan masih terima gaji

    Ketua Banggar: Anggota DPR yang dinonaktifkan masih terima gaji

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan oleh partainya masih menerima gaji seperti biasanya.

    Said mengatakan secara teknis anggota DPR menerima gaji karena pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh lembaga terkait. Badan Anggaran (Banggar) sudah tidak lagi membahas anggaran soal gaji tersebut karena sebelumnya telah diputuskan.

    “Kalau dari sisi aspek (teknis) itu, ya terima gaji,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Di sisi lain, Said mengatakan bahwa Tata Tertib DPR RI dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tidak mengenal istilah nonaktif bagi anggota DPR RI. Namun, ia menghormati keputusan partai lain dalam melakukan hal itu.

    Said juga sepakat agar tunjangan perumahan bagi anggora DPR RI dihapuskan karena hal tersebut harus mempertimbangkan etik, empati, dan simpati yang harus ditumbuhkan untuk mengawal rasionalitas DPR.

    “Oleh karenanya agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari anggota DPR imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI.

    Anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

    Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang yang melakukan tindakan anarki selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta sejak Senin (25/8) hingga Jumat (29/8).

    “Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 orang, mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Banten,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Sementara pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum, kata Asep, telah diidentifikasi dan segera ditangkap. Namun, dia belum dapat menyebutkan jumlah mereka.

    “Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi, sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja,” ujar Asep.

    Lebih lanjut, dia pun mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum.

    Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.

    Senada dengan Kapolda, Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi juga memastikan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.

    “Kalau menyampaikan pendapat, saran, sesuai dengan konstitusi (tidak masalah), namun ketika melakukan tindakan anarki itu akan kami tindak tegas,” ungkap Deddy.

    Dia menambahkan TNI bersama Polisi berkomitmen kuat untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Seperti diketahui, unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di depan gedung DPR/MPR pada pekan lalu berujung ricuh. Bahkan, oknum tak bertanggung jawab merusak fasilitas umum, seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai Rp55 miliar.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI Megapolitan

    7 Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI Megapolitan

    Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mulai mendatangi Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, untuk melakukan demo siang hari ini, Senin (1/9/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, massa yang datang berjumlah 15 orang. Sebagian dari mereka mendatangi Gedung DPR/MPR RI dengan menaiki mobil komando berwarna putih sekitar pukul 12.20 WIB.
    Sebagian lagi berjalan mengiringi mobil komando tersebut dari Jalan Gerbang Pemuda menuju ke depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Belasan orang tersebut datang dilengkapi dengan atribut, mulai dari bendera berwarna merah dengan lambang GMNI serta seragam organisasi GMNI berupa kaus berwarna merah dan kemeja hitam. Beberapa mahasiswa ada yang menggunakan almamater berwarna hijau.
    Setibanya di gerbang utama Gedung DPR RI, mereka membagikan kertas rilis berisikan sederet tuntutan untuk para anggota dewan.
    Ada sekitar 10 tuntutan yang dibawakan GMNI dalam demo hari ini, yakni sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.