Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Live Streaming Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Di-Mute dan Dihapus

    Live Streaming Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Di-Mute dan Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Divpropam Mabes Polri menggelar sidang etik Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas terkait kasus driver ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Brimob pada hari ini, Rabu (9/3/2025). 

    Siaran langsung terkait sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Kompol Kosmas K Gae sempat tersiar di YouTube @PTVCHANNEL dengan judul konten Polri TV. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, siaran langsung tersebut dilakukan sekitar 09.36 WIB. Nampak Kompol Kosmas dikawal dua anggota Provos Polri saat menghadiri sidang etik tersebut.

    Kosmas duduk di kursi terduga pelanggar di tengah ruang sidang. Kemudian, majelis hakim etik mengonfirmasikan soal identitas Kosmas terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang tersebut.

    “Baik, Kosmas K Gae,” ujar hakim di ruang sidang, Rabu (3/9/2025).

    “Siap,” jawab Kosmas.

    Video sidang etik Kompol Kosmas yang diunggah oleh akun PTVChannel berlangsung selama 15.56 menit. Hanya saja, tak berselang lama dari pembukaan sidang. Siaran langsung itu mendadak dibisukan atau mute, sehingga penonton tidak bisa mendengar secara langsung jalannya sidang tersebut.

    Pantauan Bisnis pada pukul 11.24, kini siaran langsung itu telah berakhir dan videonya telah dihapus oleh pemilik akun.

    Sekadar informasi, Kompol Kosmas merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri. Kosmas berada di samping pengemudi saat peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan (21) oleh mobil Brimob.

    Adapun, Kosmas merupakan anggota Brimob yang masuk dalam kategori terduga pelanggar berat bersama dengan pengemudi mobil Rantis Bripka Rohmat.

    Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan dua anggota itu terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH atas perbuatannya itu.

    “Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).

    Prabowo Minta Polri Transparan 

    Presiden Prabowo Subianto mendesak Polri untuk memeriksa polisi pelaku pelindasan Affan Kurniawan secara transparan dan cepat, sehingga dapat diikuti oleh publik.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). Prabowo bertemu dengan para pemimpin partai dan pimpinan MPR-DPR-DPD di tengah eskalasi ketegangan sosial politik, setelah adanya gelombang unjuk rasa di berbagai tempat.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujar Prabowo, Minggu (31/8/2025).

  • Direktur Lokataru Ditangkap, IPW: Bukti Kasus ITE Biasanya Kuat, Tapi Kedepankan Praduga Tak Bersalah – Page 3

    Direktur Lokataru Ditangkap, IPW: Bukti Kasus ITE Biasanya Kuat, Tapi Kedepankan Praduga Tak Bersalah – Page 3

    Menurut Sugeng, penangkapan terhadap Delpedro Marhaen tidak bisa hanya dilihat kasus pidana saja, namun juga dari latar belakangnya. Demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025 lalu merupakan unjuk rasa yang dinilai berbeda dari sebelumnya.

    “Demo kali ini yang tidak lebih dari seminggu telah menghancurkan dan meluluhlantahkan banyak sekali properti-properti milik pemerintah, gedung DPRD Makasar habis, gedung DPRD NTB habis, kantor Polres Jakarta Timur habis, Polda DIY hancur pagarnya, kemudian pembakaran DPRD di Jawa Tengah, kemudian kantor-kantor polisi yang kecil, di Bandung Mess MPR RI di depan kantor DPRD Jabar dibakar habis,” jelas dia.

    Sugeng menegaskan, demonstrasi kemarin tidaklah biasa. Massa aksi mahasiswa dan buruh tampaknya dapat melokalisir diri untuk tidak terlibat dalam proses ataupun tindakan yang sifatnya brutal dan merusak.

    “Nah di belakang itu ternyata ada yang membonceng, banyak pihak yang membonceng. Selain dari aparat, diduga ya, aparat TNI, ternyata polisi juga menangkap Direktur Lokataru Delpedro Marhaen. Kita tidak tahu apakah dan siapakah yang dihasut, tetapi kalau pembuktian mengenai ITE itu sejauh saya tahu itu cukup kuat, kasus-kasus terkait dengan ITE umumnya pembuktiannya kuat,” kata dia.

  • 9
                    
                        Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
                        Megapolitan

    9 Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 3 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat mencatat demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat.
    Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 07.00 WIB.
    “Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Selain dua demo yang disebutkan di atas, Aliansi Perempuan Indonesia (API) juga akan menggelar demo 3 September bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di Gerbang Utama Gedung DPR RI pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB.
    “Untuk saat ini masih sekitar 300 orang (yang akan merapat), kita langsung ke lokasi,” ucap narahubung aksi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu.
    Demo ini menyoroti tindakan represif yang banyak bermunculan belakangan ini dengan mengambil judul “Prabowo, Hentikan Kekerasan Negara Sekarang Juga!”.
    Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa.
    “Lalin situasional, melihat eskalasi massa di lapangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025
                        Megapolitan

    3 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025 Megapolitan

    Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aktivitas unjuk rasa kembali digelar di Jakarta pada Rabu (3/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat mencatat terdapat tiga aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta Pusat hari ini.
    Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 07.00 WIB.
    “Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki kepada Kompas.com, Rabu.
    Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa.
    “Lalin situasional, melihat eskalasi massa di lapangan,” kata dia.
    1. DPR RI
    Demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Kemudian, ada demo di lokasi yang sama yang dilakukan Aliansi Perempuan Indonesia (API).
    2. Gambir
    Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat.
    API menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.
    Narahubung aksi menyebutkan sekitar 300 orang diperkirakan hadir.
    “Untuk saat ini masih sekitar 300 orang (yang akan merapat), kita langsung ke lokasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu pagi.
    Aksi ini menyoroti maraknya tindakan represif aparat dalam beberapa waktu terakhir.
    Dengan mengusung tema “Prabowo, Hentikan Kekerasan Negara Sekarang Juga!”, massa menuntut penghentian praktik kekerasan negara yang dianggap merugikan rakyat.
    Para peserta demo mengenakan pakaian merah muda dan hitam.
    Warna merah muda dipilih sebagai simbol keberanian, sedangkan hitam melambangkan masa depan yang masih gelap.
    Selain itu, massa juga membawa sapu lidi sebagai simbol aksi menyapu “kotoran negara”, termasuk militerisme dan represifitas aparat.
    API juga menyiapkan juru bahasa isyarat agar jalannya aksi lebih inklusif.
    Dalam aksinya, API menyampaikan tiga tuntutan utama:
    Masyarakat yang melintasi kawasan demonstrasi diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan kepadatan kendaraan akibat konsentrasi massa.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty, Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa Prabowo Ngotot Pergi ke China, Meski Ada Aksi Demo di Dalam Negeri?

    Mengapa Prabowo Ngotot Pergi ke China, Meski Ada Aksi Demo di Dalam Negeri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. 

    Prabowo dijadwalkan menghadiri parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada Rabu (3/9/2025). Didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, bertolak dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.

    Di apron Base Ops, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat TNI, dan anggota Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 [Agustus]. Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Rabu (3/9/2025). 

    Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke tanah air pada Rabu (3/9/2025) malam, setelah menghadiri parade militer China pada pagi harinya.

    Presiden Prabowo sempat mengumumkan rencananya membatalkan lawatan ke China setelah adanya kericuhan di beberapa daerah di Jakarta, dan kota-kota lainnya pada pekan lalu.

    Presiden China Xi Jinping mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus—1 September 2025 di Tianjin, China. Agenda kemudian dilanjutkan dengan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis di Beijing pada 3 September 2025. 

    Namun, Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri KTT SCO itu yang mendelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Mengapa Prabowo Tetap Pergi ke China?

    Prasetyo menjelaskan alasan Presiden yang pada akhirnya memutuskan melawat ke China, antara lain, situasi keamanan di dalam negeri yang telah kembali normal, begitu pun dengan kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang pekan lalu ricuh telah kembali berjalan seperti sedia kala.

    “Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” kata Prasetyo Hadi.

    Pemerintah China, dalam beberapa hari belakangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg, juga memohon dengan sangat kehadiran Presiden Prabowo, setidaknya satu hari dalam acara parade militer di Beijing.

    “Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk Beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam, Beliau sudah akan kembali ke tanah air,” ujar Prasetyo

    Di Jakarta Selasa siang, Presiden Prabowo sempat menyambangi Kementerian Pertahanan RI, dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Aksi Demo Masih Berlangsung 

    Meskipun sudah melandai, gelombang atau aksi demonstrasi masih terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Demonstrasi di Jakarta berpusat di depan gedung DPR/MPR RI. Sementara itu, aksi demo di Bandung berubah menjadi bentrokan antara aparat dengan mahasiswa dan warga di sekitar Tamansari. 

    Adapun, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam tersangka setelah demonstrasi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 yang berakhir rusuh. Para tersangka diduga melakukan penghasutan khususnya pelajar untuk melakukan demonstrasi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan aksi demonstrasi di Jakarta berujung bentrok dengan aparat keamanan

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan [tersangka], dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025) malam.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru Delpedro Marhaen (DMR), admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

  • Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

    Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

    Senin, 18 Agustus 2025 22:26 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani (kedua kanan) disaksikan oleh Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kiri) saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi 2025 dan HUT ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar

    Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan kata sambutan pada peringatan Hari Konstitusi 2025 dan HUT ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Sebut Pelaku Anarkis Pakai Narkoba untuk Hilangkan Rasa Takut

    Polda Metro Sebut Pelaku Anarkis Pakai Narkoba untuk Hilangkan Rasa Takut

    Jakarta

    Polda Metro Jaya mengungkapkan ada sebanyak 22 orang dianggap perusuh yang positif mengonsumsi narkoba dalam kericuhan yang terjadi di Jakarta. Penggunaan narkoba maupun obat keras ini disebut untuk menambah motivasi hingga menghilangkan rasa takut para perusuh.

    “Mereka menggunakan obat obat itu memang tujuannya niatnya untuk menambah motivasi dan menghilangkan rasa takut dalam pelaksanaan unjuk rasa,” kata Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    David menjelaskan mereka menggunakan atau mengonsumsi narkoba sejak 3-7 hari sebelum peristiwa demo ricuh. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan dan dilakukan assessment, bahwasanya mereka menggunakan 3-7 hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa ataupun kerusuhan,” jelas David.

    Dia menyampaikan barang haram yang dikonsumsi oleh para perusuh ini pun beragam. Namun dia menjamin bahwa 22 perusuh yang positif narkoba akan direhabilitasi hingga pulih.

    Seperti diketahui, polisi mengamankan 337 orang terkait aksi anarkis di gedung DPR/MPR pada 25 Agustus 2025. Polisi kemudian mendata orang yang diamankan. Pelaku anak-anak kemudian dikembalikan ke orang tuanya.

    “Kemudian terhadap massa yang diamankan dilakukan pendataan, pemeriksaan urine, komunikasi, pemisahan dengan klaster anak, anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun, kemudian dilakukan konseling terhadap anak dengan mengundang stakeholder, mengundang KPAI, dinas terkait, mengundang orang tuanya, menghubungi pihak sekolahnya, keesokan harinya anak-anak ini dikembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya masing-masing,” tutur dia.

    (fca/fca)

  • Polisi Tangkap Syahdan Husein Admin Akun Instagram Gejayan Memanggil

    Polisi Tangkap Syahdan Husein Admin Akun Instagram Gejayan Memanggil

    Liputan6.com, Bali – Admin akun Instagram Gejayan Memanggil atas nama Syahdan Husein, dikabarkan ditangkap pihak kepolisian di Bali pada Selasa (2/9/2025).

    Informasi penangkapan ini pertama kali beredar melalui media sosial dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Polda Bali.

    Meski begitu, perwakilan YBHI-LBH Bali, Rezky Pertiwi, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi lengkap terkait penangkapan admin medsos tersebut.

    “Tidak banyak dapat informasi soal Syahdan, jadi sebaiknya sih dikonfirmasi ke kawan-kawan di Jakarta,” ujarnya.

    Menurut Tiwi, pihaknya juga tidak mendapatkan akses dari Polda Bali untuk memastikan keberadaan Syahdan.

    “Di Polda Bali juga tidak memberikan akses untuk masuk, mengecek, tapi menurut mereka tidak ada yang atas nama Syahdan Husein,” katanya.

     

    Tiwi menjelaskan, Syahdan diketahui mengelola akun Instagram @gejayanmemanggil namun tidak berdomisili tetap di Bali.

    Pada kesempatan berbeda, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy mengungkapan bahwa tidak ada nama Syahdan Husein dalam daftar penangkapan.

    “Tidak ada,” jawabnya singkat.

    Sementara itu, pihak kepolisian baru saja mengumumkan enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan hingga memantik terjadinya kerusuhan di DPR/MPR, dan memastikan ada nama Syahdan Husein yang merupakan admin akun Instagram @gejayanmemanggil.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, mereka disangkakan menghasut, merekrut pelajar, sampai menyebar ajakan rusuh via media sosial.

    “Tim Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis saat ini sedang menangani perkara, ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka, pemeriksaan tersangka masih berlangsung,” kata Ade Ary dalam keterangannya pers, Selasa (2/9/2025).

     

     

     

     

  • Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 September 2025

    Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat Nasional 2 September 2025

    Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam di tengah gelombang aksi demonstrasi dinilai Mahfud MD kurang tepat.
    Penilaian ini disampaikan eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut lewat tayangan Podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (2/9/2025).
    “Itu perbuatan bagus mulia tapi menurut saya tidak tepat,” kata Mahfud.
    Pendapat Mahfud ini didasari dengan sejumlah hal. Pertama, aksi demonstrasi ini bukan dipicu karena masalah agama.
    “Isunya ini bukan isu masalah agama. Itu masalah ekonomi. Ini yang protes-protes itu bukan gerakan keagamaan santri atau apa gitu. Santri-santri enggak ikut ini,” ujar Mahfud.
    Kedua, gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
    “Putusan kayak kemarin aja, buat kebijakan, hentikan ini, saya akan melakukan ini dalam beberapa hari ke depan. Nah itu yang sudah dilakukan tapi baru menghentikan,” jelasnya.
    Oleh karena itu, ia menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada.
    “Itu keliru coba memanggil 16 ormas Islam. Dan di situ kelihatan sekali ormas Islam bicara apa di situ kaitannya dengan ini semua? Enggak ada,” tegasnya.
    Diketahui, pertemuan Presiden RI dengan 16 ormas Islam ini terjadi di tengah gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Tepatnya, pertemuan ini digelar di kediaman Prabowo yang berlokasi di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
    “Sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya lewat konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

    Dalam pertemuan itu, turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang.
    Ke-16 ormas itu berdialog dengan Presiden Prabowo yang didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini,” ungkap Gus Yahya lagi.
    Menurut Gus Yahya, pertemuan ini menyepakati agar mereka bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat untuk tenang.
    “Untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Haris Azhar Heran Delpedro Ditangkap karena Menghasut Demo: Itu Ekspresi, Bukan Hasutan!

    Haris Azhar Heran Delpedro Ditangkap karena Menghasut Demo: Itu Ekspresi, Bukan Hasutan!

    GELORA.CO –  Aktivis HAM sekaligus Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, heran dengan alasan polisi menangkap Delpedro Marhaen atas tudingan menghasut demo yang anarkis. 

    Sebagaimana diketahui, Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen (DRM) ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Senin, 1 September 2025 malam.

    Polisi beralasan, Delpedro ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan menghasut untuk melakukan aksi anarkis dalam demonstrasi hingga melibatkan pelajar atau anak di bawah umur.

    Haris mengaku terkejut dan heran karena sikap polisi dinilai berlebihan.

    “Ya Aneh, kok dituduhkan begitu. Padahal kemarin kan Delpedro itu yang bantu pelajar saat ditangkap Polda. Dia advokasi, kok dibilang menghasut?,” kata Haris kepada Disway.id, Selasa, 2 September 2025. 

    Haris menilai ada hal yang janggal atas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru tersebut. Haris amat menyayangkan sikap kepolisian yang tanpa dasar langsung menuding Delpedro menghasut melalui media sosial. 

    “Itu kan ekspresi, tidak ada yang bentuknya hasutan nggak ada. Dan itu dia tidak terkoneksi dengan, saya masih mikir di mana koneksinya? Postingan itu dengan ribuan postingan lain, dengan anak-anak di bawah umur,” kata Haris.

    Minta Polisi Proporsional

    Atas penangkapan rekannya, Haris meminta agar polisi melihat hal itu secara adil dam proporsional. Sebab, Delpedro selama ini mendampingi dan mengadvokasj pada anak-anak yang tertangkap saat aksi demo itu.

    “Justru Lokataru ini bantuin anak-anak di bawah umur Ketika ditangkap, kok fakta itu nggak diungkap? ya kan? teman-teman ini kan justru bantuin anak-anak di bawah umur ketika mereka ditangkap,” kata Haris.

    Haris setuju, jika mereka yang bertindak anarkis harus ditangkap dan diungkap segala perilakunya. Tapi, tidak dengan Lokataru dan aktivitasnya.

    “Tapi kok nyasarnya ke teman-teman yang kerja-kerja campaign dan advokasi? Jadi saya pikir ini praktik pengkambinghitaman aja,” kata Haris.

    Atas dugaan hasutan ini, Polda Metro Jaya menjerat Delpedro Marhaen dengan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 45 a Ayat 3 juncto Pasal 28 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau Pasal 76 h juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya membenarkan menangkap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, pada Senin, 1 September 2025, atas dugaan menghasut demo di DPR. 

    Penangkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial DMR yang diduga menghasut dan mengajak sejumlah pihak untuk melakukan aksi anarkis. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan DMR diduga turut melibatkan pelajar, termasuk anak-anak di bawah usia 18 tahun.

    Diungkapkannya, dirinya membenarkan penangkapan tersebut. 

    “Benar, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan ajakan dan hasutan provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar,” katanya kepada awak media, Selasa 2 September 2025.

    Dijelaskannya, DMR disangkakan melanggar sejumlah pasal, mulai dari Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 45A ayat (3) jo Pasal 28 ayat (3) UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, hingga Pasal 76H jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    “Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana menghasut, menyebarkan informasi elektronik yang membuat keresahan, serta merekrut atau membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa,” jelasnya.

    Menurut penyidik, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR/MPR, Gelora Tanah Abang, serta beberapa wilayah lain di DKI Jakarta.

    Hingga kini, proses pemeriksaan masih berjalan. 

    “Penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kegiatan maupun upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.