Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam definitif. Karier Djamari Chaniago malang melintang jadi jenderal tempur militer.

    Prabowo melantik Djamari Chaniago di Istana Negara, Jakarta, (17/9/2025). Prabowo mengambil sumpah Djamari sebagai Menko Polkam menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya Menko Polkam ad interim.

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Djamari lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) tahun 1971 dari kecabangan infanteri.

    Karier militer:
    – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 1998-1999
    – Wakil Kepala Staf TNI AD 1999-2000
    – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI 2000-2004
    – Anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998

    Karier sipil:
    – Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat 1997-1998 dan Fraksi ABRI 1998-1999
    – Komisaris Utama PT Semen Padang 2015-2016
    – Poltikus Partai Gerindra

    Presiden Prabowo sebelumnya resmi melantik Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam. Pada saat yang sama, Prabowo juga melantik Erick Thohir menjadi Menpora. Selain itu, ada sembilang pejabat lainnya yang dilantik.

    Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9). Pelantikan ini berdasarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) yakni: Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA 2025.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut. Prabowo membacakan sumpah yang diikuti Djamari Chaniago hingga Erick Thohir.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” bunyi sumpah tersebut yang diikuti pejabat yang dilantik.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)

  • Pimpinan MPR serukan penguatan peradaban akhlak untuk Indonesia maju

    Pimpinan MPR serukan penguatan peradaban akhlak untuk Indonesia maju

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menyerukan agar menjadikan Maulid Nabi sebagai momen untuk mengajak bangsa Indonesia kembali membangun peradaban yang berlandaskan akhlak, persatuan, dan kemajuan.

    Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan berkepribadian luhur.

    “Maulid Nabi sebagai inspirasi peradaban akhlak, persatuan, dan kemajuan adalah ajakan untuk kembali ke jati diri bangsa: berakhlak, bersatu, dan maju bersama,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Ibas dalam agenda perayaan Maulid Nabi sebagai Inspirasi Peradaban Akhlak, Persatuan & Kemajuan yang digelar di Jakarta, bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

    Ibas mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan kondisi dunia saat ini yang penuh luka dan konflik.

    “Dunia hari ini sedang luka. Dari Gaza sampai Sudan, dari Ukraina sampai Myanmar, dari Prancis sampai Nepal. Peperangan, konflik, kekerasan, dan kebencian menyebar, sementara kasih sayang dan akhlak ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik,” ujarnya

    Ia mengingatkan juga mengingatkan bahwa demokrasi tanpa akhlak hanya melahirkan keributan, bukan kebaikan. Menurutnya, keteladanan Rasulullah harus menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat.

    “Rasulullah membangun Madinah bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keteladanan,” tuturnya.

    Ibas juga menegaskan pentingnya revolusi akhlak di seluruh aspek kehidupan mulai dari ruang kelas sampai ruang kekuasaan, dari pasar umum sampai gedung parlemen.

    Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling mendukung dan bersatu. “Kita akan bisa lebih maju jika bersatu. Ulama, umara, santri, rakyat, semua saling topang, saling doa, dan saling jaga,” ujarnya.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menyampaikan sejumlah program yang terus ia kawal, seperti : Beasiswa Santri (PIP), digitalisasi pesantren, dan penguatan kurikulum diniyah dan vokasi.

    Ia juga mendorong pendirian Kementerian Haji dan Umroh, serta memperjuangkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan santri. Selain itu, Ibas menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tunjangan dan sertifikasi bagi guru ngaji, guru madrasah, dan guru pesantren, termasuk program P3K dan pengangkatan guru honorer.

    “Karena kami percaya, guru adalah pahlawan peradaban,” tuturnya

    Menutup sambutannya, Ibas menyerukan pentingnya sinergi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kalau kita kompak dan serius bangun bersama, maka tiga fondasi Indonesia Emas 2045 harus kita kawal, yakni demokrasi yang berakhlak, aspirasi yang menyatukan bukan memecah serta nilai kebangsaan yang ditanam sejak dini,” kata Ibas.

    Sementara itu, Pimpinan Pesantren Modern Darussalam Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal, menanggapi sambutan Ibas dengan menegaskan bahwa yang paling penting dalam membangun peradaban adalah keteladanan, kepercayaan, kebersamaan, dan barokah.

    “Semua yang disampaikan Mas Ibas tidak ada yang salah. Tinggal kita pastikan kolaborasi bersama dengan kompak untuk akhlak yang lebih baik,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi Megapolitan 17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi demo ojek online (ojol) di depan DPR dan Istana, Jakarta pada hari ini Rabu (17/9/2025).
    Pramono menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi warga negara.
    “Demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” kata Pramono usai memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025 di Monas, Rabu.
    Meski memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, Pramono memastikan bahwa aparat tetap siaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
    “Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda. Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali. Tetapi saya meyakini karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh ojol maka saya yakin pasti akan baik-baik saja,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan jaga demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Personel pengamanan ditempatkan di beberapa titik rawan seperti kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, yang menjadi pusat aksi utama.
    Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan di Pos Polisi Merdeka Barat pada pukul 08.00 WIB sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
    Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi padat akibat aksi unjuk rasa hari ini.
    Beberapa titik yang disarankan untuk dihindari antara lain kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta Megapolitan 17 September 2025

    Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi demo pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2025).
    Terkait skenario rekayasa lalu lintas, polisi akan melakukannya secara situasional.
    Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR/MPR RI, Senayan, dan jalur sekitar Gambir karena berpotensi terjadi kemacetan selama aksi berlangsung.
    “Pengalihan lalu lintas sifatnya situasional. Namun, warga diimbau menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan gunakan jalur alternatif,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, Rabu.
    Aksi yang digelar Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia ini berlangsung dengan skema konvoi dari Cempaka Mas menuju tiga titik utama, yakni Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI.
    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa massa akan bergerak dalam bentuk konvoi.
    Aksi massa demo ojol hari ini rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
    Sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.
    Mereka ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
    Apel pengamanan dilakukan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir.
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Iptu Ruslan.
    Selain mengatur strategi lapangan, Garda Indonesia juga membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang dinamakan 179 Ojol, antara lain:
    Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan masyarakat agar mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas, terutama di jalur Gambir dan Senayan.
    Warga disarankan menggunakan transportasi umum non-ojol atau memilih jalur alternatif selama konvoi berlangsung.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    GELORA.CO  – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi demo massa pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa. Rencananya, massa akan berdemo di kawasan Istana dan DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025). 

    “Khusus pengamanan aksi demonstrasi di kawasan Istana dan DPR/MPR sebanyak 6.118 personel disiagakan,” kata Susatyo dalam keterangannya dikutip, Rabu (17/9/2025)

    Sementara itu, Susatyo menjelaskan rekayasa lalu lintas (lalin) akan diterapkan situasional melihat eskalasi massa.

    “Lalin situasional melihat eskalasi jumlah massa di lapangan,” tutur dia melanjutkan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ucap dia.

    Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol bersama mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Aksi demo ojol ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Adapun aksi demo ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tuntutan utama aksi hari ini, yaitu potongan aplikator 10 persen.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, bahwa titik aksi akan diawali di depan Kantor Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir di depan gedung DPR RI.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya,” ujarnya

  • 6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September Megapolitan 17 September 2025

    6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 6.118 personel  gabungan TNI-Polri bakal dikerahkan untuk menjaga demo ojol hari ini, Rabu (17/9/2025) di sejumlah titik di Jakarta.
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki saat dikonfirmasi.
    Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
    Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan untuk mengantisipasi aksi demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
    Apel pengamanan dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar), Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi massa utama rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia menuntut pencopotan Menteri Perhubungan.
    Polres Metro Jakarta Pusat mengimbau masyarakat agar mengantisipasi kemungkinan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi, terutama kawasan Gambir dan Senayan.
    Sebelumnya, Para pengemudi juga menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang berpihak pada ojol, sebagai kelompok pekerja yang rentan dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan.
    Adapun, Garda Indonesia akan membawa setidaknya tujuh tuntutan dalam Aksi 179 hari ini, yaitu sebagai berikut:
    1. RUU Transportasi Online segera masukkan dalam Prolegnas,
    2. Potongan aplikator 10 persen, tidak bisa ditawar lagi,
    3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan,
    4. Audit investigatif potongan 5 persen hak ojol yang telah diambil oleh aplikator,
    5. Hapuskan semua program aplikator yang merugikan ojol seperti aceng, slot, multi order, member berbayar, dll,
    6. Ganti Menteri Perhubungan yang pro kepada rakyat,
    7. Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menyebabkan jatuhnya dua korban jiwa dari pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) di Jakarta dan Rusdamdiyansyah (26) di Makassar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol

    6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyebutkan sebanyak 6.118 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring/online (ojol) di Gedung DPR/MPR dan kawasan Monas, Rabu.

    “Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojol dan sejumlah aliansi masyarakat yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas.

    “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujarnya.

    Susatyo meminta massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib, selain itu massa dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” katanya.

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi menyebut sifatnya situasional. Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

    Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” kata dia menambahkan.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.

    Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Ini Ojol Demo Besar-Besaran di Jakarta, Tuntut Copot Menhub dan Kapolri!

    Hari Ini Ojol Demo Besar-Besaran di Jakarta, Tuntut Copot Menhub dan Kapolri!

    GELORA.CO -Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu, 17 September 2025.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun, dalam keterangan resmi.

    Igun menilai bahwa Dudy lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.

    Bahkan, Igun menyebut perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil menjadikan Menteri Perhubungan sebagai juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online.

    Dari sini, Igun menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.

    Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.

    “Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan 5 persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” kata Igun.

    Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.

    Untuk itu, Raden Igun mengimbau warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif.

  • Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

    Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

    GELORA.CO – Empat nama purnawirawan jenderal masuk dalam daftar kandidat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan.

    Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Menko Polkam, Menpora, serta sejumlah wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini (17/9/2025).

    Keempat nama tersebut, masing-masing Kepala Staf Umum TNI tahun 2000-2004 Letnan Jenderal Djamari Chaniago, mantan KSAD Dudung Abdurachman, , Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto.

    Diketahui, posisi Menko Polkam kini dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat sementara atau ad interim.

    Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan pengisi Menko Polkam definitif setelah ditinggalkan Budi Gunawan.

    Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatannya pada Senin (8/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sendiri bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

    Menko Polkam juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang politik dan keamanan (misalnya: Kemendagri, TNI, Polri, BIN, dan lainnya).

    Kementerian yang dipimpinnya juga bertugas merumuskan kebijakan strategis nasional terkait isu-isu seperti pertahanan, keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan demokrasi.

    Berikut sosok dan rekam jejak 4 purnawirawan jenderal yang dijagokan jadi Menko Polkam

    Gatot Nurmantyo

    Gatot Nurmantyo merupakan seorang purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Ia adalah Panglima TNI periode 2015-2017 di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

    Pria kelahiran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960 itu merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982.

    Gatot Nurmantyo memiliki rekam jejak karier yang mentereng.

    Sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Djamari Chaniago

    Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949, Djamari Chaniago meniti karier di TNI AD sejak lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971.

    Hampir seluruh penugasannya berada di lingkungan baret hijau alias Kostrad TNI AD.

    Djamari yang pensiun dengan pangkat Letjen TNI ini telah malang melintang di TNI Angkatan Darat dengan menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kostrad.

     

    Djamari Chaniago juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dan Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada tahun 2004.

    Djamari sempat menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999), ketika di MPR, ABRI masih memiliki perwakilan.

    Setelah pensiun dari militer, Djamari tetap aktif dalam dunia sipil.

    Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat.

    Djamari Chaniago juga menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia. 

    AM Putranto

    Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

    M Putranto merupakan tamatan taruna berprestasi di Akabri Magelang dan bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik tahun 1987.

    Sepanjang karier militernya, AM Putranto telah menempuh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar kecabangan Infanteri, pendidikan lanjutan perwira, hingga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI).

    Letjen TNI (Purn) AM Putranto secara resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin (21/10/2024).

    Dudung Abdurachman

    Mantan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Purn Dudung Abduracham saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pria kelahiran 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat itu adalah putra dari pasangan Nasuha dan Nasyati yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi. 

    Dilansir dari Kompas.com, pendidikannya dimulai dari SDN Patrakomala Bandung dari 1972 hingga 1979.

    Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMP Kartika XIX-1 Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 1982.

    Pendidikan menengahnya ia jalani di SMAN 9 Bandung hingga lulus pada tahun 1985. 

    Dari sini, Dudung menapaki jalan menuju Akademi Militer (Akmil) yang menjadi gerbang awal karier militernya.

    Ia merupakan lulusan Akmil angkatan 1988, dan sejak itu, ia mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan TNI.

    Salah satu tonggak penting dalam karier militernya adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021, posisi yang Dudung emban hingga menjelang masa pensiunnya pada tahun 2023. 

  • BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    GELORA.CO – Hasil uji laboratorium di China mengonfirmasi lemak babi atau lard digunakan dalam produksi baki makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wafa Riansah, Sekretaris PW Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jakarta sekaligus salah satu pemasok program, mengirim sampel bahan itu ke Shanghai Weipu Testing Technology Group.

    Wafa pertama kali menemukan adanya penggunaan lemak babi saat berkunjung ke pabrik baki makan di China.

    Setelah membawa sampel ke Indonesia, ia mencoba mengujinya di PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo), perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

    Namun, Sucofindo tidak bisa melakukan pengujian karena keterbatasan metode.

    Wafa kemudian mengirim sampel ke laboratorium Weipu di China.

    Hasil uji itu lalu keluar dengan nomor SHA03-25091211-FX-01CnEnR1.

    Weipu menganalisis sampel dengan tiga metode, yaitu fourier transform infrared spectrometer (FTIR), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS), dan nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR).

    “Lard olahan terdiri atas lemak utama, yakni trigliserida,” demikian kesimpulan laporan tersebut.

    Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) mencatat komponen utama sampel adalah minyak dasar olahan, ester sintetis, parafin terklorinasi, lemak babi olahan, zat anti karat, dan pelumas.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan lemak babi memang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan baki makan MBG.

    Namun ia menegaskan, lard hanya dipakai pada mesin saat proses pencetakan, bukan pada produknya.

    “Baki makan itu campuran kromium dan nikel,” kata Dadan, akhir Agustus lalu.

    “Lemak babi digunakan pada mesin saat stamping, bukan pada baki makanannya.”

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, membenarkan lembaganya telah melakukan uji sampel baki makan MBG.

    Namun ia memilih bungkam, dengan alasan BPOM tidak bisa langsung mengumumkan hasilnya kepada publik.

    Menurut Taruna, BPOM bersama BGN, Kantor Komunikasi Presiden, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkoordinasi dan menggelar rapat soal hasil uji tersebut.

    “Intinya, pengumuman hasil uji ini akan dilakukan secara bersama,” kata Taruna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin awal pekan ini.

    “Sektor yang memimpin pengumuman hasil uji adalah Kantor Komunikasi Presiden.”***