Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Forum Purnawirawan TNI Kandas, Giliran Rismon Sianipar Ngotot Wapres Gibran Dicopot Paksa, Ini Kata Pakar UGM

    Forum Purnawirawan TNI Kandas, Giliran Rismon Sianipar Ngotot Wapres Gibran Dicopot Paksa, Ini Kata Pakar UGM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli Forensik Digital, Rismon Hasiholan Sianipar menyerukan pemakzulan atau pemberhentian secara paksa terhadap Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Wacana pemakzulan Wapres Gibran sejatinya bukan hal baru disuarakan oleh sekelompok orang. Tak lama setelah dilantik sebagai Wapres, putra sulung Joko Widodo itu telah dirongrong isu pemakzulan.

    Sebelum Rismon yang menyangsikan ijazah Gibran, seruan agar Gibran dicopot mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “MAKZULKAN GIBRAN! LULUS SMK KOK DARI UNIVERSITAS!” celoteh Rismon melalui akun X pribadinya, dikutip pada Jumat (19/9/2025).

    Menanggapi desakan pemakzulan terhadap Gibran, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona menerangkan permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau oleh Rismon Sianipar belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Pasalnya kata dia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik.

    Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

    “Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan spotlight pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” jelas Yance dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari situs resmi UGM.

  • Wakil Ketua MPR ajak semua pihak kolaborasi atasi banjir-krisis iklim

    Wakil Ketua MPR ajak semua pihak kolaborasi atasi banjir-krisis iklim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak semua pihak dan antar pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan mengurangi polemik guna menangani masalah banjir dan potensi dampak krisis iklim.

    Dia menilai anomali iklim hujan terus menerus dan tidak menentu adalah buah dari krisis iklim dan darurat sampah yang membawa bencana ekologis besar dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan.

    “Penanganan banjir butuh kolaborasi antarwilayah dan saling mendukung. Karena menangani banjir butuh aksi penanganan dari hulu hingga hilir. Bukan hanya satu sisi saja dan tidak bisa dilakukan sendirian,” kata Eddy di Jakarta, Kamis.

    Dia meyakini koordinasi yang baik antardaerah, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menangani banjir, sampah, polusi udara hingga krisis iklim, akan mencegah dampak yang semakin merugikan masyarakat.

    “Ide wilayah aglomerasi sebenarnya adalah memastikan kolaborasi antarpemerintah daerah agar ada sinkronisasi pembangunan, koordinasi terpadu dan juga kerja sama ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah mencegah dampak kerusakan lingkungan,” kata dia

    Selaku Pimpinan MPR, ia juga bakal terus membangun kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman krisis sampah.

    Dia menilai bahwa terobosan sampah menjadi energi atau waste to energy mampu menjadi solusi penanganan masalah sampah sekaligus mendapat sumber listrik dari energi terbarukan.

    “Kami terus menjalin kolaborasi dengan kepala-kepala daerah di tingkat Kota untuk mendengarkan masukan mereka dalam penyusunan revisi Perpres tentang mengolah sampah menjadi energi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyebab Mbak Tutut Gugat Menkeu di PTUN, Purbaya Kena Getah Keputusan Sri Mulyani

    Penyebab Mbak Tutut Gugat Menkeu di PTUN, Purbaya Kena Getah Keputusan Sri Mulyani

    GELORA.CO – Gugatan perkara yang dilayangkan Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mencuat. 

    Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta pada Jumat (12/9/2025). 

    Penyebab gugatan perkara belakangan terungkap termasuk, Purbaya yang baru saja dilantik kena getah dari keputusan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani. 

    Melansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan Tutut Soeharto teregister dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT.

    Pada laman SIPP PTUN Jakarta, agenda pemeriksaan persiapan terhadap berkas gugatan Tutut Soeharto akan dibacakan majelis hakim pada Selasa (23/09/2025) pekan depan, sekitar pukul 10.00 WIB. 

    “Status perkara: pemeriksaan persiapan,” tulis PTUN Jakarta pada laman SIPP seperti dikutip, Rabu (17/09/2025).

    Tutut Soeharto diwakili Kuasa Hukumnya, Ibnu Setyo Hastomo yang telah membayarkan uang panjar untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp900.000.

    Dari jumlah tersebut, pengadilan sudah menarik dana Rp205.000 untuk biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, PNBP surat panggilan kepada penggugat, BNBP surat panggilan kepada tergugat, dan PNBP pendaftaran surat kuasa.

    Baca juga: Potret Mayangsari di Acara Keluarga Cendana, Terlihat Mewah dan Dekat dengan Tutut & Titiek Soeharto

    Namun PTUN Jakarta belum menampilkan daftar nama majelis hakim yang akan memimpin perkara tersebut.

    Termasuk identitas panitera pengganti dan juru sita juga masih belum diunggah pada laman keterbukaan tersebut.

    Satu hal yang pasti dalam perkara ini, Tutut berperan sebagai penggugat, sementara tergugatnya adalah Menteri Keuangan.

    Apa penyebabnya?

    Keputusan Menteri Keuangan yang digugat Tutut yakni Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.

    Artunya, Tutut Soeharto menggugat Menkeu berkaitan dengan pencegahannya ke luar negeri atau dilarang ke luar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan.

    Pada tanggal tersebut, diketahui Kemenkeu masih dipimpin Sri Mulyani.

    Belum diketahui detail dari gugatan tersebut.

    Pengadilan juga belum menampilkan petitum atau pun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. 

    Selain itu, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak Tutut Soeharto maupun Kementerian Keuangan terkait gugatan di PTUN Jakarta tersebut.

    Berikut Kronologi Gugatan Tutut Soeharto

    17 Juli 2025 – Menteri Keuangan (saat itu Sri Mulyani) menerbitkan SK Nomor 266/MK/KN/2025 tentang pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Tutut Soeharto.

    9 September 2025 – Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    12 September 2025 – Gugatan Tutut Soeharto resmi didaftarkan di PTUN Jakarta, teregister dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT.

    17 September 2025 – Status perkara tercatat “pemeriksaan persiapan” di SIPP PTUN Jakarta.

    23 September 2025 – Sidang persiapan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di PTUN Jakarta. 

    Tanggapan Kemenkeu Soal Gugatan

    Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima surat terkait gugatan yang dilayangkan putri Soeharto itu.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan pihaknya belum mengetahui gugatan Tutut kepada Menteri Keuangan mengenai hal apa.

    “Belum tahu (soal apa). Sampai semalam kita cek, belum ada surat terkait hal tersebut ke Kemenkeu,” ujarnya kepada Kompas.com (grup suryamalang), Kamis (18/9/2025).

    Kompas.com telah mencoba menghubungi kuasa hukum Tutut Soeharto untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait detail dari gugatan ini, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari pengacara tersebut. 

    Sosok Tutut Soeharto

    Tutut lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1949, putri sulung dari Presiden Soeharto.

    Kemudian Tutut menikah dengan Indra Rukmana dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Dandy Nugroho Hendro Maryanto (Dandy), Danty Indriastuti Purnamasari (Danty), Danny Bimo Hendro Utomo (Danny), dan Danvy Sekartaji Indri Haryanti Rukmana (Sekar).

    Pada era 80-an, Tutut pernah mempelopori terbentuknya Kirab Remaja yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air di kalangan remaja. 

    Tutut juga memperkenalkan suatu organisasi berbasis agama seperti Rohani Islam atau ROHIS sebagai wadah organisasi yang mencetak generasi yang beriman pada tahun 80-an.

    Selama masa orde baru, Tutut juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan VII yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir.

    Sebelumnya, Tutut pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI Fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998, namun setelah orde baru tumbang, ia memilih menarik diri dari panggung politik. 

    Baru pada Pemilu 2004, Tutut kembali tampil menjadi calon presiden dan juru kampanye Partai Karya Peduli Bangsa. 

    Partai ini didukung oleh mantan pejabat-pejabat Orde Baru yang dikenal sangat dekat dengan Soeharto, seperti Jenderal (Purn.) R. Hartono.

    Pada tahun 2019, perempuan yang identik dengan jilbab dan cara bicaranya yang halus ini masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dan menduduki posisi 130.

    Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 2,9 triliun.

    Kekayaan Mbak Tutut berasal dari PT Citra Lamtoro Gung Persada yang bergerak di bidang proyek properti, pengelolaan jalan tol hingga investasi.

  • ISDS Ungkap Kedekatan Prabowo dan Djamari Chaniago, Singgung Senioritas Militer – Page 3

    ISDS Ungkap Kedekatan Prabowo dan Djamari Chaniago, Singgung Senioritas Militer – Page 3

    Kedekatan sejak dini ini yang membuat hubungannya tetap terjaga hingga saat ini. Kedekatan ini pun akhirnya membawa Djamari masuk ke Partai Gerindra setelah purna tugas sebagai perwira Angkatan Darat.

    Dari segi pengalaman, Djamari juga telah malang melintang di dunia militer dengan pernah menjabat berapa jabatan strategis seperti Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

    “Djamari juga memiliki pengalaman politik 1997-1998 sebagai anggota MPR,” jelas Edna.

    Dengan rentetan historis itu, Edna yakin baik Djamari, Prabowo maupun Sjafrie pasti akan memiliki warna yang sama dalam menentukan kebijakan di bidang Politik dan Keamanan.

    “Merujuk pada circle polkam di mana Prabowo, Djamari, dan Sjafrie merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait Polkam,” tutup Edna.

     

  • 1 Prabowo Dinilai Pinggirkan Dendam Masa Lalu dengan Lantik Djamari Chaniago Nasional

    1 Prabowo Dinilai Pinggirkan Dendam Masa Lalu dengan Lantik Djamari Chaniago Nasional

    Prabowo Dinilai Pinggirkan Dendam Masa Lalu dengan Lantik Djamari Chaniago
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina menilai, penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan seorang pendendam.
    Pasalnya, Djamari merupakan sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998.
    “Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam, tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu,” kata Edna kepada
    Kompas.com
    , Rabu (17/9/2025).
    Edna menjelaskan, kedekatan personal antara Prabowo dan Djamari sudah terjalin sejak masa pendidikan di Akabri.
    Prabowo yang masuk Akabri pada 1973, kemudian tinggal kelas dan bergabung dengan angkatan 1974 yang seangkatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Djamari yang merupakan
    letting
    1971 adalah ‘pengasuh’
    letting
    1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Sjafrie. Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di Akabri,” ujar Edna menjelaskan.
    Menurut Edna, rekonsiliasi pribadi antara Prabowo dan Djamari juga tecermin ketika Djamari bergabung ke Partai Gerindra besutan Prabowo.
    Selain itu, Djamari memiliki pengalaman politik sebagai anggota MPR pada 1997-1998, meski setelahnya lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis.
    Edna mengingatkan, lingkaran politik dan keamanan (polkam) saat ini banyak diwarnai oleh tokoh-tokoh lama yang memiliki latar belakang serupa.
    “Merujuk pada
    circle
    polkam di mana Prabowo, Djamari, dan Sjafrie merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait Polkam. Tidak saja ketiganya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari angkatan 70-an yang kurang lebih punya mindset dan budaya dari masa itu,” ujar dia.
    Di samping itu, penunjukan Djamari juga menegaskan pentingnya faktor senioritas dalam tradisi militer karena posisi Menko Polkam sebagai koordinator menuntut untuk diisi sosok senior.
    “Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang di antaranya akan mengoordinasi TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan, selain adanya Wamenhan dan Ses Menko Polhukam yang semuanya dijabat oleh purnawirawan bintang tiga TNI AD,” kata Edna.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
    Ia menggantikan Budi Gunawan yang dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Posisi Menko Polka sempat diisi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim selama satu pekan sebelum pelantikan Djamari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taufik Basari: TAP MPR 2003 masih relevan hadapi politik kini

    Taufik Basari: TAP MPR 2003 masih relevan hadapi politik kini

    “TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 lahir dari semangat reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 periode 1999–2002. Di dalamnya terkandung nilai dasar yang tetap kontekstual hingga kini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari menilai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 1 Tahun 2003 masih relevan sebagai pedoman menghadapi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia saat ini.

    “TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 lahir dari semangat reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 periode 1999–2002. Di dalamnya terkandung nilai dasar yang tetap kontekstual hingga kini,” kata Taufik.

    Pandangan itu ia sampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema “Evaluasi Keberadaan TAP MPR I/MPR/2003” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Diskusi ini membahas posisi TAP MPR dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi.

    Ia menjelaskan, TAP tersebut mengatur status hukum ketetapan MPR, mulai dari yang dicabut, masih berlaku, hingga yang berlaku sementara sampai terbentuk peraturan perundang-undangan baru. Dengan demikian, TAP itu memiliki peran penting dalam transisi hukum dan politik Indonesia.

    Menurut Taufik, banyak pihak kerap melupakan keberadaan TAP MPR ini. Padahal, nilai yang terkandung di dalamnya justru relevan dalam menjawab tantangan bangsa, terutama saat muncul kritik publik terhadap praktik politik yang dianggap kurang aspiratif.

    Fenomena meningkatnya jarak antara rakyat dan penguasa, hingga kekhawatiran atas menguatnya oligarki, disebutnya sebagai sinyal perlunya bangsa kembali merujuk pada etika kehidupan berbangsa serta agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Ia menegaskan, TAP MPR yang masih berlaku, termasuk TAP Nomor 8 Tahun 2001 tentang arah kebijakan pemberantasan KKN dan TAP Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, harus dilihat tidak hanya secara legal tetapi juga secara moral.

    “Etika berbangsa itu bukan hanya untuk rakyat, tetapi terutama bagi penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai teladan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Martin Hutabarat menambahkan, TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 juga krusial karena menjadi dasar keberlakuan sejumlah ketetapan lain yang belum terakomodasi dalam undang-undang. Menurut dia, pemahaman itu penting agar peran MPR pascareformasi tidak terabaikan.

    Martin menilai, meski sudah ada sejumlah undang-undang mengenai pemberantasan KKN, pengaturannya masih parsial sehingga belum sejalan sepenuhnya dengan amanat TAP MPR. Karena itu, ia mendorong MPR menginisiasi langkah agar pemerintah dan DPR menyusun undang-undang komprehensif yang mengadopsi substansi TAP tersebut.

    Pada akhirnya, baik Taufik maupun Martin menekankan bahwa semangat reformasi 1998 harus terus dijaga sebagai fondasi moral bangsa.

    TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 dipandang bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga kompas etis untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap dijalankan berdasarkan konstitusi.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut institusi yang dia pimpin itu terbuka dan selalu menerima kritik dan masukan dari publik terkait perbaikan-perbaikan atas kinerja kepolisian.

    Menurut Listyo, Polri sendiri selalu berbenah, dan evaluasi-evaluasi internal pun selalu dilakukan oleh lembaga.

    “Selama ini, kami melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan kami maupun hal yang diharapkan masyarakat,” kata Kapolri menjawab pertanyaan wartawan terkait reformasi Polri saat dia ditemui di pelataran Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Listyo menjelaskan beberapa reformasi yang tengah berjalan di internal Polri.

    “Kita terus melakukan perbaikan, justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progress perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun, tentunya kita terus ingin dapat masukan karena punishment dan reward kita sudah lakukan,” sambung Listyo Sigit Prabowo.

    Terkait dengan struktur baru khusus reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri juga menyebut koordinasi dan komunikasi senantiasa terbuka.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujar Listyo.

    Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, melantik Jenderal Pol. Kehormatan (Purn.) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik pejabat lainnya, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Dalam upacara pelantikan yang sama, Presiden juga melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Naniek S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sonny Sanjaya juga sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    Dalam prosesi pelantikan itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo hadir bersama pejabat lainnya, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Driver Ojol Milih Narik Ketimbang Demo

    Ribuan Driver Ojol Milih Narik Ketimbang Demo

    GELORA.CO -Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara maupun Koalisi Ojol Nasional atau KON mengklaim tidak hadir dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2025.

    Kedua kelompok komuitas ojol itu menegaskan memilih untuk tidak turun ke jalan, walapun tetap mendukung perjuangan sesama pengemudi.

    Ketua Koordinator Wilayah Jakarta Utara, Mansyur mengatakan, ada sekitar 2.000 pengemudi ojol yang tergabung di dalam komunitasnya.

    “Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi. Kalau ada anggota yang turun, itu tanggung jawab pribadi,” kata Mansyur dalam keterangannya. 

    Senada dengan Mansyur, Kepala Divisi Legal KON, Rahman, menegaskan, pihaknya menolak ikut serta dalam demo karena diduga sarat kepentingan politik. 

    “KON tidak ikut turun aksi, karena tuntutan demo ojol kali ini syarat kepentingan politis,” kata Rahman kepada wartawan.

    Seperti diketahui bersama, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu 17 September 2025.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun dalam keterangan resmi.

    Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.

    “Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” kata Igun.

    Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI

  • Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam definitif. Karier Djamari Chaniago malang melintang jadi jenderal tempur militer.

    Prabowo melantik Djamari Chaniago di Istana Negara, Jakarta, (17/9/2025). Prabowo mengambil sumpah Djamari sebagai Menko Polkam menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya Menko Polkam ad interim.

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Djamari lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) tahun 1971 dari kecabangan infanteri.

    Karier militer:
    – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 1998-1999
    – Wakil Kepala Staf TNI AD 1999-2000
    – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI 2000-2004
    – Anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998

    Karier sipil:
    – Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat 1997-1998 dan Fraksi ABRI 1998-1999
    – Komisaris Utama PT Semen Padang 2015-2016
    – Poltikus Partai Gerindra

    Presiden Prabowo sebelumnya resmi melantik Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam. Pada saat yang sama, Prabowo juga melantik Erick Thohir menjadi Menpora. Selain itu, ada sembilang pejabat lainnya yang dilantik.

    Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9). Pelantikan ini berdasarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) yakni: Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA 2025.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut. Prabowo membacakan sumpah yang diikuti Djamari Chaniago hingga Erick Thohir.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” bunyi sumpah tersebut yang diikuti pejabat yang dilantik.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)