Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Kenneth DPRD DKI: Transportasi Massal Harus Aman, Bukan Malah Menambah Kekhawatiran

    Kenneth DPRD DKI: Transportasi Massal Harus Aman, Bukan Malah Menambah Kekhawatiran

    Jakarta –

    Serangkaian kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kekhawatiran publik. Insiden yang menyebabkan korban luka itu memicu desakan agar manajemen memperketat standar keselamatan armada.

    Kasus terbaru, bus Transjakarta menabrak kios pedagang dan rumah di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (19/9/2025). Dalam kecelakaan ini, terdapat enam korban luka, yakni 4 orang pelanggan, 1 orang pramudi, dan 1 orang warga.

    Kecelakaan itu pun menuai sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai, kejadian tersebut harus menjadi alarm serius yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekedar malah mencari pihak yang bersalah.

    “Saya sangat prihatin dengan maraknya kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta belakangan ini. Transportasi massal seharusnya memberikan rasa aman bagi warga, bukan malah menambah kekhawatiran,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- mendorong manajemen TransJakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas armada, sistem perekrutan dan pelatihan pengemudi, hingga pengawasan operasional di lapangan.

    “Evaluasi itu sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ketus Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Selain itu, Kent juga menekankan pentingnya kerja sama antara TransJakarta, Dinas Perhubungan, dan pihak kepolisian dalam meningkatkan standar keselamatan serta disiplin berlalu lintas. Teknologi pendukung seperti sensor dan kamera pengawas juga dianggap perlu diterapkan untuk meminimalisasi potensi kecelakaan.

    “Langkah konkret yang perlu ditempuh antara lain adalah memperketat proses rekrutmen dan pelatihan pengemudi dengan standar keselamatan yang lebih tinggi, melakukan peremajaan armada secara konsisten agar seluruh bus laik jalan, serta memperluas penggunaan teknologi pendukung. Dalam hal ini DPRD DKI Jakarta siap mendukung kebijakan maupun penganggaran yang diarahkan untuk meningkatkan keselamatan publik,” tambahnya.

    Kent juga menyoroti sistem kerja sopir bus Transjakarta yang bekerja selama 8 jam. Namun, beberapa laporan dari serikat pekerja menyebut bahwa meskipun secara resmi dibatasi 8 jam, dalam praktik ini tetap ada keluhannya terkait waktu bekerja dengan standar shift ini, “jumping” shift (misalnya selesai shift malam lalu harus pagi hari bekerja kembali) yang membuat sopir merasa waktu kerjanya menjadi tidak ideal.

    Padahal, sambung Kent, dalam Pasal 90 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) disebutkan bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib patuhi jam operasional bekerja bagi pengemudi.

    Disebutkan dalam UU LLAJ bahwa maksimal pengemudi itu hanya diperbolehkan mengemudi selama 8 jam sehari dan dalam pasal 90 ayat (3) disebutkan setiap 4 jam harus istirahat minimal setengah jam.

    “Ada pembicaraan bahwa perlu regulasi tambahan yang memastikan kesehatan dan keselamatan pengemudi, termasuk aspek seperti jam kerja, kondisi fisik, dan kemampuan menjalankan tugas tanpa risiko tinggi karena kelelahan. Manusia ada batas kapasitasnya dalam mengemudi, sekuatnya berapa lama dia mengemudi, jadi jangan memaksakan diri,” bebernya.

    Perlu diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, bus transjakarta terlibat dalam 827 kecelakaan pada periode Januari-September 2022. Angka ini hampir tiga kali lipat dari total kecelakaan yang melibatkan bus transjakarta pada sepanjang 2021 lalu.

    Lalu, informasi resmi dari laporan kinerja PT Transjakarta, Accident rate (tingkat kecelakaan) selama 2024 tercatat sebesar 0,36 kejadian per 100.000 kilometer perjalanan, menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya-dari angka sekitar 0,70 per 100.000 km menjadi 0,36 per 100.000 km.

    Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, yang menyatakan bahwa angka ini turun dari sekitar 0,70 menjadi 0,36 per 100.000 km. Data ini tidak memberikan jumlah absolut kecelakaan, berapa jumlah kecelakaan terjadi sepanjang 2024.

    Menurutnya, keselamatan penumpang dan kepercayaan warga terhadap transportasi publik adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Karena itu, segala upaya perbaikan di tubuh TransJakarta harus difokuskan pada peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna.

    Ketua IKAL Lemhannas RI PPRA LXII itu pun mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan, di antaranya:

    1. Audit keselamatan armada dengan inspeksi berkala dan transparan.

    2. Pengawasan ketat pengemudi melalui pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi berkala, disertai sanksi bagi kelalaian.

    3. Perbaikan infrastruktur dan manajemen rute, termasuk marka jalan, lampu lalu lintas, hingga desain halte.

    4. Transparansi data kecelakaan, agar masyarakat mengetahui setiap insiden sebagai bentuk akuntabilitas.

    “Keselamatan publik bukan sekadar tanggung jawab operator, tapi juga kewajiban pemerintah. DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi, memanggil pihak terkait, dan menuntut langkah nyata agar kecelakaan serupa tidak terulang. Warga Jakarta harus tetap kritis dan waspada. Jangan biarkan keselamatan kita menjadi korban kelalaian pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” tutupnya.

    (mpr/ega)

  • Waka MPR Dengar Masukan Akademisi Unair Terkait RUU Pro Lingkungan

    Waka MPR Dengar Masukan Akademisi Unair Terkait RUU Pro Lingkungan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menghadiri diskusi Dosen dan Guru besar di Pusat Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ia mengatakan forum ini digelar untuk mendengarkan aspirasi akademisi dalam merumuskan undang-undang yang pro lingkungan dan energi terbarukan.

    “Kami turun langsung mendengarkan masukan dari Guru Besar dan Akademisi di Unair terhadap pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun regulasi terkait lingkungan yang saat ini sedang dibahas pemerintah,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    “Kami sengaja jemput bola agar produk hukum yang dihasilkan berbasis pada riset dan kajian akademik yang komprehensif dan pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Di hadapan Guru Besar dan akademisi di Fakultas Hukum Unair, Eddy menyampaikan saat ini pihaknya akan terus mengawal RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) dan juga RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET).

    “RUU PPI merupakan inisiatif dari Fraksi PAN sebagai upaya mencegah dampak krisis iklim yang saat ini berpotensi merugikan masyarakat. Karena itu masukan dari Pusat Kajian Hukum Energi terbarukan Unair ini sangat bermanfaat agar RUU PPI bisa menjadi solusi hadapi krisis iklim,” ungkapnya.

    Mengenai pembahasan RUU EBET, Eddy mendapatkan masukan dari Dosen dan Akademisi di FH Unair, khususnya agar RUU ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan energi.

    “Masukan-masukan di forum ini sangat baik dan juga memiliki landasan ilmiah yang kuat. Ini modal penting bagi saya untuk membahas RUU ini dan semoga ada konsensus bersama untuk segera mengesahkan RUU EBET,” tambahnya.

    Pusat Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan FH Unair Ibu Indria Wahyuni PhD mengapresiasi inisiatif Eddy yang terlibat langsung mendengarkan masukan dari akademisi dan Guru besar di lingkungan kampus.

    “Kita butuh pemimpin yang mau turun langsung mendengarkan berbagai masukan dari luar pemerintahan, termasuk dalam hal ini dari kampus. Bottom up Policy ini penting agar kebijakan pemerintahan tetap tersambung dengan riset dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas di universitas,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Polisi lakukan mitigasi cegah penyusup saat aksi buruh di Jakarta

    Polisi lakukan mitigasi cegah penyusup saat aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polisi melakukan langkah mitigasi untuk mencegah keterlibatan penyusup atau provokator saat aksi buruh di depan DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap aksi buruh hari ini.

    “Ada komitmen saling menjaga, saling memberitahu. Kalau ada yang mencoba memanfaatkan situasi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini pasti ada komunikasi di antara kami,” kata Ade.

    Dalam koordinasi itu, kata Ade, para pendemo berkomitmen untuk menjaga aksi dari keterlibatan penyusup yang dapat menyebabkan aksi anarkis.

    “Sehingga nanti apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami juga berharap kecepatan komunikasi, supaya nama baik organisasi (buruh) yang menyampaikan, saudara-saudara kami yang menyampaikan aspirasi ini tetap terjaga. Ini komitmen kita,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ade mengatakan ada lebih dari empat ribu personel yang diturunkan untuk mengamankan aksi buruh tersebut.

    “Ada 4.129 personel pengamanan yang kami siapkan. Sebagian besar dari anggota Mabes polri, dari Polda Metro Jaya dan dari Polres Jakarta Pusat. Kemudian ada 200 personel dari Korps Marinir, kemudian ada 30 personel dari Pemprov DKI,” kata Ade.

    Adapun pengamanan aksi, lanjut Ade, dilaksanakan dengan cara humanis.

    “Komitmen kami dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa, itu dilaksanakan dengan humanis. Karena yang sedang menyampaikan aksi adalah saudara-saudara kami,” kata dia.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    “Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi, kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus.

    Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Kalau masyarakat mau ke DPR, tak masalah, putar balik di Kemenpora. Jadi, silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR: Butuh gerak bersama wujudkan wajib belajar 13 tahun

    Wakil Ketua MPR: Butuh gerak bersama wujudkan wajib belajar 13 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan perlu kolaborasi dan gerak bersama dari sejumlah pihak untuk merealisasikan wajib belajar 13 tahun.

    “Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak, dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya,” ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Lestari merespons upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mewujudkan program satu desa satu pendidikan anak usia dini (PAUD).

    Menurut dia, mengingat beragam kondisi setiap daerah, perlu perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Indonesia.

    Oleh karena itu, Lestari mendorong sosialisasi segera sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.

    Legislator Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan itu juga berpendapat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting untuk menyukseskan program tersebut.

    Dia menyebut pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan dibangun harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.

    Ia pun mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak sehingga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

    Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pengejawantahan program wajib belajar salah satunya dengan mendirikan satu PAUD di setiap desa, sekaligus meningkatkan kualitas guru PAUD.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Minggu (21/9), menyebut langkah tersebut dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.

    “Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus di Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Kalau masyarakat mau ke DPR, enggak masalah putar balik di Kemenpora. Jadi silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.

    Sementara itu, untuk aksi buruh di kawasan Patung Kuda, kepolisian juga melakukan pengalihan arus lalu lintas, khususnya di Jalan Merdeka Selatan.

    “Iya seperti biasa. Kalau di Patung Kuda, kalau seandainya Merdeka Selatan ada massa aksi, maka dari Patung Kuda mengarah ke Merdeka Selatan tidak bisa (dilintasi). Jadi, bagi masyarakat ke arah Kebon Sirih atau ke Patung Tani lewat dari Kebon Sirih,” imbuh Robby.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Unjuk Rasa di DPR dan Patung Kuda, Begini Skenario Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Disiapkan Polisi – Page 3

    Ada Unjuk Rasa di DPR dan Patung Kuda, Begini Skenario Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Disiapkan Polisi – Page 3

    Seperti diberitakan sebelumnya, di gedung DPR/MPR RI, aksi bakal digelar serikat buruh DPP KSPSI dan DPP KSPI. Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki menerangkan, sebanyak 5.367 personel gabungan dikerahkan mengawal demo hari ini.

    “Kekuatan pengamanan di wilayah Jakarta Pusat 5.367 personel gabungan melibatkan Polri, TNI dan Pemda DKI,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin.

    Sementara di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, personel gabungan juga bersiaga mengawal aksi massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai dan beberapa elemen lain.

  • Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan Megapolitan 22 September 2025

    Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan Megapolitan 22 September 2025

    Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR RI hanya satu lajur saja yang bisa dilalui kendaraan, Selasa (22/9/2025) siang.
    Hal ini disebabkan karena ada demo buruh di depan Gedung DPR RI.
    “Arus lalu lintas di DPR akhirnya tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai Gerbang Tol Senayan,” ujar Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefadus saat dikonfirmasi.
    Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas imbas demo buruh hari ini di DPR RI. Titik pengalihan berada di kolong Ladokgi atau Jalan Gatot Subroto ke Jalan Gerbang Pemuda.
    “Iya, satu jalur dengan skema memutar di depan Kemenpora,” kata Robby.
    Alasan pengalihan arus lalu lintas ini karena terjadi kepadatan imbas massa yang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI.
    “Kalau masyarakat mau ke arah DPR, enggak masalah, (tapi) putar balik di Kemenpora. Sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, kelompok buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2025) siang.
    Unjuk rasa itu digagas oleh Konfederasj Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
    Kedua konfederasi yang menaungi berbagai serikat pekerja lintas industri itu menyelenggarakan aksi bersama untuk menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
    Mereka juga menuntut agar tidak ada lagi sistem outsourcing yang melanggengkan praktik upah murah yang menyengsarakan buruh.
    Selain itu, para buruh juga menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas berbagai isu yang tengah ramai selama satu bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai menggelar demo di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pukul 13.10 WIB, massa aksi mulai memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan.
    Mereka membawa berbagai spanduk berukuran besar bertuliskan seruan perdamaian, di antaranya “Suara Rakyat untuk Kemakmuran”, “Satukan Suara untuk Indonesia Damai”, hingga “#JagaIndonesiaTolakAnarkisme”.
    Massa juga mengibarkan bendera Merah Putih dan mengenakan pakaian serba putih.
    Di barisan depan, sejumlah orang tampak mengenakan busana adat dari berbagai daerah, memperlihatkan simbol keberagaman budaya Indonesia.
    Sementara itu, satu unit mobil komando berdiri tepat di depan barikade besi polisi dan digunakan sebagai panggung orasi.
    Dari atas mobil tersebut, perwakilan massa bergantian menyampaikan orasi.
    Selain itu, terbentang pula banner putih di jalan yang ditandatangani massa aksi sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan Indonesia.
    Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Bundaran Indosat dan Jalan M. Husni Thamrin ditutup.
    Penutupan arus juga diberlakukan pada ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan.
    Meski demikian, akses menuju Jalan M.H. Thamrin tetap dibuka sehingga kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus Transjakarta masih bisa melintas tanpa hambatan.
    Penutupan jalan dilakukan dengan pemasangan barikade besi dan kawat berduri yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta kendaraan taktis Brimob.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Diman (23), Koordinator Aksi, saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi.
    Sebelumnya, dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini.
    Selain di Silang Selatan Monas, aksi lainnya berasal dari massa buruh yang tergabung dalam DPP KSPSI dan DPP KSPI di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sebanyak 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihaknya telah menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan sejak pukul 09.00 WIB.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Ruslan.
    Hingga pukul 13.40 WIB, massa aksi masih memadati area Silang Selatan Monas. Aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senin, yang menyerukan lima tuntutan utama.

    Yakni, mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil. Massa buruh datang dengan membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, rencana aksi besar buruh ini hanya diketahui di internal dua konfederasi.

    “Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia KSPI dan KSPSI menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Andi menolak jika reformasi Kepolisian disusupi oleh agenda terselubung untuk mengganti Kepemimpinan Polri.

    “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh di intervensi siapapun,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap KSPSI dan KSPI secara tegas mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program- program yang berpihak kepada rakyat Indonesia.

    Iqbal mengungkapkan, rencananya Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya akan menerima langsung delegasi buruh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menyelaraskan Kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden

    Menyelaraskan Kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden

    Jakarta –

    Konsolidasi Kabinet Merah Putih melalui tiga kali reshuffle menjadi upaya Presiden Prabowo Subianto memperbaiki dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahannya. Selain fokus mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, Presiden Prabowo juga fokus pada upaya memperbaiki kinerja kabinet melayani masyarakat. Semua anggota Kabinet Merah Putih diharapkan menyelaraskan fokus dan kebijakan teknis institusi dengan fokus atau visi-misi Presiden Prabowo.

    Ragam masalah yang berkait langsung dengan kepentingan atau kebutuhan harian masyarakat begitu sering mengemuka di ruang publik, akhir-akhir ini. Dari kasus beras oplosan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, hingga rentetan kasus keracunan makanan dalam program MBG (makan bergizi gratis) untuk siswa sekolah. Semua persoalan ini tak bisa dipisahkan dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sejumlah institusi negara sebagai regulator maupun pelaksana teknis.

    Masyarakat yang sangat terganggu oleh ragam persoalan itu tentu saja menyuarakan kekecewaan, kecaman dan pertanyaan. Reaksi seperti itu wajar adanya dan karena sudah menjadi persoalan nyata yang eksesnya dirasakan jutaan orang, masyarakat pun menilai dan melihat gambaran tentang melemahnya fungsi sejumlah institusi negara sebagai regulator. Melalui media sosial, publik pun sudah menyoal dan mempertanyakan efektivitas tupoksi institusi-institusi yang terkait langsung dengan aneka persoalan tadi.

    Selain masalah yang berkait dengan kebutuhan harian masyarakat, melemahnya penegakan hukum pun terus dipersoalkan berbagai kalangan. Institusi penegak hukum terlihat melemah dan tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tupoksi-nya. Masyarakat kecewa karena tebang pilih kasus penegakan hukum dipraktekkan secara terbuka. Ada kasus korupsi yang cepat ditanggapi, sementara kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat justru terkesan diambangkan. Rasa keadilan publik pun saat ini terhina karena ada terpidana yang tak kunjung dieksekusi.

    Patut untuk disadari oleh semua pejabat negara bahwa kesan publik tentang melemahnya efektivitas sejumlah institusi dalam melaksanakan tupoksi-nya memberi pengaruh sangat signifikan bagi terbentuknya persepsi publik tentang plus-minus kepemimpinan Presiden Prabowo. Sejumlah institusi terkesan tidak atau belum menyelaraskan fokus kebijakan dan programnya dengan visi-misi Presiden Prabowo. Itulah salah satu alasan mengapa Presiden Prabowo Harus tiga kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sepanjang tahun 2025 ini.

    Tidak sulit-sulit amat untuk memahami karakter dan fokus kepemimpinan Presiden Prabowo. Ketika merealisasikan program MBG, presiden memberi pesan kepada semua pihak bahwa dia sangat peduli pada aspek kebutuhan dasar masyarakat, utamanya pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan. Maka, kasus beras oplosan seharusnya tidak terjadi atau minimal bisa dicegah untuk tidak berlarut-larut. Jutaan keluarga sudah dirugikan oleh kasus ini.

    Bagi sebagian besar masyarakat, BBM termasuk kebutuhan rutin karena berkait mobilitas. Kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta pun seharusnya tidak terjadi ketika situasi dan kondisi sangat normal seperti sekarang. Presiden Prabowo tahu dan mendengar bahwa masyarakat sangat terganggu oleh kasus kelangkaan itu.

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU swasta, Presiden Prabowo pada Jumat (19/9) memanggil Direktur Utama Pertamina, Simon Mantiri. Sudah pasti bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Pertamina dan institusi terkait lainnya agar kelangkaan itu segera diatasi. Dengan memperbaiki tata kelola pengadaan, masyarakat tentu berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi.

    Mengetahui MBG sebagai program unggulannya menimbulkan masalah di tingkat pelaksanaan, Presiden Prabowo pun pasti segera bereaksi. Sangat disayangkan karena program populis ini dilaksanakan dengan semangat kehati-hatian yang terbilang minim. Jangankan Presiden Presiden, masyarakat pun sangat kecewa dengan realisasi program MBG. Selain kasus keracunan, ada sejumlah keluhan lain yang sudah disuarakan masyarakat di ruang publik. Muncul kesan bahwa realisasi program MBG tidak disertai pengawasan yang memadai.

    Pada kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta, Presiden Prabowo sudah memanggil institusi terkait untuk segera mengatasi masalah di sub-sektor itu. Pemanggilan itu hendaknya ditanggapi sebagai pesan kepada semua institusi negara untuk selalu fokus pada program dan mewujudkan kinerja yang mumpuni.

    Setiap pimpinan institusi tentu berwenang menerbitkan kebijakan atau peraturan baru untuk percepatan realisasi program. Namun, akan sangat ideal jika setiap kebijakan atau peraturan baru yang diberlakukan selalu berdasarkan kalkulasi yang tepat dan bijak, serta mengandung kepastian bahwa kebijakan baru itu tidak menimbulkan ekses yang berujung pada kerugian masyarakat.

    Dengan mengenali dan memahami karakter dan fokus kepemimpinan Presiden Prabowo, semua anggota Kabinet Merah Putih diharapkan segera menyelaraskan fokus dan kebijakan teknis institusi masing-masing dengan fokus atau visi-misi Presiden Prabowo. Menyelaraskan yang segera sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan kesimpangsiuran kebijakan, demi terwujudnya citra dan persepsi positif bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI; Eks Ketua MPR RI ke-15; Eks Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi 3 DPR RI ke-7. Pengajar Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

    (ega/ega)