Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • "Harga Mahal" Pembakaran Gerbang Tol Dalam Kota Dibayar Kemacetan Megapolitan 25 September 2025

    "Harga Mahal" Pembakaran Gerbang Tol Dalam Kota Dibayar Kemacetan Megapolitan 25 September 2025

    “Harga Mahal” Pembakaran Gerbang Tol Dalam Kota Dibayar Kemacetan
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pembakaran sejumlah gerbang Tol Dalam Kota pada 29 Agustus 2025 berbuntut panjang.
    Kemacetan parah melanda ruas Jalan Gatot Subroto hingga kawasan Semanggi pada Rabu (24/9/2025) malam imbas adanya penutupan gerbang Tol Dalam Kota akibat perbaikan.
    Kemacetan ini lantas membuat perjalanan warga tersendat berjam-jam.
    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melaporkan kepadatan lalu lintas imbas penutupan gerbang tol Slipi 2, Pejompongan, Semanggi 1, Kuningan 1, serta Slipi arah Tomang.
    “Imbas penutupan gerbang tol mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu dimohon kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan tetap berhati-hati,” tulis Polda Metro lewat akun resmi X @
    TMCPoldaMetro
    .
    Bagi pengendara, dampak penutupan ini terasa langsung. Rizky (28), seorang pengendara motor, mengaku butuh hampir satu jam hanya untuk menempuh jarak dari DPR/MPR RI Senayan menuju SCBD.
    Ia menjelaskan, kemacetan sudah terlihat sejak depan kompleks DPR RI yang dipadati massa aksi Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 yang sedang bubar. Arus kendaraan kian padat karena berbarengan dengan jam pulang kerja.
    Cerita serupa dialami Salma (25), penumpang Transjakarta T31 rute PIK 2–Blok M. Ia terjebak macet sejak Slipi hingga Semanggi selama lebih dari dua jam.
    “Tau-taunya itu macet dari Grogol sampai ke Semanggi full merah (di Google Maps),” kata Salma.
    Tidak kuat menunggu, ia bersama puluhan penumpang lain akhirnya turun di Slipi Kemanggisan meski tanpa halte resmi, lalu berjalan kaki hampir satu kilometer menuju Petamburan.
    “Hampir semua penumpang yang berdiri itu turun. Bahkan ada penumpang mobil bawa koper yang juga jalan kaki di pinggir tol,” ucapnya.
    Lebih sulit lagi, usaha Salma memesan ojek
    online
    (ojol) menuju Stasiun Karet sempat ditolak pengemudi karena kondisi macet. Ia baru mendapat tumpangan sekitar pukul 21.00 WIB.
    Kemacetan ini tak lepas dari kerusakan fasilitas jalan tol oleh orang tak dikenal saat ekskalasi unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus 2025.
    Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati, menyebut ada tujuh gerbang Tol Dalam Kota Jakarta yang dibakar massa, yakni Slipi 1, Slipi 2, Pejompongan, Senayan, Semanggi 1, Semanggi 2, dan Kuningan 1.
    “Imbasnya banyak fasilitas pelayanan jalan tol yang mengalami kerusakan. Total sebanyak tujuh gerbang tol dibakar massa,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).
    Selain itu, 20 unit
    water barrier
    ,
    rubber cone
    ,
    median concrete barrier
    (MCB), kamera CCTV, hingga sarana pendukung lain turut dirusak.
    Akibatnya, operasional ruas tol Cawang–Tomang–Pluit sempat lumpuh.
    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan dampak kemacetan yang terjadi akibat perbaikan GT Semanggi 1 dan Semanggi 2.
    Ia menegaskan Pemprov Jakarta akan meminta Jasa Marga bertanggung jawab.
    “Untuk ini secara khusus kami akan meminta kepada Jasa Marga yang memang bertanggung jawab untuk itu. Jangan sampai kemudian ini terjadi kembali,” ujarnya.
    Pramono juga menekankan Pemprov DKI akan memantau langsung titik-titik rawan macet akibat penutupan gerbang tol.
    “Bagi Jakarta sekarang ini, kemacetan itu betul-betul saya akan pantau secara langsung,” tambahnya.
    Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW), Deddy Herlambang, menilai perbaikan gerbang tol seharusnya didahului dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang matang.
    “Seharusnya ada kajian Andalalin yang benar-benar matang sebelum proyek dilakukan. Nanti, dalam Andalalin itu ada skenario A, B, C, dan seterusnya,” ujarnya.
    Jika Andalalin sudah ada tapi kemacetan tetap parah, kata Deddy, berarti kajian tersebut bermasalah.
    Ia juga menyarankan waktu perbaikan dilakukan saat volume kendaraan rendah, seperti akhir pekan atau malam hari.
    “Kalau
    weekend
    tidak bisa, ya malam hari di atas jam 9 atau 10 sampai jam 3 pagi,” jelasnya.
    Penutupan gerbang tol akibat perbaikan pasca pembakaran gerbang Tol Dalam Kota nyatanya membawa dampak luas bagi mobilitas warga.
    Ribuan pengguna jalan terjebak berjam-jam, bahkan sebagian terpaksa berjalan kaki di jalur tol.
    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kerusakan infrastruktur publik tidak hanya soal fasilitas yang hancur, tetapi juga “harga mahal” berupa kerugian waktu, tenaga, hingga biaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan Nasional 25 September 2025

    Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan Nasional 25 September 2025

    Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), usia ratusan siswa menjadi korban keracunan.
    Menurutnya, kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa tentu bertolak belakang dengan dengan tujuan utama MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
    “Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal dan akuntabel,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
    Evaluasi juga berkaitan dengan kepercayaan publik yang melihat bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar.
    Ia pun mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), di mana hingga September 2025 telah terjadi 6.452 anak mengalami keracunan usai menyantap MBG.
    Berulangnya kasus keracunan, kata HNW, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan.
    “Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tua, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, bahkan menggagalkan realisasi salah satu program besar Astacita Presiden Prabowo,” ujar HNW.
    Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan terhadap siswa.
    Pemerintah dapat memulainya dari evaluasi terhadap produksi di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses distribusi, hingga penyajian kepada anak-anak di sekolah.
    “Saya mendukung aspirasi agar pemerintah mengevaluasi program MBG secara komprehensif dan transparan. Sehingga program MBG kembali ke jalur yang baik dan benar sebagaimana visi awalnya, yakni melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
    KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Ambulans membawa siswa SMKN 1 Cihampelas yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di sekolahnya pada Rabu (24/9/2025).
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi pengarahan kepada BGN dalam menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
    Arahan Prabowo kepada BGN itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.
    “Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    MBG, kata Juri, merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi para siswa demi meningkatkan gizi mereka.
    Oleh karena itu, BGN selaku pelaksana program MBG akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa banyak siswa.
    Terkait banyaknya desakan agar program MBG dihentikan sementara, ia mengatakan bahwa setiap aspirasi akan didengarkan pemerintah.
    Namun untuk saat ini, program MBG tidak akan dihentikan sementara dan terus berjalan sambil dilakukan evaluasi.
    “Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan Petani dan Mahasiswa Geruduk BPN Sukabumi, Tuntut Penertiban HGU Swasta dn BUMN

    Puluhan Petani dan Mahasiswa Geruduk BPN Sukabumi, Tuntut Penertiban HGU Swasta dn BUMN

    Liputan6.com, Jakarta – Ratusan petani dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) menuntut penertiban Hak Guna Usaha (HGU) milik swasta dan BUMN.

    Mereka memprotes lahan yang HGU telah kedaluwarsa, namun masih dikuasai pihak tertentu, menimbulkan konflik berkepanjangan dengan petani penggarap.

    Koordinator Aksi, Rozak Daud mengungkapkan, banyak HGU di Kabupaten Sukabumi yang telah berakhir masa berlakunya, bahkan ada yang sudah mencapai 10, 29, hingga 30 tahun.

    “Tuntutan kami hari ini adalah bagaimana BPN mau menertibkan itu, baik HGU swasta maupun milik BUMN. Rata-rata HGU milik BUMN sudah berakhir sejak 2013, dan lokasi-lokasi itu kini telah menjadi sumber kehidupan bagi petani di wilayah masing-masing,” ujar Rozak Daud, Rabu (24/9/2025).

    Dia menjelaskan, objek tanah eks-HGU ini telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh petani secara turun-temurun. Namun, kata Rozak, belakangan mulai muncul konflik, yang menurutnya dipicu oleh pembiaran dari pihak BPN.

    Ia mencontohkan kasus di Kecamatan Lengkong, dimana HGU sebuah perusahaan berakhir pada 2011. Namun, belakangan muncul pengusaha yang mengklaim telah mengalihkan status, meskipun secara hukum HGU tersebut sudah putus hubungan.

    “Praktik-praktik seperti itu hari ini dibiarkan oleh BPN yang menjadi lembaga negara sebagai pencatat pertanahan,” papar Rozak.

    Akibatnya, petani yang selama ini sudah menguasai dan memanfaatkan tanah dengan mengikuti prosedur, kini mulai terancam terusir.

     

    Kabar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini menyedot perhatian publik. Senin pagi, sejumlah peserta terlihat membawa simbol bendera bajak laut dari anime One Piece.

  • Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 

    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 

    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 

    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 

    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 

    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 

    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 

    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 

    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 

    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 

    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 

    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 

    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 

    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 

    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 

    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 

    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.

    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 

    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 

    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 

    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 

    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 

    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 

    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 

    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 

    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 

    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 
     
    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 
     
    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

     
    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 
     
    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 
     
    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 
     
    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 
     
    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 
     
    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 
     
    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 
     
    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 
     
    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 
     
    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
     
    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 
     
    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 
     
    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 
     
    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 
     
    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 
     
    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.
     
    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 
     
    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 
     
    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 
     
    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 
     
    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 
     
    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 
     
    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 
     
    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 
     
    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 
     
    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Lalu lintas Semanggi-Slipi macet parah, ini penjelasan Polda Metro

    Lalu lintas Semanggi-Slipi macet parah, ini penjelasan Polda Metro

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi (Jakarta Barat) dan arah sebaliknya macet parah karena Gerbang Tol Semanggi 1 ditutup untuk perbaikan.

    “Gerbang Tol Semanggi 1 lagi tahap perbaikan karena dampak dari yang dibakar kemarin (aksi unjuk rasa Agustus 2025),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Komarudin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Arus kendaraan pun dialihkan ke Gerbang Tol Semanggi 2, kendati hanya satu gerbang yang dapat digunakan.

    “Sehingga masyarakat yang akan masuk Gerbang Tol Semanggi 1, dialihkan ke Gerbang Tol Semanggi 2,” katanya.

    Gerbang Tol Semanggi 2 juga hanya satu gerbang yang bisa digunakan. “Satu gardunya juga perbaikan,” katanya.

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya berupaya mengatur kendaraan-kendaraan yang hendak memotong ke arah lajur kanan Jalan Gatot Subroto menuju ke Gerbang Tol Semanggi 2.

    “Masyarakat yang memaksakan diri masuk mengantri di situ, dari lajur satu langsung memotong ke kanan, itu kita luruskan. Jadi masyarakat kami minta untuk menggunakan Gerbang Tol Kuningan supaya tidak memperparah kemacetan,” tutur Komarudin.

    Selain itu, kata Komarudin, kemacetan juga diperparah dengan kendaraan-kendaraan yang keluar di Tol Semanggi dari arah bandara.

    “Kemudian yang dari tol, dari arah bandara itu tersumbatnya di ‘off ramp’, di keluaran Tol Semanggi. Itu karena arterinya enggak bergerak,” katanya.

    Arterinya saat ini sedang padat betul sehingga jalan tol tersumbat. “Untuk tol dari Semanggi ke Cawang (lalu lintas) lancar jaya,” ujar Komarudin.

    Seorang pengendara mobil bernama Mita mengaku sudah tertahan selama hampir dua jam di depan gedung DPR/MPR RI.

    “Udah berhenti total. Tadi udah depan DPR jam 17.50 WIB. Padahal udah dari tadi juga dibuka (Jalan Gatot Subroto depan DPR) karena demo tani udah selesai,” kata Mita pada Rabu malam.

    Adanya kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran di lajur yang dilaluinya juga menambah perlambatan lalu lintas.

    “Tadi ramai pas sirene ambulans sama Damkar. Kalau yang jalur kiri lumayan lancar sekarang,” tutur Mita.

    Hingga pukul 19.30 WIB, Mita masih berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di samping skatepark Palmerah.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Labib Sebut Sinergi APBN hingga Pajak Dorong Ekonomi Inklusif

    Ahmad Labib Sebut Sinergi APBN hingga Pajak Dorong Ekonomi Inklusif

    Jakarta –

    Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib menyampaikan pentingnya peran sistem keuangan negara sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Menurutnya, sistem keuangan negara idealnya tidak hanya menjadi alat teknokratis, tetapi juga alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

    “Sistem keuangan kita harus menjadi instrumen bagi daya tumbuh ekonomi yang pro-rakyat. Kita semua sepakat bahwa ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Labib dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

    Hal itu disampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema ‘Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial’ di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Labib menjelaskan bahwa sistem keuangan negara setidaknya terdiri dari empat instrumen utama. Instrumen tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Menurutnya, keempat instrumen itu harus disinergikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

    “Belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor-sektor produktif, termasuk program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,” tambahnya

    Terkait ekonomi digital, Labib menyambut positif tren pertumbuhan pesat di sektor ini. Ia mencatat bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB saat ini mencapai Rp1.900 triliun, dan berpotensi naik hingga Rp5.000 triliun pada tahun 2030.

    Namun, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, mulai dari kebocoran anggaran, kesenjangan antarwilayah, hingga ketergantungan pada komoditas strategis yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global.

    Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, Labib mendukung langkah tegas terhadap para penunggak pajak besar. Ia mengapresiasi terobosan terbaru pemerintah dalam menindak 200 wajib pajak yang menunggak hingga Rp 60 triliun.

    “Daripada memperluas pajak ke sektor riil, lebih baik kita efektifkan penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar. Itu lebih adil dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Adapun strategi ke depan, harus fokus pada perluasan sumber pendapatan negara, efisiensi belanja APBN, penguatan kinerja BUMN, dan penurunan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

    “APBN harus menjadi katalis. Belanja negara harus fokus pada sektor-sektor strategis dan produktif. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting agar transfer fiskal tepat sasaran,” ungkapnya.

    Labib juga menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi keuangan publik, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja fiskal negara.

    “Jika dikelola dengan sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat, sistem keuangan negara akan jadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan,” tuturnya.

    Sementara itu, CEO, Founder, sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyoroti kebijakan transfer dana ke daerah yang menurutnya pemotongan dana transfer pusat ke daerah bukan hanya menghambat pembangunan, namun lebih fatal lagi mengganggu gaji tenaga honorer, pekerja paruh waktu, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Gaji P3K 1,2 juta dibagi 30 hari, itu yang terganggu. Pemotongan transfer daerah bukan hanya soal proyek pembangunan, tapi menyentuh langsung dapur rakyat kecil,” ujarnya.

    Selain itu, Pangi juga mengkritisi pendekatan perpajakan pemerintah yang selama ini memajaki masyarakat kelas menengah dan bawah, sementara potensi besar dari sektor tambang dan energi justru bocor hingga 80 persen.

    “Pajak digital, kaki lima, rumah tinggal semua dikejar. Tapi tambang, batu bara, sawit dibiarkan. Negara bekerja tanpa mau susah payah,” tegasnya.

    Isu lain yang disorot adalah dominasi oligarki yang telah merusak representasi politik rakyat di parlemen. Pangi menyebut bahwa banyak Undang-Undang saat ini bukan mencerminkan kehendak rakyat, melainkan titipan pemilik modal.

    “Omnibus Law contohnya. Lebih pro-investor ketimbang pro-rakyat. Akibatnya pejabat tak lagi nyambung dengan rakyatnya, yang terjadi adalah suara rakyat digusur oleh suara modal,” katanya.

    Ia mendorong agar ke depan, Undang-Undang benar-benar mencerminkan selera dan kebutuhan rakyat, termasuk pembatasan masa jabatan pejabat, pembuktian terbalik harta kekayaan, serta UU Perampasan Aset.

    Terakhir, Pangi menyerukan agar negara kembali kepada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19456 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Hari ini 78% pendapatan rakyat di bawah Rp700 ribu per bulan. Tapi segelintir orang menguasai kekayaan setara puluhan juta rakyat. Ini bukan sekadar data, ini luka bangsa,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • 6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker Nasional 24 September 2025

    6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker Nasional 24 September 2025

    6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 12 orang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Tani Nasional, yang jatuh pada setiap 24 September.
    Enam tuntutan petani tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan perwakilan kementerian terkait di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Usai audiensi, Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan tuntutan petani yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Berikut enam tuntutan SPI pada Hari Tani Nasional:
    “Kita juga berharap agar Presiden bisa menemui kita paling lambat minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh Presiden,” ujar Henry.
    KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Gedung DPR/MPR RI memprotes tindakan sewenang-wenang para penguasa di daerah.
    Dalam forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin memperjuangkan agar minimal 5 persen APBN dialokasikan untuk infrastruktur di sektor pertanian.
    Ia menyebut usulan itu sebagai permohonan maaf PKB yang belum bisa mewujudkan kesejahteraan petani selama 27 tahun kiprah partainya di negeri ini.
    “Kita ingin minimal APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apa pun yang menyangkut pertanian,” kata Cak Imin dalam agenda Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
    Ia menyadari kesadaran untuk memperjuangkan petani seringkali terlupakan oleh para kader PKB. Padahal, mayoritas kader PKB adalah anak-anak petani.
    Dalam acara tersebut, Cak Imin juga menyampaikan bahwa Prabowo merupakan Presiden yang berpihak kepada petani.
    Menurutnya, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan petani, yaitu redistribusi lahan, pemenuhan sarana produksi pertanian, serta akses permodalan.
    Ia juga menyoroti keterbatasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang dinilai masih memberatkan, terutama karena bunga pinjaman yang tinggi.
    “Saya menyadari KUR untuk petani belum ada, kalau 6 persen bagi petani mungkin berat,” ujar Cak Imin.
    “Karena itu, saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, moga-moga bisa terwujud,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum Majelis PBB Ke-80 yang merespons langsung poin-poin pidato Presiden Trump, yang dianggap tidak sejalan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia.

    “Ketika Presiden Trump bilang mendahulukan Amerika, maka Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa antara bangsa-bangsa dunia harus mendekat, bukan menjauh, bahkan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus menyediakan pasukan perdamaian di berbagai negara konflik, temasuk di Gaza,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Eddy menilai strategi diplomasi Presiden Prabowo membuat posisi Indonesia semakin relevan untuk memimpin perdamaian dunia.

    Dalam pidato tersebut Presiden menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PBB dan menekankan pentingnya membangun dunia yang memosisikan semua pihak bisa mendapatkan keadilan tanpa ada dominasi dari pihak manapun.

    “Dalam posisi ini, Indonesia menempatkan diri sebagai pemimpin dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” lanjutnya.

    Menurut Eddy, pidato Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menegaskan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus mengambil peran aktif dalam perdamaian dunia. Prabowo juga meneruskan pesan yang secara konsisten disampaikan Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika,” tutur Eddy.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti beberapa hal penting, diantaranya keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras, sekaligus menyampaikan harapan agar dunia bersatu dalam perdamaian.

    “Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua,” kata Prabowo.

    “Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia dimana yang lemah tidak menderita karena kelemahannya, tetapi hidup dengan keadilan yang layak mereka terima,” imbuhnya.

    Selain itu, Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” tegas Kepala Negara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi dan Petani Potong Tumpeng Peringati Hari Tani di DPR

    Polisi dan Petani Potong Tumpeng Peringati Hari Tani di DPR

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya memberikan nasi tumpeng kepada perwakilan massa aksi Hari Tani Nasional di depan gedung DPR/MPR RI sore ini. Perwakilan massa diberikan nasi tumpeng usai menemui pimpinan DPR.

    Pantauan detikcom, pemberian tumpeng dilakukan di halaman gedung, Rabu (24/9/2025). Usai diberi tumpeng, sejumlah perwakilan massa aksi kemudian menyantapnya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary mengatakan tumpeng itu adalah pemberian dari Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Tumpeng itu diberikan oleh Wakapolda Metro Brigjen Dekananto Eko Purwono dan Brigjen Ade Ary.

    Pada kesempatan itu, Brigjen Ade Ary juga menyampaikan salam dari Kapolda Metro Jaya kepada massa aksi yang hadir. Masa aksi yang hadir dari berbagai daerah dan sudah hadir sejak pagi.

    “Bapak Kapolda Metro Jaya menghaturkan selamat di Hari Tani yang ke-65. Pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat senantiasa kami laksanakan secara humanis. Itu wanti-wanti Bapak Kapolda Metro Jaya kepada kami,” kata Ade Ary.

    “Semoga ini jadi tauladan bahwa menyampaikan pendapat itu ada aturan, ada komunikasi, menjaga ketertiban umum, menjaga norma sopan santun, etika, kemudian saling berkomunikasi dengan petugas sehingga penyelenggaraan berlangsung dengan lancar,” bebernya.

    Ade Ary juga menyampaikan bahwa aksi hari ini berjalan dengan kondusif. Massa yang hadir sepakat tidak ada yang menyusupi aksi unjuk rasa yang dilakukan.

    (rdh/mea)

  • Seribuan petani unjuk rasa di kawasan Patung Kuda

    Seribuan petani unjuk rasa di kawasan Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Seribuan petani dari dua aliansi, yakni Perkumpulan Petani UBI Kayu Indonesia (PPUKI) dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Kencana, Jakarta Pusat, Rabu.

    Kedua aliansi tersebut menyuarakan kegundahannya terkait kondisi petani, seperti harga singkong yang murah, ketidakkeberpihakan pemerintah kepada petani dan lain sebagainya. Masing-masing aliansi tampak menyuarakan suaranya, mereka menggunakan dua mobil komando yang saling bersahutan.

    Selain dua aliansi petani saat ini juga datang kembali sejumlah petani lainnya dengan membawa bendera dan juga spanduk.

    Sebanyak 8.340 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa oleh petani dan juga elemen masyarakat lainnya di sejumlah lokasi di Jakarta, pada Rabu.

    “Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 8.340 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para petani dan sejumlah aliansi masyarakat di sejumlah titik, seperti di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas, serta kementerian.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.