Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Hari Batik Nasional Momentum Perkuat Relevansi Batik Bagi Generasi Penerus Bangsa

    Hari Batik Nasional Momentum Perkuat Relevansi Batik Bagi Generasi Penerus Bangsa

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian dan inovasi agar  warisan budaya dunia dan identitas bangsa itu tetap relevan bagi generasi penerus bangsa. 

    “Batik merupakan warisan budaya yang hidup. Setiap motif batik adalah cerita leluhur yang perlu kita jaga melalui pelestarian dan inovasi, agar tetap relevan bagi generasi mendatang,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional setiap 2  Oktober. 

    Menurut Lestari, tantangan untuk melestarikan batik di era globalisasi ini semakin kompleks di tengah dinamika perkembangan teknologi yang pesat. 

    Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 15% perajin batik tulis senior di sentra-sentra seperti Lasem, Pekalongan, dan Cirebon telah pensiun tanpa adanya regenerasi yang memadai.

    Maraknya batik printing murah impor yang motifnya meniru batik tradisional, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menggerus pasar batik cap dan tulis asli. 

    Survei Asosiasi Perajin Batik Yogyakarta (APBY) pada 2023 menunjukkan, 60% dari sampel batik yang dijual di pasar-pasar wisata adalah batik printing non-tradisional.
     

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan langkah edukasi yang masif kepada generasi penerus bangsa. 

    Peningkatkan pemahaman terkait pentingnya pelestarian batik kepada masyarakat, tegas Rerie, harus dibarengi dengan upaya inovasi dalam pengembangan batik di tanah air yang mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan industri kreatif di tanah air. 

    Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyak masyarakat yang memakai batik berarti mendukung upaya pelestarian, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Selamat Hari Batik Nasional.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian dan inovasi agar  warisan budaya dunia dan identitas bangsa itu tetap relevan bagi generasi penerus bangsa. 
     
    “Batik merupakan warisan budaya yang hidup. Setiap motif batik adalah cerita leluhur yang perlu kita jaga melalui pelestarian dan inovasi, agar tetap relevan bagi generasi mendatang,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional setiap 2  Oktober. 
     
    Menurut Lestari, tantangan untuk melestarikan batik di era globalisasi ini semakin kompleks di tengah dinamika perkembangan teknologi yang pesat. 

    Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 15% perajin batik tulis senior di sentra-sentra seperti Lasem, Pekalongan, dan Cirebon telah pensiun tanpa adanya regenerasi yang memadai.
     
    Maraknya batik printing murah impor yang motifnya meniru batik tradisional, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menggerus pasar batik cap dan tulis asli. 
     
    Survei Asosiasi Perajin Batik Yogyakarta (APBY) pada 2023 menunjukkan, 60% dari sampel batik yang dijual di pasar-pasar wisata adalah batik printing non-tradisional.
     

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan langkah edukasi yang masif kepada generasi penerus bangsa. 
     
    Peningkatkan pemahaman terkait pentingnya pelestarian batik kepada masyarakat, tegas Rerie, harus dibarengi dengan upaya inovasi dalam pengembangan batik di tanah air yang mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan industri kreatif di tanah air. 
     
    Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyak masyarakat yang memakai batik berarti mendukung upaya pelestarian, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Selamat Hari Batik Nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah hingga membuat keracunan massal seperti menghentikan operasional sementara.

    Namun, apakah sanksi ini bisa menjadi lebih berat seperti pencabutan izin, bahkan potensi pidana?

    “Itu semuanya (pencabutan izin dan pidana) akan tergantung dari hasil investigasi ya,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada awak media di gedung DPR/MPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang Tanah Air, kenapa? Karena Badan Gizi Nasional tuh untuk membangun satuan pelayanan seperti yang mitra bangun itu kesulitan. Jadi mitra sudah mengorbankan segala materi untuk menyukseskan program ini,” sambungnya.

    Selama SPPG berhenti beroperasi, BGN akan mengevaluasi secara keseluruhan penyebab keracunan. Setelah dapat dipastikan penyebabnya dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, maka izin operasional bisa dikeluarkan kembali.

    Dadan menegaskan bahwa pihaknya akan cenderung untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG bermasalah, alih-alih mencabut izin.

    “Kalaupun ada kekeliruan pada penerapan SOP, itu kami lakukan perbaikan ya. Karena kita harus hargai apa yang sudah dikeluarkan oleh mitra. Dia sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, kita hargai itu,” kata Dadan.

    “Mereka adalah pejuang republik dalam program intervensi pemenuhan gizi,” sambungnya.

    Bukan tanpa alasan, Dadan menambahkan bahwa saat ini BGN masih membutuhkan mitra untuk membantu membangun dan mengelola SPPG, sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sukses.

    “Terus terang Badan Gizi sekarang punya uang, tapi untuk membangun satu SPPG saja kesulitan karena masalah administrasi, tapi mitra ini bersemangat untuk membangun itu,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah hingga membuat keracunan massal seperti menghentikan operasional sementara.

    Namun, apakah sanksi ini bisa menjadi lebih berat seperti pencabutan izin, bahkan potensi pidana?

    “Itu semuanya (pencabutan izin dan pidana) akan tergantung dari hasil investigasi ya,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada awak media di gedung DPR/MPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang Tanah Air, kenapa? Karena Badan Gizi Nasional tuh untuk membangun satuan pelayanan seperti yang mitra bangun itu kesulitan. Jadi mitra sudah mengorbankan segala materi untuk menyukseskan program ini,” sambungnya.

    Selama SPPG berhenti beroperasi, BGN akan mengevaluasi secara keseluruhan penyebab keracunan. Setelah dapat dipastikan penyebabnya dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, maka izin operasional bisa dikeluarkan kembali.

    Dadan menegaskan bahwa pihaknya akan cenderung untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG bermasalah, alih-alih mencabut izin.

    “Kalaupun ada kekeliruan pada penerapan SOP, itu kami lakukan perbaikan ya. Karena kita harus hargai apa yang sudah dikeluarkan oleh mitra. Dia sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, kita hargai itu,” kata Dadan.

    “Mereka adalah pejuang republik dalam program intervensi pemenuhan gizi,” sambungnya.

    Bukan tanpa alasan, Dadan menambahkan bahwa saat ini BGN masih membutuhkan mitra untuk membantu membangun dan mengelola SPPG, sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sukses.

    “Terus terang Badan Gizi sekarang punya uang, tapi untuk membangun satu SPPG saja kesulitan karena masalah administrasi, tapi mitra ini bersemangat untuk membangun itu,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Senator Dedi Iskandar Harap Dana Transfer ke Daerah Tetap Dimaksimalkan

    Senator Dedi Iskandar Harap Dana Transfer ke Daerah Tetap Dimaksimalkan

    Jakarta –

    Pada momentum peringatan HUT ke-21 DPD RI, Senator DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara secara khusus menyoroti kebijakan pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah.

    Menurut Dedi, daerah tahun ini sedikit mengalami guncangan karena pusat mengurangi dana transfer ke daerah.

    “DPD RI sebagai representasi daerah harus terus mengawal dan mengingatkan pemerintah bahwa transfer ke daerah itu adalah hak daerah. Pemerintah pusat harus memberikan alokasi dana yang cukup dan berkeadilan bagi seluruh daerah,” ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Hal itu ia katakan usai Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema ‘Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Berdaya’ pada Selasa (30/9).

    Dedi mengingatkan jangan sampai daerah yang selama ini sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini justru tergopoh-gopoh mengurus anggaran belanjanya di daerah.

    “Urusan penggajian atau belanja rutin bisa terselesaikan, tetapi kalau belanja pembangunannya tidak jalan maka daerah yang tertinggal akan makin tertinggal dan daerah yang sudah mulai beranjak maju akan mundur ke belakang lagi,” ujarnya.

    “Meskipun pemerintah punya program baru, tidak boleh mengurangi yang sudah ada sebelumnya,” katanya.

    Sebab, kata dia, kalau daerah maju maka negara akan maju. Kalau daerah mundur, artinya Indonesia juga akan mengalami kemunduran.

    “Kalau itu terganggu, saya kira proses target pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2025 akan mengalami gangguan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dedi mengatakan DPD RI pada tanggal 1 Oktober 2025 genap berusia 21 tahun. Artinya DPD sudah menjalani tugas sebagai sebuah institusi yang cukup panjang dan cukup dewasa.

    “Tentu banyak sekali catatan yang sudah ditorehkan, banyak keberhasilan sekaligus juga tentu ada pekerja rumah yang belum diselesaikan,” tuturnya.

    Secara khusus, Dedi menekankan pada kolaborasi terkait berbagai hal strategis yang menghubungkan DPD RI dengan eksekutif atau lembaga negara lainnya.

    Dia juga menyatakan mendukung langkah Pimpinan DPD untuk meneruskan langkah produktif sebagai wakil daerah menjalankan tugas dan fungsinya lebih maksimal.

    Kedua, lanjut Dedi, harapan DPD RI sebagai lembaga yang dihasilkan dari produk reformasi tentu harus punya peran yang lebih besar dan signifikan dalam hal legislasi.

    “Dalam konteks sebagai sebuah lembaga parlemen, harapan reformasi terhadap DPD RI adalah penyeimbang bagi legislasi kita,” tegasnya.

    Selain itu, Dedi mengakui meskipun sampai hari ini sesuai UUD NRI Tahun 1945, kewenangan DPD baru sampai pada tahap mengusulkan RUU terkait daerah, namun bukan berarti DPD tidak melakukan tugas pokok fungsinya secara maksimal.

    Dedi juga mengatakan peran dan kerja-kerja para senator di berbagai daerah cukup mendapatkan tempat dihati masyarakat, walaupun kewenangan yang dimiliki belum sama dengan yang dimiliki oleh DPR.

    “Pada ulang tahun ke-21 ini, DPD RI harus makin mengokohkan posisi dan keberadaan DPD RI yang diisi 152 orang Senator dari 38 provinsi. Mereka adalah wakil-wakil masyarakat daerah yang punya kemampuan, integritas dan kapasitas tidak perlu diragukan,” ujarnya.

    “Perjuangan mereka di level nasional juga membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah dalam berbagai hal terutama soal dana bagi hasil daerah,” pungkas Dedi.

    Sebagai informasi, dialog dalam rangka Peringatan HUT ke-21 DPD RI tahun 2025 ini digelar oleh Setjen DPD RI bekerja sama dengan Green Democracy Intitute.

    (ega/ega)

  • Aksi Prabowo Bak Dirigen saat Paduan Suara Panglima hingga Kapolri

    Aksi Prabowo Bak Dirigen saat Paduan Suara Panglima hingga Kapolri

    Jakarta –

    Momen Presiden Prabowo Subianto menggerakkan tangan bak dirigen menarik perhatian. Momen itu terjadi usai upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

    Setelah memimpin upacara pada Rabu (1/10/2025), Prabowo menyalami para tamu. Dia kemudian meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk naik ke atas panggung.

    Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Seskab Teddy Indra Wijaya menyusul naik ke atas panggung. Mereka lalu bernyanyi bersama paduan suara.

    Prabowo yang berada di depan panggung tampak menggerakkan tangan bak dirigen. Fadli, Agus, Sigit, dan Teddy menyanyikan lagu ‘Bangun Pemudi Pemuda’ hingga ‘Garuda Pancasila’.

    Prabowo Beri Semangat Paduan Suara

    Prabowo beberapa kali terlihat menunjuk ke arah anggota paduan suara untuk memberi semangat. Ini merupakan kali pertama Prabowo memimpin perdana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai presiden.

    Upacara dimulai pukul 08.00 WIB. Terlihat hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai. Para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wamenkomdigi sekaligus Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/fas)

  • Kebakaran di Tangki Jakbar, BAGUNA PDIP DKI Buka Dapur Umum & Kerahkan Relawan

    Kebakaran di Tangki Jakbar, BAGUNA PDIP DKI Buka Dapur Umum & Kerahkan Relawan

    Jakarta –

    Kebakaran besar yang melanda pemukiman padat di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, menyisakan duka mendalam bagi warga.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, sebanyak 400 rumah terdampak dalam insiden ini. Akibatnya, 320 kepala keluarga atau sekitar 1.129 jiwa harus mengungsi.

    Menanggapi musibah ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth beserta jajaran, bergerak cepat turun langsung memberikan bantuan. Ia memastikan BAGUNA PDI Perjuangan DKI Jakarta hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban para korban.

    “Atas nama BAGUNA PDI Perjuangan, kami dan seluruh Keluarga Besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka yang mendalam serta keprihatinan yang besar atas musibah kebakaran yang melanda kawasan Tangki, Taman Sari Jakarta Barat ini. Musibah ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menghadirkan trauma psikologis, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

    Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth Membantu Menyiapkan Masakan Siap Saji di Lokasi Kebakaran Tangki Jakarta Barat. Foto. Dok: PDI P DKI.

    Sejak menerima laporan kebakaran, kata pria yang akrab disapa Bang Kent, BAGUNA PDI Perjuangan DKI Jakarta langsung menurunkan tim relawan ke lokasi. Mereka membantu proses evakuasi, mendata korban, hingga memastikan adanya penyaluran bantuan darurat bagi warga terdampak.

    “Sebagai wujud kepedulian dan gotong royong, BAGUNA PDI Perjuangan DKI Jakarta mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga sehari hari. Dapur BAGUNA PDI Perjuangan DKI Jakarta juga menyediakan teh, susu dan kopi yang di siapkan selama 24 jam. Selain itu kami juga menyerahkan bantuan logistik berupa makanan, minuman, pakaian, selimut, serta perlengkapan darurat untuk meringankan beban korban,” ungkapnya.

    “Bagi kami, keselamatan warga serta pemulihan kehidupan mereka adalah prioritas utama. BAGUNA PDI Perjuangan tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tapi juga dalam proses pemulihan pasca-bencana. Kami ingin memastikan para korban tidak merasa sendiri,” tegasnya.

    Ia menambahkan, semangat kebersamaan dan solidaritas menjadi fondasi penting dalam menghadapi bencana. “Semangat kebersamaan dan solidaritas selalu menjadi dasar pedoman perjuangan kami, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diusung PDI Perjuangan. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggelorakan kembali semangat gotong royong dalam membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah,” katanya.

    Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth Tengah Mengecek Lokasi Kebakaran Tangki Jakarta Barat. Foto. Dok: PDI P DKI.

    Dengan kehadiran BAGUNA PDI Perjuangan di lokasi, diharapkan para korban dapat segera mendapatkan bantuan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga proses pemulihan berjalan lebih cepat.

    “Semoga para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan semangat untuk bangkit kembali. PDI Perjuangan melalui BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) akan terus berkomitmen untuk hadir di tengah rakyat dalam situasi apa pun, baik suka maupun duka,” pungkasnya.

    (mpr/ega)

  • Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo Nasional 1 Oktober 2025

    Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo Nasional 1 Oktober 2025

    Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Sebelum upacara dimulai, Mendagri tampak berbincang hangat dengan sejumlah pejabat tinggi negara dan para menteri di Kabinet Merah Putih.
    Pelaksanaan upacara kali ini dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sejak dilantik sebagai kepala negara.
    Turut hadir bersama Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Wamendagri Ribka Haluk. Mereka dengan khidmat mengikuti jalannya upacara yang juga dihadiri jajaran Menteri/Kepala Lembaga Negara Kabinet Merah Putih serta tamu undangan lainnya.
    Prosesi upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Pnb Muhamad Amry Taufanny bertindak sebagai Komandan Upacara.
    Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa.
    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk mempertahankan Pancasila,” ucap Presiden Prabowo.
    Selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membacakan naskah Pancasila, disusul pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai.
    Kemudian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Rangkaian upacara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
    Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan tamu undangan meninjau sumur Lubang Buaya, lokasi bersejarah yang menjadi simbol perjuangan sekaligus pengingat atas pengorbanan para pahlawan revolusi.
    Di tempat tersebut, Presiden juga sempat memanjatkan doa bagi para pahlawan revolusi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos dan Wamensos Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya – Page 3

    Mensos dan Wamensos Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025).

    Upacara berlangsung khidmat di mana Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara memimpin peserta untuk mengheningkan cipta  mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. 

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden 

    Upacara turut dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang membacakan Naskah Pancasila, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai membacakan Pembukaan UUD 1945, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani Naskah Ikrar, serta seluruh unsur dari Kementerian dan Lembaga kenegaraan termasuk TNI-Polri. 

    Sementara itu di tempat berbeda,  seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Sosial RI juga menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor yang ada di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Pelaksanaan upacara ini menjadi bentuk penghormatan dan peneguhan komitmen aparatur sipil Kementerian Sosial untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam bekerja melayani masyarakat.

    Tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, yang menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong di tengah dinamika bangsa. Peringatan ini menjadi momen penting untuk kembali meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa yang kokoh menghadapi berbagai tantangan.

  • Eks Kabais Bongkar Praktik Penempatan 4.351 Polisi di Luar Struktur, Sebut Marak Sejak Era Jokowi

    Eks Kabais Bongkar Praktik Penempatan 4.351 Polisi di Luar Struktur, Sebut Marak Sejak Era Jokowi

    GELORA.CO – -Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto, menyoroti masifnya penempatan perwira Polri aktif di luar struktur kepolisian, seperti di BUMN, kementerian, dan lembaga negara lainnya.

    Menurutnya, praktik yang kini menempatkan 4.351 personel ini dieksploitasi secara besar-besaran sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu setelah tahun 2014.

    Ponto menjelaskan, praktik ini dimungkinkan oleh adanya celah dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian tahun 2002.

    Batang tubuh pasal tersebut sebenarnya melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar struktur kecuali mundur atau pensiun, sejalan dengan semangat TAP MPR Reformasi yang memisahkan TNI/Polri dari ranah sipil.

    Namun, bagian penjelasan pasal tersebut justru memberikan frasa “pengecualian” yang kemudian menjadi celah hukum yang “mentorpedo” batang tubuhnya sendiri.

    “Yang terlihat dimanfaatkan sebaik-baiknya itu setelah 2014 ke sini, setelah Presiden Jokowi,” tegas Ponto dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 1 Oktober 2025.

    Menurut keterangan yang ia dapat di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menyidangkan gugatan atas pasal ini, pemanfaatan celah tersebut didasari oleh perintah presiden saat itu.

    Paradoks dan Politisasi Institusi

    Akibatnya, ribuan posisi yang seharusnya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kini ditempati oleh anggota Polri aktif.

    Hal ini tidak hanya menghilangkan ribuan kesempatan kerja bagi warga sipil, tetapi juga menciptakan paradoks di internal Polri sendiri.

    “Di satu sisi masih membutuhkan 350.000 personil, tapi pada saat yang sama mengeluarkan 4.351. Kapan mau nyampai jumlah itu?” kritiknya.

    Lebih jauh, Ponto menilai kebijakan ini telah secara efektif mengubah esensi Polri dari alat negara yang netral menjadi “alat presiden”.

    “Kepolisian itu sebetulnya bukan alat presiden, tapi alat negara,” tegasnya.

    Ketika penempatan tersebut didasarkan pada perintah presiden, maka keuntungan dari penempatan itu akan kembali kepada presiden sebagai pemerintah, bukan kepada negara secara institusional.

    Hal ini menempatkan Polri dalam posisi yang sangat politis dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.***

    Sumber: konteks 

  • Di sumur maut Lubang Buaya, Prabowo berdoa untuk Pahlawan Revolusi

    Di sumur maut Lubang Buaya, Prabowo berdoa untuk Pahlawan Revolusi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat meninjau “sumur maut” di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, memanjatkan doa untuk para Pahlawan Revolusi yang gugur saat tragedi Gerakan 30 September 1965 (G30S).

    Presiden, di sisi dinding marmer yang mengitari sumur, berdiri dan memejamkan mata sambil mengangkat tangan untuk mendoakan 10 Pahlawan Revolusi, termasuk enam jenderal dan 2 perwira yang jasadnya dibuang di dalam “sumur maut” di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

    “Izin Pak Presiden, di sini adalah sumur tua atau sumur maut tempat dibuangnya tujuh Pahlawan Revolusi. Untuk kedalaman sumur ini adalah 12 meter, dan diameternya adalah 75 centimeter,” kata Kepala Pusat Sejarah TNI Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan.

    Di lokasi yang sama, pimpinan lembaga negara lainnya seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga turut ikut dalam momen mengheningkan cipta itu.

    Kemudian, di barisan belakang Presiden Prabowo, ada juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Rabu pagi, Presiden Prabowo untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Prosesi upacara diisi dengan sesi mengheningkan cipta, kemudian pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    Selepas itu, teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.