Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin profesional agar jalannya sistem demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
    Harapan itu disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang jatuh pada Minggu (5/10/2025).
    “TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
    “Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” sambungnya.
    Puan mengingatkan agar peringatan HUT ke-80 TNI tidak sekadar ajang seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan lagi komitmen menjaga kedaulatan serta martabat bangsa dan negara.
    “Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” ucap Puan.
    Oleh karena itu, lanjut Puan, pemerintah perlu memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan berkesinambungan, berbasis riset, serta berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
    “Penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya slogan,” jelas Puan.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Puan juga memastikan bahwa DPR RI akan terus memberikan dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.
    Menurut dia, kolaborasi erat antara TNI, pemerintah, dan DPR RI harus terus diperkuat sebagai dasar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
    “Kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global,” pungkas Puan.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/10). HUT ke-80 TNI ini mengangkat tema ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’.
    Sebanyak 133.000 personel TNI dilibatkan dalam dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di silang Monas hari ini.
    Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.
    Dalam peringatan HUT ke-80 TNI ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara.
    Sejumlah tokoh perwakilan parlemen turut hadir di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin hingga Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin modern dan profesional dalam menjalankan tugas di usianya yang ke-80 tahun.
    Sebab, TNI adalah benteng pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
    “Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
    Dalam momentum peringatan HUT ke-80 ini, Puan mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan membangun kekuatan pertahanan siber.
    Pasalnya, lanjut Puan, serangan siber kini menjadi ancaman baru bagi pertahanan Indonesia.
    “TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Puan.
    Dia menambahkan, modernisasi alutsista juga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan menguasai teknologi pertahanan.
    “Alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” kata Puan.
    Politikus PDI-P itu berharap, TNI terus berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.
    “Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Sebagai informasi, TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Upacara ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebanyak 133.000 personel TNI terlibat dalam upacara tersebut, disertai 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat, laut, dan udara yang ditampilkan dalam parade, defile, serta demonstrasi keterampilan prajurit.
    Sejumlah tokoh parlemen turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 

    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 

    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.

    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.

    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.

    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.

    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.

    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.

    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.

    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 
     
    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 
     
    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.
     
    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

     
    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.
     
    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.
     
    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.
     
    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.
     
    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.
     
    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.
     
    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • 4 Presiden dan Wapres Terdahulu Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI: SBY hingga Try Sutrisno Nasional

    4 Presiden dan Wapres Terdahulu Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI: SBY hingga Try Sutrisno Nasional

    Presiden dan Wapres Terdahulu Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI: SBY hingga Try Sutrisno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) yang pernah menjabat di masa lalu turut hadir dalam acara puncak HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, para Presiden dan Wapres yang hadir duduk bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di mimbar kehormatan.
    Prabowo dan Gibran tampak kompak dengan mengenakan seragam kemeja safari berwarna krem.
    Prabowo pun menyebutkan satu per satu para Presiden dan Wapres terdahulu yang bersedia hadir.
    Misalnya seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
    “Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
    Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
    “Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima Jenderal Tandyo budi Revita, KSAD Maruli Simanjuntak, KSAL Muhammad Ali, KSAU Tonny Harjono,” imbuh Prabowo.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI ini.
    Dalam upacara ini, Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara.
    Adapun Pangkogabwilhan III Letjen Bambang Trisnohadi menjadi komandan upacara. Sedangkan cadangan komandan upacara adalah Letjen Nur Alamsyah.
    Diketahui, TNI menyiapkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) yang akan ditampilkan dalam parade maupun simulasi tempur.
    Deretan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, artileri, helikopter, hingga pesawat tempur dan angkut.
    Lalu, sebanyak 133.480 personel gabungan prajurit dan masyarakat sipil juga dikerahkan.
    Mereka memiliki peran beragam, mulai dari peserta upacara, pasukan simulasi tempur, penerjun payung, pilot pesawat tempur maupun angkut, hingga awak alutsista dan pasukan pengamanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Presiden dan Wapres Terdahulu Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI: SBY hingga Try Sutrisno Nasional

    3 Hadiri HUT ke-80 TNI, Gibran Pakai Safari Cokelat, Titiek Soeharto Berkebaya Pink Nasional

    Hadiri HUT Ke-80 TNI, Gibran Pakai Safari Krem, Titiek Soeharto Berkebaya Pink
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (5//10/2025).
    Gibran tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem, serupa dengan yang dikenakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanahan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
    Dalam acara tersebut, Gibran tampak tiba lebih dulu di kawasan Monas. Dia pun langsung menyambut Prabowo ketika tiba di lokasi menggunakan Mobil Maung MV3 Limousine dari Istana Merdeka.
    Setelahnya, Gibran bersama Prabowo pun langsung bergegas menuju mimbar kehormatan di bagian tengah lapangan upacara.
    Di barisan belakang mimbar kehormatan, tampak sejumlah tokoh duduk. Salah satu di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto. Politikus Gerindra itu tampak mengenakan kebaya berwarna merah muda.
    Di barisan yang sama tampak pula Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenakan batik.
    Sebagai informasi, dalam Upacara HUT ke-80 TNI ini, Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara.
    Kemudian, Pangkogabwilhan III Letjen Bambang Trisnohadi menjadi komandan upacara. Sedangkan cadangan komandan upacara adalah Letjen Nur Alamsyah.
    TNI menyiapkan 1.047 alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan ditampilkan dalam parade dan simulasi tempur.
    Deretan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, artileri, helikopter, serta pesawat tempur dan angkut.
    Lalu, sebanyak 133.480 personel gabungan prajurit dan masyarakat sipil juga dikerahkan.
    Mereka memiliki peran beragam, mulai dari peserta upacara, pasukan simulasi tempur, penerjun payung, pilot pesawat tempur maupun angkut, hingga awak alutsista dan pasukan pengamanan.
    Dari udara, TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan 156 pesawat berbagai jenis yang akan bermanuver di langit Jakarta.
    Sementara itu, TNI Angkatan Darat (AD) menyiapkan parade alutsista dengan dua alternatif rute. Pertama, mengelilingi kawasan Monas melalui Jalan Medan Merdeka Selatan, Timur, Utara, dan Barat.
    Alternatif kedua, melalui kawasan Tugu Tani, berputar di Kwitang sebelum Senen, lalu kembali menuju Monas melalui pintu Gambir.
    Kendaraan tempur yang diparkir di pelataran Monas pun tersedia bagi masyarakat yang ingin berfoto, serta naik ke atas tank atau pansernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman Nyata Intai IKN, BRIN Temukan Krisis-Bisa Ganggu Kehidupan

    Ancaman Nyata Intai IKN, BRIN Temukan Krisis-Bisa Ganggu Kehidupan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap temuan mencemaskan soal kondisi sumber daya air di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, ketersediaan air di kawasan IKN tergolong sangat minim dan berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan.

    Peneliti BRIN Laras Toersilowati menjelaskan, kajian dilakukan menggunakan pendekatan Artificial Neural Network (ANN) atau Jaringan Saraf Tiruan (JST), yaitu metode pengolahan data yang meniru sistem kerja otak manusia.

    “JST atau ANN ini merupakan sistem pemrosesan informasi dengan karakteristik yang mirip dengan jaringan saraf biologis, yaitu jaringan saraf pada otak manusia. JST awalnya dirancang sebagai alat pengenalan pola dan analisis data, yang memiliki keunggulan dibandingkan metode statistik konvensional yang mengharuskan data berdistribusi normal,” terang Laras kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Dalam penelitian itu, BRIN memanfaatkan data satelit Sentinel-2A melalui platform Google Earth Engine (GEE) untuk menganalisis tiga indeks spektral: Indeks Air Permukaan Tanah (LSWI), Indeks Perbedaan Vegetasi Ternormalisasi (NDVI), dan Indeks Perbedaan Air Ternormalisasi (NDWI). Ketiga indeks tersebut digunakan sebagai dasar prediksi dalam model ANN.

    Hasilnya cukup mengejutkan. Dari analisis data sepanjang 2022, hanya 0,51% wilayah IKN dan sekitarnya yang memiliki ketersediaan air tinggi (HW), sementara 20,41% berupa air vegetasi (VW), dan 79,08% merupakan wilayah non-air (NW). “Betul (kondisi air di IKN kurang), karena air cuma 0,5%,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, sebagian air tersimpan dalam vegetasi. Namun jika lahan vegetasi beralih fungsi menjadi bangunan, ketersediaan air akan semakin berkurang. “Yang tersimpan di vegetasi 20%. Nah kalau vegetasi jadi bangunan, ketersediaan air berkurang lagi. Ya memang nggak cocok untuk hunian,” sambung dia.

    Kondisi ini membuat ketersediaan air di IKN menjadi isu yang sangat krusial. “Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dapat berhadapan dengan risiko krisis air,” terang Laras.

    Ia juga memaparkan potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul, mulai dari penurunan curah hujan, penurunan kualitas air, hingga pencemaran zat besi. Tak hanya itu, peningkatan jumlah pendatang ke IKN juga berpotensi menambah beban kebutuhan air bersih.

    “Bisa juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan pada peningkatan kebutuhan air, karena pendatang yang tertarik ke IKN bisa meningkatkan kebutuhan air bersih,” jelasnya.

    Sebagai solusi, Laras menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi seperti membangun bendungan, embung, dan sistem perpipaan baru. Ia juga menyarankan agar pembangunan kota dilakukan dengan konsep Kota Spons (Sponge City), yaitu mengelola air hujan secara alami agar dapat terserap kembali ke tanah dan dimanfaatkan ulang.

    “Penerapan Kota Spons dengan cara mengelola air hujan secara alami, menyerap dalam tanah, dan memanfaatkan kembali. Serta tak kalah penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menghemat dan tidak mencemari air, ini bisa menjadi solusinya,” tutur Laras.

    Menurutnya, hasil penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. “Data satelit bukan hanya soal angka atau peta, tetapi juga dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan strategis agar pembangunan kota di Indonesia tetap berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, IKN telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan tersebut mempertegas bahwa pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Ibukota Politik Indonesia, atau pusat administrasi tempat berdirinya lembaga negara seperti Istana, Kemenko, DPR/MPR, MA, dan MK.

    Namun, di tengah rencana megah tersebut, temuan BRIN menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga daya dukung lingkungan. Tanpa pengelolaan air yang hati-hati, proyek IKN yang digadang menjadi simbol kemajuan bangsa bisa menghadapi ancaman nyata terhadap keberlanjutan hidup di dalamnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 4 Oktober Diperingati sebagai Hari Apa? Yuk Simak! – Page 3

    4 Oktober Diperingati sebagai Hari Apa? Yuk Simak! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tanggal 4 Oktober diperingati dengan berbagai momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Pada hari ini, di Indonesia diperingati sebagai Hari Ulang Tahun atau HUT ke-42 Provinsi Banten, pada tahun ini, Sabtu (4/9/2025).

    Selanjutnya, pada hari ini, Sabtu (4/9/2025), secara global juga diperingati sebagai Hari Senyum Sedunia atau World Smile Day dan Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day.

    Kedua peringatan tingkat Internasional tersebut dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 4 Oktober. Lantas sepert apakah?

    1. HUT Provinsi Banten

    Tanggal 4 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai HUT Provinsi Banten. Provinsi Banten terbentuk sejak tahun 2000 yang kemudian terus berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pariwisata di Indonesia.

    Mengutip langsung dari laman Pemerintahan Provinsi Banten, Provinsi Banten dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 di tanggal 17 Oktober tahun 2000.

    Namun, puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dengan Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten.

    Sejarah berdirinya Provinsi banten bermula dari perjuangan panjang para tokoh dan masyarakat untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1950-an, beberapa tokoh, termasuk Uwes Qorny, mulai memperjuangkan agar Banten mendapat status Provinsi sendiri, seperti daerah istimewa lainnya, namun belum mendapat tanggapan serius.

    Kemudian, perjalanan dilanjutkan pada tahun 1963 oleh tokoh-tokoh masyarakat Banten yang diwakili oleh Sochari Chatib dan Ayip Zuchri, dengan dukungan dari Gogo Sandjadirdja. Namun, upaya ini kembali gagal.

    Pada Era Reformasi tahun 1998, perjuangan kembali memuncak setelah Presiden Soeharto lengser. Tokoh-tokoh Banten seperti Uwes Qorny, Mochtar Mandala, dan KH. Embay Mulya Syarief kembali mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan pendirian Provinsi Banten.

    Ribuan masyarakat Banten yang dipimpin oleh KH. Embay Mulya Syarief dan tokoh muda lainnya mendatangi Senayan untuk menyatakan dukungan kepada B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai presiden pengganti Soeharto.

     

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dalam sebuah acara yang turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

  • Delpedro Cs Ajukan Praperadilan, TAUD: Mereka Bela HAM, Bukan Pelaku Kriminal Megapolitan 3 Oktober 2025

    Delpedro Cs Ajukan Praperadilan, TAUD: Mereka Bela HAM, Bukan Pelaku Kriminal Megapolitan 3 Oktober 2025

    Delpedro Cs Ajukan Praperadilan, TAUD: Mereka Bela HAM, Bukan Pelaku Kriminal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menegaskan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen dkk yang ditahan Polda Metro Jaya bukan pelaku kriminal.
    Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangka penghasutan demo ricuh di Jakarta pada Agustus 2025.
    Perwakilan TAUD Ma’ruf Bajammal menyebut Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) dan warga negara yang mengekspresikan keresahan masyarakat.
    “Mereka hanya berupaya untuk mengekspresikan kegilisahan masyarakat. Mengkritik situasi nasional yang terjadi, akan tetapi aktivitas yang mereka lakukan berbuah kepada kriminalisasi,” kata Ma’ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
    Ia menekankan bahwa penangkapan terhadap Delpedro, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan adalah bentuk kriminalisasi. Sebab mereka hanya menyampaikan kritik terhadap situasi nasional.
    “Mereka hanya berupaya untuk mengekspresikan kegelisahan masyarakat. Mengkritik situasi nasional yang terjadi,” lanjutnya.
    Menurut dia, Delpedro dkk mengajukan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka dan keabsahan upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang.
    “Nah terkait dengan substansinya adalah berkaitan dengan sebagaimana rekan kami sampaikan terkait dengan pembatalan status tersangka maupun serangkaian upaya paksa yang dilakukan kepada klien kami. Baik itu penangkapan, penyitaan dan lain sebagainya,” ucap Ma’ruf.
    Ma’ruf menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap para aktivis ini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menjamin kebebasan berekspresi.
    “Baik dalam level nasional maupun internasional, terkait dengan komitmen negara terkait kebebasan berekspresi yang hari ini dipertaruhkan karena klien kami dikriminalisasi,” ujarnya.
    Sebelumnya, TAUD mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat. 
    Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan ditahan di Polda Metro Jayat usai ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025. 
    Afif Abdul Qoyim menjelaskan bahwa proses pendaftaran ini merupakan langkah awal untuk menegaskan hak-hak hukum para aktivis yang dirugikan dalam proses penyidikan. 
    “Empat tersangka yang sudah didaftarkan saat ini sudah diregister oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menguji keabsahan penangkapan, termasuk juga persoalan mengenai penggeledahan yang miskin pengawasan dari institusi yudisial,” kata Afif.
    Diketahui, polisi menetapkan enam orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial.
    Enam orang tersebut, yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
    Keenam orang itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk Gedung DPR/MPR RI.
    Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan. 
    “Menyuarakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live di media sosial inisial T sehingga memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR/MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan aksi anarkis dan merusak beberapa fasilitas umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eddy Soeparno Konsisten Dorong Alihkan Subsidi LPG 3 Kg Jadi Subsidi Uang

    Eddy Soeparno Konsisten Dorong Alihkan Subsidi LPG 3 Kg Jadi Subsidi Uang

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya integrasi data acuan. Hal ini dia nilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

    Diketahui, pernyataan Eddy merupakan tanggapan atas data subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk LPG 3kg dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Menteri Bahlil menilai data yang disampaikan Purbaya kurang akurat.

    “Saya meyakini baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM ingin agar subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” Kata Eddy saat berdialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Cianjur dalam keterangan tertulis, Jumat, (3/10/2023).

    “Dengan begitu data yang dipakai Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi selalu sama,” lanjutnya.

    Eddy menjelaskan pada awalnya produk LPG 3 kg ini telah menjadi kebutuhan esensi hampir setiap rumah tangga di Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera.

    Selain integrasi data penerima subsidi, Eddy juga konsisten untuk terus mendorong pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang yang diterima langsung oleh masyarakat penerima.

    “Sejak awal masalah subsidi energi ini menjadi diskusi publik, saya sudah sampaikan bahwa lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu,” ungkap Eddy.

    “Ini sebagai gambaran saja. Misalnya jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga diasumsikan menggunakan 3 tabung per bulannya, maka sang penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah dan dikirim langsung pada penerima,”

    “Jika mekanisme ini berjalan, hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina,” lanjutnya.

    Eddy menjelaskan gagasannya untuk memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat akan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat sekaligus bagian dari upaya meringankan beban APBN.

    “Pilar utama pembiayaan negara selain meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan penghematan anggaran. Di antara yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran adalah memastikan subsidi diberikan tepat sasaran hanya kepada mereka yang berhak yakni saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu. Ini penting sebagai implementasi asas keadilan,” tutup Eddy.

    (akn/ega)

  • Siti Fauziah Lepas Kontingen Setjen MPR RI untuk PORNAS XVII KORPRI 2025

    Siti Fauziah Lepas Kontingen Setjen MPR RI untuk PORNAS XVII KORPRI 2025

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah secara resmi melepas kontingen Korpri Setjen MPR RI yang akan bertanding pada PORNAS XVII KORPRI 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam ajang ini, 32 orang dikirim dengan rincian 26 atlet dan 6 official.

    “Alhamdulillah tahun ini kita bisa mengirimkan 32 orang untuk mewakili MPR RI dalam beberapa cabang olahraga. Ini merupakan jumlah terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Siti yang akrab dipanggil Bu Titi di Ruang Rapat Setjen MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta dalam keterangan tertulis, Jumat, (3/10/2025).

    Diketahui, ajang ini akan digelar pada 5-11 Oktober 2025 dengan empat cabang olahraga (cabor) yang diikuti oleh kontingen Korpri Setjen MPR RI dalam PORNAS XVII KORPRI 2025, yaitu cabor bulutangkis, cabor tenis meja, cabor catur, dan cabor lari marathon 5K (lari jarak jauh dengan jarak tempuh sekitar 5000 meter).

    Lebih lanjut, Bu Titi juga menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi sejumlah pegawai yang sebelumnya tidak dikenal sebagai atlet, namun ternyata menunjukkan minat dan bakat di cabang olahraga tertentu.

    Selain itu, dia memaparkan bahwa semangat dan kekompakan para peserta serta dukungan penuh menjadi modal penting dalam keikutsertaan kontingen kali ini. Bu Titi berharap olahraga ini bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan jasmani dan juga kejernihan pikiran dalam menjalankan tugas sehari-hari.

    “Alhamdulillah, kita juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan MPR. Semoga penyelenggaraan kali ini lebih baik dari event sebelumnya dan kita bisa meningkatkan prestasi,” kata Bu Titi.

    “Sebelum pertandingan ini, seluruh cabang olahraga rutin berlatih. Misalnya cabor tenis meja, kita sudah siapkan fasilitas latihan di Gedung Bharana Graha MPR. Ada dua lapangan yang digunakan secara rutin untuk latihan,” ungkap Iwan.

    Tak hanya tenis meja, cabor bulu tangkis juga menjalani latihan secara berkala dengan jadwal latihan setiap hari Rabu dan sudah berjalan rutin selama beberapa bulan terakhir.

    Diketahui, pada cabor bulu tangkis, Bapor KORPRI MPR akan berpartisipasi di beberapa kategori, salah satunya yaitu kategori Eksekutif dan yang akan ikut bertanding yaitu Kepala Biro SDM, Hukum, dan Ortala Bapak Dyastasita WB.

    Seleksi Atlet dan Pembinaan

    Proses seleksi atlet juga dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi yang telah ditorehkan. Salah satu ajang yang dijadikan acuan seleksi adalah Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) antar biro di lingkungan MPR.

    “Kita bisa lihat bakat-bakat yang dimiliki oleh para pegawai dari kegiatan seperti PORSENI. Dari situ, kita lakukan penjaringan dan seleksi untuk menentukan atlet yang akan mewakili di PORNAS nanti,” jelas Iwan.

    Terkait pelatih, Iwan melanjutkan, beberapa cabor telah mendatangkan pelatih profesional untuk meningkatkan kualitas latihan. Selain itu, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, koordinasi antara panitia, pelatih, dan official terus dilakukan secara intensif.

    “Kita selalu berkoordinasi, baik dengan tim internal melalui WhatsApp maupun dengan panitia pusat, agar semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

    Dengan demikian, Iwan berharap agar ajang PORNAS Korpri 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat silaturahmi antarpegawai di lingkungan Korpri.

    “Yang utama memang prestasi, tetapi jangan lupakan semangat silaturahmi dan kebersamaan sebagai sesama anggota Korpri,” tutupnya.

    (ega/ega)