Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Yusril: Presiden perkenalkan ke publik para menteri malam ini

    Yusril: Presiden perkenalkan ke publik para menteri malam ini

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum tata negara dan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan dan memperkenalkan ke publik para menteri yang berada dalam susunan kabinetnya.

    “Katanya Presiden akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet dan sekaligus memperkenalkan ke publik. Kita tunggu nanti saja,” kata Yusril saat menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu malam.

    Yusril mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti kegiatan protokoler pada Minggu malam ini.

    Namun, ia diminta untuk datang sekitar pukul 20.00 hingga 20.30 WIB karena Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama menteri dalam susunan kabinet periode 2024-2029.

    “Malam ini akan diumumkan, kita tunggu saja. Saya belum tahu kegiatan protokoler malam ini karena baru dikasih tahu tadi sore suruh datang jam 08.00, jam 08.30 (malam),” kata Yusril.

    Saat ini, Presiden Prabowo Subianto tengah mengadakan jamuan santap malam bersama para tamu negara setelah melakukan pertemuan bilateral.

    Presiden Prabowo diagendakan mengumumkan kepada publik para calon menteri dan wakil menteri terpilih pada malam ini usai acara tersebut.

    Para calon menteri dan wakil menteri kabinet 2024–2029 kompak hadir ke Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu malam, dengan mengenakan pakaian batik cokelat tua untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.

    Para calon menteri dan wakil menteri dari kalangan partai politik maupun profesional berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, sejak pukul 19.00 WIB.

    Baca juga: Calon menteri Prabowo kompak kenakan batik cokelat tua ke Istana
    Baca juga: Wakil Ketua MPR optimis Indonesia lebih maju pada kepemimpinan Prabowo

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    saya punya harapan lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak bergantung negara lainJakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi demi mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

    “Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang sulit aksesnya sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya, tetapi juga infrastruktur logistiknya.

    Alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut menggunakan APBN dari pemerintah pusat atau APBD milik pemerintah daerah.

    “Seperti yang dilakukan Jokowi memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor (hilirisasi) nikel maka banyak investor China yang masuk. Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan,” ucap Fahmy.

    Baca juga: Listrik produksi Geo Dipa Energi diminati investor Jepang

    Baca juga: Sumatera Selatan undang investor garap EBT panas bumi

    Ia pun meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk dapat mencapai target net zero emission 2060.

    Kini ia mencatat bahwa tingkat bauran energi bersih di Indonesia hanya sekitar 12,5 persen, jauh dari target 23 persen yang dicanangkan untuk dapat tercapai pada 2025.

    “Kalau mulai sekarang diberlakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak diganggu oleh lobi-lobi dari kelompok oligarki maka saya punya harapan nanti lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak lagi bergantung dari negara lain,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan swasembada energi dan tidak bergantung pada negara lain di bawah kepemimpinannya.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, singkong, tebu dan jagung.

    Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi (geotermal), batu bara serta air yang besar.

    Baca juga: Pemkab Sukabumi undang investor untuk kembangkan EBT

    Baca juga: Pemerintah permudah investor kembangkan energi panas bumi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo gelar pertemuan bilateral perdana dengan tamu negara

    Presiden Prabowo gelar pertemuan bilateral perdana dengan tamu negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto langsung melaksanakan pertemuan bilateral perdana dengan sejumlah tamu negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, pada hari pertama secara resmi menjabat sebagai Presiden Ke-8 RI.

    Setelah mengantar Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ke Lapangan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu, Prabowo Subianto langsung menerima Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles.

    “Sore ini berlangsung pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa pimpinan negara sahabat yang hari ini ikut datang dalam acara pelantikan Presiden di MPR RI tadi. Ada mungkin sembilan negara hari ini yang datang kepala negara ke Istana,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan tayangan langsung dari akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu, Presiden Prabowo menerima PM Richard Marles di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

    Wakil PM Richard Marles pun melakukan penandatanganan buku tamu, sebagai bagian dari rangkaian pertemuan bilateral yang biasa dilakukan oleh Presiden RI.

    Wakil PM Richard Marles beserta delegasi pun melakukan perbincangan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.

    Setelah Wakil PM Richard Marles, Presiden Prabowo kemudian menerima Menteri Luar Negeri Britania Raya dan Irlandia Utara David Lammy.

    Selain kedua negara tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima sejumlah tamu negara lainnya, antara lain Selandia Baru, Republik Korea, Singapura, Papua Nugini, Laos, Inggris dan China.

     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puluhan ribu ojol hadiri pesta rakyat pelantikan Presiden Prabowo

    Puluhan ribu ojol hadiri pesta rakyat pelantikan Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) –

    Puluhan ribu ojek daring (online/ojol) menghadiri pesta rakyat untuk memeriahkan pelantikan Presiden dan Wapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang digelar di sejumlah titik dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Patung Kuda, Jakarta, Minggu.

     

    “Pergerakan massa pengemudi ojol diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ojol yang berdatangan dari seluruh penjuru Jabodetabek, Jawa Barat, Banten dan Lampung,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu.

     

    Igun menjelaskan, pengemudi ojol sangat antusias menyambut Presiden baru Prabowo Subianto.

     

    Menurut dia, kehadiran pengemudi ojol pada acara pelantikan merupakan bukti bahwa ojol menginginkan adanya perubahan lebih baik dalam hal kesejahteraan dan perlindungan hukum di masa pemerintahan Prabowo.

    Garda Indonesia, kata dia, menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk dapat melindungi hak-hak pengemudi ojol kelak melalui kementerian/lembaga dan legislatif.

    “Kami sangat yakin terjadi perubahan regulasi yang lebih pro kepada pengemudi ojol yang saat ini diperkirakan berjumlah empat juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia atau sekitar 1,25 juta pengemudi ojol di Jabodetabek,” kata Igun.

    Dia menambahkan, pengemudi ojol juga turut berperan sebagai kekuatan massa ekonomi Indonesia dan juga simbol solidaritas nasional dengan kuatnya persatuan di antara pengemudi ojol saat ini, sehingga hal ini dapat menjadi atensi dari pemerintahan Prabowo ke depannya.

     

    Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

     

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

     

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

     

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI.

    Setelah itu, keduanya menandatangani berita acara pelantikan.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Karangan bunga terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto

    Karangan bunga terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah karangan bunga berisi ucapan selamat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 Jakarta Selatan terus berdatangan, Minggu sore.

    “Iya nih bang, baru dikirim sekarang mungkin lupa,” kata pengantar karangan bunga dari Pasar Santa di Jakarta, Andry di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan mungkin pemesan ini lupa sehingga baru dikirim sore ini ke sini.

    “Harusnya, tadi malam karena pelantikan Minggu pagi,” kata dia.

    Sejumlah karangan bunga terus datang datang baik diantarkan menggunakan mobil maupun dengan motor hingga pukul 15.57 WIB.

    Baca juga: 100 hari kerja, Prabowo: Doakan yang terbaik

    Petugas langsung memasang karangan bunga yang berasal dari sejumlah organisasi, wilayah atau tokoh yang ada di Indonesia.

    Para pengantar memfoto karangan bunga lalu menumpuk di lokasi yang disediakan bersama puluhan karangan bunga yang sudah datang lebih dahulu.

    Selain itu, sejumlah petugas keamanan masih berjaga kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara Nomor 4.

    Selain itu sejumlah wartawan juga masih menunggu dan berjaga di lokasi tersebut.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Kadin DKI: Prabowo-Gibran kombinasi ideal

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik dan perwakilan negara sahabat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka DPR sebut mitra kerja AKD mulai disusun Senin

    Waka DPR sebut mitra kerja AKD mulai disusun Senin

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan susunan mitra-mitra kerja dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI akan mulai dikerjakan pihaknya pada Senin (21/10), setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya pada Minggu (20/10) malam.

    “Ketika nanti malam (kabinet) resmi diumumkan maka Senin (21/10), DPR sudah pasti akan menindaklanjuti dalam bentuk pembagian kementerian dan lembaga yang pemerintah umumkan di Komisi I sampai XIII,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia pun berharap penyusunan keanggotaan fraksi dan pimpinan pada AKD DPR RI rampung pekan ini.

    “Nanti kan fraksi-fraksi akan mengirimkan nama-nama ya, nama-nama anggota yang ditempatkan di Komisi I sampai XIII, plus di badan-badan, termasuk juga unsur pimpinan komisi-komisi. Jadi mudah-mudahan di minggu besok ini penetapan AKD dengan pimpinannya sudah selesai,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, AKD di DPR RI dengan para mitra kerjanya yang sudah ditetapkan dapat mulai efektif bekerja pekan depan.

    “Karena kami ingin melakukan akselerasi dan tentu dengan optimisme yang luar biasa dari pemerintahan baru ini, ini juga harus diimbangi dengan akselerasi kinerja dari DPR jadi biar selaras,” tutur dia.

    Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 akan dilaksanakan usai pengumuman kabinet menteri.

    “Setelah kita mendengarkan kabinet oleh Presiden Prabowo, kita akan teruskan dengan penetapan komisi dan AKD di DPR, menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet (kementerian, red.) yang diumumkan oleh Presiden Prabowo,” kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Puan: Penetapan pimpinan AKD dilaksanakan usai pelantikan menteri

    Baca juga: Puan sebut daftar mitra kerja AKD tunggu pengumuman kabinet

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo nilai Prabowo utamakan stabilitas dan akselerasi ekonomi

    Apindo nilai Prabowo utamakan stabilitas dan akselerasi ekonomi

    Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokratJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyatakan bahwa pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya adalah stabilitas dan akselerasi ekonomi.

    “Dalam konteks stabilitas, presiden akan cenderung mengambil unsur birokrat dari partai, yang bisa memberikan dukungan secara politik untuk program-program strategis dan program populis yang menjadi janji kampanye sebelumnya,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, kecenderungan Presiden Ke-8 Indonesia tersebut untuk mendahulukan stabilitas juga terlihat dari sejumlah tokoh calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dipanggil Prabowo ke kediamannya pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10) lalu.

    Dari nama-nama yang dipanggil, setidaknya 16 kementerian berpotensi untuk kembali diisi pejabat lama dari era Kabinet Indonesia Maju.

    “Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokrat,” kata Ajib.

    Baca juga: Pengamat: Yang terpenting dari hilirisasi adalah pangsa pasar

    Baca juga: Pengamat: Intensifikasi lahan kunci dari swasembada pangan

    Ia mengatakan bahwa dengan keahlian, pengalaman dan portofolio yang dimiliki, tokoh-tokoh tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan maksimal.

    “Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasi ekonomi selanjutnya menjadi perhatian utama presiden,” ujarnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik.dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Apindo: Rasio investasi harus 47,6 persen untuk capai ekonomi 7 persen

    Baca juga: APINDO dorong sinergi pemerintah dan pengusaha perkuat iklim investasi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • TII: Pemerintahan Prabowo-Gibran harus perkuat demokrasi

    TII: Pemerintahan Prabowo-Gibran harus perkuat demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus memperkuat ideologi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, ia mengatakan bahwa ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan di berbagai bidang, baik dari dalam negeri maupun akibat pengaruh global. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah persoalan merosotnya demokrasi di Indonesia.

    Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia mendorong adanya penguatan demokrasi pada pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana tercantum dalam program kerja Astacita yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden tersebut.

    “Para pembantu presiden dan wakil presiden harus dapat menerjemahkan dan mengimplementasikan poin pertama dari delapan misi pasangan Prabowo-Gibran atau Astacita, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),” kata dia.

    Baca juga: Deretan poin penting pidato perdana Presiden Prabowo

    Untuk mewujudkannya, kata dia, Prabowo-Gibran harus berkomitmen mengimplementasikan misi tersebut dengan menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar akademik, kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, serta kemerdekaan pers di Indonesia.

    Ia mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kementerian terkait untuk meninjau ulang dan merevisi aturan-aturan yang menghambat kebebasan-kebebasan tersebut sebagai program prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

    Salah satu aturan yang perlu ditinjau ulang dan direvisi adalah UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Baca juga: MUI harap Presiden Prabowo bangun demokrasi dan berantas korupsi

    Poin terakhir yang ia dorong agar pemerintahan Prabowo-Gibran membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pada seluruh kementerian dan badan.

    “Hal ini penting untuk menjawab persoalan sempitnya ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia selama ini,” ucapnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 orang anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia ingin jadi sahabat semua negara
    Baca juga: Presiden Prabowo: Perlu persatuan wujudkan cita-cita besar bangsa
    Baca juga: Prabowo pastikan subsidi sampai tepat sasaran di bawah kepemimpinannya

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan: PDIP tetap dukung pemerintahan Prabowo meski tak masuk kabinet

    Puan: PDIP tetap dukung pemerintahan Prabowo meski tak masuk kabinet

    ANTARA – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski tidak ada kadernya di dalam kabinet. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10), Puan menyatakan pengumuman resmi posisi PDIP akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Rayyan/Rijalul Vikry)