Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bahlil Lahadalia baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi.

    Kabar itu disampaikan sendiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu usai melakukan rapat internal bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Dalam hal ini, Bahlil akan melakukan pembahasan terkait rencana pengubahan skema subsidi energi meliputi BBM dan LPG agar lebih tepat sasaran.

    “Kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok, kebetulan kami sendiri yang yang ditunjuk sebagai ketua tim,” kata Bahlil.

    Dia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan terkait subsidi tepat sasaran dan melaporkannya kepada Presiden.

    Sehingga, kata Bahlil, apa yang dilaporkan itu akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk mengambil keputusan.

    “Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan keputusan dari bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam pemerintahannya ke depan, skema subsidi akan diubah menjadi langsung diterima keluarga yang membutuhkan. Hal ini pertama kali disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan perdana di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

    “Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan perdanya, Minggu (20/10).

  • Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya harus melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal opsi merevisi sejumlah undang-undang bidang politik melalui metode omnibus law. Tito mengaku laporan ke Presiden Prabowo dilakukan setelah dirinya bertemu dengan kementerian koordinator, kementerian/lembaga terkait serta elemen masyarakat lainnya.

    “Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik. Saya selaku mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada bapak presiden,” ujar Tito di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Tito mengatakan pihaknya nanti akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini sudah terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, Tito akan menemui mensesneg untuk mengkaji opsi revisi undang-undang bidang politik melalui omnibus law.

    “Kita rapat dahulu. Kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli tata negara, pemerhati khusus politik, setelah itu opsinya iya atau tidak, seperti apa kita minta rapat terbatas,” tandas Tito.

    Menurut Tito, hasil kajian tersebut akan memastikan apakah memilih opsi revisi undang-undang politik dengan metode omnibus law atau tidak. Tito menilai pemerintah masih membuka opsi-opsi lain, seperti revisi terbatas terkait undang-undang politik.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode omnibus law. Hal tersebut bertujuan menyempurnakan sistem politik Indonesia termasuk penyelenggaraan pemilu. 

    Dalam revisi melalui metode omnibus law tersebut akan ada delapan UU yang akan disatukan, yakni, pertama UU Pemilu dan UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, tidak termasuk DPRD.

    Kelima, UU Pemda. Keenam, UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau UU Pemilu Legislatif (Pileg). Ketujuh, UU Pemerintahan Desa. Kedelapan, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Politisi Senior Golkar Usulkan Masa Jabatan Presiden 7 Tahun

    Politisi Senior Golkar Usulkan Masa Jabatan Presiden 7 Tahun

    Kebumen, Gatra.com – Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju apabila UUD 1945 diamandemen dan dikembalikan kepada UUD yang asli sesuai dengan pikiran-pikiran para pendiri bangsa, seperti halnya disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    Ridwan mengatakan, UUD 1945 harus dikembalikan seperti dulu. Namun khusus klausul masa jabatan presiden, tetap dua periode hanya saja, masa jabatannya diubah, dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Menurutnya, masa jabatan itu sudah sangat ideal bagi seorang presiden untuk memimpin negara.

    “Kenapa 7 tahun (masa jabatan presiden), karena 5 tahun itu tidak cukup. Jadi 7 tahun kali dua, 14 tahun itu waktu ideal bagi seorang presiden memimpin negara. Dengan penambahan masa jabatan itu, Presiden punya banyak waktu untuk menuntaskan program kerja yang sudah dicanangkan,” ujar Ridwan Hisjam dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/07/2024).

    Menurutnya, jika masa jabatan kepala desa saja bisa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka sudah seharusnya jabatan presiden juga perlu diperpanjang. Terlebih, tugas dan program kerja yang dicanangkan presiden jauh lebih besar dari seorang kepala desa.

    “Usulan ini saya kira sangat logis, bahwa banyak program atau proyek strategis pemerintah yang belum selesai secara sempurna, ini karena waktu masa jabatan presiden masih sangat terbatas hanya 5 tahun, dan kalau terpilih kembali menjadi sepuluh tahun. Mestinya maksimal 14 tahun,” kata Ridwan Hisjam.

    Ia terus mendorong DPR segara melakukan amandemen mengembalikan UUD 1945 sesuai aslinya. Menurutnya, salah satu penyebab mengapa presiden kerap membuat versi-versi seperti yang disampaikan Megawati Soekarnoputri, yakni karena UUD 1945 yang terlalu banyak diamandemen.

    Anggota Komisi VII DPR RI ini pun sangat menghormati apa yang disampaikan Megawati. Bagaimanapun kata dia, Megawati adalah tokoh bangsa yang setiap pendapatnya harus dihormati.

    Ia sendiri merasa hormat dengan Megawati karena pernah diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur oleh PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2008 lalu.

    “Saya kira begini ya..kalau Ibu Mega memberikan peringatan kepada kita semua saya kira benar. Bagaimanapun Beliau adalah guru bangsa, saya sendiri pernah diusung PDIP sebagai calon wakil Gubernur Jatim bersama Sucipto, beliau selalu memikirkan kemajuan bangsa kita,” tuturnya.

    Ridwan Hisjam menjelaskan, mengapa banyak versi-versi, karena UUD 1945 terlalu banyak diamandemen. Sejak reformasi, pasal-pasal dari UUD 1945 itu banyak yang diubah.

    “Hanya pembukaanya saja yang tidak diubah, sehingga karena aturan itu diubah, maka setiap presiden punya kebijakan yang terlihat berbeda dengan sebelumnya,” tambahnya.

    Dengan mengembalikan UUD 1945 ke yang asli, maka akan ada GBHN, MPR juga akan kembali sebagai Lembaga Tinggi Negara, bukan lagi Presiden, dimana kedaulatan tertinggi rakyat ada di MPR.

    Ridwan pun menyayangkan kedudukan MPR saat ini sama dengan DPR, karena itu wajar jika setiap presiden punya banyak versi-versi.

    “Kalau nggak mau banyak versi-versi ya harus dikembalikan UUD 1945 seperti yang dulu, murni sesuai aslinya. Saya sepakat apa yang disampaikan Bu Mega, kita harus kembali kepada UUD 45 yang dulu sesuai pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita. UUD kita sekarang kan sekarang sudah sangat liberal, jauh dari budaya bangsa seperti gotong royong dan sebagainya,” tandasnya.

    46

  • Istana siapkan akun media sosial resmi lembaga kepresidenan

    Istana siapkan akun media sosial resmi lembaga kepresidenan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). ANTARA FOTO/Fauzan

    Istana siapkan akun media sosial resmi lembaga kepresidenan
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 14:54 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan membuat akun media sosial resmi Presiden RI yaitu @presidenrepublikindonesia, disiapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan.

    “Ini kita siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi bukan akun pribadi,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hasan mengatakan bahwa untuk sementara akun media sosial Instagram tersebut belum aktif. Nantinya, kata dia, akun @presidenrepublikindonesia akan berisi tentang kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti direncanakan berisi kegiatan-kegiatan beliau sebagai Presiden,” ucap dia.

    Akun Instagram @presidenrepublikindonesia saat ini telah memiliki 270 ribu pengikut. Akun yang telah terverifikasi “centang biru” itu dikelola langsung oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Tampak akun tersebut menggunakan foto profil Prabowo. Hingga saat ini, baru terdapat satu unggahan tertanggal 25 Oktober 2024. Unggahan tersebut menampilkan momen saat Prabowo mengucap sumpah dalam acara pelantikan Presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

    “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat

    Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan badan/lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga, serta badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

    “Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya,” kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar data masyarakat penerima subsidi lebih dipertajam, sehingga bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

    Prabowo juga menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan lintas kementerian.

    “Sinkronisasi datanya sudah ditunjuk tadi, nanti BPS yang akan menyiapkan data-data itu,” kata Hasan.

    Ia menambahkan Presiden memerintahkan jajaran menteri dan kepala lembaga untuk mengkaji besaran subsidi dan mensinkronisasi data dalam kurun waktu dua minggu.

    Perintah Prabowo terkait subsidi yang harus tepat sasaran ini merupakan komitmennya sebagai Presiden, seperti yang pernah diutarakan dalam pidato perdananya saat dilantik sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan pada 20 Oktober lalu.

    “Iya sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi, tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” kata Hasan.

    Dalam pemerintahan sebelumnya, data masyarakat penerima bantuan sosial tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

    Sumber : Antara

  • Waka Baleg DPR Usul Revisi 8 UU Politik dengan Metode Omnibus Law

    Waka Baleg DPR Usul Revisi 8 UU Politik dengan Metode Omnibus Law

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia berbicara soal upaya menyempurnakan sistem politik termasuk penyelenggaraan pemilu. Terkait ini, Doli mengusulkan revisi sejumlah Undang-Undang (UU) politik dengan metode Omnibus Law.

    Hal itu disampaikan Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat itu berisi agenda penyusunan Prolegnas 2025-2029.

    “Saya ingin mengkompilasi seluruh alasan, baik itu alasan konsepsional, alasan empirik, dan alasan berdasarkan pengalaman kita, yang kesimpulannya adalah bahwa memang kita harus segera menyempurnakan sistem politik termasuk di dalamnya sistem pemilu,” kata Doli.

    Doli kemudian mengungkit kritikan terhadap penyelenggaraan pemilu yang masih meninggalkan persoalan. Menurut dia, gelaran pemilu dapat disempurnakan dengan regulasi yang dipaketkan seperti Omnibus Law.

    “Bagaimana menyetopnya, apakah kita semua punya komitmen untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang politik atau termasuknya undang-undang pemilu, dan waktunya itu sekarang,” kata Doli.

    “Jadi kalau kita serahkan ke komisi masing-masing mungkin nanti dibatasi satu-satu gitu, ya, jadi nggak selesai. Padahal saya melihat sebetulnya ini tidak bisa dipisahkan. Mungkin kita, Baleg, harus sudah berpikir tentang metodologi membentuk undang-undang politik secara Omnibus Law. Kita harus punya undang-undang politik yang paketnya lengkap. Karena tadi itu nggak bisa satu-satu,” lanjutnya.

    “Kalau yang dulu saya menganggap, kami (Komisi II DPR periode 2019-2024) itu ada 8 (UU) itu kan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahannya,” kata Doli kepada wartawan.

    Doli menyebutkan kedelapan UU itu. Pertama, UU Pemilu dan UU Pilkada yang hendak disatukan. Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, DPRD tidak termasuk.

    (fca/taa)

  • Indonesia-China akan Makin Kuat di Pemerintahan Baru, Termasuk Pertukaran Antarmasyarakat

    Indonesia-China akan Makin Kuat di Pemerintahan Baru, Termasuk Pertukaran Antarmasyarakat

    GELORA.CO – Duta Besar (Dubes) RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun mengungkapkan hubungan Indonesia dan China akan semakin kuat pada era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami optimistis di bawah pemerintahan baru, hubungan Indonesia dan China akan terus semakin kuat, mempererat kerja sama yang bermanfaat bagi kedua negara dalam bidang perdagangan, investasi, infrastruktur maupun pertukaran antarmasyarakat,” ujar Djauhari dikutip di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Ia menyampaikan hal tersebut dalam resepsi diplomatik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang dihadiri sekitar 500 orang termasuk para duta besar, diplomat dari negara-negara sahabat, pejabat pemerintahan, pimpinan bisnis dari China, maupun Warga Negara Indonesia (WNI) dengan berbagai profesi. Hadir juga Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong.

    “Dalam pidato pertamanya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan optimisme dalam menghadapi tantangan global. Ia menegaskan keyakinan Indonesia dalam menghadapi masa-masa yang penuh gejolak, dengan mengandalkan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia,” ungkap Dubes Djahari.

    Pemerintahan baru, kata Djauhari, akan memprioritaskan program-program utama, seperti pengelolaan sumber daya alam, pencapaian swasembada pangan dan energi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri hilir.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pun di panggung internasional, Indonesia akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dengan menyeimbangkan netralitas dengan kontribusi aktif bagi perdamaian, keamanan dan kemakmuran dunia,” tambah Djauhari.

    Indonesia, menurut Djauhari, tetap berkomitmen untuk membina hubungan damai dengan semua negara, berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepentingan bersama.

    “Dengan mempertahankan prinsip kedaulatan dan non-intervensi, Indonesia akan terus mendorong kerja sama, multilateralisme, dan solusi damai dalam menyelesaikan perbedaan,” tegas Djauhari.

    Terkait hubungan dengan China, Djauhari yang telah bertugas sejak 2018, mencatat adanya pertumbuhan yang konsisten terutama di bidang perdangangan dan investasi.

    Pada 2019, volume perdagangan Indonesia-China tercatat sebesar 79,76 miliar dolar AS dan pada 2023 sudah meningkat hampir dua kali lipat menjadi 139,26 miliar dolar AS dengan surplus di Indonesia.

    Hingga September 2024, perdagangan bilateral Indonesia-China telah mencapai 105,62 miliar dolar AS.

    Selain itu, di bidang investasi, China tetap menjadi salah satu investor utama Indonesia, dengan kontribusi signifikan dalam energi terbarukan, infrastruktur, kesehatan dan transportasi.

    Pada 2014, investasi China di Indonesia hanya bernilai 800 juta dolar AS. Pada 2023, investasi dari China ke Indonesia telah mencapai 7,4 miliar dolar AS sedangkan dari Hong Kong sebesar 6,5 miliar dolar AS.

    Tidak kalah penting di sektor pariwisata, sebelum pandemi, pada 2019 ada 2,07 juta turis dari Tiongkok, sementara dari Indonesia 700 ribu WNI datang ke China. Bali tetap menjadi favorit tujuan wisata dengan menarik 1,1 juta turis China pada 2019.

    Indonesia menargetkan 1 – 1,5 juta wisatawan China datang ke Indonesia hingga akhir 2024.

    “Hingga Agustus tahun ini, 700 ribu wisatawan China telah mengunjungi Indonesia, yang menunjukkan kekuatan hubungan pariwisata kami dan minat yang semakin besar terhadap keindahan alam serta keanekaragaman budaya Indonesia,” ungkap Djauhari.

    Namun, ikatan kedua negara melampaui angka.

    “Salah satu pilar terkuat hubungan kita terletak pada hubungan antarmasyarakat yang telah berkembang seiring waktu. Sebelum pandemi, lebih dari 15 ribu pelajar Indonesia mengejar pendidikan tinggi di China. Saat ini, lebih dari 6 ribu pelajar Indonesia sedang belajar di China. Hal ini mencerminkan ketahanan pertukaran pendidikan kami dan rasa saling menghormati yang mendalam antara kedua negara,” jelas Djauhari.

    Dalam acara tersebut, Djauhari juga memperkenalkan program Golden Visa yang menawarkan izin tinggal 5-10 tahun dengan manfaat proses administrasi yang lebih mudah, akses masuk berkali-kali dan kepemilikan aset.

    “Golden Visa mencerminkan komitmen kami terhadap lingkungan yang ramah bagi investor. Saya mendorong para investor China dan mitra internasional untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan berinvestasi di Indonesia, Anda turut berkontribusi pada pertumbuhan bersama dan memperoleh peluang di salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia,” tutur Djauhari.

  • Belum 24 Jam Instagram Presiden Republik Indonesia Diikuti 664.000

    Belum 24 Jam Instagram Presiden Republik Indonesia Diikuti 664.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Baru-baru ini, Istana Kepresidenan meluncurkan akun Instagram resmi untuk Presiden Prabowo Subianto dengan nama pengguna @presidenrepublikindonesia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, terhitung pada pukul 15.16 WIB, akun ini telah berhasil mengumpulkan 664.000 pengikut.

    Akun resmi Presiden Republik Indonesia ini dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan dan bertujuan untuk menyediakan saluran resmi yang menampilkan berbagai aktivitas Presiden sebagai pemimpin negara.

    “Ini kami siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi, ini bukan akun pribadi,” ujar Kepala presidential communication office (PCO) Hasan Nasbi dalam keterangan resminya pada Rabu, (30/10/2024).

    Mengenai perbedaan konten antara akun ini dan akun pribadi Prabowo, Hasan menjelaskan, akun Presiden Republik Indonesia hanya akan menampilkan aktivitas Prabowo sebagai presiden. 

    “Akun ini masih dalam tahap persiapan. Belum aktif. Rencananya, akan diisi dengan kegiatan-kegiatan beliau sebagai presiden,” tambahnya.

     Hingga kini, hanya ada satu unggahan di akun ini, yaitu foto saat Prabowo mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden.

    Pada keterangan unggahan tersebut tertulis: “Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang serta peraturan-peraturan dengan sebaik-baiknya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pelantikan Presiden & Wakil Presiden, Gedung DPR MPR RI, Jakarta, 20 Oktober 2024”.

  • Istana Bakal Buat Akun Media Sosial Resmi Lembaga Kepresidenan, Isinya Kegiatan Presiden Prabowo

    Istana Bakal Buat Akun Media Sosial Resmi Lembaga Kepresidenan, Isinya Kegiatan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Istana bakal membuat akun media sosial resmi Presiden RI, yaitu @presidenrepublikindonesia.

    Akun tersebut disiapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan.

    “Ini kita siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi bukan akun pribadi,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu (30/10/2024).

    Hasan mengatakan untuk sementara ini akun media sosial Instagram tersebut belum aktif.

    Nantinya, sambung dia, akun @presidenrepublikindonesia akan berisi tentang kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti direncanakan berisi kegiatan-kegiatan beliau sebagai presiden,” katanya. 

    Saat ini akun Instagram @presidenrepublikindonesia telah memiliki 270 ribu pengikut. Akun yang telah terverifikasi centang biru itu dikelola langsung oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Akun tersebut tampak menggunakan foto profil Prabowo. Hingga saat ini baru terdapat satu unggahan tertanggal 25 Oktober 2024.

    Unggahan tersebut menampilkan momen saat Prabowo mengucap sumpah dalam acara pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2024).

    “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” tulis keterangan unggahan tersebut.

  • Prabowo Larang Menteri Naik Mobil Mewah Impor, Begini Respons BMW

    Prabowo Larang Menteri Naik Mobil Mewah Impor, Begini Respons BMW

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto melarang menteri dan pejabat eselon I menggunakan mobil mewah impor. Sebagai gantinya, mereka diminta beralih ke mobil anak bangsa. Apa tanggapan BMW soal rencana tersebut?

    Bayu Riyanto selaku Direktur Pemasaran BMW Group Indonesia mengatakan, pihaknya mendukung seandainya pemerintah mau beralih ke mobil anak bangsa. Namun, sebagai produsen asal Eropa, dia juga ingin mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam negeri.

    “Saya sangat mendukung, sih. Kami kan juga anak bangsa ya. Kami juga bangga lah kalau memang anak bangsa ini punya produk yang memang bisa diapakai oleh kenegaraan,” ujar Bayu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

    “Tapi kami tetap akan support pemerintah. Bisa dilihat di dua tahun ini kan kami sangat massif sekali men-support pemerintah dan kami berikan komitmen kami untuk pemerintah RI ke depan kami akan support apa pun itu,” tambahnya.

    Maung Garuda buatan PT Pindad yang antarkan Presiden Prabowo ke Istana Negara Foto: Dok. PT Pindad

    Bayu menegaskan, pihaknya sejak dulu memang selalu mendukung upaya-upaya pemerintah. Mereka, sebagai sesama produsen, berharap terbaik untuk mobil anak bangsa seperti Pindad yang masuk proyeksi mobil dinas pemerintah.

    “Sejarah kita BMW adalah mendukung pemerintah, langkah mereka seperti apa. Dari Kita sih berharap sukses untuk Pindad Maung. Tentu kami ingin lihat seperti apa, karena apa pun yang bisa kami support, kami akan support,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, kabar Prabowo meminta jajarannya pakai mobil lokal disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024, yang dilihat Senin (28/10).

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wamenkeu Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) memasuki mobil Pindad Maung Garuda untuk bergerak menuju Istana Merdeka dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 setelah dilantik di MPR. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/app/YU Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Menteri memang mendapat jatah mobil dinas. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, urusan kendaraan dinas tercantum dalam BAB III Pasal 5.

    Di situ tertulis, menteri setingkat mendapat ‘jatah’ maksimum dua unit mobil dengan kelas kualifikasi A. Adapun kendaraan yang masuk kriteria kualifikasi A sebagai berikut:

    1. Sedan, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

    2. SUV/MPV, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

    Hingga kini, mobil dinas yang akan dipakai menteri di bawah Presiden Prabowo belum diketahui pasti. Dalam penelusuran detikOto di laman Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belum ada pengadaan untuk kendaraan dinas menteri.

    (sfn/sfn)