Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Dihadiri Prabowo-Gibran, Ini 8 Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Dihadiri Prabowo-Gibran, Ini 8 Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Jakarta –

    Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) resmi dideklarasikan dengan dipimpin Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua umum. Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GSN.

    Di awal acara, Rosan memimpin pembacaan ikrar yang diikuti para anggota GSN. Acara digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Rosan memimpin pembacaan Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional yang berisikan 8 poin. Berikut isinya:

    Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Asta Prasetya Solidaritas Nasional

    Kami, keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional:

    2. Setia pada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945,

    3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

    5. Selalu membela kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,

    6. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi,

    7. Tunduk dan patuh pada disiplin organisasi,

    8. Menjaga kehormatan, kekompakan, dan solidaritas organisasi.

    Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama putra Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasety (Didit Prabowo), Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf; serta jajaran pengurus Partai Gerindra.

    Kemudian, ada pula Menko PMK Pratikno; Ketua Dewan Ekonomi Luhut Binsar; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan; dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri ATR/BPN Nusron Wahid; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; dan Menteri Agama Nassarudin Umar.

    Kemudian terlihat ada Wamenlu Anis Matta; Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi; Cagub Jakarta Ridwan Kamil; dan Cagub Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    (jbr/dhn)

  • Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dalam acara deklarasi ini terdapat beberapa nama yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang tampak hadir di Indonesia Arena.

    Presiden Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

    Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Deklarasi GSN di Indonesia Arena:

    – Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie
    – Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 Anindya Bakrie
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
    – Penasihat khusus Presiden, Wiranto
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
    – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon
    – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman.
    – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
    – Menteri BUMN Erick Thohir
    – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
    – Ketua MPR Ahmad Muzani
    – Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil
    – Ketum PSI Kaesang Pangerap
    – Habib Lutfi

  • Junior Robert Ungkap Tantangan Memerankan Anak Tentara di Film Anak Kolong

    Junior Robert Ungkap Tantangan Memerankan Anak Tentara di Film Anak Kolong

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor Junior Robert mengaku agak kesulitan memerankan tokoh Arya dalam film terbarunya berjudul Anak Kolong. Pasalnya, dalam film itu dirinya harus berperan sebagai sosok anak tentara yang tinggal dan hidup di lingkungan asrama tentara. 

    “Jujur seru juga meranin tokoh anak tentara yang harus tinggal di lingkungan asrama tentara jadi pengalaman baru. Kita sadar jadi anak tentara itu susah, enggak kayak anak muda pada umumnya yang bebas semaunya tanpa harus mikirin orang tuanya,” ungkap Junior saat jumpa pers di Metropole Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

    “Makanya salut sama bapak-bapak TNI yang tetap pakai seragam apalagi sambil olahraga karena memang sudah merasakan bagaimana pakai baju itu,” tambahnya.

    Dalam film produksi PIM Pictures, Junior Robert beradu adegan dengan adiknya William Roberts serta Antonio Blanco, Aisyah Aqilah, Rizky Hanggono, Joe P Project hingga penampilan spesial dari mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Film Anak Kolong yang disutradarai Sony Gaokasak atau Soga berkisah tentang kehidupan anak muda bernama Arya di lingkungan asrama tentara. Arya diharapkan bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi tentara.

    Namun demikian, Arya yang juga jatuh cinta pada seorang gadis bernama Almira (Aisyah Aqila) yang merupakan putri dari komandan ayahnya. Di tengah perjalanan muncul Salim (Antonio Blanco) yang sebelumnya jadi musuh geng kini menjadi sahabatnya.    

    Arya yang harus pergi mengejar cita-citanya di Akademi Militer demi bisa membahagiakan ayahnya harus menitipkan Almira pada Salim. Lantas bagaimana kisah selanjutnya, Apakah Arya bisa kembali kepelukan Almira? Kisahnya bisa disaksikan dalam film Anak Kolong yang tayang mulai 7 November 2024 di bioskop Tanah Air. 

  • DPR RI Buka Lowongan Kerja 205 Tenaga Ahli, Simak Syaratnya – Page 3

    DPR RI Buka Lowongan Kerja 205 Tenaga Ahli, Simak Syaratnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengumumkan pembukaan lowongan kerja besar-besaran untuk posisi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2024 – 2029 dengan total formasi sebanyak 205 orang. 

    Rekrutmen ini menjadi peluang bagi para profesional dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman relevan untuk bergabung dan berkontribusi di lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.

    Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang jadi wakil suara rakyat dan diisi oleh anggota dari berbagai partai politik yang dipilih lewat pemilu. 

    Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR ini membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) buat mengatur kebijakan dan mewakili aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

    DPR RI membuka lowongan ini untuk ditempatkan di berbagai komisi dan badan yang memiliki fokus keahlian masing-masing. Berikut adalah jurusan-jurusan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan setiap komisi.

    Persyaratan Khusus Berdasarkan Komisi dan Badan DPR RI

    DPR RI membuka lowongan tenaga ahli ini untuk ditempatkan di berbagai komisi dan badan yang memiliki fokus keahlian masing-masing. Berikut adalah jurusan-jurusan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan setiap komisi:

    Komisi I: Ilmu Politik, Hukum, Hubungan Internasional, Teknologi Informasi, dan bidang-bidang lain terkait pertahanan dan keamanan.
    Komisi II: Ilmu Pemerintahan, Statistik, Kependudukan, Tata Ruang, dan Kearsipan.
    Komisi III: Ilmu Hukum, Hak Asasi Manusia, Kriminologi, serta bidang komunikasi.
    Komisi IV: Ilmu Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Peternakan, dan Pangan.
    Komisi V: Teknik Sipil, Arsitektur, Geofisika, Transportasi, serta Keantariksaan.
    Komisi VI: Ekonomi, Akuntansi, Bisnis, dan Administrasi Niaga.

  • Ketua KWP periode 2024-2026 kembali dipimpin Ariawan

    Ketua KWP periode 2024-2026 kembali dipimpin Ariawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) untuk periode 2024-2026 kembali dipimpin oleh Ariawan yang terpilih secara aklamasi dalam pemilihan yang digelar di Wisma DPR RI, Cikopo, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Ariawan mengatakan kepemimpinannya dua periode bukanlah semata-mata untuk mencari kemenangan, melainkan bertujuan untuk menyatukan para wartawan yang meliput di parlemen.

    “Jabatan yang saya emban kembali ini bukan semata-mata mencari kemenangan, tapi kebersamaan,” kata Ariawan usai dinyatakan terpilih kembali sebagai Ketua KWP.

    Baca juga: Ketua MPR minta wartawan parlemen tetap objektif beritakan pemilu

    Dia lantas berkata, “Tagline kita tetap sama, sinergisitas dan kolaborasi itu harga mati.”

    Dia juga menyebut tidak ada yang menang ataupun kalah dalam pemilihan Ketua KWP ini, sebaliknya dia justru mengajak seluruh anggota untuk bergotong royong memajukan KWP.

    “Tidak ada menang kalah karena semua adalah satu kesatuan. Kita tetap mengutamakan sinergisitas dan kolaborasi untuk memajukan KWP ke depan,” ucapnya.

    Menurut dia, tidak ada yang membedakan dirinya sebagai ketua dengan anggota KWP sebab semua yang tercatat sebagai bagian dari KWP harus bersama-sama berkontribusi membawa KWP menjadi lebih baik.

    “Kita semua sama sehingga semua dapat berkontribusi dan berbuat hal yang sama untuk KWP,” ujarnya.

    Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah mendukungnya kembali memimpin KWP dan ikut mensukseskan acara tersebut.

    “Mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KWP atas kerja samanya selama ini,” kata dia.

    Ariawan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KWP periode 2022-2024 kembali terpilih menjadi Ketua KWP periode 2024-2026. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas ANTARA itu mendapatkan seluruh dukungan suara dari 178 anggota KWP yang hadir pada pemilihan.

    Dalam pemilihan tersebut turut hadir pula, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo, hingga Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi.

    Baca juga: Gus Muhaimin: Peran wartawan parlemen sangat penting angkat citra DPR
    Baca juga: Wakil Ketua BKSAP sebut wartawan parlemen harus sukseskan P20

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, para ketua umum hingga petinggi parpol yang saat ini berada di barisan pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan selepas salat Jumat. 

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

    Kemudian, satu per satu mulai keluar sekitar pukul 14.50 WIB. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan ketua umum parpol KIM yang terlihat keluar duluan. 

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungkap agenda pertemuan Prabowo dengan para elite parpol KIM Plus diisi dengan agenda makan siang. 

    Setelah itu, beberapa ketua umum parpol lainnya turut keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan usai agenda makan siang tersebit. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku agenda makan siang itu hanya untuk berdiskusi. 

    “Diskusi itu ya ketawa-tawa ringan, bercanda dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” kata pria yang juga Ketua MPR itu kepada wartawan, Jumat (1/11/2024). 

    Muzani menyebut ada harapan agar pertemuan tersebut rutin dilakukan pada Jumat setiap minggunya. 

    “Tapi kan tentu saja disesuaikam dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ucapnya. 

    Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 secara tidak spesifik turut dibicarakan. 

    Seperti diketahui, KIM Plus memiliki kerja sama politik di mana parpol anggotanya mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama di sejumlah kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa di antaranya yakni di Jakarta dan Jawa Tengah. 

    “Pilkada tidak terlalu spesifik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu. 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa para ketua umum parpol dan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, turut membicarakan soal kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan. 

    “Beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan yang barangkali dalam pemikiran-pemikiran yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” ujar pemilik Media Group itu.

  • Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mendukung rencana pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang politik, khususnya undang-undang kepemiluan, dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    “Karena pada dasarnya, banyak aturan di dalamnya yang seharusnya sama seperti pemilihan legislatif semua sama kan di setiap tingkatan,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Lia juga menyoroti kesamaan aturan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut dia, usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengatur pemilihan legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan secara lebih terintegrasi.

    Sejak dirinya masih menjadi bagian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berbagai undang-undang pemilu telah diusulkan untuk digabung dalam satu kodifikasi undang-undang.

    Lia juga menyoroti benang merah antara Undang-Undang Partai Politik dengan UU Pemilu. Ia mengatakan banyak aturan di partai politik yang berkaitan dengan aturan di Undang-Undang Pemilu.

    “Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif,” ucap dia.

    Dengan demikian, ia sepakat terhadap usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    Adapun delapan undang-undang yang akan direvisi dengan metode omnibus law, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • MPR dorong perempuan korban kekerasan seksual untuk berani melapor

    MPR dorong perempuan korban kekerasan seksual untuk berani melapor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong kaum perempuan untuk berani melapor atau speek up jika mengalami ataupun mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual.

    Keberanian para korban untuk berbicara sangat diperlukan guna membantu aparat penegak hukum dan pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual di tengah masyarakat.

    “Selain peran negara dan keamanan dalam setiap ruang publik dan privat maka kita semua juga harus bisa speak up, waspada, dan berani melapor,” kata pria yang akrab disapa Ibas dalam keterangannya saat menjadi narasumber pada webinar bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ibas, para korban kekerasan seksual tidak perlu khawatir untuk mengungkap kasusnya karena negara dipastikan akan memberikan perlindungan.

    Dia menjelaskan perlindungan korban dan penindakan aksi kekerasan seksual itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

    Tidak hanya menjamin keamanan pelapor, Ibas menegaskan pemerintah juga harus memperhatikan kaum perempuan dari sisi konsep Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Dalam konsep SGDs ini, tambah Ibas, salah satu yang harus diperhatikan pemerintah adalah kemakmuran dan kesetaraan hak dalam kehidupan.

    Masyarakat, terkhusus kaum perempuan, bisa menggunakan konsep SGDs ini untuk mendorong pemerintah memberikan pemenuhan hak terhadap perempuan.

    Dengan terpenuhinya kesetaraan hak perempuan di Indonesia. Ibas yakin secara perlahan kasus kekerasan seksual dapat berkurang.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tito Sambut Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, Akan Lapor Prabowo Dulu – Page 3

    Tito Sambut Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, Akan Lapor Prabowo Dulu – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mneyatakan perlu menyempurnakan sistem politik, termasuk penyelenggaraan pemilu.

    “Bagaimana menyetopnya, apakah kita semua punya komitmen untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang politik atau termasuknya undang-undang pemilu, dan waktunya itu sekarang,” kata Doli.

    Doli menyebut kedelapan UU adalah UU Pemilu dan UU Pilkada yang hendak disatukan. Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, DPRD tidak termasuk.