Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Keluarga: Kami Tak Pernah Mengemis ke Pemerintah Minta Delpedro Dibebaskan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Oktober 2025

    Keluarga: Kami Tak Pernah Mengemis ke Pemerintah Minta Delpedro Dibebaskan Megapolitan 17 Oktober 2025

    Keluarga: Kami Tak Pernah Mengemis ke Pemerintah Minta Delpedro Dibebaskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keluarga CEO Lokataru, Delpedro Marhaen mengaku tak pernah mengemis ke pemerintah untuk meminta dibebaskan dari penjara dalam kasus dugaan penghasutan demonstrasi akhir Agustus 2025.
    Hal tersebut dikatakan kakak Delpedro, Delpiero Hegelian saat menghadiri sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
    “Dan sekali lagi kami tidak pernah mengemis kepada pemerintah untuk Pedro dibebaskan, tapi kami menginginkan adanya keadilan seadil-adilnya,” ujar Delpiero.
    Gugatan praperadilan ini ditempuh sebagai salah satu langkah hukum untuk menggugurkan status tersangka Delpedro.
    “Ini adalah bukti konkrit bahwa Delpedro telah gentleman untuk melakukan proses hukum,” kata dia.
    Sebagai bentuk dukungan, Delpiero bersama ibundanya menghadiri sidang gugatan praperadilan ini.
    “Sebenarnya ini sebuah sikap dari kami keluarga dan dari Pedro bahwa kami ingin mengikuti seluruh proses hukum,” ucap Delpiero.
    Dia berharap pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya menghadiri sidang kali ini agar gugatan praperadilan ini bisa berjalan.
    “Jadi, hari ini juga kami menunggu
    gentleman
    -nya pihak kepolisian untuk hadir dalam praperadilan,” ujar dia.
    Sebelumnya, TAUD mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat.
    Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan ditahan di Polda Metro Jayat usai ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025.
    Diketahui, polisi menetapkan enam orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial. Enam orang tersebut, yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
    Keenam orang itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk Gedung DPR/MPR RI.
    Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan.
    “Menyuarakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live di media sosial inisial T sehingga memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR/MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan aksi anarkis dan merusak beberapa fasilitas umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Oktober 2025

    Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025

    Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO Lokataru, Delpedro Marhaen akan menjalani sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Jumat (17/10/2025).
    Perkara sidang ini teregistrasi dalam nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan jenis perkara sah tidaknya penetapan Delpedro sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan massa aksi pada demonstrasi akhir Agustus lalu.
    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya menjadi pihak termohon dalam perkara ini.
    “Jenis perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, dengan Terdakwa Kapolri cq Direskrimum Polda Metro Jaya,” tulis laman SIPPN Jaksel, dikutip Jumat.
    Berdasarkan rincian yang tercantum pada laman tersebut, sidang dijadwalkan pukul 09.05 WIB di ruang sidang 4.
    Selain Delpedro, rekan sesama aktivis lainnya juga akan menjalani sidang gugatan dengan agenda sidang pertama di ruang terpisah.
    Perkara Muzaffar Salim teregistrasi dalam nomor 129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidangnya dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang sidang 6.
    Sementara Syahdan Husein didaftarkan dalam perkara nomor 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang pertamanya dilaksanakan pada waktu yang sama di ruang sidang 5.
    Sebelum ketiganya, aktivis mahasiswa Khariq Anhar sudah lebih dulu menjalani sidang gugatan praperadilan pada Senin (13/10/2025).
    Saat itu, pihak Polda Metro Jaya tak memenuhi panggilan majelis hakim sehingga persidangan ditunda.
    Sebelumnya, TAUD mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat.
    Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan ditahan di Polda Metro Jayat usai ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025.
    Diketahui, polisi menetapkan enam orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial. Enam orang tersebut, yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
    Keenam orang itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk Gedung DPR/MPR RI.
    Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan.
    “Menyuarakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live di media sosial inisial T sehingga memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR/MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan aksi anarkis dan merusak beberapa fasilitas umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu Sekolah Garuda?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan.
    Lantas, apa itu Sekolah Garuda?
    Sekolah Garuda atau pertama kali dikenalkan dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi.
    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan sekolah yang dirancang untuk fokus pada pengembangan sains, teknologi, dan inovasi.
    Kurikulum Sekolah Garuda akan berbasis kompetensi untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.
    “Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
    Rencana awal, pemerintah akan membangun sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru. Kemudian akan ada 80 sekolah yang sudah ada dan akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
    “Akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ujar Prabowo.
    Sebelum pidato kenegaraannya itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    Dalam rapat tersebut, turut dibahas tentang Sekolah Garuda yang menjadi program yang dirancang menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri supaya mampu melanjutkan studi di kampus unggulan dunia.
    Sekolah Garuda yang disebut program strategis nasional merupakan sekolah tingkat menengah atas dengan sistem asrama dan kurikulum standar internasional.
    Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di bidang industri, pertahanan, energi, dan teknologi.
    KOMPAS.com/MELVINA TIONARDUS Suasana pengenalan Sekolah Garuda Transformasi SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
    Program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.
    Sekolah Garuda Transformasi akan mentransformasikan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia.
    Sementara Sekolah Garuda Baru adalah sekolah yang dibangun dari nol di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul.
    Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar.
    Dalam peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025–2029, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
    “Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang bertujuan menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti ratas tersebut.
    Ia menjelaskan, sistem seleksi masuk Sekolah Garuda dirancang kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik, serta uji kompetensi yang ketat.
    Seluruh siswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa penuh, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
    “Sekolah Garuda mengadopsi model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, dan seluruh siswa akan menerima beasiswa penuh,” ujar Teddy.
    Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto ratas mengenai Sekolah Garuda di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025).
    Akhirnya, Sekolah Garuda resmi diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (8/10/2025).
    Acara pengenalan Sekolah Garuda ini dilaksanakan serentak di 16 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu titik adalah Sekolah Garuda Transformasi M.H. Thamrin yang dulunya bernama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan program yang lahir dari visi Prabowo.
    Sekolah Garuda, kata Brian, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing global.
    Dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi yang siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
    “Sekolah Garuda ini memang kita siapkan untuk melahirkan para petarung, Garuda-Garuda muda, yang lawannya bukan lagi sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Singapura, China, Jepang, Amerika bisa bikin apa, kita juga harus bisa. Itulah yang nanti dilahirkan oleh Sekolah Garuda, petarung-petarung dengan level yang siap bersaing, meyakinkan diri bahwa kita mampu berkompetisi dengan siswa-siswa dari negara lain, dan kita pasti bisa,” ujar Brian.
    Pengenalan Sekolah Garuda itu sendiri dilaksanakan di 16 titik di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan empat titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Para siswa SMAN Unggulan M.H.Thamrin yang berbaris usai peluncuran sekolah Garuda, Rabu (8/10/2025). Pemerintah perkenalkan 16 lokasi Sekolah Garuda, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk cetak generasi unggul siap saing secara global.
    Berikut rincian 12 titik Sekolah Garuda Transformasi:
    Sedangkan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru terletak di Belitung Timur dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dan Bulungan (Kalimantan Utara).
    Targetnya, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
    “Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal,” ujar Brian.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati melihat bahwa Sekolah Garuda merupakan program yang harus didukung untuk memproyeksikan Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang mutlak dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.
    “Maka ucapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan lahirnya program Sekolah Garuda harus kita maknai positif,” ujar Kurniasih kepada Kompas.com.
    Sekolah Garuda yang pembiayaannya ditanggung pemerintah akan membuka kesempatan luas bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tak terkecuali bagi para siswa dari latar ekonomi yang kurang.
    Jika dijalankan dengan baik, Kurniasih memandang bahwa Sekolah Garuda juga dapat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antarwilayah.
    Mengingat Sekolah Garuda Baru menyasar wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Secara kurikulum, jika menggunakan pendekatan International Baccalaureate (IB) dan fokus pada science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM, maka lulusannya diharapkan nanti akan bisa kompatibel dengan dunia global untuk bersaing di universitas terkemuka di dunia,” ujar Kurniasih.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
    Ia juga mengapresiasi konsep Sekolah Garuda Transformasi yang mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada.
    “Konsep Sekolah Garuda Transformasi juga bisa menjadi salah satu efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sekolah unggulan yang sudah ada,” ujar Kurniasih.
    Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap Sekolah Garuda yang implementasinya harus tepat sasaran.
    Tegasnya, harus ada parameter yang jelas terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Tujuannya untuk mencegah praktik titip-menitip siswa.
    Selanjutnya, kapasitas guru dan pengajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar kurikulum yang menjadi tujuan utama Sekolah Garuda.
    Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan sekolah reguler yang ada di seluruh Indonesia.
    Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru menimbulkan kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
    “Agar tidak terjadi kesenjangan antara Sekolah Garuda dan sekolah reguler, maka sekolah reguler juga wajib diperhatikan, supaya tidak muncul situasi di mana hanya sekolah Garuda yang disupport, sementara sekolah lain makin jatuh,” ujar Kurniasih.
    Ia mengatakan, modal utama Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan kapital baru dengan SDM yang berdaya saing global.
    Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses semua kalangan. Tegasnya, tidak boleh ada anak anak Indonesia yang tidak bersekolah.
    “Sinergi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan semua program pendidikan untuk anak-anak kita jika kita serius, maka akan menjadi modal besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Kurniasih.
    “Sekolah Garuda hadir sebagai terobosan harapan. Ia menjadi simbol bahwa negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Terobosan ini bukan hanya soal infrastruktur pendidikan, melainkan perubahan paradigma: dari pemerataan fisik menuju pemerataan kesempatan,” sambungnya berharap.
    Dokumen Kementerian Agama Logo Sekolah Garuda buatan Diyan Rizqianto alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
    Dihubungi terpisah, Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan melihat bahwa Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sektor pendidikan.
    Hal tersebut tercermin dari kehadiran Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
    Adapun terkait Sekolah Garuda, ia menilai bahwa konsep transformasi merupakan sesuatu yang realistis ketimbang membangun sekolah baru.
    Tinggal bagaimana sekolah-sekolah baru tersebut meningkatkan kurikulumnya, sesuai standar yang lebih tinggi.
    “Perkuat kultur pembelajaran saja, tidak perlu membangun kultur (pembelajaran) baru,” ujar Darmaningtyas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Pembukaan UUD 1945 tersebut menyebutkan berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,” kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Neng Eem, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan Presiden Prabowo telah membawa Indonesia sebagai negara yang terdepan dan menjadi penentu pencetak sejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kini jadi negara yang diperhitungkan di dunia. Apalagi untuk perdamaian di Gaza atau Timur Tengah ini, Indonesia jadi negara penentu dan bukan hanya jadi penonton,” ujarnya.

    Wakil Sekjen DPP PKB ini menegaskan Fraksi PKB MPR juga mendukung upaya yang akan dilakukan selanjutnya setelah fase pertama perdamaian di Gaza ditandatangani, yang ditandai dengan pertukaran sandera, penarikan tentara Israel dari Palestina, serta diperbolehkannya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

    PKB bahkan mendukung penuh, jika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB untuk bertugas di Gaza.

    Seperti diketahui, empat pemimpin dunia, yakni Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi. Pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah menandatangani perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) malam waktu setempat.

    Perjanjian damai Gaza ini juga disaksikan oleh pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepedulian terhadap Kesejahteraan Hewan Bagian Upaya Wujudkan Keberlanjutan Kehidupan

    Kepedulian terhadap Kesejahteraan Hewan Bagian Upaya Wujudkan Keberlanjutan Kehidupan

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan. 

    “Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem. 

    Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi. 

    Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi. 

    Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air. 

    Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan. 

    Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless. 

    Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar. 

    Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi. 

    Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan. 
     

    Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.

    Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem. 

    “Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti. 

    Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan. 

    Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset. 

    Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan. 

    Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar. 

    Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya. 

    Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya. 

    Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar. 

    Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan. 

    Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan. 

    Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi. 

    Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik. 

    Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan. 

    Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi 
    pada 2026.

    Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan. 

    Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan. 
     
    “Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem. 
     
    Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi. 
     
    Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi. 
     
    Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air. 
     
    Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan. 
     
    Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless. 
     
    Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar. 
     
    Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi. 
     
    Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan. 
     

     
    Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.
     
    Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem. 
     
    “Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti. 
     
    Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan. 
     
    Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset. 
     
    Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan. 
     
    Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar. 
     
    Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya. 
     
    Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya. 
     
    Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar. 
     
    Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan. 
     
    Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan. 
     
    Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi. 
     
    Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik. 
     
    Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan. 
     
    Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi 
    pada 2026.
     
    Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan. 
     
    Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Ketua MPR bangga Presiden berperan dalam perdamaian Israel-Palestina

    Ketua MPR bangga Presiden berperan dalam perdamaian Israel-Palestina

    Bahwa Presiden Prabowo membela Palestina di berbagai pidatonya itu karena bagian dari kewajiban kita sebagai sesama bangsa Muslim untuk membantu meringankan beban Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku bangga Presiden RI Prabowo Subianto ikut berperan dalam perdamaian antara Israel dan Palestina di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Mesir.

    Saat kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Aceh, Rabu, Muzani mengatakan Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut dia, upaya mewujudkan perdamaian dunia betul-betul disuarakan Indonesia.

    “Yang kita ikut bergembira, bangga dan senang dalam proses perdamaian itu pemimpin Indonesia Presiden Prabowo terlibat di dalam proses bersejarah ini. Presiden Prabowo mendapat pujian berkali kali dari Presiden Amerika Trump,” katanya, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta.

    Dalam pidatonya, Muzani menyinggung tentang proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam proses perundingan perdamaian.

    Menurut dia, Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 telah berkomitmen untuk terus berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen itu ditegaskan kembali di hadapan para pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Bahwa Presiden Prabowo membela Palestina di berbagai pidatonya itu karena bagian dari kewajiban kita sebagai sesama bangsa Muslim untuk membantu meringankan beban Gaza,” kata Muzani.

    “Di situ Presiden, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui Israel jika Palestina belum merdeka sebagai negara yang bebas dari penjajahan. Ini adalah sikap tegas Presiden Prabowo yang disampaikan di banyak kesempatan,” sambung dia.

    Muzani memandang, persatuan dan stabilitas politik adalah syarat utama sebuah negara melakukan pembangunan. Tidak sedikit rakyat di berbagai negara mengalami kesengsaraan akibat konflik.

    “Kita lihat juga di banyak negara Timur Tengah yang berkonflik itu terjadi karena tidak adanya persatuan sehingga akibat perang itu, mereka tidak bisa melaksanakan pembangunan,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Muzani menekankan, persatuan dan kesatuan menjadi fondasi sebuah bangsa untuk bisa maju. Dia mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat ikut menjaga keharmonisan NKRI.

    “Tidak ada pembangunan tanpa persatuan. Kontribusi Aceh terhadap bangsa Indonesia tidaklah kecil. Marilah kita terus berbuat baik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Adik-adik teruslah belajar dan membaca karena dengan membaca kita bisa memahami banyak literasi yang menambah wawasan kita sehingga para mahasiswa dan mahasiswi Syiah Kuala bisa berinovasi berkreasi dalam rangka membangun negeri,” kata Muzani.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Jakpus tangkap pelaku penipuan modus bantu korban jadi polisi

    Polres Jakpus tangkap pelaku penipuan modus bantu korban jadi polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial AR (31) yang diduga melakukan penipuan dengan modus janji palsu bisa memasukkan korban dan keluarganya menjadi anggota Polri.

    “Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi. Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kejadian bermula pada periode Februari hingga Mei 2025 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Korban berinisial A (30), warga Tangerang, mengenal tersangka AR (31) yang mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI.

    Kemudian korban dimintai uang sebesar Rp750 juta oleh tersangka agar bisa menjadi anggota Polri.

    Korban mentransfer uang sebesar Rp750 juta ke rekening tersangka. Namun hingga proses seleksi selesai, tak satu pun dari yang dijanjikan lolos menjadi anggota Polri.

    Korban yang merasa tertipu melapor ke Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) pada 12 Oktober 2025.

    Kapolres Metro Jakpus menyatakan bahwa pelaku memanfaatkan nama besar institusi dan anggota dewan untuk menjalankan aksinya.

    “Kami tidak akan menolerir siapapun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pihak Kepolisian akan terus membongkar jaringan-jaringan dengan modus serupa.

    “Kami pastikan, siapapun yang bermain dalam praktik ilegal ini akan kami kejar dan tindak tegas,” katanya.

    Polri bukan lembaga yang bisa dimasuki dengan imbalan finansial. “Kami tegaskan lagi, seleksi Polri itu murni, gratis dan transparan,” kata dia.

    Sementara itu, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menjelaskan, timnya bergerak cepat dan menangkap tersangka di wilayah Jakarta Pusat.

    “Tersangka kami amankan bersama barang bukti berupa dokumen mutasi rekening, percakapan WhatsApp dan satu buah ‘flashdisk’,” katanya.

    Saat ini tersangka telah ditahan di Polsek Metro Tanah Abang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengaku jadi Staf DPR, Pria di Tanah Abang Tipu Warga Rp 750 Juta Janjikan Bantu Lolos Masuk Polisi – Page 3

    Mengaku jadi Staf DPR, Pria di Tanah Abang Tipu Warga Rp 750 Juta Janjikan Bantu Lolos Masuk Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengungkap kasus penipuan dengan modus janji palsu memasukkan korban dan keluarganya menjadi anggota Polri. Korban mengalami kerugian mencapai Rp750 juta.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pelaku mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR yang bermitra dengan Polri.

    “Kejadian bermula pada periode Februari hingga Mei 2025 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Korban berinisial A (30), warga Tangerang, mengenal tersangka AR (31) yang mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI,” kata Susatyo dalam keterangannya, Selasa (14/10).

    Susatyo menjelaskan, terduga pelaku memanfaatkan nama besar institusi dan anggota dewan untuk menjalankan aksi kejahatannya.

    “Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi. Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas. Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri,” jelasnya.

    Korban mentransfer uang sebesar Rp 750 juta ke rekening milik terduga pelaku. Akan tetapi sampai seleksi selesai, tak satu pun yang menjadi anggota Polri seperti dijanjikan pelaku.

    Purnomo mengatakan, korban yang merasa tertipu tersebut melapor kejadian itu ke Polsek Metro Tanah Abang pada 12 Oktober 2025 kemarin.

    Eks Kapolres Bogor ini menegaskan, pihaknya terus membongkar jaringan-jaringan dengan modus serupa. Sebab, kata Purnomo, seleksi Polri gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

    “Kami pastikan, siapa pun yang bermain dalam praktek ilegal ini akan kami kejar dan tindak tegas. Polri bukan lembaga yang bisa dimasuki dengan imbalan finansial. Kami tegaskan lagi, seleksi Polri itu murni, gratis, dan transparan,” tegasnya.

  • Politik kemarin, Presiden Prabowo di Mesir hingga pujian dari Trump

    Politik kemarin, Presiden Prabowo di Mesir hingga pujian dari Trump

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah terjadi pada Senin (13/10), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir untuk menghadiri KTT untuk Perdamaian Gaza hingga mendapatkan pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    1. Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir setibanya di lokasi KTT Gaza

    Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di pelataran acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, yang berlangsung di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) siang waktu setempat.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, yang berlangsung di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) waktu setempat.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Menlu RI bantah kabar Presiden Prabowo berencana kunjungi Israel

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono membantah kabar yang diberitakan sejumlah media di Israel yang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana berkunjung ke Israel, Selasa (14/10), setelah merampungkan agenda untuk menghadiri KTT di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wakil Ketua MPR: Prabowo ke Mesir hadiri KTT soal Gaza karena diperhitungkan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk menghadiri KTT terkait perdamaian di Gaza, Palestina, karena diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Dasco usul buat aplikasi laporan DPR saat reses untuk transformasi DPR

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan untuk membuat aplikasi laporan bagi anggota DPR RI selama menjalankan masa reses sebagai bagian dari upaya transformasi DPR RI agar lebih terbuka bagi publik.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lestari Moerdijat Dorong Hadirnya Ruang Digital Aman bagi Perempuan & Anak

    Lestari Moerdijat Dorong Hadirnya Ruang Digital Aman bagi Perempuan & Anak

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong hadirnya ruang digital yang aman bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak dan perempuan. Ia menyampaikan hal ini harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan dan masyarakat guna menekan tindak kekerasan di ruang digital.

    “Di tengah meningkatnya ancaman kekerasan di ruang digital, dibutuhkan kebijakan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak yang harus segera direalisasikan,” kata Lestari dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

    Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tahun 2024, tercatat 61% korban kekerasan digital adalah perempuan. Sementara SAFEnet pada tahun 2024 melaporkan sebanyak 70% korban doxing merupakan perempuan.

    Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2025 mencatat lebih dari 80 ribu anak terlibat dalam aktivitas judi online. Hal ini menunjukkan ancaman serius bagi generasi muda di dunia maya.

    “Catatan dari sejumlah lembaga tersebut menunjukkan ancaman dinamika ruang digital yang serius terhadap perempuan dan anak yang merupakan faktor penting yang berperan menentukan masa depan bangsa,” paparnya.

    Lestari menilai bila dalam proses pertumbuhan anak dan dinamika kehidupan perempuan terganggu maka masa depan sebuah bangsa berpotensi terganggu. Untuk itu, ia mendorong literasi digital masif bagi perempuan dan anak-anak secara konsisten ditingkatkan.

    Lestari pun berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat segera membangun kolaborasi yang kuat dalam upaya melahirkan dan melaksanakan kebijakan. Dengan begitu, sistem perlindungan menyeluruh di ruang digital bagi setiap warga negara dapat terwujud.

    (prf/ega)