Kementrian Lembaga: MPR RI

Perbesar

ESPOS.ID – Pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. (presidenri.go.id)

Esposin, JAKARTA — Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2044).

Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Promosi
Dirut BRI Raih Penghargaan The Best CEO Ajang TOP CEO Indonesia Awards 2024

Sebulan pasca-dilantik sejumlah program dan kebijakan diambil dan dilakukan keduanya. Di awal pasca-pelantikan, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya agar para menteri hingga pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil yang diproduksi oleh BUMN PT Pindad, yakni Maung Garuda. 

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara eksklusif yang dikutip pada Senin (28/10/2024) via Bisnis.com.

“Iya saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo. 

Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah merencanakan bahwa nantinya, kemungkinan besar semua menteri, pejabat, hingga TNI dan Polri menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri.

“Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI, Polri,” ucap Prabowo. 

Tak hanya itu, Mantan Menteri Pertahanan itu mengungkapkan bahwa keinginan ini memang sudah dia cita-citakan dari kecil.

“Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya menteri pertahanan dan sekarang presiden,” ucap putra ekonom dan mantan menteri Sumitro Djojohadikusumo itu.

Saat berita ini ditulis, Kamis (21/11/2024), Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, antara lain, Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala Negara berangkat pad Jumat (8/11/2024) dan dijadwalkan pulang kembali ke Tanah Air pada Sabtu (23/11/2024).

Lapor Mas Wapres

Sementara, Wapres Gibran membikin layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” yang ddiluncurkan di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengatakan bahwa Wapres Gibran menginginkan adanya laporan berkala terkait aduan warga yang diterima oleh tim Sekretariat Wakil Presiden.

Menurut Sapto, kanal pengaduan “Lapor Mas Wapres” ini diluncurkan untuk membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan, aduan hingga aspirasi kepada pemerintah.

Dalam prosesnya, tim Setwapres akan mengumpulkan seluruh pengaduan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut.

Masyarakat yang sudah mendapat nomor ID atas laporan mereka dapat meninjau progres pengaduan melalui kontak WhatsApp yang sudah tertulis, yakni di nomor 081117042207, atau melalui situs resmi setwapreslapor.go.id.

PPN 12 Persen

Selain program dan kebijakan tersebut, sebulan pasca-dilantik, masyarakat riuh akibat pengumuman kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Pengumuman disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Ia menyatakan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Dasarnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.

Kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap memberatkan masyarakat yang saat ini dihadapkan pada menurunnya daya beli.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky berpendapat pemerintah perlu mencari sumber penerimaan selain dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Sikap yang perlu diambil pemerintah yaitu mengeksplore sumber penerimaan lain, selain menaikkan PPN menjadi 12 persen,” kata Riefky, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

Dia mengamini pemerintah memiliki urgensi meningkatkan penerimaan pada tahun depan, mengingat program-program pemerintahan baru yang kemungkinan bakal menambah nilai belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Memang sangat diperlukan penerimaan. Tapi, apakah PPN ini kebijakan yang tepat? Kami rasa tidak. Ada beberapa strategi lain untuk meningkatkan penerimaan tanpa meningkatkan PPN,” kata dia lagi.

Dalam laporan bertajuk “Indonesia Economic Outlook 2025” yang dirilis awal November lalu, LPEM UI merekomendasikan empat strategi alternatif meningkatkan penerimaan, di antaranya menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

Masih tingginya aktivitas informal di Indonesia membuat serapan PPN kurang optimal dan mendorong kenaikan beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal. Maka, pemerintah disarankan untuk mengatasi isu struktural tersebut.

Beberapa cara yang dapat dilakukan termasuk memberikan insentif untuk peralihan bisnis informal ke formal, memudahkan birokrasi, serta sosialisasi manfaat dari mendaftarkan kegiatan formal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.