Kementrian Lembaga: MPR RI

Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (
Formappi
) mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
rapat komisi
mencapai 78 persen.
Meski demikian, pimpinan rapat komisi sering kali tidak mencantumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat.
“Ada begitu banyak rapat yang telah diadakan oleh komisi-komisi di mana pimpinan rapat tak menyebutkan jumlah anggota yang hadir. Itulah, menjadi salah satu permasalahan yang kami temukan,” kata Peneliti Formappi
Lucius Karus
dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 secara virtual, Minggu (8/12/2024).
Lucius menegaskan, data kehadiran anggota merupakan hal yang mutlak dalam menentukan kuorum rapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta Tata Tertib (Tatib) DPR.
Ia mengingatkan, pengabaian jumlah kehadiran anggota dapat berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan secara prosedural.
Tak hanya itu, pimpinan rapat atas dorongan kepentingannya bisa suka-suka memutuskan rapat, saat anggota tidak memenuhi persyaratan kuorum rapat dan kuorum pengambilan keputusan.
“Hal ini menjadi catatan awal yang buruk dari praktik-praktik rapat DPR pada Masa Sidang I,” ujarnya.
Selama Masa Sidang I, terdapat 161 rapat komisi, 25 rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) non-komisi, dan 8 kali rapat paripurna, dengan total mencapai 194 kali rapat.
Lucius mencatat bahwa banyaknya rapat yang diadakan oleh AKD menunjukkan semangat DPR di awal periode.
Namun, beberapa AKD, seperti Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), belum terlihat aktif dalam mengadakan rapat.
“Belum aktifnya beberapa Badan, khususnya BAM sebagai AKD baru, tampak menunjukkan urgensi pembentukan badan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendesak. Tak hanya BAM yang baru lahir, BAKN yang sudah dihidupkan kembali sejak tahun 2020 lalu tampak tak cukup punya fungsi yang membuatnya jadi sebuah AKD yang berguna,” ucap Lucius.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2024 17:32
Forum Jamsos Minta Pengelolaan Dana Jamsos Pekerja Tetap Sesuai UU – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengganggu pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang ada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Peringatan ini disampaikan melalui maklumat yang dihasilkan dari Forum Group Discussion (FGD) yang digelar pada Jumat (6/12) lalu. Adapun sikap ini terjadi akibat keprihatinan para pekerja atas wacana pemerintah yang berencana menggunakan dana tersebut untuk mendanai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Koordinator Forum Jamsos Jusuf Rizal mengatakan bahwa pengelolaan DJS BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bagus, apalagi ketahanan dananya juga bisa dibilang sehat, karena 70 persen dananya diinvestaskan dalam bentuk deposito.

Pihaknya pun menekankan bahwa pengelolaan DJS hanya boleh dilakukan oleh BPJS dan penggunaannya juga harus sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dari sisi pengawasan, penggunaan dana tersebut telah dilakukan secara berlapis. Ada Dewan Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan, begitu pula (Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan kedepan Forum Jamsos akan turut menjadi mitra kritis dalam pengawasan.

“Untuk itu Forum Jamsos meminta dan mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengutak atik dana Pekerja dan Buruh di BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga diharapkan ke Kementerian Tenaga Kerja, MPR, DPR, DPD maupun DJSN (Dewan Jaminan Sosial) harus turut mengawasi secara maksimal pengelolaan Dana Jaminan Sosial itu agar kedepan tidak membawa masalah,” tegas Jusuf Rizal.

08/12/2024 12:46
Amien Rais Bacakan 6 Pernyataan Sikap, Partai Ummat Dukung Pemerintahan Prabowo

loading…

Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais. Foto/Dok Partai Ummat

JAKARTA – Partai Ummat , partai yang didirikan tokoh Reformasi M Amien Rais , menyatakan dukungan dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais.

Saat menyampaikan pernyataan sikap itu, Amien Rais antara lain didampingi Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo dan Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi.

Berikut ini pernyataan sikap Partai Ummat, yang dibacakan M Amien Rais, dikutip dari akun YouTube Amien Rais Official, Minggu (8/12/2024).

Pertama, kata Amien Rais, Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar Rp8.000 triliun.

Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia yang memuat pandangan strategis Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Pertama, tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini maka hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli, karena uang berkuasa di pemilihan. Di samping itu partai, survei, pemilih, dan media, kadang bisa dibeli dan dikuasai.

Ketiga, Majelis Syura Partai Ummat dan DPP Partai Ummat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Bapak Prabowo Subianto dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk bersama Presiden menerbitkan undang-undang guna melarang secara keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun pada rezim yang lalu dan juga memperbaiki demokrasi di Indonesia sehingga bersih, jujur, dan adil.

“Keempat, atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar Amien Rais.

Kelima, kata Amien, Partai Ummat percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang. “Misalnya pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, dua pasukan elite yang paling tangguh dalam TNI AD, bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, insyaallah,” ujarnya.

Di akhir bagian, Amien menegaskan sikap Partai Ummat. “Dengan demikian kami, Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” pungkas mantan Ketua MPR RI tersebut.

Diketahui, dalam Pilpres 2024, Partai Ummat merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

(zik)

08/12/2024 09:47
Memperhatikan Kesejahteraan Pahlawan dan Veteran

JAKARTA – Hari Pahlawan merupakan hari di mana bangsa Indonesia mengenang jasa para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa, tenaga, harta, hingga tumpah darahnya untuk melawan para penjajah di Bumi Pertiwi ini. Mereka bertempur dengan mengorbankan nyawanya di medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur saat merebut kemerdekaan Indonesia maka tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.

Ada istilah umum yang mengatakan bahwa ‘Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya.’ Seperti kata Bung Karno yang juga mengatakan ‘Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah’ untuk jasa para pahlawan yang rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan negara Indonesia.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta jajaran usai menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata (Mery/VOI)

Pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Usai upacara, mereka kemudian berkeliling untuk menaburkan bunga ke beberapa makam pahlawan yang dipilih secara acak.

Dari pantauan VOI di lokasi, Jokowi yang ditemani Ma’ruf terlihat khusyuk membacakan doa di pusara Presiden ketiga BJ. Habibie dan Hasti Ainun Besari Habibie, Istri Presiden ke-6 Ani Yudhoyono, mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Kemudian, Jokowi juga sempat mendatangi makam A. Yani, RD Suprapto, MT. Haryono, dan S Parman.

Usai acara, Jokowi sempat melakukan wawancara dengan awak media. Saat ditanya mengenai kesejahteraan bagi keluarga pahlawan dan veteran, jawaban Jokowi menggantung. Dia tak menerangkan detail maksud perkataannya.

“Belum,” ucap Presiden Jokowi, usai upacara dan tabur bunga di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 10 November.

Kesejahteraan pahlawan dan veteran masih dianggap minim

Salah satu keluarga pahlawan Brigadir Jenderal TNI purn Danpus Kowad Rameli, Umar Mulyoso berharap perhatian pemerintah kepada keluarga pahlawan bisa ditingkatkan lagi. Selama ini, perhatian pemerintah terhadap keluarganya dianggap belum maksimal.

“Harapannya lebih baik lagi, bisa menyejahterakan terutama yang ditinggal oleh almarhum. Waktu ditinggal bapak meninggal itu kami juga masih kecil. Tapi karena kami punya semangat juang yang diwariskan, kami bisa bertahan,” kata Umar.

“Kami mengharapkan ada peningkatan, apalagi untuk orang-orang berikutnya, kalau kami yang sudah tua gini ya sudah lah enggak apa-apa. Untuk keluarga pahlawan yang tidak ditemukan, untuk yang kurang beruntung,” tambahnya.

Cerita lain datang dari Salkam (80). Seorang veteran dari Serang, Banten yang datang ke TMP Kalibata. Dia berpakaian cokelat, kepalanya berbalut topi berwarna jingga.

Dia adalah seorang prajurit perang di masa penjajahan Jepang. Ia bercerita, kehadirannya pada hari ini untuk melihat teman-teman seperjuangan yang gugur dan mengenang bagaimana masa-masa perperangan itu.

Menghabisi masa tuanya, Salkam tinggal bersama keluarganya. Dia merasa beruntung negara masih memperhatikannya. Tiap bulan, dia mendapatkan uang Rp2,5 juta sebulan sebagai veteran. Bagi Salkam, uang segitu belum cukup. Ia berharap, pemerintah lebih memperhatikan lagi kesejahteraan bagi para vetaran dan keluarganya.

Veteran dari Banten, Salkam (Mery/VOI)

08/12/2024 09:35
Waketum MPR Eddy Bangunkan Proyek Kompor Listrik yang Sempat Tertidur

ERA.id – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, membangunkan isu kompor listrik untuk masyarakat yang sempat tertidur. Dia menyinggung subsidi dan impor LPG yang membebani anggaran negara.

Kata Eddy, penggunaan kompor listrik dapat membawa dampak positif bagi konsumsi energi masyarakat.

“Kebijakan alat masak listrik, saya kira itu ide yang bagus. Apalagi jika kita lihat dari sisi ekonominya, ini tidak memberatkan masyarakat,” kata Eddy Soeparno dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat kemarin.

Dia menuturkan bahwa kompor listrik memiliki penyerapan energi listrik yang efisien dan memberikan kontribusi positif dalam menekan pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi.

“Subsidi impor LPG 3 kilogram (kg) saat ini mencapai sekitar Rp93 triliun per tahun. Dengan mengganti ketergantungan tersebut menggunakan kompor listrik, saya rasa ini adalah ide yang patut dihidupkan kembali,” ujarnya pula.

Eddy mengatakan, bahwa penggunaan kompor listrik tidak hanya membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat, karena biaya operasional yang lebih rendah, tapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa penggunaan kompor listrik juga dapat mendukung diversifikasi energi dengan menggantikan LPG impor menggunakan energi listrik yang melimpah di dalam negeri.

Pihaknya pun optimis bahwa langkah tersebut tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada impor energi, tapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Kebijakan tersebut juga merupakan langkah strategis dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, Eddy berharap bahwa transisi ke kompor listrik dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan negara.

Pihaknya pun siap mendukung kebijakan transisi energi tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. “Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan kami siap memberikan dukungan penuh,” katanya pula.

08/12/2024 08:22
Tol Padang-Sicincin Uji Coba 15 Desember, Tak Dipungut Biaya

Padang, CNN Indonesia —

Uji coba Jalan Tol Padang-Sicincin dijadwalkan akan dilakukan pada 15 Desember 2024 atau sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

Selama uji coba tersebut, penggunaan oleh masyarakat tidak akan dikenakan biaya. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade, yang meninjau langsung lokasi jalan tol pada Sabtu (7/12).

“Kita kembali meninjau rencana operasional tol Padang-Sicincin hari ini. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa rencana ini sudah on the track. Sesuai dengan rencana semula. Mohon doa dan dukungan, Insya Allah kita bisa melaksanakan ujicoba operasional tol jelang Nataru,” kata Andre kepada wartawan.

“Tanggal 15 Desember 2024 nanti, tol Padang-Sicincin akan bisa dioperasikan,” tambah Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR-RI itu.

Jalan tol Padang-Sicincin ini diharapkan bisa diresmikan Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan peresmian Pasar Raya Padang Fase VII dan ground breaking flyover Sitinjau Lauik.

“Presiden dalam waktu dekat rencananya meresmikan sejumlah proyek di Jawa Tengah dan Sumatra. Pak Menteri PU mengusulkan yang diresmikan itu termasuk proyek di Sumatra Barat, yakni peresmian pasar raya Fase VII dan peletakan batu pertama fly over Sitinjau Lauik juga. Tentu kita menunggu kepastiannya dari istana,” ungkap Andre.

Ia menyebut, seluruh izin dan kelayakan fungsi operasional sudah selesai.

“Tidak ada lagi persoalan, walaupun masih ada beberapa persen pekerjaan yang belum selesai, termasuk nanti ke depan, kita tentu akan buka gerbang tol di Lubuk Alung. Sekarang kan gerbang tol ada di Padang dan Sicincin. Nah, nanti akan ada gerbang tol di Lubuk Alung untuk seksi Sicincin-Bukittinggi,” katanya.

Andre mengatakan, pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi diperkirakan baru bisa dimulai tahun 2026 mendatang.

“Kapan dilaksanakan? Ini menunggu penyertaan modal negara (PMN) yang anggarannya nanti akan disiapkan untuk tahun 2026,” katanya.

Eksekutif Vice President (EVP) Divisi Pembangunan Jalan Tol PT. Hutama Karya, Pulung Satio A mengucapkan terima kasih kepada Andre Rosiade yang selama ini sangat mendukung pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

Ia menyatakan, selama uji coba operasional di masa libur Nataru, pengguna jalan tidak dipungut biaya. Dengan demikian diharapkan, jalan tol Padang-Sicincin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbar sepenuhnya.

“Seperti biasa saat dioperasikan itu ada masa-masa tidak dipungut biaya atau gratis,” tuturnya.

Padang-Sicincin merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra Padang-Pekanbaru. Pembangunannya dimulai sejak 20 Desember 2018 lalu.

Tol Padang-Pekanbaru akan menghubungkan Padang dengan Pekanbaru, Riau. Ruasnya berada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau melewati Lembah Anai yang merupakan deretan tebing curam yang terletak di Padang Panjang, terus menyeberang jurang di Ngarai Sianok, Bukittinggi dan bersambung dengan kelok sembilan di Payakumbuh

(ned/dna)

07/12/2024 21:35
Di Jakarta, Jokowi Menyempatkan Diri Hadiri Pernikahan Putra Ketum Relawan Rejo – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan untuk menghadiri pernikahan putra bungsu Ketua umum Relawan Jokowi for Prabowo Gibran (ReJO Pro Gibran) Darmizal MS.

Putra keempat Darmizal MS dan Minarni bernama Reynaldi Kurniawan itu mempersunting Adis Zakiyya, gadis Solo, putri dari Oktria Hendrarji dan Maemunah Nurdiana.

Saat menghadiri pernikahan yang digelar di gedung Sasono Adiguno TMII, Jakarta, Jokowi terlihat mengenakan stelan jas berwarna hitam, baju putih serta mengenakan dasi.

Tiba di gedung pernikahan sekitar pukul 11.40 WIB, Jokowi langsung menuju mimbar pelaminan untuk bersalaman dengan kedua mempelai yang didampingi orangtuanya.

Tiba di gedung pernikahan, Jokowi langsung disambut Ervan Fathurrakhman, Ketua Panitia, anggota panitia dan keluarga kedua mempelai disertai para undangan yang ingin berebut berswafoto.

Di dalam gedung pernikahan Jokowi tampak mengobrol dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, Wamenaker RI Immanuel Ebenezer, Mantan Dubes RI untuk negara Myanmar Komjen Pol Iza Padri serta pengurus Depimnas ReJO.

Setelah sekitar 45 menit lamanya bercengkrama hangat dengan tamu undangan, Jokowi terlihat pergi meninggalkan lokasi dan dan kerubuti masyarakat yang ingin berswafoto.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tampak dengan ramah melayani masyarakat yang ingin mengabadikan momen yang jarang dijumpai itu.

Ketua panitia pernikahan Ervan Fathurrakhman yang juga kakak ipar dari Reynaldi mengucapkan rasa bangga dan terimakasih atas kedatangan Jokowi.

“Terimakasih kepada pak Jokowi yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam pernikahan adik bungsu kami. Terimaksih juga kami ucapkan pada seluruh tamu undangan yang hadir dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu,” kata dia dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/12/2024).

“Alhamdulilah akad nikahnya berjalan lancar tadi jam 08:00 WIB dengan saksi nikah, Ketua MPR RI, 2012-2014, Mayjen Pol Purn Drs H Sidarto Danusubroto SH,” sambungnya.

07/12/2024 18:15
Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kata “brutal” menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.
Tentu, yang paling banyak memakai kata “brutal” untuk mengomentari
Pemilu 2024
adalah mereka yang kalah.
Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.
Diksi berbeda pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, meskipun maknanya tak jauh berbeda.
Dia menyebut, Pemilu 2024 sebagai ajang pemilihan presiden, wakil presiden sekaligus parlemen yang paling buruk sepanjang sejarah sejak tahun 1955.
“Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” katanya setelah Pemilu 2024 tiga minggu berlalu, tepatnya pada Kamis (7/3/2024).
Dia mengatakan, Pemilu 2024 tak seharusnya mundur seperti saat ini agar proses pergantian kepemimpinan bisa semakin baik dan berkualitas.
Selebihnya, tiga tokoh yang mengucapkan kata “brutal” untuk menggambarkan Pemilu 2024 ialah Eks Menkopolhukam Mahfud MD yang juga kontestan Pilpres 2024, dan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
Ada juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus cawapres nomor urut 1.
Dari kalangan masyarakat sipil, ada pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun mengakui perlunya perbaikan pemilu, berkaca pada
pemilu 2024
lalu.
Pada sebuah acara diskusi 19 November lalu, Bima Arya menjelaskan, Presiden memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga ada amanat yang diberikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya.
“Yang pertama kali dia sampaikan adalah ‘tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem pemiliu kita, tidak efektif, tidak efisien,’ kira-kira begitu,” ujar Bima.
Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menangkap keresahan masyarakat terkait apa yang disebut “brutalitas” dalam Pemilu 2024, mulai dari biaya politik hingga isu yang mungkin bisa memecah belah bangsa.
“Nah ini saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, peneliti di kampus, juga teman-teman politisi,” ucap dia.
Hal yang menjadi sorotan dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 adalah politisasi bantuan sosial.
Putusan MK memang tak mengubah hasil apa pun dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pemenang Pilpres.
Namun, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi catatan penting penyelenggaraan Pemilu 2024.
Wakil Ketua MK ini beranggapan bahwa dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bansos seharusnya tidak ditolak Mahkamah.
“Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” ujar Saldi membacakan pendapat berbedanya (dissenting opinion) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
Dia mengungkit bahwa pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.
Menurut Saldi, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” kata Saldi.
Hal ini secara tak langsung juga menjadi ketakutan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. K
Ketakutan yang membesar ini disalurkan lewat Komisi II DPR-RI sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran bantuan sosial agar tak terjadi politisasi oleh calon kepala daerah petahana yang memiliki kewenangan terkait bansos ini.
Selain masalah bansos, dukungan Kepala Negara kepada kontestan pemilu menjadi sorotan publik dalam konteks brutalitas pemilu.
Meski secara aturan tak ada yang melarang, hal yang dilakukan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo ini dilanjutkan Prabowo saat ini di masa Pilkada.
Sedikitnya, Presiden Prabowo blak-blakan meng-endorse tiga pasangan calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, lalu cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Terakhir dukungan untuk cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
Bentuk brutalitas lainnya yang paling terlihat di Pilkada Serentak 2024 adalah aksi borong tiket.
Hal ini jelas terlihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi tak dapat tiket karena tak ada yang mencalonkan.
Sedangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono melanggeng dengan memborong 15 partai.
Beruntung putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan PDI-Perjuangan mengusung calonnya sendiri sehingga Pilkada Jakarta berjalan dengan lebih dari dua pasangan calon.
Namun nasib berbeda terlihat di beberapa daerah yang masih menyuguhkan kotak kosong sebagai lawan calon tunggal yang memborong tiket pilkada.
Terbanyak berada di Provinsi Bangka Belitung dengan tiga daerah kabupaten/kota yang berkontestasi dengan kotak kosong.
Cegah terulang dengan perbaikan hukum pemilu
Ada harapan besar dari masyarakat agar pemilu di masa depan tak lagi sebrutal saat ini dengan jalan memperbaiki aturan main pemilihan.
Revisi UU Pemilu
digaungkan, baik dari kalangan elite politik, legislatif, pemerintah dan masyarakat sipil.
Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni mengatakan,
revisi UU Pemilu
dan Pilkada yang menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) sangat diperlukan.
Salah satu yang paling krusial adalah pemisahan antara pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
“Ada sejumlah hal yang mendesak dievaluasi dan diperbaiki dalam UU Pilkada berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya pada Jumat (29/11/2024).
Ia juga menyoroti beban berat yang dihadapi penyelenggara akibat harus mengelola tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan.
Hal penting lainnya adalah membuat ambang batas calon kontestan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara lebih adil.
Wamendagri Bima Arya mengatakan, ambang batas pencalonan tak hanya mengatur batas bawah suara yang harus diperoleh partai atau kumpulan partai, tetapi juga harus mengatur batas atas suara partai atau kumpulan partai dalam mencalonkan pasangan calon tertentu.
Hal ini perlu dilakukan, agar aksi borong tiket tak lagi terjadi di masa depan.
Terakhir dan yang mungkin paling penting di luar hal teknis lainnya adalah segera merevisi UU Pemilu setelah Pilkada Serentak 2024 dinyatakan selesai.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
revisi UU pemilu
harus segera dilakukan agar terbebas dari intervensi dan kepentingan politik yang kuat.
Jika revisi UU Pemilu dan Pilkada direvisi mendekati tahun pemilihan, dia khawatir akan ada intervensi yang kuat dan titipan pasal yang bisa menguntungkan para kontestan pemilu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2024 15:30
Anak Buah Sri Mulyani dan Dasco Bertemu, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen

JAKARTA – Pimpinan DPR lakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Wamenkeu Anggito Abimanyu di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Desember.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pertemuan tersebut melanjutkan koordinasi dari hasil audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan beberapa barang yang tidak akan dikenakan PPN.

Dasco menegaskan sudah terdapat kesepakatan dengan pemerintah terkait barang mewah yang dikenakan kenaikan PPN 12 persen dan barang yang tidak dikenakan PPN.

“Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikan 12 persen, lalu kemudian komponen yang tetap 11 persen, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” jelasnya.

Dasco menjelaskan terdapat barang yang tidak dikenai kenaikan PPN yaitu seperti bahan pokok makanan, UMKM, transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik, serta air bersih.

“Jadi yang tidak dikenakan itu, seperti dari bahan makanan, kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik dan air bersih (di bawah) 6.600. Itu tidak dikenai PPN,” katanya.

“Jadi ada yg kena PPN barang mewah, ada yg tetap 11 persen dan ada item yg barusan kita sampaikan tidak kena PPN sama sekali,” tambahnya.

Sementara itu, untuk barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen yaitu yang sudah menjadi objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam PP Nomor 61/2020, PMK Nomor 42/2022, dan PMK 15/2023.

Dasco menegaskan hasil kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah terkait barang mewah yang dapat diperluas agar dikenai tarif PPN 12 persen dan sisanya akan tetap dikenai tarif PPN 11 persen.

“Kami sudah koordinasi antara pemerintah dan DPR, mudah-mudahan apa yang didiskusikan tadi, mana PPN yang dikenakan barang mewah, mana yang tetap 11 persen, dan mana yang dikecualikan, yang tidak dipungut sama sekali, itu yang bisa dirilis oleh pemerintah,” katanya.

Meski begitu, Dasco menegaskan kembali terkait kepastian penerapan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 akan diserahkan kepada pemerintah.

“(Pemberlakuan di 1 Januari 2025) itu tergantung mana yang kemudian yang di-fix-kan oleh pemerintah, itu yang akan diumumkan oleh pemerintah. Kita lihat aja nanti 1 Januari 2025,” jelasnya.

Menurut Dasco pemerintah tidak perlu melakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait perubahan skema dari single tarif menjadi multi tarif.

“Sebenarnya kan itu tidak perlu karena kenaikan itu range antara 5-15 kan gitu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Dasco menyampaikan pemerintah hanya perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur barang/jasa yang dikecualikan tarif PPN 12 persen.

07/12/2024 13:43
Lagi Jam Tangan Wapres Gibran Curi Perhatian, Kali ini Jam Vintage Ngetren di Era 90an – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jam tangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu menarik diulas.

Bahkan jam tangan yang dikenakan Gibran lebih mahal daripada jam yang dipakai Presiden Prabowo.

Momen ini terjadi ketika pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2024) silam.

Prabowo Subianto memakai jam tangan terbilang sederhana saat dilantik sebagai Presiden ke 8.

Sebaliknya, harga jam Gibran Rakabumin Raka saat pelantikan sebagai Wakil Presiden justru mahal.

Kali ini jam tangan yang dikenakan Wapres Gibran saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024) kembali mencuri perhatian.

Gibran menggunakan jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game yang sangat terkenal untuk anak-anak pada tahun 90-an.

Cek Banjir di Sukabumi, Jam Tangan yang Dipakai Wapres Gibran Curi Perhatian

Jam tangan yang digunakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024) mencuri perhatian.

Wapres Gibran dikenal sebagai sosok yang selalu menggunakan jam tangan.

Tak cuma yang mewah, Gibran juga suka mengoleksi jam tangan yang unik.

Salah satunya yang dipakai saat kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi.

Gibran menggunakan jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game yang sangat terkenal untuk anak-anak pada tahun 90-an.

Dilansir dari berbagai sumber, tak ada harga baku jam tangan ini yang sudah tidak diproduksi lagi ini.

Ketika rilis dijual hanya Rp1,4 juta, namun sekarang harganya menyentuh angka Rp3 jutaan untuk barang bekasnya.

Bahkan di sebuah toko Ecommerce, ada yang menjual Rp 6,2 juta.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024). Jam tangan yang dipakai mencuri perhatian. (Kolase Tribunnews.com)

Jam tangan buatan Jepang ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi memiliki fitur permainan.

Fitur permainan pada jam tangan Casio JG-200 ini menghadirkan game yang memungkinkan pengguna untuk memainkan game kompetitif menggunakan komunikasi inframerah.

Pengguna bisa melakukan permainan duel pertarungan antara teman sesama jam tangan melalui fitur inframerahnya.

Apabila fitur itu belum cukup, Casio JG-200, juga dapat berfungsi sebagai remote control untuk TV.

Jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game (Tangkap layar Tokopedia)

Dibonceng TNI, Gibran Tetap Pakai Helm

Kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi untuk melihat posko pengungsian korban banjir bandang di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

Dalam kunjungan ini, Wapres membawa bantuan logistik untuk para pengungsi.

Terlepas dari itu, kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi itu berbeda dengan biasanya.

Tak menggunakan mobil, Gibran Rakabuming Raka justru naik sepeda motor.

Kondisi jalan yang rusak membuat mobil sulit untuk melintas di daerah terdampak bencana tersebut.

Dalam video yang dilihat dari akun media sosial TikTok Jimboengbakoelsoto, nampak Wapres dibonceng naik sepeda motor milik prajurit TNI.

Nampak Wapres Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Menariknya, Gibran Rakabuming Raka memberi contoh yang baik.

Meski melintas di jalan desa, Gibran Rakabuming Raka tetap menggunakan helm di kepalanya.

Helm berwarna abu-abu itu sama sekali tak dilepas Gibran Rakabuming Raka selama diperjalanan.

“Naik motor mas Gibran meninjau langsung korban banjir di Sukabumi Jawa Barat. Wapres panutan tertib pakai helm,” tulis akun tersebut.

Disambut Warga

Sementara itu, kehadiran Wapres disambut antusias oleh masyarakat yang memadati lokasi pengungsian.

Di dalam tenda, Wapres Gibran menyerap berbagai keluhan dari pengungsi dan mendengarkan langsung kebutuhan mereka.

Bantuan berupa pakaian, selimut, dan makanan diserahkan untuk meringankan beban para korban bencana.

Selain itu, Gibran juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana dan mengevakuasi warga yang masih berada di zona bahaya.

Gibran juga menginstruksikan agar infrastruktur yang terdampak banjir, seperti akses jalan dan fasilitas umum lainnya segera diperbaiki untuk memudahkan mobilitas warga dan bantuan.

“Kepada masyarakat, Wapres mengimbau agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan,” demikian bunyi keterangan BPMI Setwapres tersebut.

Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi total dua orang. Sebanyak 10 jembatan terputus. (BNPB)

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto membeberkan perintah Gibran mengenai penanganan bencana banjir di Sukabumi.

Gibran, kata dia memerintahkan langsung agar dampak bencana diatasi sampai tuntas.

“Karena itu BNPB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota, TNI/Polri, dan semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampak sampai tuntas,” kata Suharyanto.

Jam Tangan Wapres Gibran Lebih Mahal daripada Presiden Prabowo

Mengulik lagi penampilan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan Minggu (20/10/2024) lalu.

Gibran, jam tangannya mentereng disebut lebih mahal daripada jam yang dipakai Presiden Prabowo. Benarkah? Cek Faktanya!

Harga jam tangan yang dipakai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berbanding jauh.

Prabowo Subianto memakai jam tangan terbilang sederhana saat dilantik sebagai Presiden ke 8.

Sebaliknya, harga jam Gibran Rakabumin Raka saat pelantikan sebagai Wakil Presiden justru mahal.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada Minggu (20/10/2024).

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Saat dilantik, Prabowo dan Gibran sama-sama mengenakan jas demang atau jas tutup berwarna gelap.

Penampilan keduanya juga dihiasi dengan rantai di saku kiri jas demang.

Menurut pemilik Sanggar Nusantara Dot Com Bachtiar Jamaluddin menerangkan Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas demang dan kain songket.

Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mamakai jas demang ujung serong.

Selain itu Prabowo dan Gibran sama-sama memakai kopiah hitam

“Pak Prabowo memakai lebih kepada jas demang, peci dan kain songket dari Sumatera Selatan,” jelas Bachtiar TribunnewsBogor.com mengutip dari Kompas.com.

“Gibran memakai jas demang ujung serong,” tambahnya.

Untuk melengkapi penampilannya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga menghias diri mengenakan jam tangan.

Tampak Presiden Prabowo Subianto memakai jam tangan merek Timex Expedition Scout TW4B04700.

Dilihat dari lama Timex.com, harga jam tangan Prabowo Subianto 65 dollar atau berkisar Rp 954.330.

Padahal berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kekayaan Prabowo Subianto mencapai Rp 2.042.682.732.691.

Jam tangan tersebut memang sering kali dipakai Prabowo Subianto di lengan kirinya.

Terlihat jam tangan Prabowo menggunakan strap warna hijau.

Jam tangan Timex Expedition Scout TW4B04700 yang dipakai Presiden Indonesia, Prabowo Subainto saat bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China pada Senin, 11 November 2024, disorot warganet. (Kolase Tribunnews/net)

Beda Jam Tangan Prabowo Subianto dan Gibran saat pelantikan, penampilan istri Gibran Selvi Aananda juga disorot, kinclong dan elegan. (jamtangan.com/ist/Instagram)

Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai jam tangan Cartier Santos-Dumont.

Tampak jam tangan tersebut dengan strap hitam.

Dilihat dari lama jamtangan.com, harga jam tangan Gibran Rp 89.950.000.

Sedangkan harta kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasar LHKPN Rp 25.576.015.455. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunnewsBogor.com)

07/12/2024 06:08