Kementrian Lembaga: MPR RI

  • 5 Alasan Prabowo Wajib Tuntaskan IKN: Ubah Status Jakarta jadi DKJ – Page 3

    5 Alasan Prabowo Wajib Tuntaskan IKN: Ubah Status Jakarta jadi DKJ – Page 3

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

  • Nilai antikorupsi harus ditumbuhkan demi kehidupan berbangsa yang baik

    Nilai antikorupsi harus ditumbuhkan demi kehidupan berbangsa yang baik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan nilai-nilai yang mendukung gerakan antikorupsi harus konsisten ditingkatkan pemahaman dan pengamalannya di berbagai bidang untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan.

    “Kejujuran, kesederhanaan, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan nilai-nilai yang harus ditumbuhkan untuk membentuk sikap antikorupsi setiap anak bangsa di berbagai bidang kehidupan,” kata wanita yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85. Capaian itu menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3,92.

    Kemudian, catatan terkait IPAK merupakan indikator yang mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku koruptif.

    Menurutnya, semangat dan sikap antikorupsi sangat dibutuhkan bangsa ini dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

    Dia juga menilai peringatan Hari Antikorupsi Internasional harus mampu dijadikan momentum bagi setiap anak bangsa untuk meneguhkan sikap dan semangatnya dalam menumbuhkan sikap antikorupsi di keseharian mereka.

    Beragam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, sangat membutuhkan sikap dan budaya antikorupsi dalam pengelolaannya.

    Tanpa sikap antikorupsi, berbagai sumber daya alam yang dimiliki tidak mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam proses pembangunan di berbagai bidang.

    Ia sangat berharap para pemangku kepentingan di negeri ini menaruh perhatian serius terhadap berbagai upaya menumbuhkan sikap antikorupsi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua MPR Harap Masjid di IKN Segera Dibangun: Supaya Ada Ikon Baru

    Ketua MPR Harap Masjid di IKN Segera Dibangun: Supaya Ada Ikon Baru

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua MPR Ahmad Muzani berharap Masjid di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan dapat segera terbangun.

    Menurutnya, masjid itu bisa menjadi simbol kebanggaan selain Istana di IKN Nusantara.

    “Kami berharap masjid yang sedang dibangun di IKN tidak terlalu lama untuk bisa diwujudkan dan bisa jadi. Supaya ada ikon baru, kebanggaan baru di IKN selain istana,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).

    Muzani mengatakan masjid merupakan sarana yang dibutuhkan di IKN. Apalagi, jika pemerintahan RI telah resmi dipindahkan ke sana.

    “Masjid negara baru yang sekarang sedang dibangun di IKN bagian dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan di IKN, karena nanti kalau kita pindah di IKN, tempat ibadah bagian dari yang dibutuhkan,” kata dia yang juga Sekretaris Jenderal Gerindra tersebut.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria mengatakan status Masjid Istiqlal di Jakarta sebagai Masjid Negara akan digantikan oleh Masjid di IKN. Dia juga mengatakan masjid di IKN itu ditargetkan bisa digunakan pada salat idulfitri 1446 Hijriah pada 2025 mendatang.

    Hariqo menjelaskan pergantian tersebut adalah konsekuensi dari Masjid Istiqlal di Jakarta yang tidak akan lagi menjadi Ibu Kota Indonesia dan berpindah ke IKN.

    “Saat ini Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara, dan dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Nusantara sehingga Masjid di IKN menjadi Masjid Negara,” kata Hariqo dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12).

    Lebih lanjut, Hariqo mengatakan Masjid di IKN ini akan berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Di sisi lain, Hariqo mengatakan Masjid di IKN tengah dalam tahap pembangunan I yang terdiri dari bangunan utama 4 lantai. Ia merinci 4 lantai itu berupa 2 lantai mezzanine dan 2 lantai pelataran serbaguna sekaligus untuk parkir.

    Hariqo menyebut Masjid di IKN tersebut dapat menampung maksimal sebanyak 60 ribu jemaah setelah rampung dibangun.

    (yoa/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bamsoet Harap Hadirnya Gokart Avenue Dorong Pengembangan Olahraga Gokart RI

    Bamsoet Harap Hadirnya Gokart Avenue Dorong Pengembangan Olahraga Gokart RI

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meresmikan arena Gokart Avenue di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Bamsoet yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan Kehadiran Gokart Avenue Jakarta bukan sekadar arena balapan, tetapi merupakan ekosistem yang mendukung pengembangan olahraga gokart di Indonesia.

    “Gokart Avenue dibentuk dengan visi untuk mengembangkan olahraga balap gokart di Indonesia yang saat ini masih terbatas. Arena ini tidak hanya menawarkan adrenalin melalui pengalaman balapan yang nyata, tetapi juga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi semua penggunanya, baik pembalap pemula ataupun anak-anak,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Hal ini disampaikannya usai meresmikan Gokart Avenue di Jakarta, Minggu (8/12/24) malam.

    Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan arena Gokart Avenue memiliki panjang lintasan yang bervariasi, yakni 210 meter untuk kategori rookie dan 310 meter untuk kategori expert. Terdapat total 12 tikungan untuk rookie dan 16 tikungan untuk expert yang dirancang agar dapat mengasah skill dan strategi balap.

    Selain itu, ada pula sistem timing online yang diterapkan memungkinkan para pembalap untuk memantau performa secara real-time.

    “Fitur keselamatan menjadi prioritas utama di Gokart Avenue. Model SODI Kart RT 8 yang digunakan dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi pembalap selama balapan. Dengan mesin Honda GX 270 berkapasitas 270 cc, performa gokart ini tidak perlu diragukan lagi. Pengelola juga menerapkan sistem pembatasan kecepatan untuk kategori rookie, agar para pembalap pemula dapat merasakan sensasi balapan tanpa mengorbankan keselamatan,” papar Bamsoet.

    Bamsoet menambahkan, sebagai langkah lebih lanjut dalam memperkenalkan olahraga balap kepada masyarakat, Gokart Avenue merencanakan pembukaan Akademi Gokart yang akan dilatih oleh pembalap profesional. Ia menilai langka ini merupakan inisiatif yang sangat positif dalam menciptakan generasi baru pembalap di Indonesia.

    “Selain memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat, Akademi Gokart juga akan menumbuhkan minat dan bakat anak-anak muda dalam dunia balap. Sehingga dapat mendukung perkembangan olahraga otomotif, khususnya balap gokart, di tanah air,” pungkas Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini resmi memecat Jokowi beserta keluarganya sebagai bagian dari PDIP. Langkah itu diumumkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sejak pengumuman itu, kini muncu berbagai spekulasi mengenai langkah politik yang akan dilakukan Jokowi, terutama terkait peluang untuk bergabung dengan partai baru. Spekulasi pun mulai bermunculan.

    Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kemungkinan Jokowi akan bergabung denan Partai Gerindra. Spekulasi itu muncul usai Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut kedatangan Jokowi di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/12), sebagai kunjungan balasan.

    Menurut Muzani, Prabowo sebelumnya pernah mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dan pertemuan pada Jumat kemarin menjadi silaturahmi balasan.

    “Itu, kan, dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa,” kata dia menjawab awak media di Jakarta, Senin (9/12).

    Muzani mengatakan isi pembicaraan dari pertemuan Prabowo dengan Jokowi hanya bersifat ringan, dan tak melulu soal politik praktis. “Nah, apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng,” kata Ketua MPR RI itu.

    Muzani kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Jokowi membahas ajakan merapat ke Gerindra.

    Diketahui, Prabowo saat ini berstatus Ketum Gerindra dan Jokowi bersama keluarga sudah tidak menjadi bagian PDI Perjuangan. Menurut Muzani, tidak ada spesifik membahas ajakan Jokowi bergabung ke Gerindra dalam pertemuan Jumat kemarin. “Ya, secara spesifik enggak,” kata dia.

  • MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

    MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras pada 2025 jika stok pangan dalam negeri kuat. Menurut Muzani, pernyataan Prabowo tersebut relevan dan memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan, sudah mulai membuahkan hasil signifikan.

    “Pernyataan itu (stop impor beras) didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat, seperti misalnya program cetak sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, kata Muzani, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk termasuk perbaikan benih-benih. Hanya saja, kata Muzani, penghentian impor beras tersebut tidak perlu dipaksakan jika stok pangan dalam negeri belum terlalu kuat.

    “Kemungkinan pada 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tetapi menurut saya, jangan dipaksakan. Karena, stok pangan meskipun saat ini longgar, cukup, dan bagus serta harus cukup kuat,” imbuh Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengaku yakin Indonesia tidak perlu impor beras lagi pada 2024. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri mengalami kenaikan.

    “Kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024). Hal itu karena cadangan pangan saat ini cukup dan jadi yang terbesar dalam beberapa tahun belakang.

  • Prabowo Subianto Absen di Acara Hakordia KPK, Diwakili Menko Budi Gunawan – Page 3

    Prabowo Subianto Absen di Acara Hakordia KPK, Diwakili Menko Budi Gunawan – Page 3

    Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi ketidakhadiran Presiden dalam acara Hakordia yang digelar di Gedung Juang KPK. Kehadirannya resmi diwakili oleh Menko Polkam, Budi Gunawan.

    “Konfirmasi terakhir yang kami terima pagi ini, Presiden akan diwakili oleh Bapak Menko Polkam,” ujar Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (9/12/2024).

    Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan menteri, seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Praktikno, Menkomdigi Meutya Hafid, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa menteri dan kepala lembaga lainnya.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Gerindra: Pertemuan Balasan

    Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Gerindra: Pertemuan Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hanyalah pertemuan balasan biasa.

    Dikatakan Muzani, pertemuan ini berlangsung lantaran Pak Jokowi ingin membalas kunjungan Pak Prabowo ke Solo pada Minggu (3/11/2024) lalu. Dengan demikian, tambahnya, tradisi silaturahmi ini adalah suatu hal yang biasa.

    “Pak Jokowi merasa pak Prabowo telah mengunjungi beliau di Solo. Maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silaturahmi Pak Prabowo ke Solo, dengan mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta,” katanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

    Lebih lanjut, Sekjen Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini mengemukakan pertemuan itu hanya membicarakan hal yang ringan-ringan saja. 

    Muzani juga enggan membeberkan secara gamblang apakah pertemuan ini membahas soal kans Jokowi bergabung dalam partai berlogo burung garuda atau tidak. 

    “Ya secara spesifik enggak. Cuma prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa alasan dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya adalah sebagai bentuk kunjungan balasan. 

    Bertemu di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024). Kedua tokoh itu bertemu pukul 20.00 WIB dan selesai berbincang selama satu jam atau keluar pada pukul 21.11 WIB. 

    Jokowi pun mengaku bahwa telah tiba di Jakarta sejak sore. Kendati demikian, dirinya tak mengungkapkan bahasan apa yang akan dilakukan oleh kedua pejabat Negara itu. 

    “Beliau Pak Presiden waktu ke Merauke, kemudian mampir ke Solo ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan karena saya kangen,” ujarnya kepada wartawan.

  • Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    JAKARTA – Bukan hal baru jika setiap pejabat publik saat mulai berpidato akan mengucap salam berupa ‘Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan’. Salam ini digunakan untuk mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

    Namun, penggunaan salam itu kemudian menjadi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau agar umat Islam tak lagi mengucapkan salam yang mewakili semua agama dalam sambutan di acara resmi. Imbauan itu termaktub dalam dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

    “Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid’ah, yang tidak pernah ada di masa lalu. Minimal mengandung nilai syubhat (samar kehalalannya) yang patut dihindari,” kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November.

    Di tingkat pusat, langkah MUI Jatim yang membuat imbauan itu pun telah memperoleh lampu hijau. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai, larangan mengucapkan salam semua agama sudah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dalam Islam, kata dia, salam adalah doa yang memiliki dimensi teologis. 

    “Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November. 

    Adapun, pengucapan salam semua agama yang biasa dipakai pejabat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua (salam umat Kristiani), Om Swastyastu (salam umat Hindu), Namo Buddhaya (salam umat Buddha), dan Salam Kebajikan (salam umat Konghucu). Pengucapan semua salam itu selalu digunakan oleh sejumlah pejabat dalam setiap kesempatan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (Wardhany/VOI)

    Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut merespon imbauan MUI Jatim terkait untuk tidak lagi menggunakan ucapan salam semua agama dalam memulai pidato. Bamsoet justru berpandangan, pengucapan salam itu sebagai salah satu cara untuk mewakili semua agama dan menunjukkan toleransi umat beragama di Indonesia.

    “Saya tidak ada masalah dengan ucapan salam, yang terpenting tidak memengaruhi keyakinan kita masing-masing terhadap agama kita masing-masing,” kata Bamsoet saat ditemui di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

    Dia menyebut, larangan ini tidak sepenuhnya salah. Namun perlu disadari, salam semua agama tidak bertujuan untuk memengaruhi ajaran agama masing-masing. Sebab, Bamsoet menilai salam semua agama itu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi.

    “Jangan ada larangan karena itu urusan individu kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai makhluk yang beragama,” jelas Bamsoet.

    Sedangkan Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan fatwa MUI Jatim itu bukan menjadi bagian dari hirarki perundangan di Indonesia. Sehingga, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan tak ada aturan tegas untuk melaksanakannya.

    “Tidak ada kewajiban, keharusan bagi negara untuk mengikutinya. Harus tegas, mana hirarki perundangan kita,” ungkap Bonar.

    Hanya saja, dia menyayangkan adanya fatwa atau imbauan seperti yang dikeluarkan oleh MUI Jatim. Alasannya, fatwa tersebut dianggap sangat ekslusif. “Fatwa semacam itu sagat eksklusif dan cenderung meninggikan diri sendiri. Tidak menghargai perbedaan,” tegasnya.

    Padahal, Indonesia merupakan negara plural dan diketahui meletakkan lima agama secara sejajar tanpa membeda-bedakan. Sehingga wajar bagi pejabat publik, untuk menyampaikan salam itu ketika akan berbicara di depan umum.

    “Wajar kalau pejabat nasional, pejabat publik membuka percakapan dengan lima salam dari agama yang ada di Indonesia. Kalau tidak (sepakat) ya sudah jangan gunakan lima agama. Gunakan saja salam ‘selamat pagi, selamat sore’ seperti yang diusulkan oleh Gus Dur,” tutupnya.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.