Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Kemendagri Terima Usulan Penambahan 42 Provinsi Baru, Sumut Bakal Dipecah Jadi 8 Provinsi  – Halaman all

    Kemendagri Terima Usulan Penambahan 42 Provinsi Baru, Sumut Bakal Dipecah Jadi 8 Provinsi  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima usulan agar adanya 337 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia. Dari jumlah itu, setidaknya ada usulan penambahan 42 provinsi baru di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya saat mengikuti rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

    “Pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 ya, tapi tentunya perlu pertimbangan yang matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium itu,” kata Bima.

    Dari usulan 337 DOB, setidaknya ada 42 provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa dan 5 otonom khusus. Adapun provinsi yang paling banyak ingin dipecah adalah Sumut menjadi 8 provinsi baru.

    Menurut Bima Arya, pemecahan ini lantaran desakan dari sejumlah tokoh daerah yang meminta agar moratorium pemekaran daerah untuk dicabut oleh pemerintah. 

    “Banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan gitu, karena cukup banyak permintaan. Beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi,” jelasnya.

    Dijelaskan Bima, apabila kebijakan moratorium dicabut, maka disepakati pembentukan daerah dilakukan secara terbatas. Pemecahan itu harus berlaitan dengan kepentingan strategis nasional. 

    “Jadi kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat juga banyak DOB yang bisa dikatakan tidak memenuhi target, karena pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat, tetapi tidak berkembangan sesuai dengan target. Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal,” jelasnya.

    Ia menegaskan, usulan DON ini nantinya akan memperhatikan kapasitas fiskal negara, kemampuan perencanaan hingga pendanaan. Sebab, pemerintah juga sedang memprioritaskan pembiayaan program prioritas nasional.

    “Saat ini kita membutuhkan banyak amggaram untuk membiayai program-program prioritas nasional, banyak sekali kedaualatan pangan dan lain-lain. Dan tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” pungkasnya.

    4 Provinsi Baru di Indonesia

    Jumlah provinsi di Indonesia tahun 2024 saat ini berjumlah 38 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

    Adapun empat provinsi yang terbaru di Indonesia adalah hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

    Provinsi Papua Selatan dimekarkan dari Provinsi Papua pada 30 Juni 2022, bersama dengan dua provinsi lainnya, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah. 

    Ibu kota Provinsi Papua Selatan adalah Kabupten Merauke.

    Provinsi ini terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat. 

    Provinsi Papua Tengah terbentuk pada tanggal 30 Juni 2022 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

    Wilayahnya meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai serta Puncak dan Puncak Jaya. Ibu kota provinsi berada di Kabupaten Nabire.

    Provinsi Papua Tengah memiliki ibu kota Kabupaten Nabire.

    Provinsi Papua Pegunungan terbentuk bersamaan dengan Papua Tengah dan Papua Selatan pada 30 Juni 2022. Wilayah ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki akses laut.

    Provinsi ini terdiri dari delapan kabupaten yakni Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Ibukota provinsi terletak di Kabupaten Jayawijaya.

    Ibu kota Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya.

    Provinsi Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia sejak 8 Desember 2022.

    Wilayahnya meliputi Sorong Raya, yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

    Ibu kota provinsi berada di Kota Sorong.

    Meskipun disebut Papua Barat Daya, wilayah ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Barat Laut, mengingat lokasinya di ujung barat laut Semenanjung Doberai.

     

  • Bertemu Muzani di Kediaman, Ini yang Dibahas Jokowi

    Bertemu Muzani di Kediaman, Ini yang Dibahas Jokowi

    Solo, Beritasatu.com – Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/12/2024). Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

    Muzani mengatakan kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Selama pertemuan tertutup tersebut ia mengaku banyak sekali hal yang dibahas.

    “Hari ini kami bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan beliau. Kami bersyukur bisa minum teh dengan beliau di rumah beliau dalam kondisi beliau santai untuk berbincang sesuatu yang ringan-ringan,” ujarnya kepada awak media seusai bertemu dengan Jokowi.

    Muzani menambahkan, selain membahas hal yang ringan, politisi Partai Gerindra itu juga mengaku sempat membahas sejumlah hal yang sedang hangat dan cukup serius. Salah satunya, soal pandangan Jokowi terhadap peluang pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

    “Beliau banyak menyampaikan pandangan kepada kami tentang hal-hal ke depan yang sangat penting bagi opportunity, peluang bagi pemerintahan ke depan, dan kondisi-kondisi politik yang bisa dijadikan momentum bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, terutama bagi pembangunan ekonomi ke depan,” bebernya.

    Dalam perbincangan tersebut, Muzani mengungkapkan, bahwa Jokowi masih sangat perhatian terhadap pembangunan ekonomi untuk Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang.

    “Kami berterima kasih atas konsentrasi dan perhatian Pak Jokowi yang begitu besar kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus menerus beliau perhatikan sampai hari ini. Kami bicara banyak hal tentang peluang-peluang pemerintahan pada bidang ekonomi dan politik yang kondisinya saat ini menurut beliau sangat kondusif, baik ekonomi, politik dan pemerintahan,” urainya.

    “Inilah peluang yang bisa kita maksimalkan Pemerintahan Prabowo-Gibran dan kita semua harus bersatu untuk memanfaatkan agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan rakyat indonesia,” tambah Muzani.

    Sementara itu, saat ditanya apakah keduanya sempat membahas mengenai adanya rencana Jokowi bergabung Gerindra, Muzani tak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyampaikan rencana Kongres Partai Gerindra yang digelar pada Februari 2025.

    “Kalau soal masuk Gerindra beliau menyampaikan selama masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara. Beliau meminta agar itu dianggap sebagai bakti kepada bangsa dan negara dan kami paham itu semua,” ungkapnya.

    Sementara itu, Jokowi mengakui banyak hal yang dibahas dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut. “Ya tadi saya berbicara yang ringan-ringan terkait dengan ekonomi, politik. Namun, kita patut bersyukur bahwa kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik,” pungkas Jokowi.

  • MPR kunjungi keluarga Keraton Surakarta bahas pelestarian budaya

    MPR kunjungi keluarga Keraton Surakarta bahas pelestarian budaya

    Upaya melestarikan budaya juga menjadi tugas MPR, baik melestarikan dalam arti fisik mengingatkan pemerintah ataupun melestarikan dalam arti nonfisik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membahas soal pelestarian budaya kraton dengan keluarga besar Kesunanan Surakarta Hadiningrat saat melakukan kunjungan ke Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

    Muzani dan rombongan pejabat MPR diterima langsung Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIII dan keluarga besar Kesunanan Surakarta Hadiningrat.

    “Kami tadi banyak diskusi dan berbincang-bincang tentang bagaimana jejak Keraton yang merupakan jejak peradaban dan kebudayaan bangsa yang saat ini menjadi situs budaya bangsa Indonesia serta merupakan kekayaan bangsa,” kata Muzani dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA.

    Menurut Muzani, kekayaan budaya keraton dan kebudayaan lainya yang ada di Indonesia harus dilestarikan.

    Kekayaan kebudayaan itu, lanjut Muzani, harus menjadi identitas bangsa yang terus eksis di tengah gempuran arus informasi dari luar.

    Tanggung jawab melestarikan kebudayaan itu dinilai Muzani ada di tangan masyarakat, pemerintah eksekutif maupun legislatif.

    Pemerintah melalui kapasitasnya harus memberikan kebijakan yang mendukung upaya pelestarian kebudayaan bangsa.

    “Upaya melestarikan budaya juga menjadi tugas MPR, baik melestarikan dalam arti fisik mengingatkan pemerintah ataupun melestarikan dalam arti nonfisik,” jelas Muzani.

    “Karena itulah, kehadiran kami hari ini selain untuk bersilaturahmi juga berkolaborasi agar nilai-nilai luhur bangsa yang dihidupkan selama ini, tetap menjadi kekayaan bangsa yang terjaga,” tambah dia.

    Muzani berharap eksistensi kebudayaan bangsa termasuk budaya keraton akan terus terjaga, bahkan di saat Indonesia nanti sudah masuk dalam generasi Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada Agustus 2028

    Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada Agustus 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memindahkan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2028. Rencana ini menjadi bagian dari target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap dengan tiga ranah utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan perintah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo. 

    “Waktu beliau menunjuk saya, memang diharapkan 2028 bisa ke sana. Saat ini, kami sedang menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Tahun ini baru disiapkan kantor dan hunian untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta DPR, MPR, dan DPD,” ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024). 

    Pemerintah menargetkan pembangunan kantor untuk ranah legislatif dan yudikatif dimulai pada 2025 dan rampung pada 2027. 

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo ingin memastikan fungsi utama IKN sebagai ibu kota politik tercapai sepenuhnya.

    “Artinya, ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di sana. Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan, dan jika tidak ada kendala pada 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik,” kata Hasan melalui keterangan tertulis.

  • Basuki Benarkan Prabowo Harap Bisa Pindah ke IKN pada 2028

    Basuki Benarkan Prabowo Harap Bisa Pindah ke IKN pada 2028

    loading…

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengaku pernah diperintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan IKN. Prabowo berharap bisa pindah ke IKN pada 2028.

    Pernyataan Basuki selaras dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada Agustus 2028.

    “Ya itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau (Presiden Prabowo). Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk, memang diharapkan 2028 bisa ke sana, tapi sekarang sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Basuki mengatakan saat ini pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, mulai dari yudikatif, legislatif, hingga eksekutif. Menurut Basuki, proses persiapan dimulai dengan membangun fasilitas untuk yudikatif dan legislatif.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif,” kata Basuki.

    “Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif DPR, MPR, DPD,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 dan selambatnya pada 17 Agustus 2029. “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujarnya.

    (abd)

  • Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita

    Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita

    Jakarta –

    Ketua MPR RI ke-15 sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dilantiknya Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI). Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya menduduki jabatan Sekjen MPR.

    Diketahui, pelantikan Siti Fauziah berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024. Menurutnya posisi Siti Fauziah yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memberikan pengalaman berharga dan pemahaman mendalam mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi MPR.

    “Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya sebagai Sekjen MPR. Ini tidak hanya menandai kepemimpinan seorang perempuan dalam posisi strategis, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan,”ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan Setjen MPR RI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara anggota MPR dengan masyarakat serta semua instansi terkait. Dia menekankan dukungan administratif yang efektif diperlukan guna memastikan kelancaran tugas MPR dalam menjalankan amanah konstitusi. Dalam konteks ini, kata Bamsoet, tantangan yang besar adalah bagaimana menyelaraskan berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi.

    “Dalam kapasitas barunya sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan tidak hanya meneruskan tradisi yang telah ada, tetapi juga memimpin dengan inovasi dan semangat untuk meningkatkan efektivitas lembaga. Dengan posisi yang diembannya, Siti Fauziah akan mengambil peran krusial sebagai penggerak dan pengelola sistem pendukung yang vital bagi operasional MPR RI,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan tantangan tidak kalah besar menanti Siti Fauziah ke depan. Menurutnya MPR harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Karena itu kemampuan Sekjen dalam membangun jaringan dan kolaborasi, baik dengan lembaga lain maupun masyarakat menjadi kunci.

    “Melalui pelantikan Sekjen yang baru, terdapat harapan besar agar MPR RI dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, menjaga konstitusi, dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap langkah dan kebijakannya. Sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan mampu mengelola dan melayani anggota MPR, baik dalam aspek administratif maupun keuangan, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai representatif rakyat secara lebih efektif,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

  • Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara di sektor pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, selama hampir 27 tahun Indonesia reformasi, sektor pangan RI menjadi yang paling tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    Menurut dia, hal itu karena pada awal-awal Indonesia reformasi, fokus pemerintahan terletak pada pembangunan di bidang politik.

    Lalu, ketika masuk era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur.

    “Jadi hampir 27 tahun memang sektor pangan agak tertinggal dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto), zaman order baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Oleh karena itu, kata dia, di era Presiden Prabowo Subianto ini Indonesia harus swasembada pangan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prabowo ketika dilantik.

    Saat itu, ketika sidang MPR usai dilantik, Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2029 mendatang.

    Namun, ketika Prabowo berbicara di gelaran APEC dan G20 beberapa waktu setelah ia dilantik, target swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

    Dalam mencapai swasembada pangan, kementeriannya menjadi pihak yang memegang kendali.

    Adapun baru-baru ini Prabowo turut kembali menyinggung soal target Indonesia mencapai swasembada pangan.

    Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    Pasalnya, kata Prabowo, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, (9/12/2024).

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo.

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

  • MPR: Tekad presiden stop impor beras terwujud bila stok pangan kuat

    MPR: Tekad presiden stop impor beras terwujud bila stok pangan kuat

    “Sehingga kemungkinan di 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tapi menurut saya sih jangan dipaksakan karena stok pangan meskipun saat ini longgar, cu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Ahmad Muzani menilai tekad Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras pada 2025 bisa terwujud bila stok pangan dalam negeri kuat.

    “Sehingga kemungkinan di 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tapi menurut saya sih jangan dipaksakan karena stok pangan meskipun saat ini longgar, cukup bagus, tetap stok pangan harus cukup kuat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pernyataan Prabowo yang berkeyakinan Indonesia tidak akan mengimpor beras pada 2025 didukung dengan sejumlah upaya-upaya swasembada beras yang tampak membuahkan hasil.

    Dia menuturkan bahwa berdasarkan laporan yang diperolehnya pencetakan sawah-sawah baru di banyak tempat, termasuk di Merauke, Papua; serta intensifikasi sawah; perbaikan irigasi; penambahan anggaran pupuk; hingga perbaikan benih; mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

    “Pernyataan itu didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat bahwa misalnya percetakan sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret,” ucapnya.

    Dia pun menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stok pangan dari persediaan yang dihasilkan dalam negeri cukup kuat dengan memaksimalkan hasil panen.

    “Beliau akan berusaha terus melakukan ekstensifikasi pencetakan sawah-sawah baru yang saat ini dilakukan, dan intensifikasi sawah-sawah yang sudah ada dimaksimalkan, irigasi diperbaiki, benih diperbaiki, kemudian pupuk ditambah, kemampuan petani ditingkatkan dan seterusnya,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan yang setiap tahun bertambah akibat dari pertambahan penduduk mampu ditingkatkan.

    Muzani menambahkan bahwa pemerintah hanya akan melakukan impor beras apabila kondisinya terpaksa atau mendesak dalam memenuhi kebutuhan cadangan beras. Adapun stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi aman.

    “Impor beras kalau dilakukan itu untuk cadangan, kalau terpaksa dilakukan, tapi kalau kami perhatikan itu hanya akan dilakukan jika kondisinya terpaksa. Kalau menurut cerita teman-teman yang di kabinet itu kondisinya aman sekali, dan sekarang kondisi stoknya paling aman,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (2/12), Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025, karena melihat produksi pangan nasional yang terus meningkat.

    “Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi,” kata Prabowo ketika menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Dia juga menginginkan Indonesia ke depan tidak lagi mengimpor komoditas pangan, karena Kepala Negara optimistis Indonesia akan semakin kuat dalam bidang pangan.

    “Semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini (pangan). Kita nanti tidak hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” kata Prabowo.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Otorita Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun untuk Bangun IKN di 2025 – Page 3

    Otorita Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun untuk Bangun IKN di 2025 – Page 3

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.